Ditemukan 397384 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bendera Bahasa Dan lambang negara serta lagu kebangsaan
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum
Register : 25-10-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN MERAUKE Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mrk
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SEBASTIAN P. HANDOKO
Terdakwa:
DONATUS AKIN
136 — 78
  • Kebangsaan : Indonesia;. Tempat tinggal : Kampung Waras Distrik Fayit Kab. Asmat;. Agama : Katolik;. Pekerjaan : Petani:;Terdakwa Donatus Akin ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus2021 ;. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27Oktober 2021 ;.
    No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONATUS AKIN denganPidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwaberada dalam tahanan;3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;4.
    cmmilik saksi Maksimus Otor yang diperlihatkan di persidangan adalah tiangbendera yang dirobek terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UndangUndangNomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara SertaLagu Kebangsaan
    dibuktikan melainkan cukupsalah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhiseluruhnya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksudmenodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara adalahperbuatan terdakwa sebagaimana unsur ke2 diatas dimaksudkan agarmenodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negaraserta Lagu Kebangsaan
    Penjelasan Pasal 24UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan, bendera merah putih yang dipasang oleh saksiSilfester Pake dan saksi Maksimus Otor yang telah dirobek Terdakwamerepresentasikan Bendera Negara yang berbentuk empat persegi panjang,bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putin yang keduabagiannya berukuran sama, terbuat dari kain yang warnanya tidak untur;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Smd
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Anton Wahyudi, SH.
2.Suhartina Dewi,SH
3.KETUT BUDIANTI SH
Terdakwa:
ANI Binti YAYA
227 — 89
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Smd
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Anton Wahyudi, SH.
2.Suhartina Dewi,SH
3.KETUT BUDIANTI SH
Terdakwa:
POPON alias EPON alias UMI Binti WAHIDI
201 — 73
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 13-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN BIAK Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bik
Tanggal 24 Februari 2022 — Penuntut Umum:
H ARUNG BORO, S.H.
Terdakwa:
WILEM MARAN
101 — 56
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Register : 10-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
TIA MASARI,SH.
Terdakwa:
GUGUN PUTRA ALS GUGUN RATTLE Bin ABDUL MUIN JAFAR
120 — 29
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN Idm
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.NANTO BIN CASYADI
2.SAWIN BIN SAMEN
3.SUKMA BIN KUSNADI
205 — 98
  • Pasal 24 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Penuntut Umum;2.
    Unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkankehormatan Bendera Negara;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidakmemberikan definisi Secara otentik mengenai kata dengan maksud,Menimbang, bahwa menurut S.R.
    Pasal24 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo.
    Pasal 24 hurufa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, danLambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo.
    Pasal 24 huruf a UndangUndangNomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negaraserta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa 1. Nanto bin Casyadi, Terdakwa 2. Sawin binSamen, Terdakwa 3.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Umum
Register : 24-10-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN BIREUEN Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Bir
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ZULHAM DAMS, S.H.
Terdakwa:
RIO ASTAR BIN AHMAD KELANA
135 — 5
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Smd
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Anton Wahyudi, SH.
2.Suhartina Dewi,SH
3.KETUT BUDIANTI SH
Terdakwa:
DEA YULIANI HIDAYAT Binti TATANG HIDAYAT
133 — 56
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 25-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 603/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.ARJUNA BUDI S TAMBUNAN, SH,.MH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUPRIADI Als YUSUF Bin ULADI
109 — 189

  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran bendera sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
    PUTUSANNomor 603/Pid.B/2017/PN CbiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap . .MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI;Tempat lahir ;Cirebon;tanggal lahir25 Jenis kelamin tahun/23 Agustus 1992;Kebangsaan Lakilaki:Tempat tinggal indonesia:Kampung Jami RT.02 RW.04 Desa Sukajaya,Kecamatan Tamansari, Kabupaten
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADIbersalah melakukan Tindak Pidana membakar bendera sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf aUndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa danLambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan KesatuPenuntut Umum;2.
