Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KEMENAKER RI DIRJEND PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Terbanding/Penggugat : PT. NTT INDONESIA. Diwakili oleh MIZUTTO TADA

Dokumen yang diterima berupa:Dokumen bukti (QB) : 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkutNo.06841/CRN/KK/X/2016 An. ABDUL ROHIM, tertanggal 23Oktober 2015= 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkutNo.01135/FKL/KK/V1/2017 An.

BAMBANG , tertanggal 14 Juni 2017Dokumen pembanding (KB) : 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : 2900OPK3LT/PAA/II/2015 an. KUNTORO HADI, tertanggal Jakarta 13 Februari2015= 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : 2904OPK3LT/PAA/II/2015 an.

ERDI WARSITO, tertanggal Jakarta 13 Februari2015 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : P.15.44395OPK3OC/PAA/VIII/2015 an. SUMARDI BMS, tertanggal Jakarta 07Agustus 2015Kesimpulan :Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.Bahwa 2 (dua) lembar KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut No.06841/CRN/KK/X/2016 An. ABDUL ROHIM dan No.01135/FKL/KK/V1I/2017 An.

Dokumen yang diterima berupa:Dokumen bukti (QB):> 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat dan angkut No.06841/CRN/KK/X/2016 An.ABDUL ROHIM, tertanggal 23 Oktober 2015;> 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat dan angkut NO.01135/FKL/KK/V1I/2017 An.BAMBANG , tertanggal 14 Juni 2017.Dokumen pembanding (KB):> 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat

KUNTORO HADI, tertanggal Jakarta 13 Februari 2015> 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : 2904OPK3LT/PAA/II/2015an. ERDI WARSITO, tertanggal Jakarta 13 Februari 2015> 1 (satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : P.15.44395OPK3OC/PAA/VIII/2015 an.

Diwakili oleh MIZUTTO TADA
Tergugat:
PENGAWAS KEMENAKER RI DIRJEND PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pan Baruna
Tergugat:
Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kemenaker Republik Indonesia

Dokumen yang diterima berupa:Dokumen bukti (QB) := 1 (Satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkutNo.06841/CRN/KK/X/2016 An. ABDUL ROHIM, tertanggal 23 Oktober2015= 1 (Satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkutNo.01135/FKL/KK/V1/2017 An.

BAMBANG , tertanggal 14 Juni 2017Dokumen pembanding (KB) := 1 (Satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : 2900OPK3LT/PAA/II/2015 an. KUNTORO HADI, tertanggal Jakarta 13 Februari2015= 1 (Satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : 2904OPK3LT/PAA/II/2015 an.

ERDI WARSITO, tertanggal Jakarta 13 Februari 2015= 1 (Satu) lembar dengan KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI,Lisensi K3 Operator pesawat angkat dan angkut Reg : P.15.44395OPK3OC/PAA/VIII/2015 an. SUMARDI BMS, tertanggal Jakarta 07Agustus 2015Kesimpulan :Bahwa 2 (dua) lembar KOP bertuliskan KEMENAKER TRANS RI, LisensiK3 Operator pesawat angkat dan angkut No.06841/CRN/KK/X/2016 An.ABDUL ROHIM dan No.01135/FKL/KK/VI/2017 An.

Endang Suryana5. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran DKPTKA kemenaker trans tanggal 07 Juni 2016 nominal USD 12006. 1 (satu) lembar fotocopy setoran Bank BNI from B tanggal 07 Juli 20167. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan tanggal 18 Mei 20168. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat nomor: KEP09/35/PPKT/PTA/2016 tanggal 10 mei 2016 tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga asing PT Bahari Pratama Mandiri9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berkas UTTI PT.

Rasdi kepada sdr.Endang Suryana1 (satu) lembar foto copy slip setoran DKPTKA kemenaker trans tanggal 07Juni 2016 nominal USD 12001 (satu) lembar fotocopy setoran Bank BNI from B tanggal 07 Juli 20161 (satu) lembar fotocopy surat keputusan tanggal 18 Mei 20161 (satu) lembar fotocopy lampiran surat nomor: KEP09/35/PPKT/PTA/2016tanggal 10 mei 2016 tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga asing PTBahari Pratama Mandiri1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berkas UTTI PT.

