pembangunan gedung Gereja Sidang Jemaat Allah EIRENEtersebut biaya pembangunannya ditanggung oleh Gereja Sidang JemaatAllah Pusat di Kupang dan sebagian dananya dari Jemaat Gereja SidangJemaat Allah EIRENE NikiNiki;Bahwa pada saat gedung Gereja tersebut dibangun dan sampai berdiri,Terdakwa dan Terdakwa II juga adalah merupakan anggota jemaat GerejaSidang Jemaat Allah EIRENE Niki Niki, bahkan sampai Terdakwa danTerdakwa II keluar dari keanggotaan sebagai jemaat Gereja Sidang JemaatAllah Eirene, kegiatan

No. 1127 K/Pid/2016HALANGI PERTEMUAN KEGIATAN KEAGAMAAN* sesuai denganDakwaan melanggar Pasal 175 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa Il denganpidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan supaya Para Terdakwa I. ISHAK FILLIP KORNELIS NOPE,Dip. Th., dan Terdakwa Il.

Menyatakan terdakwa ASRI Als ANANG HIRANG Bin BURHASANI (Aim) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang merintangiatau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasai 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara,sesuai dakwaan kedua penuntut umum.2.

pertambangan hingga kegiatan pertambangan berhentilalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris terbuat dari besi denganujung runcing salah satu sisinya bawah tajam dengan panjang besi 30 cm, huluterbuat dari kayu warna cream dengan panjang 10 Cm.

Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.PliMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Ad.1).

Unsur Yang merintangi atau) mengganggu' kegiatan usahapertambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagianatau. selurun tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral batu batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambanganadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.PliMenimbang, bahwa jin Usaha pertambangan (IUP) adalah jjin untukmelaksanakan usaha pertambangan. jin pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijinuntuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas

gabungandengan sasaran penambangan tanpa ijin di kota Semarang telah menemukanadanya kegiatan penambangan mineral jenis tanah urug yang dilakukan olehterdakwa Supaat dengan menggunakan alat berupa (satu) unit excavator / bighomerek Komatsu PC 200 warna kuning dengan cara pengambilan tanah denganmenggunakan alat (satu) unit excavator / bigho kemudian dimasukkan ke dalamdump truk yang telah mengantri antara lain yakni (satu) unit jenis truck dumpNopol H1844BP warna putih dengan sopirnya yakni saksi

penambangan tersebut di atas juga tidakdilengkapi dengan surat Ijin Usaha Penambangan yang sah yang wajib dimilikiuntuk kegiatan penambangan dan dikeluarkan oleh pihak berwenang sehinggaakibat perbuatan terdakwa Supaat yang melakukan kegiatan penambangan tanpaijin dari pihak berwenang tersebut telah meresahkan masyarakat setempat.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal158 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Menimbang

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.2.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutandan penjualan, serta pasca tambang.5. JIUP Eksplorasi adalah izin usaha usaha yang diberikan untuk melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.6.

UP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUPeksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputikonstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan danpenjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasilstudi kelayakan.8. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.9.

Menyatakan Terdakwa AHMAD SOFYAN NASUTION Alias PIAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KOA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000.

Putra Lika Perkasa Langga Payung di blokB5 RKT 9192, dimana dasar Terdakwa melakukan kegiatan perkebunanhanya berdasarkan surat keterangan nomor : 146/1B/1982 tanggal 24 Juni1982 yang dibuat oleh kepala kelurahan Langga Payung, kemudian sekitartahun 2015 pihak PT.

Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaranadalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentangtindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan perkebunan adalahsegala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan ataumedia tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkanbarang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan Putusan perkara pidana No.639/Pid.Sus/

Putra Lika Perkasa LanggaPayung di blok B5 RKT 9192 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan di kawasanPT.

Page 25melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutanini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) hurufa Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasanhutan sebagaimana didakwakan

Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KOA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KOA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000.

sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa SAIDI HASANUSI alias SAIDI bin HASANUDI, padakurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Jumat tanggal 11januari 2013 atau setidaktidaknya dari tahun 2012 sampai dengan bulanJanuari 2013 , bertempat di Jalan Depati Amir No. 16 Rt.01 Kelurahan PintuAir Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidaktidaknya pada tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeriPangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmenyelenggarakan kegiatan

penyiaran tanpa izin penyelenggaraanpenyiaran perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut:Bahwa sebelumnya terdakwa selaku Direktur CV.PangkalpinangMandiri berniat untuk melakukan kegiatan penyiaran berlangganan, untukkeperluan dimaksud maka terdakwa menyiapkan peralatan berupa 2 unitparabola satelit berikut dengan 22 unit reciver masingmasing 7 unit merktelkom vision, 13 unit merk matrik dan 2 unit merk manhattan, peralatanHal.3 dari 9 hal.Put.No.38/PID/2013/PT.BABELmana

Pesona Visual Mandiri tidak dapatdijadikan dasar untuk kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan olehterdakwa.

