Penggugat:
IKA PURNAMA SARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA CINGKRONG PEMERINTAH DESA CINGKRONG
4.PANITIA PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA Cingkrong
5.POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Memerintahkan barang bukti berupa : - 46 (empat puluh enam) lembar perjanjian kredit dan Bukti penerimaan nasabah;- 12 (dua belas) lembar surat pernyataan bukti penyetoran dari nasabah;- 45 (empat puluh lima) lembar daftar riwayat angsuran nasabah yang mengalami kekosongan angsuran yang sudah di legest.- 2 (dua) lembar daftar nasabah yang mengalami kekosongan angsuran;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KSP Tunas Artha Mandiri melalui Pimpinan Cabang Pembantu;6.

Menyatakan barang bukti yaitu ;e46 (empat puluh enam) lembar perjanjian kredit dan Bukti penerimaannasabah.e 12 (dua belas) lembar surat pernyataan bukti penyetoran dari nasabah.e 45 (empat puluh lima) lembar daftar riwayat angsuran nasabah yangmengalami kekosongan angsuran yang sudah di legest.e 2(dua) lembar daftar nasabah yang mengalami kekosongan angsuran.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KSP Tunas Artha Mandiri melaluiPimpinan Cabang Pembantu.4.

, Sumiyati dan lainlain.e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalampersidangan ;e Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatanyang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalamperkara ini berupa :e 46 ( empat puluh enam ) lembar perjanjian kredit dan Bukti penerimaannasabah.e 12 ( dua belas ) lembar surat pernyataan bukti penyetoran dari nasabah.e 45 ( empat puluh lima ) lembar daftar riwayat angsuran nasabah yangmengalami kekosongan

angsuran yang sudah di legest.e 2(dua ) lembar daftar nasabah yang mengalami kekosongan angsuranMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara inisebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan mendukung proses pembuktianperkara ini;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alatalat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti,dimana setelah Majelis Hakim

Memerintahkan barang bukti berupa :e 46 (empat puluh enam) lembar perjanjian kredit dan Bukti penerimaannasabah;e 12 (dua belas) lembar surat pernyataan bukti penyetoran dari nasabah;e 45 (empat puluh lima) lembar daftar riwayat angsuran nasabah yangmengalami kekosongan angsuran yang sudah di legest.e 2 (dua) lembar daftar nasabah yang mengalami kekosongan angsuran;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KSP Tunas Artha Mandiri melaluiPimpinan Cabang Pembantu;6.

Perangkat Desa Lainnya yangkeanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus LembagaKemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa WoloNomor : 141/02/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan PanitiaPengisian Kekosongan perangkat Desa Lainnya Desa Wolo KecamatanPenawangan, Kabupaten Grobogan ;5 Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Wolo, Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa LainnyaDesa Wolo telah membentuk

Pembantu Panitia dengan Keputusan PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/X1/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo KecamatanPenawangan Kabupaten Grobogan.

Putusan Nomor 154 PK/TUN/201110Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo KecamatanPenawangan Kabupaten Grobogan, susunan keanggotaannya antara lain terdiridari ABU NAIM, Pd.I dan JOKO SUPRIONO, S.Pd kedudukan dalamKepanitiaan sebagai Pengawas dan Korektor ;Bahwa ujian penyaringan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya telahdilaksanakan oleh Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya DesaWolo pada tanggal 7 Desember 2009 di Balai Desa Wolo.

MASTUR , perlu ditetapkan sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan KabupatenGrobogan ;c Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkandengan Keputusan Kepala Desa ;Bahwa dalam pelaksanaan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya DesaWolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Panitia yang telahmembentuk Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa LainnyaDesa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Desember 2009 tentangPenetapan Pembantu

dalam pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya DesaWolo, Panitia telah melakukan kecurangan yaitu Ketua Panitia Drs.

SALINAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2015TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANGNOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIMENJADI UNDANGUNDANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMenimbang : a.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerjaKomisi Pemberantasan Korupsi;bahwa untuk

upaya pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi perlu) pengaturan mengenaipengisian keanggotaan sementara Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi;bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaansementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsibelum diatur dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, sertauntuk mengatasi timbulnya kegentingan yangdiakibatkan terjadinya kekosongan

kinerja Komisi Pemberantasan Korupsisebagai lembaga negara.Berdasarkan ... anteSe LEPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemilihan dan penetapanPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui seleksi danpenilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnyadisampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan, namun mekanismetersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.Apabila tidak dilakukan pengisian kekosongan

mengenai pengisian keanggotaansementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaansementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsibelum diatur dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi;d. bahwa...MengingatMenetapkan anteSe LEPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, sertauntuk mengatasi timbulnya kegentingan yangdiakibatkan terjadinya kekosongan

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemilihan dan penetapanPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui seleksi danpenilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnyadisampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan, namun mekanismetersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.Apabila tidak dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan KomisiPemberantasan Korupsi secara cepat akan berdampak pada

Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisianKekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolotelah membentuk Pembantu Panitia dengan Keputusan PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa WoloNomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentangPenetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan KabupatenGrobogan.

Bahwa dalam pelaksanaan pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan KabupatenGrobogan, Panitia yang telah membentuk Keputusan PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa WoloNomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Desember 2009 tentangPenetapan Pembantu Panitia Pengisian KekosonganPerangkat Desa Lainnya Desa Wolo KecamatanPenawanganKabupaten Grobogan, dengan keanggotaan antara lain ABUNAIM, S.Pd.I dan JOKOSUPRIONO, S.Pd. kedudukan dalam kepanitiaan sebagaiPengawas

Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa WolbKO peitin tebe melakukankecurangan yaitu Ketua Panitia Drs. H. ROSYIDI, M.Agmelakukan pembuatan naskah soal ujian sendiri tanpadiserahkan kepada Pembantu Panitia, sedangkan KetuaPanitia Drs. H. ROSYIDI,M.Ag masih mempunyai hubungankeluarga dengan Calon Peserta Ujian WAHIP EFENDI untukformasi Kepala Dusun Wolo Utara dengan skor nilaitertinggi.

Bahwa benar pelaksanaan Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Liannya Tahun2009 Wolo Kecamatan PenawanganKabupaten Grobogan adalah berpedoman pada ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006tentang Pencalonan, Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10Tahun 2009 tentang Pencalonan Pengangkatan dan18Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa benar Pembantu Panitia dibentuk oleh PanitiaPengisi Kekosongan Perangkat Desa Lainnya berdasarkanKeputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo Nomor141.3/08/X1/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ;8.

Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatanpengisian kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing, PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing telah membentukPembantu Panitia dengan Keputusan PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing Nomor141/03/X1I/2009 tanggal 30 Nopember 2009tentang Penetapan Pembantu PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing KecamatanPenawangan Kabupaten Grobogan. yangkeanggotaannya terdiri dari SITI KHOMSATUNkedudukan

Bahwa ujian penyaringan pengisiankekosongan Perangkat Desa Lainnya, baikuntuk formasi Kaur Kesra maupun formasiKadus Karangpaing telah dilaksanakan olehPanitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Karangpaing pada tanggal7 Desember 2009 di Balai Desa Karangpaingyang dimulai jam 08.30 sampai dengan jam10.30 WIB.

(foto copydari fotoCOPY )3 rr rrr rrr rrrBerita Acara Hasil Koreksi UjianPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing Formasi Kaur1010Kesra Karangpaing Desa KarangpaingKecamatan Penawangan KabupatenGrobogan Tahun 2009,(foto copy darifotoBerita Acara Hasil Koreksi UjianPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing FormasiKepala Dusun Karangpaing KecamatanPenawangan Kabupaten Grobogan tanggal7 Desember 2009,(foto copy dari fotoCOPy)3 ~~~ 72555 rrr rr rrr errr rrr eeeBerita

(fotocopy sesuai denganaslinya); Surat Keputusan Kepala DesaKarangpaing Nomor: 141/13/X1/2009tanggal 4 Nopember 2009 TentangPerubahan Atas Penetapan PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Karangpaing KecamatanPenawangan Kabupaten Grobogan.(fotocopy sesuai denganaslinya); Surat Keputusan Panitia Pengisian11Perangkat Desa.

(fotocopy sesuai denganaslinya); Surat Keputusan Panitia PengisianPerangkat Desa Desa Karangpaing Nomor:141/03/X1/2009 tanggal 30 Nopember2009 Tentang Penetapan PembantuPanitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa KarangpaingKecamatan Penawangan KabupatenGrobogan.(foto copy sesuai denganaslinya); Surat Panitia Pengisian PerangkatDesa. Desa Karangpaing Nomor:141/12/XII/Pan PPD/2009 tanggal 1Desember 2009 perihal: Undangan RapatPanitia.

Panitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, KabupatenGrobogan ;Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisian kekosonganPerangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Panitia Pengisian KekosonganPerangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah membentuk PembantuPanitia dengan keputusan Panitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia PengisianKekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo

Keamanan dan Ketertiban pelaksanaanPengisian kekosongan Perangkat Desa ;b. Pembuatan Naskah Ujian ;c. Pelaksanaan Ujian Praktek, dan /atau ;d. Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan ;6.

Bahwa Pembantu Panitia yang dibentuk oleh Panitia berdasarkanKeputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa LainnyaDesa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan KabupatenGrobogan, susunan keanggotaannya antara lain terdiri dari ABUNAIM, S.Pd.I dan JOKO SUPRIYONO, S.Pd. kedudukan dalamkepanitiaan sebagai Pengawas dan Korektor;7.

Bahwa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan,Panitia yang telah membentuk Keputusan Panitia PengisianKekosongan Perangkaat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/X1/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan PembantuPanitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa WoloKecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan keanggotaanantara lain ABU NAIM, SPd.I dan JOKO SUPRIYONO, S.Pd.kedudukan dalam kepanitiaan sebagai

No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.

waktu bermain judi jenisdomino;Bahwa terdakwaterdakwa bermain judi kartu domino ditempat umundengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifatuntunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk bermain judi;Terdakwa 2.

waktu bermain judi jenisdomino;Bahwa terdakwaterdakwa bermain judi kartu domino ditempat umundengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifatuntunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk bermain judi;Terdakwa 3.

waktu bermain judi jenisdomino;Bahwa terdakwaterdakwa bermain judi kartu domino ditempat umundengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifatuntunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk bermain judi;Terdakwa 4.

waktu bermain judi jenisdomino;e Bahwa terdakwaterdakwa bermain judi kartu domino ditempat umundengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifatuntunguntungan;e Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;e Bahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk bermain judi;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telahpula mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana

waktu bermain judi jenis domino;Bahwa terdakwaterdakwa bermain judi kartu domino ditempat umundengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifatuntunguntungan;Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwaterdakwa adalah katudomino dan sejumlah uang;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk bermain judi;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian

SmgKemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat denganKeputusan Kepala Desa Wolo Nomor: 141/02/1X/2009tanggal 11 September 2009 =tentang PenetapanPanitia Pengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan KabupatenGrobogan. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisiankekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, panitia Pengisian Kekosongan Perangkat DesaLainnya Desa Wolo telah membentuk pembantuMasyarakat ????. ?.

Bahwa benar dalam rangka kelancarankegiatan pengisian kekosongan PerangkatDesa Lainnya Desa Wolo, maka PanitiaPengisian Kekosongan Perangkat Desa LainnyaDesa Wolo telah membentuk Pembantu Panitia,adapun tugas pembantu panitia adalahmembantu panitia dibidang : a. Keamanan dan KetertibanPelaksanaan Pengisian KekosonganPerangkat Desa;c. Pelaksanaan ujian praktek dan /atau;Hal 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 16/G/2010/PTUN.Smgd. Koreksi terhadap hasil ujianpenyaringan;7.

Bahwa benar Pembantu Panitia dibentuk olehPanitia Pengisi Kekosongan Perangkat DesaLainnya berdasarkan Keputusan PanitiaPengisian Perangkat Desa Wolo Nomor141.3/080XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ;8.

Grobogan untuk dimintaiketerangan terkait dengan pelaksanaanpengisian kekosongan Perangkat Desa DesaWolo; Bahwa yang ditanyakan kepada Saksi padasaat dimintai keterangan di Polres danKomisi A DPRD Kab.