Rasdi kepada sdr.Endang Suryana1 (satu) lembar foto copy slip setoran DKPTKA kemenaker trans tanggal 07 Juni2016 nominal USD 12001 (satu) lembar fotocopy setoran Bank BNI from B tanggal 07 Juli 20161 (satu) lembar fotocopy surat keputusan tanggal 18 Mei 20168.10.11.i1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat nomor: KEP09/35/PPKT/PTA/2016tanggal 10 mei 2016 tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga asing PTBahari Pratama Mandiri1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berkas UTTI PT.

Rasdi kepada sdr.Endang Suryana5. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran DKPTKA kemenaker trans tanggal 07 Juni2016 nominal USD 12006. 1 (satu) lembar fotocopy setoran Bank BNI from B tanggal 07 Juli 20167. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan tanggal 18 Mei 20168. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat nomor: KEP09/35/PPKT/PTA/2016tanggal 10 mei 2016 tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga asing PTBahari Pratama Mandiri9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berkas UTTI PT.

Endang Suryana5. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran DKPTKA kemenaker trans tanggal 07Juni 2016 nominal USD 12006. 1 (satu) lembar fotocopy setoran Bank BNI from B tanggal 07 Juli 20167. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan tanggal 18 Mei 20168. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat nomor: KEP09/35/PPKT/PTA/2016tanggal 10 mei 2016 tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga asing PTBahari Pratama Mandiri9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berkas UTTI PT.

BUKAN KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker).Karena yang berwenang adalah Disnaker maka:a. Kemenaker tidak berwenang untuk melakukan mediasi atasperkara a quo;danb. Karena tidak berwenang maka Kemenaker tidak dapatmengeluarkan Anjuran atau risalah atas penyelesaian melaluimediasi atas perselisihan hubungan industrial antara Penggugatdan Tergugat.Karena Anjuran tertanggal 12 September 2018, No.

MED.11/PHIJSKPPHI/2018, yang dikeluarkan oleh Kemenaker melanggar ketentuanPasal 4 ayat (1), ayat (4), Pasal 8 UU No. 2/2004, Pasal 12 ayat (1)dan ayat (3) Permen No. 17/2014 maka Anjuran tersebut tidak dapatdijadikan lampiran oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan.Karena Anjuran yang dijadikan lampiran olen Penggugat tidak memenuhipersyaratan dalam ketentuan Pasal 4 (1) UU No. 2/2004 makasenyatanya TIDAK PERNAH ADA proses Mediasi antara Penggugat danTergugat.

yang terjadi hanya di 1 wilayahpropinsi.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (4), Pasal 8 UUNo. 2/2004, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Permen No. 17/2014,instansi ketenagakerjaan setingkat kabupaten/kota yang berwenanguntuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tentang PHKantara Penggugat dan Tergugat adalah instansi ketenagakerjaan dikabupaten/kota Bekasi, yaitu Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Bekasi (Disnaker). bukan Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia (Kemenaker

Kemenaker tidak berwenang untuk melakukan mediasi atas perkara aquo; danHalaman 33 dari 41 Putusan 217/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgb. Karena tidak berwenang maka Kemenaker tidak dapat mengeluarkanAnjuran atau risalah atas penyelesaian melalui mediasi atasperselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat.6. Bahwa karena anjuran tertanggal 12 September 2018, No.

MED.11/PHIJSKPPHI/2018, yang dikeluarkan olen Kemenaker melanggar ketentuan Pasal 4ayat (1), ayat (4), Pasal 8 UU No. 2/2004, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)Permen No. 17/2014 maka Anjuran tersebut tidak dapat dijadikan lampiranoleh Penggugat dalam mengajukan gugatan.7. Bahwa karena anjuran yang dijadikan lampiran oleh Penggugat tidakmemenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 4 (1) UU No. 2/2004 makasenyatanya tidak pernah ada proses Mediasi antara Penggugat danTergugat.