Akhirnya kegiatan penyiaran berlangganan yang diselenggarakanoleh terdakwa tersebut diketahui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Babel, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013sekira pukul 12.15 Wib oleh saksi MOHAMMAD RIDWAN bin ALI MUSTAFAselaku Ketua KPID Babel, kegiatan penyiaran berlangganan tersebutdilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Beiitung.

Babel melakukanpenggeledehan di tempat Terdakwa melakukan kegiatan penyiaranberlangganan, dan oleh karena kegiatan penyiaran berlangganan tersebutternyata tidak dilengkapi dengan izin Penyelenggaraan PenyiaraanBerlangganan sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat UndangundangRI Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RINomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Berlangganan, akhirnya Penyidik dari Dit.

M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa : ANI FEBRIANI BINTI SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan atau kegiatan yang melanggar norma-susila dan norma Agama ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

dan Terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ;Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 28 Perda KabupatenSemarang Nomor : 10 Tahun 2014 KETERTIBAN MASYARAKAT danperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;ME ADILIe Menyatakan terdakwa : ANI FEBRIANI BINTI SUPARDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana ** Melakukan Kegiatan

atau kegiatan yang melanggarnormasusila dan norma Agama ;e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana denda sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkanakan diganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada hari RABU, Tanggal: 30 MARET 2016 olehkami ANDRI SUFARI, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa : SUMIYAH BINTI ALM.SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan atau kegiatan yang melanggar norma-susila dan norma Agama ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;

dan Terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ;Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 28 Perda KabupatenSemarang Nomor : 10 Tahun 2014 KETERTIBAN MASYARAKAT danperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;ME ADILIe Menyatakan terdakwa : SUMIYAH BINTI ALM.SAMADterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana ** Melakukan Kegiatan

atau kegiatan yang melanggarnormasusila dan norma Agama ;e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana denda sebesar Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkanakan diganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada hari RABU, Tanggal: 30 MARET 2016 olehkami ANDRI SUFARI, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa : SITI MUYANAH ALM.AHMAT ISRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan atau kegiatan yang melanggar norma-susila dan norma Agama ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana

Terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ;Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 28 Perda KabupatenSemarang Nomor : 10 Tahun 2014 KETERTIBAN MASYARAKAT danperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;ME ADILIe Menyatakan terdakwa : SITI MUYANAH ALM.AHMATISRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana * Melakukan Kegiatan

atau kegiatan yangmelanggar normasusila dan norma Agama ;e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana denda sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkanakan diganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada hari RABU, Tanggal: 30 MARET 2016 olehkami ANDRI SUFARI, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan atau kegiatan yang melanggar norma-susila dan norma Agama ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ; - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000

Terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ;Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 28 Perda KabupatenSemarang Nomor : 10 Tahun 2014 KETERTIBAN MASYARAKAT danperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;ME ADILIe Menyatakan terdakwa : ARIYANTI BINTI ALM.SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana ** Melakukan Kegiatan

IMAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempatsebagaimana dalam Dakwaan kesatu diatas, secara bersamasama atau bertindaksendirisendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan yaitu berupaBahan Bakar Minyak jenis solar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut ;Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal

usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Jjin UsahaPengangkutan ;3 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan ;Ad.1.

Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.

SedangkanGas Bumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperolehdari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.2 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga.3 Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyakbumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan

usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usahahilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan yangdilakukan secara bersamasama dengan saksi Mas Ando Pgl.

IMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.

Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatanusaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa jinUsaha Pengangkutan ;3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan ;Ad.1.

Unsur Melakukan kegiatan ha minusahahilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumidan gas bumi.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usahayang berintikan atau bertumpu pada kegiatanpengolahan, pengangkutan, penyimpanandan / atau niaga.3. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahanminyak bumi, gas bumi, dan/atau hasilolahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan, termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisidan distribusi.Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang nomor 22 Tahun 2001dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup :. Pengolahan;ab.

kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalampasal ini telah terpenuhi;Ad.3.

IMAS tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.

Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 6.

