Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat

SADDAM HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :o Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Lombok Utara danketerangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkanketerangannya itu;o Bahwa saksi bekerja mulai tanggal 23 Agustus 2016 sesuai Suratperintah yang saksi dapat dari Dinas Kebudayaandan PariwisataKabupaten Lombok Utara, saksi bekerja bersama dengan 4 (empat)Orang teman saksi yang mempunyai Surat Perintah dan diKoordinir olehseorang PNS Dinas Kebudayaandan

seorang PNS Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten LombokUtara;Bahwa teman saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal5 Februari 2017 jam 16.30 wita bertempat di Loket masuk obyek wisataair terjun Sendang Gila Senaru, Dsn.

Setelah tiket habis terjual,koordinator Pos Obyek Wisata menyetorkan uang ke bendaharapenerima PAD Dinas Kebudayaandan Pariwisata sesuai dengan jumlahTiket yang terjual;Surat Tanda Setoran (STS) mempunyai rangkap 4 (empat), diantaranyauntuk Bank 1 (satu) lembar, untuk DPPKAD 1(satu) lembar dan 2 (dua)lembar untuk Dinas Kebudayaandan Pariwisata (bendahara penerima).Selanjutnya membuat Laporan Bulanan yang berisi Surat Tanda Setoran(STS) selama satu bulan kepada DPPKAD Kab Lombok Utara;Halaman 35 dari

Uang Penjualan Tiket dalam satu Minggu yang belum tersetor kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten LombokUtara sejumlah Rp. 1.565.000, (satu juta lima ratus enam puluh limaribu rupiah);2.

Perkara: PDS 07/MATAR/05/2017 telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa Raden Mayanto Alias Mik Yot selaku Pegawai NegeriSipil sebagai staf pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten LombokUtara yang selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt.

Pariwisata Lombok Utara yangmemperoleh gaji dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dilarang menerimasesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, namun terdakwa secaramelawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan tetap melakukan pungutantidak resmi yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan maupunSOP yang berlaku di Dinas Kebudayaandan Pariwisata;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan

atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Raden Mayanto Alias Mik Yot selaku Pegawai NegeriSipil sebagai staf pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten LombokUtara yang selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt.

Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satuHal 5 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000

Pariwisata Lombok Utara yangmemperoleh gaji dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dilarang menerimasesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, namun terdakwa secaramelawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan tetap melakukan pungutantidak resmi yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan maupunSOP yang berlaku di Dinas Kebudayaandan Pariwisata.

AGUS MANGATTA, M.Si, Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaandan Pariwisata, tempat tinggal di JalanHertasning Barat Il, Perumahan GriyaPanakukang Indah Blok C No. 10Makasar,Sulawesi Selatan selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWANMENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat No. 17 Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa dengan HakSubstitusikepada : rc ree eee eee eee eee eeeRUSLI YAHYA, S.H (Kepala Biro Perencanaan danHukum Departemen

KARDIYO (kepala Bagian Kepegawaian,Badan Pengembangan Sumber Daya BudparDepartemen Kebudayaan danPariwisata); WIJONARKO, = S.H (Kasubbag Bantuan HukumDepartemen Kebudayaan danPariwisata) ;SUSANTY, S.H (Kasubbag Peraturan danDisiplin Pegawai Departemen Kebudayaan danPariwisata) ; 00rrr errr reeSHANTONY, S.H (Staf Biro Perencanaan danHukum Departemen Kebudayaan danPariwisata) ; 00 rrr rrr errr rrr eeeKesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaandan Pariwisata

SYARIFUDDIN, SH selaku Kapala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 821.2/549.K tanggal 7 Juli 2006 secara bersamasama dengan Drs.MARADOLI NASUITION, M.Ap selaku Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan UmumDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan (sebagai terdakwa dalam berkas perkaraterpisah/splitsing), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat secara pastiantara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaktidaknyadalam

tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam tahun2007 A. termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/TI/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapaperbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian

., Kepala SeksiHiburan Umum pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Surabaya ;AHMAD RIZAL S., SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariatDaerah Kota Surabaya ;7. DJOENEDIE DODIEK, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukumSurabaya ;Sekretariat Daerah Kota8.

., Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Untuk Kuasa No. 3, 4 dan 5 bekerja di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Surabaya, sedangkan Kuasa No. 1, 2, 6, 7, 8, 9,10 dan 11 bekerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya, dan penerima Kuasa memilih domisili di Kantor BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/5055/436.6.14/2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnyadisebut

PUTUS ANNo. 281 K/TUN/2007.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEBUDAYAANDAN PARIWISATA, berkedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat No. 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. Rusli Yahya, SH. Kepala Biro Perencanaan dan HukumDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata ;2. Drs. A.R.