Perangkat Desa adalahDesa Desa yang ada kekosongan PerangkatDesa mengajukan ijin kepada Bupatimelalui Camat, kemudian setelah mendapatijin dari Bupati, Kepala Desa bersamadengan BPD yang bersangkutan membentukPanitia.

telah meninggal dunia sehingga susunan Organ Yayasansaat ini adalah Tuan Dokter Bektiadi selaku Sekretaris, Tuan Budiadi Bachelor ofArt selaku Bendahara dan Pemohon selaku Pengawas;Bahwa setelah meninggal dunianya Pembina dan Ketua, Pemohon telahmenyampaikan berkalikali secara lisan kepada Pengurus untuk segeramengadakan Rapat Gabungan untuk menunjuk dan mengangkat Pembinasebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Yayasan dan Anggaran DasarYayasan yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan

AnggaranHalaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 45/Padt.P/2021/PN.Cbn.10.Dasar Yayasan), namun demikian sampai dengan saat ini tidak pernah diresponoleh Para Pengurus baik Sekretaris maupun Bendahara Yayasan;Bahwa selama berjalannya kepengurusan sampai dengan saat ini, PengurusYayasan tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya selakuPengurus sebagaimana Anggaran Dasar Yayasan dan UndangUndang TentangYayasan, yaitu diantaranya tidak mengadakan Rapat Gabungan untuk menunjukdan mengangkat kekosongan

kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar pusat kiranyaYayasan Siti Chodidjah Cirebon untuk tetap dapat menggunakan nama Al Azharpada sekolahsekolah Yayasan disemua tingkatan dan atas kebesaran hati ParaPengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan mempertimbangkankepentingan dunia pendidikan dan keberadaan Para Orang Tua Siswa makaPengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Pusat memberikan toleransipenggunaan nama Al Azhar dengan catatan Yayasan Siti Chodidjah segeramenunjuk dan menetapkan kekosongan

Bahwa untuk RapatGabungan/Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat terdapat bukti suratbertanda P7;Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 45/Padt.P/2021/PN.Cbn.Menimbang, bahwa dikarenakan adanya Pemberhentian untuk Sekretaris danBendahara dari Pengawas dalam hal ini Pengawasnya yaitu Pemohon makaOrganisasi kepengurusan Yayasan Siti Chodidjah Cirebon perlu segera membentukKepengurusan Organisasi yang baru agar tidak ada kekosongan Kepengurusan,bukti bertanda P8, P9, P10 dan P11.

Bahwa dalam hal ini untuk Pengurus baikSekretaris dan Bendahara terdapat kekosongan jabatan untuk itu yang memilihnyayaitu Pembina sesuai dengan kesepakatan , akan tetapi Pembina juga terdapatkekosongan jabatan dikarenakan Pembina sebelumnya telah meninggal dunia, untukitu. berdasarkan UndangUndang Yayasan Pasal 53 maka Ahli Waris yangsepatutnya dijadikan pengganti Pembina, namanama Ahli Warisnya terdapat padabukti surat bertanda P13 sebagai berikut : 1.

;Bahwa Para Terdakwa bermain judi Leng dengan menggunakansejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifat untunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk bermain judi;Terdakwa 2.

waktu bersamasamabermain judi jenis Leng;Bahwa Para Terdakwa bermain judi Leng dengan menggunakansejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifat untunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk bermain judi;Terdakwa 3.

;Bahwa Para Terdakwa bermain judi Leng dengan menggunakansejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifat untunguntungan;Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk bermain judi;Terdakwa 4.

waktu bersamasamabermain judi jenis Leng;e Bahwa Para Terdakwa bermain judi Leng dengan menggunakansejumlah uang sebagai taruhannya dan bersifat untunguntungan;e Bahwa permainan judi bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanyasebatas iseng belaka mengisi kekosongan waktu;e Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk bermain judi;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telahpula mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana tersebut dalam

(seratus empat puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;Bahwa permainan judi bersifat untunguntungan yang tidak pasti setiapputarannya selalu menang;Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan Para Terdakwabukanlah sebagai mata pencaharian dan hanya sebatas iseng belakamengisi kekosongan waktu;Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk bermain judi;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadapsegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana

Susunan PanitiaPenjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya, 1.

Bahwa dengan mengacu pada Tatib yang menjadi pedoman danlandasan hukum dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringanpengisian kekosongan perangkat desa lainnya desa Karangsalam tahun2011 yang mana BPD Karangsalam pada tanggal 6 Oktober 2012membentuk dan menetapkan susunan panitia sebagaimana diuraikan diatas, maka semestinya wewenang untuk menyelenggarakanpenjaringan dan penyaringan tersebut menjadi kewenangan PanitiaPenjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya (1. Kepala Dusun I,2.

Bahwa legalitas Tergugat II dalam penyelenggarakan penjaringandan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya DesaKarangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun2011 adalah Tidak Sah atau legal karena tidak sesuai dengan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor141/01/TX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata TertibPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa KarangsalamPasal 21 ayat (1).

