HIKMA SANGGALA VS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI;

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)KENDARI, tempat kedudukan di Jalan Sultan QaimuddinNomor 17, Baruga, Kota Kendari, Provinsi SulawesiTenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Fauzan, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat Ahmad & Co, beralamat di Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor InstitutAgama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019, tertanggal 22Agustus 2019, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SebagaiMahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama HikmaSanggala;.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 110/B/2020/PT.TUN.Mks. juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2019/PTUN.kKdi.;. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor InstitutAgama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019, tertanggal 22Agustus 2019, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SebagaiMahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama HikmaSanggala;.

Nomor 0653 Tahun 2019, tertanggal 22 Agustus2019, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai MahasiswaInstitut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala; Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan terbitnyakeputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Rektor Institut AgamaIslam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019, tertanggal 22 Agustus2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai MahasiswaInstitut

Putusan Nomor 580 K/TUN/2020Pasal 15 angka 12 dan angka 14 Peraturan Rektor Institut Agama IslamNegeri Kendari Nomor 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik danTata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, sehinggatindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat KeputusanRektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019,tertanggal 22 Agustus 2019, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atasnama Hikma Sanggala

SITTI HASNAH VS ABRAR KALENGGO DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;;

., Turut Termohon KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. MUCHDAR MT., DKK;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. ANDI MARWIAH, DK;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. H. M. SAID DAHLAN;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. MARYAMA AGANG BIBI, DKK;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., 2. SITI NURSIAH., 3. RUSLAN, S.Pd., M.Si., 4. GUSLIN;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA., III. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;

ISKANDAR MUNTU, MM VS MINASIA TOTOI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;

Parman, Nomor 12, Kelurahan Kemaraya,Kecamatan Kendari Barat, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Yuliana, S.H., M.H.,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat, beralamat di Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November2018;H.

di BTN Mahkota Sultra Blok C, Nomor 15, KotaKendari, pekerjaan tidak ada;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amal Jarya, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Amal Jarya, S.H. & Partners,beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Oktober 2018;Termohon Kasasi;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,tempat kedudukan di Jalan H.E.A.

Kepentingan Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 36/G/2018/PTUN.KDI,Halaman 4 dari 10 halaman.

Kendari dengan Putusan Nomor36/G/2018/PTUN.KDI, tanggal 11 April 2019;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 halaman.

, yang terletak di wilayah Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu,Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;5.

Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari di Kendari, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Pemohon:
Sarry Kendari Sidharti ditulis juga Sarry Kendari Sidharty

Sidharti ditulis juga Sarry Kendari Sidharty Jenis Kelamin Perempuan,Tempat/Tg lahir : Malang, O8Maret 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, WNI,bertempat tinggal di Jl.

Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 3573LT050920180003 tanggal 5September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan SIpil KotaMalang atas nama Sarry Kendari Sidharti, tempat Lahir di Kendari tanggal 8 Maret 1960.3.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3573LT05092018003 tanggal 5 September 2018atas nama SARRY KENDARI SIDHARTI, yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 406/43/TX/1985 tanggal 7 September 1985 atas namaSUHARTONO dengan SARRY KENDARI SIDHARTI, yang dikeluarkan KUAKecamatan Blimbing, Malang, diberi tanda P4 ;5.

Mlg.Demikian atas perhatian dari Hakim, saya mengucapkan terima kasih.Hormat sayaPemohon,Sarry Kendari Sidharti ditulis juga Sarry Kendari Sidharty

SAMSURIA vs WALIKOTA KENDARI

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 30, RT 07 RW 03, KelurahanPuuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawan:WALIKOTA KENDARI, tempat kedudukan di Jalan Drs.

Taspen (Persero) Kendari memanggil Penggugatbersamasama menghadap Walikota Kendari seraya meminta agarWalikota Kendari meninjau kembali surat keputusan pensiun Penggugatmengingat Pemerintah Kota Kendari masih kekurangan guru;Pada saat Walikota mendengar permintaan Kepala PT.