;Bahwa petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaandan Pariwisata No. SK.104/K.403/SEKJEN/DKP/05. tanggal 28 September2005 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan di Lingkungan DepartemenKebudayaar dan Pariwisata Penggugat terima dari saudara Zaini Bustaman,SH Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BiroKepegawaian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) pada tanggal 1 Juni2006 (Bukti P5). ;Bahwa pada lampiran Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNo.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata No.SK.104/KP.403/SEKJEN/DKP/05. tanggal 28 September 2005 tentangPemberhentian Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Kebudayaandan Pariwisata, Dalam Lampiran Keputusan tersebut No. 3 atas namaPeris Tua Siagian, SH. NIP : 720000548 ;d. Mengembalikan status dan posisi Penggugat menjadi Pejabat Strukturalsetingkat Eselon Ill ;e.

Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bukan didasarkan pada perampingan organisasi (padaJawaban dan Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak pernah menggunakan alasan perampingan organisasisebagai dasar pemberhentian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat), akan tetapi alasan yang menjadi dasar pemberhentianTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah nomenklatur jabatanKepala Bidang Peningkatan Motivasi pada ASDEP PemberdayaanMasyarakat Deputi Bidang Seni dan Film Kementerian Kebudayaandan

pelanggaran disiplin dan / atau kasus hukumlainnya yang terjadi dan / atau melibatkan pejabat / pegawai dilingkungan Dinas Pemuda , Olahraga, Kebudayaan danKepariwisataan Kota Bekasi berupa Informasi mengenai jumlah,jenis, dan penindakannya;Merupakan Informasi Publik yang terbuka ;menyatakan bahwa informasi dokumen mencakup:Laporan hasil penelitian khusus Inspektorat Kota Bekasi dan / atauLaporan hasil Pemeriksaan Daerah Kota Bekasi atas kinerja dan/ataukasus yang terjadi di Lingkungan Pemuda , Olahraga, kebudayaandan

Laporan hasil penelitian khusus Inspektorat Kota Bekasi dan / ataulaporan hasil Pemeriksaan Daerah Kota Bekasi atas kinerja dan/ataukasus yang terjadi di Lingkungan Pemuda , Olahraga, kebudayaandan Kepariwisataan Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai denganMerupakan informasi yang tidak dikuasai oleh termohon padasaat permohonan diajukan sehingga tidak wajib diberikan kepada pemohon ;6.5 Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yangrelevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimanadimaksud

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telahditerbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, dengan demikian sifatkonkrit dari sebuah keputusan sebagaimana yang diatur dalamperaturan perundangundangan telah terpenuhi;3.

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telah diterbitkandan ditandatangani oleh Tergugat, dan Surat Keputusan tersebutadalah ditujukan untuk memasukkan Penggugat dalam daftar hitamyang di tayangkan di LKPP, dengan demikian sifat individual darisebuah keputusan telah terpenuhi;4.

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telah diterbitkanHalaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2017dan ditandantangani oleh Tergugat;5.

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, yang mencantumkan Penggugat dalam DaftarHitam adalah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Perka LKPPNomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, karena menurutketentuan tersebut PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanmenyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa;7.

Putusan Nomor 272 K/TUN/2017Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;4.

BankSulteng; Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3(tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut: NO SPM Tanggal Bruto PPN Netto 1 922/272/SP 30/11/2011) 963.750.000 87.613.636 876.136.3614M Hal. 7 dari 92 hal. Put.

Iqbal Pakamundi, S.E.; Bahwa bulan Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan Adendumuntuk perpanjangan waktu) karena adanya pengalihan lokasiPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Sulawesi Tengah dari Lokasi Eks STQ ke lokasi di JalanMoh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebutdisetujui oleh saksi Hj.

Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah);29. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II)Nomor 027/893/Budparset/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00(lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);30. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor

Foto copy Back Up Volume Terlaksana (Mutual Cek 100)Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 20112012 olehCV. ART NOUVEAU selaku Konsultan Pengawas tertanggal 22 Desember2012;Dikembalikan kepada Terdakwa;5.