Astra Daihatsu Motor
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI

Astra Daihatsu Motor
Tergugat:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI

Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4dan5) Kemenaker Trans R. Nomor: Kep.100/Men/V1/2004 sehinggaberalih hubungan kerja menjadi PKWTT atau karyawan tetapTergugat (Satu). Berakhir hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat (Satu), pada tanggal 20 Agustus 2018, berdasarkan Surat Edaran(SE) Direktur Utama Kantor Pusat perusahaan PT.PerkebunanNusantara XIII (Tergugat Il) Nomor: 13.00/SER/01/VIII/2018, tanggal13 Agustus 2018, Masa Kerja 2005 2018 ( 13 Tahun ), UpahTerakhir Rp 2.460.000,.

Pasal 3angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan5) Kemenaker Trans R.Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 sehingga beralinh hubungan kerjamenjadi PKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu).

Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4dan5) Kemenaker Trans R.I Nomor: Kep.100/Men/V1/2004 sehinggaberalin hubungan kerja menjadi PKWTT atau karyawan tetapTergugat (Satu).

Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal15 angka (4 dan 5) Kemenaker Trans R.I Nomor:Kep.100/Men/V1I/2004 sehingga beralih hubungan kerja menjadiPKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu). Berakhir hubungankerja (PHK) dengan Tergugat (Satu), pada tanggal 20 Agustus2018, berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Utama Kantor PusatHalaman 33 dari 96 Putusan Nomor 7/Pat.SusPHI/2019/PN.

Asli Surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari2021;Bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Kemenaker Makassar, maka untuk kelengkapan administrasi dalamsurat permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim memerintahkanPemohon agar melengkapi surat permohonannya tersebut denganmenyerahkan surat izin bercerai dari atasan langsungnya, dan selanjutnyaPemohon diberikan kesempatan untuk mendapatkan surat keterangandimaksud;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan

Sekretaris Jenderal, Setjen,Kemenaker:. Haiyani Rumondang, jabatan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker;Reni Musidayanti, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum,Kemenaker:Dra.

., jabatan Kepala Bagian Perencanaan PeraturanPerundangundangan , Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemenaker;Halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/20206. Agatha Widyanawati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum danKerjasama Luar Negeri, Setditjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker;7. Heri Setiawan, S.S., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi danInformasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemenaker;8.

., jabatan Analis Advokasi Hukum, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kemenaker;9.

., jabatan Analis Peraturan Perundangundangan dan Rancangan Peraturan Perundangundangan, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kemenaker;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M/133/HK.12.02/VI/2020, tanggal9 Juni 2020;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 11 Mei 2020 dan diregister dengan Nomor 35

Bahwa syarat perusahaan untuk mempekerjakan TKA wajiob mendapatkanterlebih dahulu ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dikeluarkanoleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). IMTA baru dikeluarkan olehKemenaker tertanggal 12 Maret 2015.. Bahwa sebelum IMTA dikeluarkan oleh Kemenakertrans ternyata pada tanggal25 dan 27 Februari 2015, Penggugat telah membuat kekacauan di lingkungankerja.

bantahannyaTergugat mengajukan fotocopy buktibukti surat yang telah dibubuhi materaisecukupnya yakni Bukti T1 s/d T7dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok,kecuali Bukti T3, T5, T6, dan T7 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti manadiberi tanda sebagai berikut: Fotocopy Rancangan (draft) Perjanjian Kerja antara Penggugat denanTergugat yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7Februari 2015, yang diberi tanda T1e Fotocopy Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkanoleh Kemenaker

Bahwa syarat perusahaan untuk mempekerjakan TKA wajib mendapatkanterlebih dahulu ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dikeluarkanoleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). IMTA baru dikeluarkan olehKemenaker tertanggal 12 Maret 2015.4. Bahwa sebelum IMTA dikeluarkan oleh Kemenakertrans ternyata pada tanggal25 dan 27 Februari 2015, Penggugat telah membuat kekacauan di lingkungankerja.

