• 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
• 1 (satu) buah tas warna Cream bertuliskan KEMNAKER

  Menetapkan barang bukti berupa:> 1(satu) kantong plastik klip berisi sabusabu dengan berat 0,39 (nolkoma tiga puluh sembilan) gram;> 1(satu) buah tas warna Cream bertuliskan KEMNAKER RI;> 2(dua) buah pipet;> 1(satu) buah bong;Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT BJM> 1(satu) buah jarum;> 1(satu) buah katembat;> 1(satu) buah korek api;> 1(satu) buah silet;> 1(satu) buah kompor yang terbuat dari kaca;Dimusnahkan;6.

  miliki danmenghidupi kompor dan korek kemudian mulai menghisap shabu shabu tersebutsecara bergantian, dan para terdakwa masingmasing menghisap sebanyak 10(Sepuluh) Kali dan jumlah sabusabu yang dimasukkan ke pipetnya sebanyak 3(Tiga) Kali atau tiga kali takaran dan dalam waktu tersebut sabusabu yang paraterdakwa pakai tersebut habis digunakan para terdakwa hisap santai didalamkamar dirumah tersebut, sampai akhirnya polisi datang menggeledah danditemukan 1 (Satu) Buah tas warna Crime bertuliskan KEMNAKER

  Shabu shabu dengan berat 0,39Gram, Pipet, bong, jarum, katembek, korek api, silet, Kompor yang terbuat darikaca, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan terdakwa Il sertabarang bukti ke kantor Kepolisian Polsek Martapura Kota untuk diproses lebihlanjut .Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaanterhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip berisi Sabu denganberat 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) gram, 1 (Satu) buah tas warna Crimebertuliskan KEMNAKER

  Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT BJM 1 (Satu) Kantong plastik Klip berisiShabu shabu dengan berat 0,39 Grm (Nol koma tiga puluhsembilan gram); 1 (Satu) Buah tas warna Crimebertuliskan KEMNAKER RI,; 2 (dua )buah Pipet; 1 (Satu) buah bong; 1 (Satu) buah jarum; 1 (Satu) buah katembat; 1 (Satu) buah korek api; 1 (Satu) buah silet ; 1 (Satu) buah kompor yang terbuatdari kaca;Dirampas untuk dimusnahkan4.

  Menyatakan barang bukti berupa : 1(Satu) Kantong plastik Klip berisi Shabu shabu dengan berat 0,39Grm (Nol koma tiga puluh sembilan gram) ; 1(Satu) Buah tas warna Crime bertuliskan KEMNAKER RI; 2(dua)buah Pipet ; 1(Satu) buah bong ; 1(Satu) buah jarum; 1(Satu) buah katembat; 1(Satu) buah korek api ; 1(Satu) buah silet; 1(Satu) buah kompor yang terbuat dari kaca;Dirampas untuk dimusnahkan7.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabushabu dengan berat 0,39gram (nol koma tiga puluh sembilan gram); 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Kemnaker RI;Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2749 K/Pid.

sendiri"sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;Menjatuhnkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan,Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) kantong plastik klip berisi shabushabu dengan berat 0,39(nol Koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Kemnaker

diri sendiri'' sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) kantong plastik klip berisi shabushabu dengan berat0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Kemnaker

., Jabatan SekretarisJenderal, Setjen, Kemnaker ;. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si, Jabatan Plt. DirekturJenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapentadan PKK, Kemnaker ;. RENI MURSIDAYANTI, Jabatan Kepala BiroHukum, Sekretaris Kemnaker ;EVA TRISIANA, SS., M.Bus, Jabatan DirekturPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;.

RENDRA SETIAWAN, SS, Jabatan KepalaSubdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;.R.L.M. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H, JabatanKepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal, Kemnaker ;. ABDUL KARIM, Lc, Jabatan Kepala Seksi Analisisdan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;.

., Jabatan Analis Penyuluhandan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal Kemnaker ;HERU PRAMONO, S.H., Analis Advokasi Hukum,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, KemnakerHal. 2 dari 55 Hal.

Direktur Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI nomor3/11/PK.02.00/I/2020 pada tanggal 3 Januari 2020.(foto kopi);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor3/58/PK.02.00/II/ 2020 pada tanggal 6 Januari 2020.(foto kopi stempel basah);Hal. 31 dari 55 Hal.