Taspen(Persero) Kendari tersebut Walikota Kendari tidak mengabulkannyamaka keluarlah Surat Walikota Kendari (Tergugat) Nomor 882.5/2488tanggal 10 Juli 2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang PT.Taspen (Persero) Kendari menyusul Surat Kepala BKN NomorF.2622/S.344/99 tanggal 8 Juli 2005 ditanggapi dengan SuratWalikota Kendari (Tergugat) Nomor 882/8338/08 tanggal 17 September2008 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang sebelumnya telah adatanggapan dari Mendiknas dengan Surat Nomor 41572/A.2.5

Taspen (Persero) Kendari dan BKN Penggugatpernah meninggalkan tugas secara tidak sah di Tahun 1996 sesuai FotoCopy Surat Kepala SLTPN 4 Kendari Nomor 02/123.1/SLTP.015/Rhs/KP/1998 tanggal 10 September 1998 yang ditujukan kepada KepalaKantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara tentangPelanggaran Disiplin Penggugat dan Pembinaannya, namun KepalaKanwil Depdikbud tidak menyikapinya karena setelah Penggugatdipanggil menghadap Kepala Bagian Kepegawaian Kanwil DepdikbudProv.

agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa SuratKeputusan Walikota Kendari Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 532012 telahmelanggar Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan/ataumelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keadilandan Kecermatan;Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Walikota Kendari Nomor 366Tahun 2012 tanggal 532012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak

- MURDANI Melawan - WALIKOTA KENDARI

AGUSABDULLAH Kepada PEMERINTAH KOTA KENDARI (tergugat);4.

Tahir tersebut dikuasai oleh anaknya;Bahwa saksi juga mendapat uang ganti rugi pembebasan tanah daripemerintah Kota Kendari;Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi besaran ganti rugi tanah yang saksiterima dari Pemerinah Kota Kendari;Bahwa selain saksi, Agus Abdullah juga mendapat uang ganti rugipembebasan tanah dari Pemerintah Kota Kendari;Bahwa H.

dengan Tergugatadalah Tanah yang terletak di dekat Rumah Sakit Abunawas Kendari;Bahwa saksi sudah lupa luas tanah sengketa;Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena sebelumnya saksiadalah Anggota Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Kendari;Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah Kepala Bagian PemerintahanKota Kendari;Bahwa saksi menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kendari dariTahun 2014 sampai Tahun 2016;Bahwa H.

Tahir yang dibebaskan oleh PemerintahKota Kendari untuk Jalan dan Rumah Sakit Abunawas Kendari karenasepengetahuan saksi H. Muh. Tahir tidak mempunyai tanah di sekitarRumah Sakit Abunawas Kota Kendari kecuali tanah Pak. Suwitra;Bahwa dalam bukti P7 tidak ada tanah M. Tahir dan yang ada adalahtanah Agus Abdullah;Bahwa tidak ada tanah M.

Kdimenerangkan bahwa saksi juga mendapat uang ganti rugi pembebasan tanahdari Pemerintah Kota Kendari dan saksi Zulkurnia bahwa Pemerintah KotaKendari melakukan pembebasan tanah Tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 Tergugat pula menunjukkanbahwa Walikota Kendari telah menerbitkan Surat Keputusan tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut dihubungkandengan bukti T8 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada Tahun 2008telah

WALIKOTA KENDARI vs. SAMSURIA

AbdullahSilondae Nomor 8, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 Yusrianto,SH., M.S1: Kabag Hukum danPerundangUndangan Sekretariat Kota Kendari;2 Markum, SH. : Kasubbag Bantuan Hukum danPPNS Sekretariat Kota Kendari;3 Gunawan DJ, SH. : Staf Bagian Hukum danPerundangundangan Sekretariat Kota Kendari;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 875.1/1061/2012 tanggal 20Maret 2012;Pemohon Kasasi dahulusebagai Terbanding/Tergugat;melawan:SAMSURIA, kewarganegaraan Indonesia

Objek Gugatan;Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 366 Tahun 2012 tanggal532012 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudari Samsuria sebagaiPegawai Negeri Sipil;II.

Taspen (Persero) Cabang Kendari Penggugatditanya kenapa masih muda sudah minta pensiun sedangkan anda sebagai gurumasih sangat dibutuhkan, selanjutnya Kepala PT. Taspen (Persero) Kendarimemanggil Penggugat bersamasama menghadap Walikota Kendari serayameminta agar Walikota Kendari meninjau kembali surat keputusan pensiunPenggugat mengingat Pemerintah Kota Kendari masih kekurangan guru;Pada saat Walikota mendengar permintaan Kepala PT.

