Ditemukan 12295 data
179 — 17
106 — 11
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAANREPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;
73 — 27
.;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KEMENTRIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDONESIA.;
257 — 113
BINA SARANA SUKSES ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA
172 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIANKETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA vs PT. BINA SARANA SUKSES
PUTUSANNomor 488 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIANKETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Sobroto Kav. 51,Jakarta Selatan 12950;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Bambang Adi IB., S.H.,M.Pd., Kabag.
125 — 48
ANDALAN MITRA PRESTASI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KEMENTRIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDONESIA
2.BPJS KETENAGA KERJAAN CABANG SAMARINDA
33 — 0
GRAHA PRIMA ENERGI
2.BPJS KETENAGA KERJAAN CABANG SAMARINDA
2.BPJS KETENAGA KERJAAN CABANG SAMARINDA
176 — 36
GRAHA PRIMA ENERGI
2.BPJS KETENAGA KERJAAN CABANG SAMARINDABahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 pasal 43 ayat(1) pemberi kerja selain penyelenggara Negara Wajib melaporkankecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjakepada BPJS ketenagakerjaan dan instansi setempat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenaga kerjaan;7.
KK3 BPJS Ketenaga Kerjaan );Bahwa sesuai uraian kronologis tersebut diatas, sebagaiman ketentuan UUNo; 13 tahun 2003 pasal 153 ayat (1) Pengusaha dilarang melakukanpemutusan hubungan kerja dengan alasan : huruf j.
tidak berwenang menetapkan kasuskecelakaan kerja atau sakit akibat kerja sebelum ada hasil pemeriksaanulang Dokter Penasehat ketenaga kerjaan;Bahwa Penggugat menolak Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan No:KEP560/877/PPK/DTKT/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dalamputusannya memberikan kesempatan kepada Tergugat PT.
No.44tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminana Kematian.Membatalkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kutai Kartanegara Nomor :567/400/1.6.2/03/2017 tanggal 31 maret 2017;Membatalkan Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Nomor : No:KEP560/877/PPK/DTKT/2017 tanggal 31 Maret 2017; 6.
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 pasal 43 ayat(1) pemberi kerja selain penyelenggara Negara Wajib melaporkankecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjakepada BPJS ketenagakerjaan dan instansi setempat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenaga kerjaan;.
LUCKY KOSASIH WIJAYA, SH. M.H.
Terdakwa:
HARIANTO Bin SAANAH
6 — 0
Koperasi Bersama kita bisa berisikan kas koperasi;
- Data Pengambilan Uang sdr HARIANTO;
- Slip Gaji Karyawan;
- Kopy Kontrak kerja karyawan;
- Kartu iuran badan usaha tahun NPP SS040936 Nama pemberi kerja/ badan usaha Sambakungan Samburakat Maluang Lati PT_UNIT BUMA 2019 s/d 2020 BPJS Ketenaga kerjaan;
- Kartu iuran badan usaha tahun NPP SS040935 Nama pemberi kerja/ badan usaha Sambakungan Samburakat Maluang Lati PT_UNIT BC 2019 s/d 2020 Ketenaga kerjaan;<
/li>
- Kartu iuran badan usaha tahun NPP SS040147 Nama pemberi kerja/ badan usaha Koperasi Bersama Kita Bisa 2019 s/d 2020 Ketenaga kerjaan;
- Data BPJS Ketenaga kerjaan yang tidak terbayarkan NPP SS040936;
- Data BPJS Ketenaga kerjaan yang tidak terbayarkan NPP SS040935;
- Data BPJS Ketenaga kerjaan yang tidak terbayarkan NPP SS040147;
- Data Manpower BPJS Ketenaga kerjaan tidak terbayarkan NPP SS040936;
- Data Manpower BPJS Ketenaga kerjaan tidak terbayarkan
NPP SS040935;
- Data Manpower BPJS Ketenaga kerjaan tidak terbayarkan NPP SS040147;
- Rekening Koran Bank BNI nomor Rekening 0328822690 an.
Dolah
64 — 28
IV, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pencairan dana asuransi jiwa atau klaim atas jaminan Kematian BPJS Ketenaga kerjaan Nomor: 19085767689 atas nama RUSTIANA SURYATI Pada Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Kota Pematangsiantar;
atas nama Dolah Pada Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Kota Pematangsiantar;
48 — 34
Menetapkan barang bukti berupa:- 7(tujuh) kwitansi tanda bukti penerimaan uang iuran BPJS ketenaga kerjaan karyawan RSU Insani Stabat.- 10 (sepuluh) lembar kode pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan RSU Insani NPP BB060179.- 1(satu) lembar Surat dari BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor; B/680/082016.- 1(satu) lembar RincianTunggakan Iuran RSU Insani Stabat.