(foto kopi);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor3/2559/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Februari2020. (foto kopi);Surat Nomor B3/19622/PK.02.00/XI/ 2019 tanggal 28November 2019 perihal : Implementasi PermenakerNomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara PemberianIzin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia.

., Jabatan SekretarisJenderal, Setjen, Kemnaker ;2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si, Jabatan Plt. DirekturJenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja danPerluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta danPKK, Kemnaker ;3. RENI MURSIDAYANTI, Jabatan Kepala Biro Hukum,Sekretaris Kemnaker ;4. EVA TRISIANA, SS., M.Bus, Jabatan DirekturPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;5.

., M.Pd, Jabatan KepalaBagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.JKT.6. RENDRA SETIAWAN, SS, Jabatan KepalaSubdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;7. RAM. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H, JabatanKepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal, Kemnaker ;8. AGUNG SUGIRI WIBOWO,SH.

Jabatan KepalaSubbagian Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja, Biro WHukukm SekretariatJenderal, Kemnaker;9. ABDUL KARIM, Lc, Jabatan Kepala Seksi Analisisdan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;10. RIMA PRATIWI, S.H., Jabatan Analis Penyuluhandan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal Kemnaker :11.

(Fotokopi );SK Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja Kemnaker Nomorr 3/944/HK.03.01/I/2020Tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan EvaluasiPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2020.(Fotokopi );Halaman 26 dari 48 halaman.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/11/PK.02.00/I/2020 padatanggal 3 Januari 2020. (Fotokop! );Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/58/PK.02.00/II/2020 padatanggal 6 Januari 2020. (Fotokopi dengan cap basah);Notulen Rapat Implementasi Peraturan MenteriKetenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 bertanggal 7 Januari2020. (Fotokopi );Surat Plh.

li>

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan KEMNAKER

Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mtp1 (Satu) Kantong plastik Klip berisi Shabu shabu dengan berat 0,39 Grm(Nol koma tiga puluh sembilan gram) 1(Satu) Buah tas warna Crime bertuliskan KEMNAKER RI, 2 (dua )buah Pipet, 1(Satu) buah bong, 1 (Satu) buah jarum, 1 (Satu) buah katembat, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah silet, 1 (Satu) buah kompor yang terbuat dari kaca;Dirampas untuk dimusnahkan4.

miliki dan menghidupi kompor dankorek kemudian mulai menghisap shabu shabu tersebut secara bergantian,dan para terdakwa masingmasing menghisap sebanyak 10 (Sepuluh) Kali danjumlah sabusabu yang dimasukkan ke pipetnya sebanyak 3 (Tiga) Kali atautiga kali takaran dan dalam waktu tersebut sabusabu yang para terdakwapakai tersebut habis digunakan para terdakwa hisap santai didalam kamardirumah tersebut, sampai akhirnya polisi datang menggeledah dan ditemukan 1(Satu) Buah tas warna Crime bertuliskan KEMNAKER

Shabu shabu dengan berat 0,39 Gram, Pipet,bong, jarum, katembek, korek api, silet, kKompor yang terbuat dari kaca,kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan terdakwa II serta barangbukti ke kantor Kepolisian Polsek Martapura Kota untuk diproses lebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaanterhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip berisi Sabu denganberat 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) gram, 1 (Satu) buah tas warnaCrime bertuliskan KEMNAKER

miliki dan menghidupi kompor dan korek kemudian mulaimenghisap shabu shabu tersebut secara bergantian, dan para terdakwamasingmasing menghisap sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dan jumlah sabusabuyang dimasukkan ke pipetnya sebanyak 3 (Tiga) Kali atau tiga kali takaran dandalam waktu tersebut sabusabu yang para terdakwa pakai tersebut habisdigunakan para terdakwa hisap santai didalam kamar dirumah tersebut,sampai akhirnya polisi datang menggeledah dan ditemukan 1 (Satu) Buah taswarna Crime bertuliskan KEMNAKER

Menetapkan barang bukti berupa:> 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabusabu dengan berat 0,39 (nol komatiga puluh sembilan) gram;1 (Satu) buah tas warna Cream bertuliskan KEMNAKER RI;2 (dua) buah pipet;1 (Satu) buah bong;1 (Satu) buah jarum;1 (Satu) buah katembat;1 (Satu) buah korek api;VV VV VV WV1 (Satu) buah silet;Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mtp> 1/(satu) buah kompor yang terbuat dari kaca;Dimusnahkan;6.