Seharusnya legalitas pelaksana penyelenggaraantersebut ada pada Panitia Penjaringan Kekosongan Perangkat DesaLainnya, bukan BPD Karangsalam yang sudah dibentuk danditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2011.

Namundemikian apabila Kepala Desa setelah dilaksanakan mediasisecara pantas dan diperintahkan secara khusus tetap tidak maumelaksanakan tugasnya, apakah kekosongan yang ada akandibiarkan sedemikian saja ? ; e Bahwa kekosongan perangkat desa yang sudah terjadi sekian lamasecara langsung maupun tidak, akan berakibat dan mengganggupada pelayanan publik.

AGUNG SETITYOWARNO disitu membicarakan kalau memang adapengisian kekosongan pegawai di Dinas Kesehatan dengan biaya sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar 50% sisanya akan dibayarsetelah penandatanganan database, selanjutnya sdr.

AGUNG SETTYOWARNO besertaistri dan anaknya datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan keseriusanpengisian kekosongan CPNS di Pemkab Jombang, Terdakwa disuruh mencari orangyang mau mengisi kekosongan tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat uangkomisi 10% dari biaya masuk menjadi CPNS yaitu sejumlah Rp. 70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah).

AGUNG SETTYOWARNO (masihDPO) mengatakan perihal adanya kekosongan karyawan yang ada di Pemda Jombangantara lain Saptol PP, Pemadam Kebakaran, BRI, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan danGuru, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. AGUNG SETTYOWARNO disitumembicarakan kalau memang ada pengisian kekosongan pegawai di Dinas Kesehatandengan biaya sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar 50%sisanya akan dibayar setelah penandatanganan database, selanjutnya sdr.

AGUNGSETTYOWARNO beserta istri dan anaknya datang ke rumah Terdakwa untukmenyampaikan keseriusan pengisian kekosongan CPNS di Pemkab Jombang, Terdakwadisuruh mencari orang yang mau mengisi kekosongan tersebut dan nantinya Terdakwaakan mendapat uang komisi 10% dari biaya masuk menjadi CPNS yaitu sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).

AGUNGSETTYOWARNO beserta istri dan anaknya datang ke rumah Terdakwa untukmenyampaikan keseriusan pengisian kekosongan CPNS di Pemkab Jombang, Terdakwadisuruh mencari orang yang mau mengisi kekosongan tersebut dan nantinya Terdakwaakan mendapat uang komisi 10% dari biaya masuk menjadi CPNS yaitu sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah saksi MASROQORIYQH, saksiAMIR TAMBAH, dan saksi KAMAD bahwa setelah para saksi menyerahkan uangkepada terdakwa, sampai dengan sekarang anakanak

Ali sebagai Anggota Darma Sarmawi sebagai Anggota;Bahwa saat ini terjadi kekosongan dalam struktur YayasanRumah Singgah Binaan Bumi Moro Panti Asuhan Anak YatimPiatu,sejak 20 Juli 2010;Bahwa berdasarkanPasal 14 Akta Pendirian No.128 tanggal 20Juli 2005, dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinyakekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untukmengisi kekosongan itu dan mengangkat pengurus baru;Bahwa pada hari Selasa tanggal 30

Syarifuddin Banta, S.H yangmerupakan ketua yayasan tersebut telah meninggal duniasekira tanggal 09 Januari 2017; Bahwa Saksi mengetahui sejak ketua yayasan tersebutmeninggal dunia, mulai saat itu terjadi kekosongan dalamstruktur Yayasan Rumah Singgah Binaan Bumi Moro PantiAsuhan Anak Yatim Piatu; Bahwa saksi mengetahui bahwasanya para Pembina danPara Pengawas Yayasan tersebut telah tidak ada berada diAceh bahkan setahu saksi mereka ada yang sudahmeninggal dunia; Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa

Syarifuddin Banta, S.H yangmerupakan ketua yayasan tersebut telah meninggal duniasekira tanggal 09 Januari 2017;Bahwa Saksi mengetahui sejak ketua yayasan tersebutmeninggal dunia, mulai saat itu terjadi kekosongan dalamstruktur Yayasan Rumah Singgah Binaan Bumi Moro PantiAsuhan Anak Yatim Piatu;Bahwa saksi mengetahui bahwasanya para Pembina danPara Pengawas Yayasan tersebut telah tidak ada berada diAceh bahkan setahu saksi mereka ada yang sudahmeninggal dunia;Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa

Syarifuddin Banta, S.H yang merupakan ketua yayasantersebut telah meninggal dunia sekira tanggal 09 Januari 2017, dansejak ketua yayasan tersebut meninggal dunia, mulai saat ituterjadi kekosongan dalam struktur Yayasan Rumah Singgah BinaanBumi Moro Panti Asuhan Anak Yatim Piatu;Menimbang, bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan SaksiM.