Bahwa jumlah kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah); Bahwa saksi kemudian diperintahkan oleh pimpinan saksi untukmelaporkan pada Kepolisian; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barangbarangmilik kantor saksi tersebut;Halaman 4 dari 10.Putusan Nomor 1382/Pid.B/2015/PNMdnSaksi : JEFRI SINAGABahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan pada kantor DinasKebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara;Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 kantor Dinas Kebudayaandan

saksi mendengar suara mobil pergi darikantor, kemudian Anwar Amin menyuruh saksi mendekatinya dan membukaikatan pada tangan saksi dan setelah berhasil melepaskan ikatan danlakban, saksi memberitahukan kepada temanteman saksi;Bahwa barangbarang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benarbarangbarang milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propsu;Saksi : ZULBAHRI alias JULBahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi bersamasamateman saksi telah mengambil barangbarang di kantor Dinas Kebudayaandan

atau tremyang sedang berjalan;Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, makatidak seluruh sub unsur harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu subunsurnya terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukanperbuatannya mengambil barangbarang milik dinas Kebudayaan dan PariwisataPropsu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 pada sekitar pukul 02.00 wib.dimana barangbarang tersebut semula tersimpan di dalam kantor Dinas Kebudayaandan

., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TahunAnggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 kegiatan tersebut(masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggalyang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 10 November 2011sampai dengan bulan April 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Paluatau setidaktidaknya pada

/504.b/Budparset/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);29) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor027/893/Budparset/2012, tanggal O03 Oktober 2012 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00(lima milyar empat ratus

No. 2118 K/Pid.Sus/201525) 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan GedungSerbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSulawesi Tengah;26) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT Anukana Utama NajayaKSO PT Firman Anugerah Jaya;27) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor027/504.a/Budparset/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00(lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budparset/2012,tanggal 23 Mei 2012;31) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesarRp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) yang meliputi:(1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPPLs/Budparset

/2012, tanggal O03 Oktober 2012 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00(lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budparset/2012,tanggal 23 Mei 2012;Hal. 50 dari 53 hal.

., diangkatsebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan GedungSerbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPARSETtanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh saksi H. SUAIB DJAFAR,M.Si., dan Nomor 903/102/BUDPARSET tanggal 07 Januari 2012 yangditandatangani oleh saksi Hj.

No. 2034 K/Pid.Sus/2015rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening PT Anukana Anugerah JayaNomor 001.01.07.140504 pada PT Bank Sulteng;Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3(tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut : NO SPM Tanggal Bruto PPN Netto922/272/SPM1 30/11/2011) 963.750.000,00 87.613.636,00 876.136.364,00Ls/BudparSet922/263/SPM2 8/11/2012 3.816.000.000,00 346.909.091,00 3.469.090.909,00Ls

No. 2034 K/Pid.Sus/2015Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00(enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);28)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak ) Nomor027/504.b/Budparset/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);29)1 (satu

) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Anak II) Nomor027/893/BudparSet/2012, tanggal O03 Oktober 2012 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00(lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);30)1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/BudparSet/201 2,tanggal 23 Mei 2012;31)1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesarRp963.750.000,00 (sembilan ratus

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00(enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);28)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak ) Nomor027/504.b/Budparset/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);Hal. 48 dari 51 halaman Put.

Pengadilan Tinggi Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:Nama Lengkap : PARTONOTempat Lahir : CepuUmur/tg lahir : 50 Tahun / 06 September 1959Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Kembang Larangan Nila Kandi,Jalan Mangga7 No.13, Ciledug, Tangerang.Agama : IslamPekerjaan : PNS pada Dirjen Pengembangan DestinasiPariwisata Depertemen Kebudayaandan

CHAKRAKARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh enam juta lima puluh delapan riburupiah);Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaandan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

CHAKRAKARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh enam juta lima puluh delapan riburupiah );Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaandan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaandan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

pariwisataNo.KM.07/KP.110/NKP/2008tentang penunjukan pejabat pelaksana anggarantahun 2008 pada Kantor Depertemen Kebudayaandan Pariwisata ;1 (satu) bekas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak = No.12/SPK/PG/ CNG/DPDP/VII/08tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanapembangunan Balai Adat Pola BodiCaniago; 1 (satu) berkas foto copy laopran mingguan No.

Bahwa, untuk menjamin Para Tergugat membayar seluruh sisa dari nilai kontrakpekerjaan Pembangunan Kawasan Pantai Pelangi (DAK) Sigli, dan bunga sertabiaya kerugian Penggugat maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmeletakkan Sita Revindicatoir terhadap bangunan Dinas Pariwisata, KebudayaanDan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pidie, untuk itu cukup beralasanhukum mengabulkan tuntutan Penggugat dan dengan menyatakan SitaRevindicatoir sah, berharga dan berkekuatan hukum ;14.