., jabatan Direktur JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker;2. Budiman, SH., jabatan Kepala Biro Hukum Kemnaker;3. Ir. Maruli Apul Hasolan, M.A., Ph.D., jabatan Sekretaris DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker;4. Ir. Guntur Witjaksono, M.Agric., jabatan Direktur PenempatanTenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Kemnaker;5.

., jabatan Kabag Penyuluhan danBantuan Hukum, Biro Hukum Kemnaker;6. Diar Riga, SH., jabatan Kabag Hukum dan Kerjasama LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja Kemnaker;7. Akhyar HZ., SH., jabatan Kabag Perancangan PeraturanPerundangundangan II, Biro Hukum Kemnaker;8. R. Soes Hindharno, SH., jabatan Kasubdit Perlindungan TenagaKerja Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Kemnaker;9.

., jabatan Kasubbag Pembelaan, BiroHukum, Kemnaker;10. Ridhanto Saksono, SH., jabatan Staf Penyuluhan dan KonsultasiHukum, Biro Hukum Kemnaker;11.

., jabatan Staf Penyuluhan dan KonsultasiHukum, Biro Hukum Kemnaker;kesemuanya beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi NomorB.56/MEN/SJHK/IV/2015 Tanggal 06 April 2015;Jaksa Agung Republik Indonesia RI., dalam hal ini diwakili oleh: H.M.Prasetyo, memberi kuasa substitusi kepada: 1. Nofarida, SH., MH., 2.M. Sunarto, SH., MH., 3. Henny Rosana, SH., 4. Chandra Julyana,SH., 5.

Wb.Saya yang bertanda tangan di bawah ini:NamaUmurAgamaPendidikan Terakhir :: PNS Pada KEMNAKER RI: Jalan Balai Kota Il, No. 14, Kelurahan Pondambea,PekerjaanTempat tinggalS2Kecamatan Kadia, Kota KendariSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;Bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya:NamaUmurPendidikan terakhir :AgamaPekerjaanTempat tinggal: Saiful Ashar, S.E bin Armin Poalahi: 43 TahunS1: Islam: Tidak AdaJalan Pemuda, No. 35, KelurahanKecamatan Kolaka, Kab.

., Jabatan Sekretaris Jenderal,Setjen, Kemnaker ;2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si, Jabatan Plt. Direktur JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;3. RENI MURSIDAYANTI, Jabatan Kepala Biro Hukum,Sekretaris Kemnaker ;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT.4. EVATRISIANA, SS, M.Bus, Jabatan Direktur Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, DitjenBinapenta dan PKK, Kemnaker ;5.

., M.Pd, Jabatan Kepala BagianPenyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kemnaker ;6. RENDRA SETIAWAN, SS, Jabatan Kepala SubdirektoratKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Binapentadan PKK Kemnaker ;7. R.IL.M. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H, Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum SekretariatJenderal, Kemnaker ;8. AGUNG SUGIRI WIBOWO, S.H., Kepala SubbagianPenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja, Biro Hukum, Sekretariaty Jenderal ;9.

ABDUL KARIM, Lc, Jabatan Kepala Seksi Analisis danPerizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, DitjenBinapenta dan PKK, Kemnaker ;10. RIMA PRATIWI, S.H., Jabatan Analis Penyuluhan danKonsultasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKemnaker ;11.

Direktur Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/11/PK.02.00/I/2020,tanggal 3 Januari 2020. (fotokopi);Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negari Kemnaker RI Nomor3/58/PK.02.00/II/2020, tanggal 6 Januari 2020. (foto kopi capbasah);Notulen Rapat Implementasi Peraturan MenteriKetenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 7 Januari2020. (fotokopi);Surat Plh.

Direktur Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negari Kemnaker RI Nomor3/2559/PK.02.00/I1/2020, tanggal 3 Februari 2020. (fotokopi);Surat Nomor B3/19622/PK.02.00/XI/2019, tanggal 28Nopember 2019, perihal : Implementasi Permenaker Nomor10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemberian IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (fotokopicap basah);Halaman 26 dari 60 halaman.