SyarifuddinBanta, S.H yang merupakan ketua yayasan tersebut sekira tanggal09 Januari 2017, mulai saat itu terjadi kekosongan dalam strukturYayasan Rumah Singgah Binaan Bumi Moro Panti Asuhan AnakYatim Piatu, sehingga mengakibatkan kevakuman yang diakibatkanoleh tidak efektifnya pelaksanaan organ yayasan, yang dalam halini pembina yayasan sudah tidak berada lagi di provinsi Aceh,sehingga anak yatim piatu binaan sudah tidak terperhatikandengan baik lagi, sehingga menurut Hakim eksistensi yayasansangat

HUTAMA KAYA tersebut melaluirekening WARSA SUSILO adalah dengan tujuan mengisi kekosongan KasdaKabupaten Kendal dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksisaksiWARSA SUSILO, TAVIP PURNOMO, SYAMSU HIDAYAT, Ir. SUYATNO, Ir.SUKARYO, SUTRISNO ABDUL MUNTALIB, DIAN HANDAYANI, SRIAPSARI RAHAYU, ALEX SUPRIYONO maupun keterangan TERDAKWAsendiri semuanya pada pokoknya menjelaskan, PT.

No. 1403 K/Pid.Sus/2013proyek tersebut, bahkan Terdakwa juga menyatakan di persidangan bahwatravel cek Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) tersebut adalahpemberian fee untuk menutup kekosongan Kas Daerah Kendal yang dapatdiberikan melalui WARSA SUSILO ataupun HENDY BOEDORO?.

HUTAMA KARYAmemang ditujukan dan diperuntukkan untuk mengisi kekosongan KasDaerah Kabupaten Kendal. Tidak ada satu alat bukti yang dapatmenjelaskan bahwa HENDY BOEDORO (selaku Bupati Kendal) dan atauWARSA SUSILO (selaku Kepala DPKD Kabupaten Kendal) telah menerima,menikmati dan menggunakan uang pemberian PT.

HERU DJATMIKO, MM bin KANTJONO atasperintah saksi WARSA SUSILO untuk memberikan fee kepadaKabupaten Kendal guna menutupi kekosongan Kasda Kabupaten Kendalmelalui rekening WARSA SUSILO Rp.4.500.000.000, (empat milyar limaHal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2013ratus juta rupiah) dan Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) melaluiHENDY BOEDORCO?

Hutama Karya olehTerdakwa untuk menutup kekosongan Kas Daerah Kabupaten Kendalyang dipakai/dipinjam Bupati Kendal HENDY BOEDORO, tetapikemudian ditutup oleh Terdakwa, maka HENDY BOEDORO selakuBupati Kendal adalah merupakan pihak yang sangat diuntungkan. Pundalam persidangan saksi WARSA SUSILO, saksi DIAN HANDAYANI dansaksi SRI APSARI RAHAYU tidak bisa menunjukkan bukti kapantepatnya transfer uang dari PT.

mengadili sendiri dengan mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya karena alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan hukum~ Majelis Hakim Tingkat Pertama yangMenyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawanhukum adalah tidak jelas dan tidak benar serta tidak mencerminkankeadilan dan kebenaran, sebab para Tergugat/Pembanding membuat danmenanda tangani Surat Keputusan Bersama Pengurus dan Pengawas untukmengangkat anggota Pembina Yayasan Pangeran Sumedang dikarenakanadanya kekosongan

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidakterjadi kekosongan Pembina Yayasan berbeda dengan maksud dari paraTergugat/Pembanding, dimana yang dimaksud dengan kekosongan oleh paraTergugat/Pembanding adalah Pembina yang ada tidak memenuhi kuorum, yangdisebabkan karena dari 8 orang Pembina yang ditunjuk berdasarkan aktaNotaris Herati Adibah tinggal 2 orang saja yang masih ada, sedangkan yang2 orang mengundurkan diri dan yang 4 orang meninggal dunia; Menimbang, bahwa terhadap