Und.j40/PHDSKHalaman 26 dari 55 halaman, Putusan No. 207/Pdt.SUSPHI/2018/PN.BdgP.220P.221P.222P.223P.224P.225P.226P.227P.228PPHIVIV2018, yang diadakan pada hari Kamis, 12 Juli 2018 bertempatdikantor Kemenaker Trans RI di Jakarta ;Surat dari DPP SPPI untuk Diretur SDM PT Pos Indonesia (Persero),tanggal 11 Juli 2018 No. 187/DPPSPPIV/NII2018, PerihalPermohonan ijin Dispensasi Waktu Kerja untuk menghadin Undangandari Diren Kementian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi RI ;Surat dari flanagemen PT Pos Indonesia

UndI52/PHDSKPPHIVIV2018, yang diadakan pada hari Rabu, 25 Juli 2018 bertempatdikantor Kemenaker Trans RI di Jakarta ;Pada tanggal 19 Juli 2018 DPP SPPI Membuat Surat untuk DirekturSDM PT Pos Indonesia (Persero) No. 209/DPPSPPIV/VI/2018Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan No. 207/Pdt.SUSPHI/2018/PN.BdgP.229P.230P.231P.232P.233P 234P.235P.236Perinal Permohonan lin Dispensasi Waktu Kerja, menghadinUndangan Mediasi dari Diren Hubungan Industrial KementrianKetenagakerjaan ;Jawaban dari Managemen PTI Pos

Und.J56/PHUSKPPHIVIV/2018, yang diadakan pada har Selasa, 31 Juli 2018bertempat dikantor Kemenaker Trans RI di Jakarta ;Pada tanggal 27 Juli 2018 DPP SPPI Membuat Surat untuk DirekturSDM PT Pos Indonesia (Persero) No. 213/DPPSPPI/V/VII/2018Perihnal Permohonan lin Dispensasi Waktu Kerja, menghadinUndangan Mediasi (Il) dari Diren Hubungan Industrial KementrianKetenagakerjaan RI;Jawaban dari Managemen PTI Pos Indonesia (Persero) No.1247NP.YAN.SDM0718 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Permohonan ijinDispensasi

Und.IJ60/PHUSKPPHIVIIV2018, yang diadakan pada hari Senin, 06 Agustus 2018bertempat dikantor Kemenaker Trans RI di Jakarta ;Pda tanggal 02 Agustus 2018 DPP SPPI membuat surat untuk DirekturSDM PT.Pos Indonesia (Pesero) No.215/DPPSPPO/V/VIIV2018,Perihal Permohonan ijin Dispensasi waktu kerja, menghadin undanganmediasi (Ill dari Dirfen Hubungan Industrial KementianKetenagakerjaan RI;Jawaban dari Managemen PT Pos Indonesia (Persero) No.1310VP.YAN.SDM(0818 tanggal O06 Agustusi 2018 PerihalPermohonan

NO:207/PdtsusPHV2018 PN B tanggal 12102018 ;P10 : Bukti data diri Para penerima Kuasa Serta Surat Keputusan DPP SPPIPerihal Mogok Kerja Nasional ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannyaTergugat di persidangan telah mengajukan alatalat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T1 sampai dengan T26 yang telah dibubuhi materaicukup, uraiannya yaitu sebagai berikut;T14 : Surat PT Pos Indonesia (Persero) Kepada Dirlen Pembinaan HubunganIndustial Kemenaker, Nomor:3495/Setper/0818

Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4dan5) Kemenaker Trans R.I Nomor: Kep.100/Men/V1/2004 sehinggaberalin hubungan kerja menjadi PKWTT atau karyawan tetapTergugat (Satu). Berakhir hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat (Satu), pada tanggal 20 Agustus 2018, berdasarkan Surat Edaran(SE) Direktur Utama Kantor Pusat perusahaan PT.PerkebunanNusantara XIll (Tergugat Il) Nomor: 13.00/SER/01/VIII/2018, tanggal138 Agustus 2018, Masa Kerja 2005 2018 (13 Tahun), UpahTerakhir Rp 2.460.000,.