RIM Totok Nur Laksmono, SH, ; +2 ===Jabatan Kasubbang Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker ;4. Muchlis Prasetio, SH, ; Jabatan Kasubbang Hukum, Setditien PPK ; :5. Mochhamad Nicodiemoz P, SH, ; Penyusun Bahan Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktulstirahat, Ditjen PPK dan K3 ; 6. Filma Pratiwi, SH, 9 = 22 nnn nnn nnn =Staf Biro Hukum Kemnaker ; 7. Heru Pramono, SH, 5 eeee nnn nnn nce cenceStaf Biro Hukum Kemnaker ; :Hal. 2 dari 92 Hal.

Sekretaris Jenderal, Setjen,Kemnaker;2. Drs. Aris Wahyudi, M.Si. > Plt. Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja, Ditjen. Binapenta danPKK, Kemnaker;3. Reni Mursidayanti : Plt. Kepala Biro WHukum, SekretarisJenderal, Kemnaker;4. Eva Trisiana, SS., M.Bus. : Direktur Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen.Binapenta dan PKK Kemnaker;Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor: 120/G/2020/PTUN.JKT5.

. : Kepala Subdirektorat KelembagaanTenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Binapentadan PKK Kemnaker;6. Bambang Adi .B., SH, M.Pd.: Kepala Bagian Penyuluhan, Informasi, danAdvokasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kemnaker;7. Heri Setiawan, SS, MH. : Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi Hukum Biro Hukum Kemnaker;8. Abdul Karim, Lc : Kepala Seksi Analisis dan PerizinanKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri,Ditjen. Binapenta dan PKK Kemnaker;9.

. : Analis Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal Kemnaker;Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia beralamat di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: M/153/HK.12.02/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020,domisili elektronik herupram8@gnail.com, selanjutnya disebut sebagaiwo nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn

Filia Pregl, SIF), 3 eeeenenesneecensennnneeemnanennnrniemansinnneccnia Staf Biro Hukum Kemnaker ;7..

Herel Pramone, SH, 5 2eesssssssseeeereeteegh > Staf Biro Hukum Kemnaker ; :Kesemuanya Pejabat dan Pegawai. ads KementrianKetenagakerjaan Republik Indonesia berkedudukan diJalan Jenderal Gatot SubFoto Kav. 51 Jakarta Selatanberdasarkan Surat KuaseKhusus Nomor : B.111/PNKd/IV2016 tertanggal 46) Bebruari 2016, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/ TERBANDING 3Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker;3. MUCHLIS PRASETIO, S.H., jabatan Kepala Sub BagianHukum, Setditjen PPK;4. MOCHHAMAD NICODIEMOZ P, S.H., jabatan PenyusunBahan Pengawasan Norma WKWI, Ditjen PPK dan K3;RIMA PRATIWI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Kemnaker;HERU PRAMONO, S.H., jabatan Staf Biro HukumKemnaker;Halaman 1 dari 12 halaman.

SekretarisJenderal Kemnaker;2. Drs. Aris Wahyudi, M.Si., Plt Direktur JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja danHalaman 1 dari 67 Halaman Putusan e court perkara No. 105/G/2020/PTUNJKTPerluasan Kesempatan Kerja, DitejenBinapenta dan PKK Kemnaker ;3. Reni Mursidayanti, Plt. Kepala Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kemnaker ;4.Eva Trisiana, SS., M.Bus., DirekturPenempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKKKemnaker ;5.

., Kepala SubdirektoratKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri,Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;6. Agung Sugiri Wibowo, SH, Kepala SubbagianPenempatan Tenaga Kerja dan perluasanKesempatan Kerja, Biro Hukum, SekretariatJenderal Kemnaker ;7. Heri Setiawan, SS., MH., Kepala SubbagianDokumentasi dan Informasi Hukum, BiroHukum, Kemnaker;8. Abdul Karim, Lc., Kepala Seksi Analisis danPerizinan Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK,Kemnaker ;9.