    yang telah dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2017 selanjutnya Majelismempertimbangkan dakwaan alternatif penuntut umum tersebut dalamputusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Jo pasal 24 huruf aUndangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera Bahasa dan lambingNegara serta lagu kebangsaan
    Bogorsebgaimana keterangan saksi saksi dilakukan oleh Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur kedua yaitu Unsur Merusak, merobek, menginjakinjak,membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodaimenghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 66 Jopasal 24 huruf a Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang benderaBahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan telah terpenuhi, makaHim. 70 dari 56 him, Putusan Nomor : 603/Pid.
    putusan yang majelisbacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagipihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah tuhan yang mahapemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanyaberupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturanperundangundangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak;Mengingat ketentuan Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a UndangUndangNomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara sertaLagu Kebangsaan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Mnk
Tanggal 29 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ABDI REZA FACHLEWI JUNUS, SH, MH
Terdakwa:
1.IRJAN MARIO IWANGGIN alias IRJAN alias MARIO
2.GOODLIEF WOLTER BARANSANO alias BOY BARANSANO
93 — 60
  • September 2019, telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Manokwari Nomor 194/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk.tanggal 12 November 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan alatalat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;Memperhatikan, Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a UndangUndang No. 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Pengadilan PN MAJENE Pidana Umum
Register : 15-12-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAJENE Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.M. TAUFIK THALIB, S.H.
2.JOSHUA MARKUS A, S.H.
3.ADJUDIAN SYAFITRA, S.H
Terdakwa:
1.FAUZAN AZIMA Bin ABUDIRMAN
2.NURRASULI Alias RASUL Bin BAHARUDIN
3.AKRAM EFENDI Alias AKRAM Bin BAHARUDDIN
4.JABAL NUR Alias YOHANES Bin SUDIRMAN
129 — 44
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 25-01-2023 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 41/PID.SUS/2023/PT BNA
Tanggal 23 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ZULHAM DAMS, S.H.
Terbanding/Terdakwa : RIO ASTAR BIN AHMAD KELANA
42 — 20
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 7 Oktober 2021 — 1.Suwarti 2.Suciati 3.Subiyati 4.Susilowati
29 — 0
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 18-12-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 154/PDT.G/2013/PN.KPG
Tanggal 18 Desember 2013 — ABRAHAM LITINAU, S.Th lawan - DEWAN PENGURUS NASIONAL PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN) PRESIDEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN - KETUA DEWAN PENGURUS PROPINSI BTT PARTAI PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN),
45 — 52
  • ABRAHAM LITINAU, S.Thlawan- DEWAN PENGURUS NASIONAL PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN) PRESIDEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN- KETUA DEWAN PENGURUS PROPINSI BTT PARTAI PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN),
    Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri baik sebagaianggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) maupun sebagai AnggotaDPRD Prov.NTT maka Penggugat bukan lagi merupakan kader dari PartaiHalaman 7 dari 45 HalamanPutusan 154/P DT.G/2013/PN.KPG.Demokrasi Kebangsaan (PDK).
    lainnya).Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) maupun sebagai anggota DPRD Prov.
    Bahwa Penggugat telah mengundurkan diribaik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun sebagaiAnggota DPRD Prov.
    Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi anggota PartaiDemokrasi Kebangsaan sejak 1999 dan mengundurkan diri secara sadartanpa paksaan menjadi anggota Partai Demokrasi Kebangsaan padatanggal 16 April 2013 dan anggota DPRD Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 25-06-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — DEWAN PENGURUS NASIONAL PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN) PRESIDEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, DK
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS NASIONAL PDK (PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN) PRESIDEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, DK
    ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid877157charrsid7416772 rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid877 157charrsid7416772 Undang Dan Peraturan YangBerlaku;par listtextpardplainltrpar s27 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO f1insrsid877 157charrsid7416772 hichaf1dbchafOlochf1 5.tabBahwa pada tanggal 20 Maret 2013Dewan Pengurus Nasional PDK (Partai DemokrasiKebangsaan), Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan mengeluarkan Surat Par rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid16127972 tai Demokrasi Kebangsaan
    ), Presiden Par rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang 1053langfe1033langnp1053insrsid16127972 tai Demokrasi Kebangsaan Nomor rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid877 157charrsid16127972 PDK/PAW/PPSJ/014/V1/2013 tanggal 17 Juni 2013, oleh rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid16127972 Tergugat rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid877 157charrsid16127972 I atas dasar usulan dari rtlchfcs!
    af1 ItrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid16127972 oleh karenaPenggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK) mrtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flMang1057langfe1033langnp1057insrsid16127972aupun sebagai Anggota DPRD Provinsi rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid877 157charrsid 16127972NTT maka Penggugat bukan lagi merupakan kader dari Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK).
    ItrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid10242423charrsid16612517 NTT makaPenggugat bukan lagi merupakan kader dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe 1033langnp1057insrsid 16612517charrsid 16612517Bahwa secara y rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1llang1057langfe1033langnp1057insrsid16612517 uridis, h rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid10242423charrsid 16612517ak dan Kewajiban Penggugat baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan
    Jadi Majelistelah salah menafsirkan atau terlalu luas menafsirkan isi daripada Pasal 59 Anggaran DasarPartai Demokrasi Kebangsaan tersebut dan dalam pertimbangan hukum putusan ini , Majelirtlchfcs1 af1 ltrchfcsO cs37f1insrsid8730233s sama sekali tidak memuat dan rtlchfcs!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 08-09-2008 — Putus : 15-12-2008 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 15 Desember 2008 — Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
87 — 31
  • Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    P U T U Ss A NNomor : 140/G/2008/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraantaraPARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN BERSATU (PDKB), beralamat diJl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PDT.SUS/2009
PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE
    Dewan Pengurus Provinsi Partai PersatuanDemokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau Cq.
    Hendri selakuSekretaris, dengan alas an Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal1 angka 4 Peraturan Partai No. 07 Tahun 2004 tentang Anggota LegislatifPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yakni member konstribusipada partai, jo.
    Susunan Subyek Gugatan Penggugat Keliru.Bahwa seharusnya susunan Subyek gugatan Penggugat adalah PresidenDewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaansebagai Tergugat , Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sebagai Tergugat II, Ketua DewanPengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau sebagai Tergugat Ill, Sekretaris Dewan Pengurus ProvinsiPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau sebagaiTergugat
    Cq.Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau Cg.
    No. 910 K/Pdt.Sus/2009undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DewanPengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Cq. DewanPengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
133 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENGADILI, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    SAYUTI ASYATHRI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanPejaten Barat IV Nomor 5, Jakarta Selatan, pekerjaan Presiden PartaiDemokrasi Kebangsaan;2. Dr. Ir. KUN WARDANA , A.M.T., kKewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jalan Ciujung Nomor 4 Jakarta Pusat, pekerjaan Sekretaris JenderalPartai Demokrasi Kebangsaan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. HAMZA MAUDY MAUSSA, S.H.;2. JOPIE GILALO, S.H., M.H.;3. FAHRUL SIREGAR. S.H.,M.H.
    , Kesemuanyaterletak di Provinsi Sumatera Utara;ePengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Mamasa(tidak dilakukan verifikasi tahap II);e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten KepulauanMeranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Indragiri Hulu, Kaupaten Indragiri Hilir yang terletakdi Provinsi Riau;1.
    Cluster (Kedua) adalah pengelompokan atas Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupten/Kota yang diverifikasisecara faktual oleh Tergugat (KPU Kabupaten/Kota), namun tidakdiberikan kesempatan atau waktu perbaikan atas persyaratanverifikasi faktual, yaitu terdiri dari:ePengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Surakarta(perbaikan persyaratan KTA), Kabupaten Karanganyar(perbaikan persyaratan KTA), Provinsi Jawa Tengah;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Donggala,Provinsi Sulawesi
    Cluster Ill (Ketiga) adalah pengelompokan atas Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diterapkan syarat keterwakilan perempuan dalam verifikasi faktual, yaituterdiri dari:e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi KepulauanRiau;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah;Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/20132020e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Solok (ProvinsiSumatera Barat);e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten
    tidak sepatutnya), Kota Banjar (waktupemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Bandung Barat(waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), kKesemuanya terletak diJawa Barat;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di 32 Kabupaten di JawaTimur;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten MukoMuko,Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong,Kesemuanya terletak di Provinsi Bengkulu;5.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 3/PDT.G/2014/PN.WNP
Tanggal 2 Oktober 2014 — - ALNOLDUS HUKI LALATANA,Cs
108 — 69
  • Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat
    Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempuyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum;3.