(surat bukti P4) yang membolehkan Pembina Yayasan dijabat oleh satu orangsaja, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkanbahwa tidak pernah terjadi kekosongan Pembina dalam Yayasan PangeranSumedang dipandang sebagai pertimbangan hukum yang tepat dan benar;Menimbang, bahwa karena Pembina Yayasan Pangeran Sumedangtidak pernah terjadi kekosongan, maka perbuatan para Tergugat/Pembandingmenanda tangani/menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pengurus danPengawas Yayasan Pangeran Sumedang

bidang tanahpunboleh diterlantarkan;f Oleh karena Tergugat II pergi sebelum sempat menerbitkan AktaPPAT dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka apabilainconcrito tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 37 (1) (2) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan atau ex Pasal 19 PPNo. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka akan terjadikekosongan hukum (leemte van recht) yang akan berlangsung terusmenetus;g Perihal kekosongan

hukum tidak dapat dibiarkan berlangsung terusmenerus sehingga tidak ada kepastian hukum di dalam masyarakat,oleh sebab itu kekosongan hukum itu harus dihilangkan ataudihindari atau dicegah dengan cara mengadili dan menemukanhukum (rechtsvinding) demi terciptanya kepastian hukum di dalammasyarakat;h Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka:e Kepergian Tergugat yang hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnyasecara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telahmelepaskan haknya atas tanah

almarhum ayahnya bernama Haryanto Gondo diberikankepada Penggugat berdasarkan bukti P2;e Dikatakan dengan Considerans UUPA dan Pasal 15 UUP;Harus ditafsirkan sedemikian sehingga Penggugat yang selama ini telahmemelihara dengan baik secara terus menerus tanah a quo (telahmemenuhi considerans dan Pasal 15 UUPA) adalah hukum tidakdilindungi hukum, sehingga bukti P2 adalah sah dan penyerahan hak atastanah kepada Penggugat berdasarkan bukti P2 a quo adalah sah;Dengan penafsiran tersebut di atas, maka kekosongan

menyelesaikanperkara in casu gugat Penggugat dan Penggugat telah membuktian seluruhildalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untukseluruhnya;e Tugas dan kewajiban Hakim:Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup di dalam masyarakat (vide Pasal 28 (1) UndangUndangNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 27 (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman);Berhubung dengan itu apabila terjadi kekosongan

memperhatikan 3 (tiga) factoryaitu rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;2 Bahwa pertimbangan hukum judex facti (pengadilan Negeri Purwokerto danPengadilan Tinggi Semarang) telah mengabaikan rasa keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam putusannyamasingmasing dalam pokok perkara melanggar considerans dan melanggarPasal 15 UUPA, sehingga judex facti telah menerapkan hukum, karena ituputusannya tidak menyelesaikan perkara dengan tepat, akibatnyamembiarkan kekosongan

hanya mencakup masa Januari sampai dengan Juni 2008 sesuaidengan SPM yang Pemohon Banding laporkan;bahwa pelaporan selama masa Januari sampai dengan Juni 2008 adalah untukkeperluan perubahan tahun buku, dimana pada tahun 2008 Pemohon Bandingmengubah tahun bukunya yang semula Januari sampai dengan Desember, menjadiJuli sampai dengan Juni;bahwa menurut Terbanding, karena tahun buku Pemohon Banding menjadi Juli 2008sampai dengan Juni 2009, maka atas masa Januari sampai dengan Juni 2008 akanterjadi kekosongan

2008 Pemohon Banding masih menyampaikan SPTTahunan PPh Pasal 21 yang mencakup masa Januari sampai dengan Desember2008;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor83/PMK.03/2010 sebagaimana diuraikan di atas, maka penerbitan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 21 seharusnya diterbitkan untuk masa Januari sampai denganDesember, yaitu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanPasal 21 yang disampaikan oleh Pemohon Banding;bahwa alasan mengenai terjadinya kekosongan

pelaporan untuk masa Januarisampai dengan Juni 2008 tidak dapat diterima oleh Majelis, karena dalam halkewajiban sehubungan dengan PPh Pasal 21, Pemohon Banding tetap melakukanpelaporan per masa sehingga perubahan tahun buku menjadi Juli 2008 sampaidengan Juni 2009 tidak akan mengakibatkan terjadinya kekosongan pelaporan yangberakibat kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya ;bahwa dengan demikian, penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 yang hanya mencakupmasa Januari sampai dengan Juni 2008 tidak dapat