Pemerintah RI C/q Menteri Dalam Negeri C/q Gubernur Provinsi Aceh C/qBupati Kabupaten Pidie C/g Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan danKepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie selaku pengguna anggaran/barangpada satuan kerja perangkat Kabupaten (SKPK) Dinas Pariwisata, Kebudayaandan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie, berkedudukan di Jalan Prof. A.Majid Ibrahim, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;2.

ALENG JAYA ;Bahwa Proyek Pantai Pelangi tersebut berasal dari Dinas Pariwisata, Kebudayaandan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pidie :Bahwa awal pengerjaan Pantai Pelangi tersebut dimulai pada bulan Juli tahunZOLT;Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Lapanagan ;Nama Perusahaannya adalah CV.

ALENG JAYA masih dalambatas waktu yang ditentukan didalam perjanjian kontrak atau tidak;Bahwa cara pemitusan kontark kerja perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaandan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pidie oleh ibu Rafli sebagai PPTK ;menyerahkan surat pemutusan kontrak tersebut kepada saksi sebagai pengawaslapangan ;Bahwa setelah saksi terima surat tersebut saat itu adalah saksi langsungmenyerahkan surat tersebut kepada Penggugat ;Bahwa pada saat pemutusan kontrak dilakukan, CV.

Yuliansyah,Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tugas pada Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan danOlah Raga Kabupaten Pidie ;Bahwa tugas saksi adalah sebagai pemeriksaaan barang pada Dinas PariwisataKebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pidie ;Bahwa pada saat saksi ikut mendampingi PPTK Dinas Pariwisata Kebudayaandan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pidie melakukan pengecekanterhadap Item barang barang yang terdapat pada saat pelaksanaan pengerjansetahu saksi

Drs H.ABDUL GANI, dan telah melawan hukum yaitu telahmenyerahkan honor tidak tetap bagi 9 JuruPelihara Cagar Budaya Kabupaten MHulu SungaiSelatan dari 7 Tahun 2007 sampai dengan tahun2008 dengan tidak sebagaimana mestinya yaitutidak sesuai dengan Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan DirektoratPeninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaandan Pariwisata Nomor : 304b/DIT.PP/SP/II1I/2006tanggal 22 Maret 2006 tentang Penunjukan BendaCagar Budaya/Situs dan Pengangkatan JuruPelihara yang

Surat KeputusanDirektur Peninggalan Purbakala, DirektoratJenderal Sejarah dan Purbakala, DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Nomor219a/DIT.PP/SP/20.111/2007 tanggal 20 Maret2007 tentang Penunjukan Benda CagarBudaya/Situs dan Pengangkatan /Juru Peliharayang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, danperlindungan benda cagar budaya/situs yangantara lain berada di wilayah Provinsi16Kalimantan Selatan, Surat Keputusan DirekturPeninggalan Purbakala, Direktorat JenderalSejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaandan

Drs H.ABDUL GANI, dan telah melawan hukum yaitu telahmenyerahkan honor tidak tetap bagi 9 JuruPelihara Cagar Budaya Kabupaten MHulu SungaiSelatan dari 7 Tahun 2007 sampai dengan tahun2008 dengan tidak sebagaimana mestinya yaitutidak sesuai dengan Surat Keputusan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan DirektoratPeninggalan Purbakala, Departemen Kebudayaandan Pariwisata Nomor : 304b/DIT.PP/SP/III/200629tanggal 22 Maret 2006 tentang Penunjukan BendaCagar Budaya/Situs dan Pengangkatan JuruPelihara yang

Surat KeputusanDirektur Peninggalan Purbakala, DirektoratJenderal Sejarah dan Purbakala, DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Nomor219a/DIT.PP/SP/20.111/2007 tanggal 20 Maret2007 tentang Penunjukan Benda CagarBudaya/Situs dan Pengangkatan /Juru Peliharayang melaksanakan pemeliharaan, pengamanan, danperlindungan benda cagar budaya/situs yangantara lain berada di wilayah ProvinsiKalimantan Selatan, Surat Keputusan DirekturPeninggalan Purbakala, Direktorat JenderalSejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaandan

Sus/20195.Menyatakan barang bukti Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. berupa:1)Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Departemen Kebudayaandan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaandan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi Parawisata Makassar;1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor KM.31/KP.101/MKP/2009 tanggal 31 Juli 2009tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor KM.57/KP.101/MKP/2008 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan RepublikIndonesia cq Bupati Aceh Jaya cq Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi, Informatika, KebudayaanDan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya cq Iskandar St,dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen DinasPerhubungan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan DanPariwisata Kabupaten Aceh Jaya, bertempat tinggal di JI.Banda AcehMeulaboh Komplek Terminal Bus Calang,disebut sebagai Tergugat ;2. Perum Jamkrindo Kantor Pusat cq.

SYAHRUDDINFATTAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

SETYOWATI HARI SAKTI, SH pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan Desember 2013sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Sulawesi Tengah di Palu, dengan tujuanmenguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan

SYAHRUDDINFATTAH (Terdakwa dalam berkasterpisah) di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Tolitolimembicarakan tentang maksud darisaksi Drs.

SYAHRUDDIN FATTAHuntuk melaksanakan kegiatanPengembangan dan PenguatanInformasi dan Database denganPekerjaan Pengadaan Komputer(Sistem Informasi dan PublikasiPariwisata) pada kantor DinasKebudayaan dan Pariwisata tahunanggaran 2014 yangpenganggarannya dilakukansedemikian rupa seolaholahmerupakan/termasuk dalam usulanatau termuat dalam Rencana KerjaAnggaran (RKA) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tolitoli yangkemudian dimasukkan dalam APBDKabupaten Tolitoli Tahun Anggaran2014 dan terjabarkan

dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Tolitoli Tahun AnggaranHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.PAL2014 oleh saudara ARIFINLARUMPANG (anggota DPRD Kab.Tolitoli periode 20092014) padahalbukan merupakan usulan atau tidaktermasuk dalam MRencana KerjaAnggaran (RKA) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.Bahwa selanjutnya TERDAKWAselaku Pejabat Pembuat Komitmenmelaksanakan pengadaan tersebutdengan

KutaiKartanegara No. 55636/P.I/I/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan dinas kebudayaandan pariwisata kab. Kutai Kartanegara besertalampiran ;3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan maka Penggugat telah mengangkatpara tenaga ahli seni khususnya pembuatan patung yang terdiri dari sdr.

SUHARTONO H,BA dengan ruang lingkuppekerjaan Pembentukan Model dan Pengecoran Patung Lembuswana yang berlokasihalaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMDdi Pulau Kumala, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara senilaiRp.4.000.000.000, (Empat milyar rupiah) ;Adapun lingkup pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Suhartono H,BAberdasarkan kontrak yang ditanda tangani penggugat dengan Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terperinci sebagai berikut :a.

Kutai Kartanegara ;Bahwa masa waktu perawatan telah berakhir maka penyerahan terakhir untuktanggung jawab 100 % telah dilaksanakan dengan baik kepada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara dan telah diterima dengan baik oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kab.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan diterbitkan Tergugat IJ danTergugat I tanggal 9 April 2013 senilai Rp. 1.977.691.310, (Satu milyar sembilanratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluhMewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut laporan hasilaudit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindakpidana korupsi kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaandan

Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untukmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,sehingga Polres Kutai Kartanegara meminta bantuan kepada Tergugatuntuk untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas KebudayaanDan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMDOleh

Namun pada saat sampai di Alun alunSidoarjo tepatnya disamping Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menghentikan laju kendaraan.Lalu Terdakwa meminjam HandPhone merk Samsung Galaxy J1 Ace warnahitam dengan Nomor IMEI1 355609084512101 dan IMEI2355610084512109 milik Saksi MOHAMMAD LUTFI dengan alasan untukmenghubungi atasannya. Setelah selesai Terdakwa meminta surat lamaranmilik Saksi MOHAMMAD LUTFI dan Saksi MOH.

Namun pada saat sampai di Alun alunSidoarjo tepatnya disamping Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Terdakwa menghentikan laju kendaraan.Lalu Terdakwa meminjam HandPhone merk Samsung Galaxy J1 Ace warnahitam dengan Nomor IMEI1 355609084512101 dan IMEI2355610084512109 milik Saksi MOHAMMAD LUTFI untuk menghubungiatasannya. Setelah selesai Terdakwa meminta surat lamaran milik SaksiMOHAMMAD LUTFI dan Saksi MOH.

tersebut; Bahwa sepada motor Honda Beat milik orang tuanya Mohammad Luttfi;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN Sda Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa beberapa kali di fitnes danpercaya karena Terdakwa sangat meyakinkan;Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkanMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada Tanggal 30 Oktober 2018di alunalun Sidoarjo tepatnya samping Dinas Pemuda Olahraga kebudayaandan