Pasal 3 angka (1 dan 2)dan Pasal 15 angka (4 dan5) Kemenaker Trans R.I Nomor:Kep.100/Men/V1/2004 sehingga beralih hubungan kerja menjadiPKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu).

Pasal 3angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan5) Kemenaker Trans R.1Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 sehingga beralin hubungan kerjamenjadi PKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu). Berakhirhubungan kerja (PHK) dengan Tergugat (Satu), pada tanggal 20Agustus 2018, berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur UtamaKantor Pusat perusahaan PT.Perkebunan Nusantara XIll (TergugatIl Nomor: 13.00/SER/01/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, MasaKerja 2005 2018 (13 Tahun ) lebih, Upah Terakhir Rp 2.460.000,.

Pasal 3angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan5) Kemenaker Trans R.1Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 sehingga beralinh hubungan kerjamenjadi PKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu).

Pasal 3angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan5) Kemenaker Trans R.1Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 sehingga beralin hubungan kerjamenjadi PKWTT atau karyawan tetap Tergugat (Satu).

saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak kenaldengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT Herotama Indonusa yang jugabergerak di bidang penempatan tenaga kerja ;Bahwa saksi menyatakan PT Herotama Indonusa juga mendapat suratkeputusan tentang pencabutan izin pelaksanaan penempatan TKI;Bahwa menurut saksi ada 316 perusahaan meskipun tidak mendapatkanSK sedangkan surat edarannya Nomor 3/5759/PK.02.00/III/2020 tanggal3 Maret 2020, Kemenaker

bahwa itu merupakan izin mutlak ;Bahwa menurut saksi salah satu persyaratan yaitu deposito harusditambah 1 miliar lagi, tapi tidak dilakukan, kemudian yang kedua modaldisetor juga tidak disetorkan, namun kalau melihat di Pasal 54 Ayat 1UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 syaratnya banyak, tidak hanyadeposito tapi ada modal disetor, ada surat yang menyatakan sarana danprasarana, ada proposal, jadi seharusnya keempat hal yangdipersyaratkan di Pasal 54 Ayat 1 ini memang seharusnya kalau menurutpandangan Kemenaker

adalah pertamasetelah dapat jobs schedule dibuat kemudian kita lakukan rekrutmenkalau menurut UndangUndang No. 39 yang SIUP perusahaannya sudahdicabut memang sudah tidak bisa lagi rekrutmen, meskipun sekarang iniada pertentangan antara UndangUndang Nomor 18 dengan undangundang yang lama UndangUndang Nomor 39 karena sampai sekarangkita masih terpaksa merekrut dan menurut UndangUndang No. 18 tidakboleh, dan hal tersebut tugas LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap)bersama pemerintah pusat, badan dan tugas Kemenaker

Dalam sosialisasi tersebut dimintakan masukan dariperusahaanperusahaan, salah satunya apakah proses yangmemudahkan untuk penambahan deposito tersebut, alhasil turunan UUNo. 18 belum selesai, kemudian turunlah Permenaker 99 dan 10 Tahun2019, tentang tata cara pemberian izin dan perpanjangan dan lainlaintermasuk penambahan deposito 1,5 Milyar, dan disitu Kemenakerkembali mengingatkan tentang penambahan deposito tersebut denganmengirimkan surat kepada perusahaanperusahaan yang datanya adadi Kemenaker

dan akhirnyadiputuskan paling lambat di tanggal 2 Januari 2020 batas akhirmenyerahkan penambahan deposito tersebut, itu dilakukan setelahdilakukannya rapatrapat dengan stake holder, BNP2TKI/BP2MI, birohukum;Bahwa menurut saksi ketiga sosialisasi saksi mengikuti, namun tidaktahu Penggugat ikut atau tidak ;Halaman 46 dari 67 Halaman Putusan e court perkara No. 105/G/2020/PTUNJKTBahwa menurut saksi pada saat sosialisasi mungkin ada keberatan darijumlah yang disetorkan dan itu masuk dalam deposito Kemenaker