Taspen (Persero) Kendaritersebut Walikota Kendari tidak mengabulkannya maka keluarlah Surat WalikotaKendari (Tergugat) Nomor 882.5/2488 tanggal 10 Juli 2004 yang ditujukankepada Kepala Kantor Cabang PT.

Taspen (Persero) Kendari menyusul SuratKepala BKN Nomor F.2622/S.344/99 tanggal 8 Juli 2005 ditanggapi denganSurat Walikota Kendari (Tergugat) Nomor 882/8338/08 tanggal 17 September2008 yang ditujukan kepada Kepala BKN yang sebelumnya telah ada tanggapandari Mendiknas dengan Surat Nomor 41572/A.2.5/KP/2005 tanggal 24 Oktober2005 tentang surat keputusanpensiun Penggugat yang tidak bisa lagi dibatalkan;Bahwa anggapan PT.

MURDANI VS WALIKOTA KENDARI

PUTUSANNomor 2685 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:MURDANI, bertempat tinggal di Kelurahan Abeli, RT 001/RW001, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalamhal ini memberi kuasa kepada Basri, S.H., dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Advokat Mitra Keadilan Sultra,beralamat di Jalan H.

Lamuse, Nomor 03, Kelurahan LepoLepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1November 2017;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan AbdullahSilondae, Nomor 8, Kelurahan Mandonga, KecamatanMandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalamhal ini memberi kuasa kepada La Ode Syain Kadir, S.H., dankawankawan, Para PNS pada Sekretariat Kota Kendari,beralamat di Jalan Drs. H.

Abdullah Silondae, Nomor 8,Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendariuntuk memberikan putusan sebagai berikut:. Dalam Provisi:Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karenakurang pihak (p/urium litis consortium);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telahmemberikan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Kdi., tanggal 8 Agustus 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari NomorHalaman 3 dari 7 hal. Put.

MUTEIN, ; PT KENDARI MUTIARA INDONESIA,

KENDARI MUTIARA INDONESIA

PUTUSANNo.055 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelan memutuskan sebagai berikut dalam perkara:MUTEIN, bertempat tinggal di Kelurahan Talia, KecamatanAbeli, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAnselmus A.R.

., Advokat, berkantor di Jalan MalikRaya Ill No.135, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT KENDARI MUTIARA INDONESIA, berkedudukan di JalanMutiara, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari Barat,Kota Kendari;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi

dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atasdalildalil:Bahwa pada tahun 1995 Penggugat bekerja pada PT.Kendari MutiaraIndonesia (KMI)/Tergugat sebagai Nahkoda Kapal;Bahwa pada tahun 1998 Penggugat dialinkan sebagai pekerja padaPT.Oriental Mutiara Indonesia (PT OMI) oleh Tergugat dengan posisi pekerjaanjuga sebagai Nahkoda Kapal:Bahwa setelah pengalihan tersebut, Penggugat masih tetapmelakukan pengangkutan untuk kepentingan

Tergugat padahal statusPenggugat bulan lagi pekerja pada Tergugat;Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaan sehariharinya selainsebagai pekerja pada PT Oriental Mutiara Indonesia (PT OMI) juga diharuskanmelakukan pekerjaan untuk PT Kendari Mutiara Indonesia (PT KMI)/Tergugat;Bahwa Penggugat melakukan pekerjaan untuk dua perusahaanberbeda sekaligus sampai memasuki masa pensiun di PT OMI pada tanggal 28November 2008:Hal. 1 dari 5 hal.Put.No.055 K/Pdt.Sus/20109Bahwa Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat

Propinsi Sulawesi Tenggarauntuk menyelesaikan permasalahan sengketa hak berupa pembayaran uangpesangon atau uang pensiun yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, namuntidak menemukan titik temu antara Tergugat dan Penggugat:Bahwa Penggugat pertama kali bekerja pada PT Kendari MutiaraIndonesia (KMl)/Tergugat pada tanggal 18 Februari 1995.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut;

KEJAKSAAN NEGERI KENDARI VS DJOHAR