., Analis Advokasi Hukum,BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker ;Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaanpegawai dan pejabat pada Kementerian TenagaKerja RI, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkansurat kuasa khusus NomorM/127/HK.12.02/V1/2020, tanggal 4 Juni 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan e court perkara No. 105/G/2020/PTUNJKTPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :.

wajibmenyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteriini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri inidiundangkan ;(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menterimencabut SIP3MI ;Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim TeknisPerizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia Tahun 2020 yang dibentuk DirjenPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja Kemnaker

Sekretaris Jenderal,Setjen Kemnaker;2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si., Plt. Direktur JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan kerja, Ditjen Binapenta dan PKK,Kemnaker;Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKT3. RENI MURSIDAYANTI, Plt. Kepala Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kemnaker;4. EVATRISIANA, SS., M.Bus., Direktur Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen.Binapenta dan PKK, Kemnaker;5.

., Kepala SubdirektoratKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen.Binapenta dan PKK, Kemnaker;6. AGUNG SUGIRI WIBOWO, S.H., Kepala SubbagianPenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker;7. HERI SETIAWAN, SS., M.H., Kepala SubbagianDokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum,Kemenaker;8. ABDUL KARIM, Lc., Kepala Seksi Analisa dan PerizinanKelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, DitjenBinapenta dan PKK, Kemnaker;9.

HERU PRAMONO, S.H, Analis Advokasi Hukum, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Ketenagakerjaan yang beralamat di JalanGatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan, Emailherupram8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: M/123/HK.12.02/V12020, tanggal 8 Juni 2020.Selanjutnya disebut sebagai ..............08 TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

inipaling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.Halaman 24 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKT10.11.12.13.(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabutSIP3MI.Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim Teknis Perizinan,Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia Tahun 2020 yang dibentuk Dirjen Pembinaan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker

Direktur Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R.I. Nomor :3/11/PK.02.00/1/2020 tanggal 3 Januari 2020, perihal: Undangan. (fotokopi dari fotokopi);Surat Plh. Direktur Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R.I. Nomor :3/58/PK.02.00/II/2020 tanggal 6 Januari 2020,perihal : Undangan. (fotokopi sesuai dengan asli);Notulen Rapat Implementasi Permenaker Nomor :10/2019 tanggal 7 Januari 2020. (fotokopi darifotokopi);Surat Plh.

SekretarisJenderal, Setjen, Kemnaker);Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si. (Plt. DirekturJenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja, DitjenBinapenta dan PKK, Kemnaker);RENI MURSIDAYANTI, (Plt. Kepala BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker);EVA TRISIANA, SS.,M.Bus. (DirekturPenempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK,Kemnaker);RENDRA SETIAWAN, S.S.

(KepalaSubdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker);AGUNG SUGIRI WIBOWO, S.H. (KepalaSubbagian Penempatan Tenaga Kerja danPerluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kemnaker);HERI SETIAWAN, S.S.,M.H. (Kepala SubbagianDokumentasi dan Informasi Hukum, BiroHukum, Kemnaker);ABDUL KARIM, Lc. (Kepala Seksi Analisis danPerizinan Kelembagaan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker);HERU PRAMONO, S.H.

(Analis AdvokasiHukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,Kemnaker);Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKementerian Ketenagakerjaan yang beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Kuningan,Halaman 2 dari 67 halaman Putusan No.103/G/2020/PTUNJKTJakarta Selatan, domisili elektronikherupram8@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : M/122/HK.12.02/V1/2020 tertanggal8 Juni 2020, untuk selanjutnyaCIS@DUt................

Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim Teknis Perizinan,Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia Tahun 2020 yang dibentuk Dirjen Pembinaan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI,menemukan fakta bahwa Penggugat hanya menyetor bilyet depositojaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar total Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), padahal jumlah yangHalaman 24 dari 67 halaman Putusan No.103/G/2020/PTUNJKT11.12.13.

., jabatan Kabag Penyuluhan, Informasi danAdvokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor66/PNKJ/I/2019, tanggal 29 Januari 2019:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2 KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur:Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrullah, S.Sos., M.Si.

SekretarisJenderal Kemnaker ;2. Drs. Aris Wahyudi, M.Si., Plt DirekturJenderal Pembinaan Penempatan TenagaKerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,Ditejen Binapenta dan PKK Kemnaker ;3. Reni Mursidayanti, Plt. Kepala Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kemnaker ;4. Eva Trisiana, SS., M.Bus., DirekturPenempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKKKemnaker ;5. Rendra Setiawan, SS, KepalaSubdirektorat Kelembagaan Tenaga KerjaLuar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKKKemnaker ;6.