Dengan diubahnya status dari Perangkat Desa Tetap menjadiPLT, uang insentif Perangkat Desa yang diterima oleh ParaPenggugat menjadi lebih kecil dibanding dengan pada saat ParaPenggugat sebelum dijadikan PLT, dan yang menjadi kejanggalanterbesar adalah Jabatan Perangkat Desa di Desa Lagan tidakmengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akan tetapi Status ParaPenggugat diubah menjadi PLT.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat DesaAyat (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkatDesa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakanoleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desalain yang tersedia;Ayat (2) "Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) ditetapkan oleh kepala Desa

Dengan diubahnya status dari Perangkat Desa Tetapmenjadi PLT, uang insentif Perangkat Desa yang diterima olehPara Penggugat menjadi lebih kecil dibanding dengan pada saatPara Penggugat sebelum dijadikan PLT, dan yang menjadikejanggalan terbesar adalah Jabatan Perangkat Desa di DesaLagan tidak mengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akantetapi Status Para Penggugat diubah menjadi PLT.

SeolaholahHalaman 22 Putusan Perkara Nomor 13/G/2021/PTUN.PLKterjadi kekosongan jabatan/Perangkat, dan sampai saat inikedudukan Para Penggugat menjadi PLT di Jabatan yang sama,yaitu jabatan Para Penggugat sebelum menjadi PLT.

Bahwa berdasarkan pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat)gugatan pokok perkara PARA PENGGUGAT halaman 9 (Sembilan)telah berjalan kekosongan masa jabatan dimana PARA PENGGUGATtelah menerima Surat Keputusan per tahun anggaran pada tahunanggaran 2015, tahun anggaran 2016, dan tahun anggaran 2017,PARA PENGGUGAT pun telah menerima SILTAP (Penghasilan Tetap)pada masingmasing tahun tersebut sehingga PARA PENGGUGATtelah mengetahui posisi kedudukan perangkat desanya tidak lah samadengan periode kepala desa

Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerahsebagaimana ditegaskan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah khususnya Pasal 26 Ayat (4), untuk mengisikekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padaAyat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik danHalaman 2 dari 45 Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2015/PN Tnnmasa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih

jabatan Wakil Walikota Tomohon ;Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerahsebagaimana ditegaskan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah khususnya Pasal 26 Ayat 4, untuk mengisikekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padaAyat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik danmasa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, KepalaDaerah mengajukan

Wakil WalikotaTomohon setelah Wakil Walikota Tomohon dilantik menjadi WalikotaTomohon oleh karena suatu keadaan bukan karena kekosongan akibatmeninggalnya Walikota Tomohon atau karena mundurnya akibat alasan sakit,tetapi lebih karena persoalan pidana (korupsi) yang dialami oleh WalikotaTomohon sehingga keadaan Pemerintah Kota Tomohon dalam situasi panic /kacau karena terbelitnya mantan Walikota dengan persoalan pidana korupsiyang begitu menjadi perhatian sehingga Wakil Walikota yang kemudiandilantik

EMAN sebagai Walikota Tomohon tidak ada yang menjabat sebagaiWalikota Tomohon ; Bahwa pada tahun 2012 s/d 2013 ada upaya dari DRRD Kota Tomohonuntuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Tomohon tersebut ; Bahwa pada tahun 2013 PDIP pernah mendesak Walikota Tomohon untukmengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Tomohon ; Bahwa dari wawancara yang dilakukan saksi kepada pengurus PartaiGolkar dan Partai Gerinda bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra telahmengusung 9 (sembilan) nama calon pengisi

EMAN menjadi Walikota Tomohon sejak tahun2012 tidak ada yang menjabat sebagai Wakil Walikota Tomohon ; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai alasan kekosongan jabatanWakil Walikota tersebut ; Bahwa ada mekanisme tersendiri untuk mengangkan Wakil Walikota ; Bahwa dengan tidak adanya yang menjabat sebagai Wakil Walikota,masyarakat tidak ada yang keberatan ; Bahwa pada saat JIMMY F.