Menyatakan barang bukti berupa : 7(tujuh) kwitansi tanda bukti penerimaan uang iuran BPJS ketenagakerjaan karyawan RSU Insani Stabat. 10 (sepuluh) lembar kode pembayaran iuran BPJS Ketenaga KerjaanKaryawan RSU Insani NPP BB060179. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes No.Rek 782701 003925537 an.IZKI NOVIYANTI. 1(satu) ATM Nomor 6019 2300 0583 5870 BBqank Muamalat 1(satu) lembar Surat dari BPJUS Ketenaga Kerjaan Nomor; B/680/082016.Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN STB (satu) lembar
Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi Muhammad Nazri mendapat telepondari BPJS Ketenagaan kerjaan Medan bahwa kerjasama BPJS Ketenagaandengan RSU INSANI di pending karena pembayaran premi tertunggak selama12 (dua belas) bulan dan kemudian saksi Muhammad Nazri disuruh konfirmasidengan BPJS Ketenagaan kerjaan Stabat Langkat bernama saksi ABDI, setelahitu saksi Muhammad Nazri langsung menelepon terdakwa dan menanyakankenapa BPJS Ketenagakerjaan RSU INSANI tertunggak
selama setahun laludijawab oleh terdakwa sudah dibayar, dan kemudian saksi Muhammad Nazrimengumpulkan berkas tanda terima uang dan bukti pembayaran BPJSKetenagaan kerjaan dari terdakwa kepada saksi Muhammd Nazri dan setelahHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN STBmengumpulkan berkas tersebut lalu saksi Muhammad Nazri menghubungi ABDIBPJS Ketenagaakerjaan Stabat untuk konfirmasi bukti pembayaran yangdilakukan terdakwa yang dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Stabatternyata setelah
Setelah itupada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib saksiMuhammad Nazri mendapat telepon dari BPJS Ketenagaan kerjaan Medanbahwa kerjasama BPJS Ketenagaan dengan RSU INSANI di pending karenapembayaran premi tertunggak selama 12 (dua belas) bulan dan kemudian saksiMuhammad Nazri disuruh konfirmasi dengan BPJS Ketenagaan kerjaan StabatLangkat bernama saksi ABDI, setelah itu saksi Muhammad Nazri langsungmenelepon terdakwa dan menanyakan kenapa BPJS Ketenagakerjaan RSUINSANI tertunggak
selama setahun lalu dijawab oleh terdakwa sudah dibayar,dan kemudian saksi Muhammad Nazri mengumpulkan berkas tanda terimauang dan bukti pembayaran BPJS Ketenagaan kerjaan dari terdakwa kepadasaksi Muhammd Nazri dan setelah mengumpulkan berkas tersebut lalu saksiHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN STBMuhammad Nazri menghubungi ABDI BPJS Ketenagaakerjaan Stabat untukkonfirmasi bukti pembayaran yang dilakukan terdakwa yang dilakukan di kantorBPJS Ketenagakerjaan Stabat ternyata setelah
73 — 29
PERDATA :- Penggugat :PURNOMO- Tergugat :1.FARIDA DUMALANG2.Ny.OCE DUWIRI sebagai Ahli waris MUSA WEMSON ELSENGGI MERAHABIA, S.Th3.Dinas Kependudukan dan Permukiman Provinsi Papua (Sekarang) Dahulu Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua;
Masmur Situmorang
84 — 7
Sumatera Utara;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pencairan dana asuransi jiwa atau klaim atas jaminan Kematian BPJS Ketenaga kerjaan Nomor: 19085767689 atas nama RUSTIANA SURYATI Pada Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Kota Pematangsiantar;
- Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
I Gede Adi Pradana Putra, S.H.