Penggugat dan tidak kenaldengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya; Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT Herotama Indonusa apaPT Herotama Indonusa ini juga juga bergerak di bidang penempatantenaga kerja; Bahwa saksi menyatakan PT Herotama Indonusa juga mendapat suratkeputusan tentang pencabutan izin pelaksanaan penempatan TKI; Bahwa menurut saksi ada 316 perusahaan meskipun tidak mendapatkanSK sedangkan surat edarannya Nomor 3/5759/PK.02.00/III/2020 tanggal3 Maret 2020, Kemenaker

ada modal disetor, ada surat yang menyatakan sarana danprasarana kemudian ada proposal, jadi seharusnya keempat hal yangdipersyaratkan di Pasal 54 Ayat 1 ini memang seharusnya kalau menurutpandangan Kemenaker, harus menyesuaikan tapi memang paraperusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memangtidak pernah diberi formatnya;Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaan yang dicabutizinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober 2019,Aspataki pernah memohon untuk audiensi

PMI) itu adalah pertamasetelah dapat jobs schedule dibuat kemudian kita lakukan rekrutmenkalau menurut UndangUndang No. 39 yang SIUP PTnya sudah dicabutmemang sudah tidak bisa lagi rekrutmen, meskipun sekarang ini adapertentangan antara UndangUndang Nomor 18 dengan undangundangyang lama UndangUndang Nomor 39 karena sampai sekarang kitamasih terpaksa merekrut dan menurut UndangUndang No. 18 tidakboleh, dan hal tersebut tugas LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap)bersama pemerintah pusat, badan dan tugas Kemenaker

PT,dengan masa perjalanannya 2 PT tidak memperpanjang, dan padaakhirnya di tahun 2020 yang dicabut 126 PT, dan yang sudah memenuhipenambahan deposito ada 316 PT, di sosialisasi tersebut dimintakanmasukan dari PT PT, salah satunya apakah proses yang memudahkanuntuk penambahan deposito tersebut, alhasil turunan UU No. 18 belumselesai, kemudian turunlah Permenaker 99 dan 10 Tahun 2019, tentangtata cara pemberian izin dan perpanjangan dan lainlain termasukpenambahan deposito 1,5 Milyar, dan disitu Kemenaker

kembalimengingatkan tentang penambahan deposito tersebut denganmengirimkan surat kepada PT PT yang datanya ada di Kemenaker,Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan e court Nomor 106/G/2020/PTUNJKToleh karena memang dalam proses penambahan ini memakan waktuyang lama, kemudian dibentuk Tim untuk menangani hal tersebut,dengan mengadakan rapat dengan BPN2TKI, BP2MI dan pengawas,yang intinya bagaimana dengan terbitnya Permenaker 9 dan 10; Bahwa menurut saksi Tergugat telah mengirimkan surat kepada 444 PTuntuk

Sungintex Bekasidengan alasan perusahaan akan tutup karena persoalan ekonomi;11.Bahwa sudah ada Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pemerintah baikpemerintah daerah yakni Dinas Kota Bekasi maupun dari Kemenaker RI.11.1 Bahwa pada tahun 2013, Dinas Kota Bekasi telah mengeluarkan NotaPemeriksaan dengan Nomor 701/522Wasker/II/2013, tertanggal 26Februari yang intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang ada di perusahaan Terlawan yakni PT.