Agung Sugiri Wibowo, SH, KepalaSubbagian Penempatan Tenaga Kerja danperluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kemnaker ;7. Heri Setiawan, SS., MH., KepalaSubbagian Dokumentasi dan InformasiHukum, Biro Hukum, Kemnaker ;8. Abdul Karim, Lc., Kepala Seksi Analisisdan Perizinan Kelembagaan Tenaga KerjaLuar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK,Kemnaker ;9. Heru.

., Analis AdvokasiHukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,Kemnaker ;Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaanpegawai dan pejabat pada Kementerian TenagaKerja RI, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkansurat kuasa khusus NomorM/127/HK.12.02/V1/2020, tanggal 4 Juni 2020,Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKTemail, herupram8@gmail.com, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim TeknisPerizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia Tahun 2020 yang dibentuk DirjenPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja Kemnaker RI, menemukan fakta bahwa Penggugat hanyamenyetor bilyet deposito jaminan perlindungan Pekerja MigranIndonesia (PMI) sebesar total Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), padahal jumlan yang dipersyaratkan paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

SekretarisJenderal Kemnaker ;2. Drs. Aris Wahyudi, M.Si., Plt DirekturJenderal Pembinaan PenempatanTenaga Kerja dan PerluasanHalaman 1 dari 69 Halaman Putusan e court Nomor 106/G/2020/PTUNJKTKesempatan Kerja, Ditejen Binapentadan PKK Kemnaker ;3. Reni Mursidayanti, Plt. Kepala BiroHukum, Sekretariat JenderalKemnaker;4. Eva Trisiana, SS., M.Bus., DirekturPenempatan dan Perlindungan TenagaKerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta danPKK Kemnaker ;5.

., KepalaSubdirektorat Kelembagaan TenagaKerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta danPKK Kemnaker ;6. Agung Sugiri Wibowo, SH, KepalaSubbagian Penempatan Tenaga Kerjadan perluasan Kesempatan Kerja, BiroHukum, Sekretariat JenderalKemnaker;7. Heri Setiawan, SS., MH., KepalaSubbagian Dokumentasi dan InformasiHukum, Biro Hukum, Kemnaker ;8. Abdul Karim, Lc., Kepala Seksi Analisisdan Perizinan Kelembagaan TenagaKerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta danPKK, Kemnaker ;9.

., Analis AdvokasiHukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kemnaker ;Kesemuanya warga negara Indonesia,pekerjaan pegawai dan pejabat padaKementerian Tenaga Kerja RI, beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : M/127/HK.12.02/V1/2020,tanggal 4 Juni 2020, untuk = selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan e court Nomor 106/G/2020/PTUNJKTPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1.Penetapan Ketua

lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri inidiundangkan;(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menterimencabut SIP3MI.Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim TeknisPerizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan PenempatanHalaman 25 dari 69 Halaman Putusan e court Nomor 106/G/2020/PTUNJKT10.11.12.Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 yang dibentuk DirjenPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja Kemnaker

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTnama seperti sekarang, seharusnya berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 dan putusan pengadilan tersebut diatas, Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan dapat menghapuspencatatan KSBSI sepanjang belum dilakukan perubahan nama danlogo yang mengandung kesamaan dengan SBSI.

PKY Nomor 5 Tahun 2016 memang tidak mensyaratkanorganisasi pekerja/ouruh yang mengusulkan calon sudahharustercatat di Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan setempat, namunperlu diingat bahwa Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 mengamanatkan serikat pekerja/ouruh harus tercatat diKemnaker/Dinas Ketenagakerjaan setempat;Dengan demikian kedua pihak samasama organisasi pekerja/ouruhdan keduanya samasama masih tercatat di Kemnaker atau DinasKetenagakerjaan, sehingga masih sah mengusulkan caloncalonnyauntuk

Kalaupun pengadilan berpendapat logo dan namatersebut bukan milik sah KSBSI, namun secara esensial eksistensiKSBSI sebagai organisasi pekerja/ouruh tidak otomatis menjadihilang, apalagi KSBSI masih diakui oleh Kemnaker;Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kepada Majelis yangmemeriksa perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;2.

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;