92 — 44
I GEDE ADI PRADANA PUTRA, serta copy 1 lembar Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan tanggal 2 September 2016 yang diserahkan oleh Sdr. I GEDE ADI PRADANA PUTRA;------------------------------
- 2 ( dua ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
I GEDE ADI PRADANA PUTRA, serta copy 1 lembar Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan tanggal 7 November 2016 yang diserahkan oleh Sdr. I GEDE ADI PRADANA PUTRA;----------------------
- 4 ( empat ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
I GEDE ADI PRADANA PUTRA, yang tidak ada menyerahkan copy Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan;---------------------------------------------------------------------
- 2 ( Dua ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
I GEDE ADI PRADANA PUTRA, yang tidak ada menyerahkan copy Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan;-----------------------------------------------------------------------------
- 2 ( Dua ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
I GEDE ADI PRADANA PUTRA, yang tidak ada menyerahkan copy Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan;------------------------------------------------------
- 1 ( satu ) lembar Rincian tunggakan pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan dari bulan Juli 2016 hingga Agustus 2017 sebesar Rp. 1.379.307.814,61 -, 1 (satu) Lembar Payment Voucher No : 17999306 tanggal 30 Agustus 2018 untuk pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan dari bulan Juli 2016 hingga Agustus 2017 sebesar Rp. 1.379.307.815.-, dan 1 ( satu )
GEDE ADI PRADANA PUTRA, serta copy 1 lembar Bukti setoran KeBPJS ketenaga kerjaan tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan oleh Sadr. GEDE ADI PRADANA PUTRA 22222n nnn nnn nnn nnn ncn3 ( tiga ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
GEDE ADI PRADANA PUTRA yang sudah di legalisir, sertacopy 1 lembar Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan tanggal 7 Oktober2016 yang diserahkan oleh Sdr. GEDE ADI PRADANA PUTRA ;2 ( dua ) lembar pengajuan pembayaran jamsostek dari Sdr.
GEDE ADI PRADANA PUTRA, yang tidak adamenyerahkan copy Bukti setoran Ke BPJS ketenaga kerjaan ;1 (satu ) lembar Rincian tunggakan pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaandari bulan Juli 2016 hingga Agustus 2017 sebesar Rp. 1.379.307.814,61 ,1 (satu) Lembar Payment Voucher No : 17999306 tanggal 30 AgustusHal 5 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 603/Pid.B/2018/PN Dps2018 untuk pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan dari bulan Juli 2016hingga Agustus 2017 sebesar Rp. 1.379.307.815., dan 1 ( satu ) kwitansipembayaran
Untuk rencana pembayaran BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatantahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp. 1.043.972.603. dimanasetelah realisasi dana yang di gunakan yakni sebesar Rp.711.289.925. ( berdasarkan kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa)hingga bulan Juli 2017 setelah dilakukan verifikasi data tersebut kepihak BPJS ketenaga kerjaan perusahaan mengetahui bahwaTerdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 461.255.425.sehingga terdapat selisin yakni sebesar Rp. 582.717.178.
Bali bergerak di GeneralContractor ( Kontraktor / Jasa Kontruksi ) ; Bahwa berawal dari salah satu karyawan yang akan mengklaim BPJSmiliknya, kemudian pada saat pengecekan ternyata saldo tidak bertambah,selanjutnya pihak BPJS mengirimkan surat tunggakan iuran kepesertaanJamsostek Ketenaga Kerjaan kepada PT.
182 — 57
- Menyatakan surat Pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat Penggugat atas suruhan Tergugat adalah tidak syah dan bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan
Menyatakan surat Pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuatPenggugat atas suruhan Tergugat adalah tidak syah dan bertentangandengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;3. Membatalkan surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 01 Agustus 2016;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pensiun sejak Agustus 2016 ;Halaman 20Putusan No. 13 / Pdt.SusPHI / 2017 PN.Mdn5.
Tedy Budiono
Tergugat:
PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk
70 — 28
Menyatakan tergugat telah melanggar ketentuan dalam undang-undang Nouamor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2019;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp56.925.115.- (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus lima belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, kekurangan upan Penggugat pada bulan Juni 2019 Rp. 3.302.700.
ALBERTA BUNGA TURU PADANG
54 — 10
M E N E T A P K A N
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon yaitu ALBERTA BUNGA TURU PADANG yang lahir di Tangti 03 Maret 1971 dengan Almarhum YUNUS LAMPUNG SALU lahir di Padang 10 Oktober 1967;
- Memerintahkan Kepada Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan untuk membayarkan dana santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama almarhum YUNUS LAMPUNG SALU Kepada Pemohon ALBERTA BUNGA TURUPADANG sebagai istri yang sah dari almarhum YUNUS LAMPUNG SALU
30 — 5
Menyatakan Terdakwa M.AGUS Alias GERANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJAAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan ;
Menyatakan Terdakwa M.AGUS Alias GERANDONG telah terbukti secara sahdan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPANKARENA ADA HUBUNGAN KERJAAN ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan ;. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.