Sungintex Bekasi justeru melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, untuk mengikat Para Pelawan dengan mengatasnamakanHUKUM, sementara Terlawan / PT.Sungintex tidak mematuhi NotaPemeriksaan pejabat Negara yang berwenang khusus dibidang KetenagaKerjaan yakni Dinas Kota Bekasi dan Kemenaker RI;14.Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004ditentukan bahwa pihak

Sungintex, Nomor:1.489/KPMT/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda PLW14 ;Fotocopy Nota Pemeriksaan Kemenaker RI Tahun 2017, dengan Nomor:R.289/BINWASK3PNKJ/VII/2017, diberi tanda PLW15 ;Fotocopy Keterangan tertulis Bapak Prof.DR.Payaman J.Simanjuntak, Apuatas Kasus PHK Sdri. Ani Nurhayati ,dkk, diberi tanda PLW 16;Fotocopy Surat Perintah Kerja Ani Nurhayati buruh PT.

itumerupakan izin mutlak ; Bahwa menurut saksi salah satu persyaratan yaitudeposito harus ditambah 1 miliar lagi, tapi tidak dilakukan, kemudianyang kedua modal disetor juga tidak disetorkan, kemudian kalau melihatdi Pasal 54 Ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 banyak yangtidak hanya deposito tapi ada modal disetor, ada surat yang menyatakansarana dan prasarana kemudian ada proposal, jadi seharusnya keempathal yang dipersyaratkan di Pasal 54 Ayat 1 ini memang seharusnya kalaumenurut pandangan Kemenaker

PMI) ituadalah pertama setelah dapat jobs schedule dibuat kemudian kitalakukan rekrutmen kalau menurut UndangUndang No. 39 yang SIUPPTnya sudah dicabut memang sudah tidak bisa lagi rekrutmen,meskipun sekarang ini ada pertentangan antara UndangUndang Nomor18 dengan undangundang yang lama UndangUndang Nomor 39karena sampai sekarang kita masih terpaksa merekrut dan menurutUndangUndang No. 18 tidak boleh, dan hal tersebut tugas LTSA(Lembaga Terpadu Satu Atap) bersama pemerintah pusat, badan dantugas Kemenaker

PT, dengan masa perjalanannya 2 PT tidakmemperpanjang, dan pada akhirnya di tahun 2020 yang dicabut 126 PT,dan yang sudah memenuhi penambahan deposito ada 316 PT, disosialisasi tersebut dimintakan masukan dari PT PT, salah satunyaapakah proses yang memudahkan untuk penambahan deposito tersebut,alhasil turunan UU No. 18 belum selesai, kemudian turunlah Permenaker99 dan 10 Tahun 2019, tentang tata cara pemberian izin danperpanjangan dan lainlain termasuk penambahan deposito 1,5 Milyar,dan disitu Kemenaker

kembali mengingatkan tentang penambahandeposito tersebut dengan mengirimkan surat kepada PT PT yangdatanya ada di Kemenaker, oleh karena memang dalam prosespenambahan ini memakan waktu yang lama, kemudian dibentuk Timuntuk menangani hal tersebut, dengan mengadakan rapat denganBPN2TKI, BP2MI dan pengawas, yang intinya bagaimana denganterbitnya Permenaker 9 dan 10; Bahwa menurut saksi Tergugat telah mengirimkan suratkepada 444 PT untuk segera melakukan penyesuaian penambahandeposito, di Permenaker

Bahwa status Hubungan Kerja yang diberlakukan Perusahaan (TERGUGAT)terhadap PENGGUGAT tidak ada kejelasan karena para PENGGUGAT tidakpernah diberi Surat Perjanjian Kerja baik PKWT maupun PKWT yang sesuaidengan KEMENAKER TRANS No.100/MEN/VI/2004 tentang PelaksanaanPKWT.4.

Bahwa status Hubungan Kerja yang diberlakukan Perusahaan (TERGUGAT)terhadap PENGGUGAT tidak ada kejelasan karena para PENGGUGAT tidakpernah diberi Surat Perjanjian Kerja baik PKWT maupun PKWTT yang sesuaidengan KEMENAKER TRANS No.100/MEN/VI/2004 tentang PelaksanaanPKWT;.