    /DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I (ARNOLDUS HUKI LALATAMA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian
    Penggugat II (AMOS KULANDIMA, SH) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III (DORKAS DAY DUKA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi
    Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Supriatin;Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan Batal Demi Hukum;4 Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timubul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);
    DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, CQ.DEWAN PENGURUS PROVINSI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAANPROVINS NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. DEWAN PENGURUSKABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN SUMBATIMUR, beralamat DI JALAN MATAWAI AMAHU RT.17, RW.05,KELURAHAN KAMBAJAWA, KECAMATAN KOTA WAINGAPU,KABUPA TEN.
    Sumba Timur dengancalon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;b) Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember2013, Tentang Pemberhentian Penggugat Il dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDKabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota FraksiPartai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengancalon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;c) Surat Keputusan
    Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember2013, Tentang Pemberhentian Penggugat Ill dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDKabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota FraksiPartai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengancalon pengganti atas nama Supriatin;8.
    FraksiPartai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupununtuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi PartaiDemokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebabmekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi(DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan PengurusPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.WnpProvinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebutke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untukmendapatkan
    /rekomendasi (Surat terlampir)Bahwa dari sisi administrasi, teroukti bahwa Surat Keputusan DewanPengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaTimur tersebut cacat hukum sebab baikKop Suratmaupun pihak yangmenandatangani Surat keputusan Pergantian Antar waktu tersebut tertulisDewan Pimpinan Daerah, sedangkan dalam Anggaran Dasar PartaiDemokrasi Kebangsaan Bab V Pasal 21 Tentang Struktur KepengurusanPartai Demokrasi Kebangsaan tidak ada Pimpinan Daerah sebab dalamStruktur Kepengurusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 28-11-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — YOHANIS SAMPEBULU VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANIS SAMPEBULU VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA
    (PDK) Kabupaten Toraja Utara adalah sebagaiSekretaris untuk Masa Bakti 2011 2015, berdasarkan Surat KeputusanDewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)Nomor PDK/SK/PPSJ/058/1/2011 tanggal 28 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir.Sayuti Asiatri dan Dr.Kun Wardhana selaku Dewan PengurusNasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Penggugat masuk dalam DaftarTerpilih Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dari Partai DemokrasiHal.1 dari
    Nomor 83 K/Pdt.SusParpol/2014Kebangsaan (PDK) dan telah ditetapkan dan disumpah serta dilantiksebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2009 2014;Bahwa Tergugat dengan berbagai cara dan upaya berusaha menyingkirkanPenggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengancara menggantikan kedudukan Penggugat selaku Sekretaris dari SusunanOrganisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Toraja Utara tanpa melaluimekanisme Kongres
    Sebagaimana Surat Partai DemokrasiKebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor PDK/B/KS/30.28/ ISA/III/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota dan Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara masa bakti20112015, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor PDK/SK/PPSJ/058/1/2011 tanggal
    28 April2011 yang ditanda tangani oleh Ir.Sayuti Asiatri dan Dr.Kun Wardhana selaku DewanPengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);3 Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menerbitkan:e Surat dari Tergugat Nomor PDK/A/30.28/13 VII/2013 tertanggal 20 Agustus2013 perihal Usulan Pengurus Baru;e Surat Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara(Tergugat) Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III/2013, tertanggal 29 Agustus 2013,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Saudara Yohanis
    Tidak dapat dijadikanalasan untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus dananggota DPRD, karena Partat Demokrasi Kebangsaan bukanlah partaipeserta pemilu 2014. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah konstitusiNomor 39/ PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 pukul 14.05 WIB.