Ali terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi tanpa izin usahaniaga sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 hurufd Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi.2.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasi bahwadidaerah pusong lama Lhokseumawe ada penjualan bahan bakar minyak (BBM)jenis solar yang dicurigai tidak memiliki izin, dan atas informasi

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi dan/atau kegiatanHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN Lsmusaha Gas Bumi tanpa izin usaha niaga.

Ali terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usahaminyak bumi tanpa izin usaha;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;6.

Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ; 3.

Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukanpenyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Penyimpanansebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE denganpidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan dendasebesarRp. 5.000.000, ( lima juta rupiah ) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan ;3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( duaribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2014 Nomor : 777 / Pid.Sus /2013 / PN.Dps, telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ;1.Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTUMELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GASBUMI TANPA IZIN USAHA

yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatanyang dilarang, hal seperti itu hanya bisa dilakukan di Stasiun Pengisian danPengangkutan Bulk Elpiji ( SPPBE ), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal13, 14, dan 15 Permen Energi dan SDM RI No. 26 Tahun 2009 tentangPenyediaan dan Pendistribusian LPG ( Liquefied Petroleum Gas ) ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa disamping membantumelakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usahapenyimpanan yang dapat membahayakan masyarakat disekitar

, juga perbuatanTerdakwa yang telah melakukan kegiatan tersebut adalah suatu perbuatan yangtidak terpuji karena hal tersebut bertentangan dengan aturan tentang CaraPengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpigi juga cara cara seperti itudapat merugikan masyarakat khususnya Para Konsumen Pemakai Bahan BakarGas Elpigi dan dapat mengganggu program Pemerintah khususnya dalam halpenyediaan dan pendistribusian elpigi yang bersubsidi kepada masyarakat sertameraih keuntungan pribadi dengan berbuat kurang

Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantumelakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa IzinUsaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itudengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin pengangkutanmelakukan kegiatan usaha minyak bumi sebagaimana yang kami dakwakanmelanggar Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi;2. Menjatuhkan pidana ternadap Terdakwa AGUSTIAR dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dan pidana denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;3.

Tanpa izin usaha pengangkutan melakukan kegiatan pengangkutan minyakbumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Tanpaizin usaha pengangkutan melakukan kegiatan pengangkutanminyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin usahapengangkutan melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usahagas bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, eksport, import minyak bumidan/atau hasil olahannya, termasuk pemindahan minyak dan gas bumi dan atauhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui

pipa transmisi dandistribusi, yang diberikan untuk melakukan kegiatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 22.00 W.1.B.

BK 9070 BK adalah Pak Supriono dan Terdakwa mendapat upah dariPak Supriono sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satukali jalan atas pengangkutan minyak tanah konden/olahan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yangberwenang untuk mengangkut minyak tanah olahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsurTanpa izin usaha pengangkutan melakukan kegiatan usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bum, telah dapat dibuktikan

King JimKecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenPasuruan di Bangil, menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan caramelakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan

Fathoni Prawata Bin Atje Prawata, bersalahmelakukan tindak pidana *menghalanghalangi kegiatan SerikatPekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 28 UndangUndang No.21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;2. Menjatuhkan pdiana terhadap Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin AtjePrawata berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan ;3.

Fathoni Prawata Bin Atje Prawata,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan yaitu menghalanghalangi kegiatan SerikatPekerja/Buruh ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;Menetapkan bahwa lamanya ia Terdakwa selama berada dalamtahanan, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Pasal 28 UU No.21/2000 menegaskan :Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pegurus atau tidak menjadipengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruhdengan cara : (a) melakukan pemutusan hubungan kerja, membehertikansementara, menurunkan jabatan, atau. melakukan mutasi, (b) tidakmembayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, (c) melakukan intimidasidalam

Thaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulandan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;6.

Banda Sakti Kota Lhoseumawe atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak BumiHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Lsmdan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasi darimasyarakat bahwa didaerah pusong Lhokseumawe ada penjualan bahan bakarminyak (BBM

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha niaga.

Thaleb terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usahaminyak bumi tanpa izin usaha;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Lsm4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 2 (dua) bulandan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;6.

MUZAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana

IJON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat4sebagaimana dalam Dakwaan kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan yaitu berupaBahan Bakar Minyak jenis minyak tanah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut;Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 16.30 WIB saatterdakwa Muzar YM

usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa jin UsahaPengangkutan;3 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;Ad.1.

Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.

SedangkanGasBumi adalah hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dantemperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperolehdari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.2 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga.3 Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyakbumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan gas

bumimelalui pipa transmisi dan distribusi.34Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang nomor 22 Tahun 2001dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup :a Pengolahan;b Pengangkutan;c Penyimpanan;d Niaga.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usahasetelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa IzinUsaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak