putus ;Bahwa Raja PERTAMA Kerajaan Bintauna bernama MOORETEO(alm), mempunyai seorang istri bernama : TEBO (alm) Selama berumahtangga mereka telah memperoleh keturunan/anak yang antara lain seorang lakilaki bernama : DATOE (alm) Datoe (alm) Raja Il Kerajaan Bintaunamempunyai seorang istri bernama RANTOIYA (alm).

Salmon Datunsolang (alm), Raja ke IV Kerajaan Bintauna, menikah denganTerre (alm), memperoleh anak :1. Abo Toradju Datunsolang (alm), Raja ke VI Kerajaan Bintauna menikahdengan Bua Sinolombe (alm), memperoleh anak Abo PatraDatunsolang (alm). Abo Patra Datunsolang (alm), kawin dengan Bua Demo (alm), memperoleh anak bernama Datoe Datunsolang (alm) ; Abo Datoe Datunsolang (alm), kawin dengan Bua Saripah (alm), memperoleh anak bernama Amir Udin Datunsolang (Penggugat 6) ;2.

Apakah memang ada kerajaan Bintauna.Bahwa masyarakat adat Bolaang Mongondow sebelum terbentuknyadaerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengenal 4 (empat) etniskerajaan yang masingmasing wilayah kerajaan dipimpin seorang rajaatau biasa disebut dengan DATU atau ABO empat etnis kerajaantersebut adalah kerajaan Bolaang, Kerajaan Bolaang Uki, KerajaanKaidipang dan Kerajaan Bintauna.2.

Bagaimana silsilah keturunan kerajaan tersebut dan apakah benar paraPenggugat adalah keturunan dari kerajaan tersebut.Bahwa hal yang tidak dapat dibantah adalah para Penggugat adalahketurunan raja Bintauna dan raja terakhir bernama Raja MUHAMMADDATUNSOLANG, yang dibuktikan dengan 1 (satu) surat bukti otentikHal. 16 dari 20 hal. Put.

No.108 PK/Pdt/2005mengenai eksistensi raja pada Kerajaan Bintauna yang ditanda tanganioleh Ketua Komunitas adat dan lembaga adat Bintauna yang diketahuioleh 11 (sebelas) Pemangku Adat dan dipertegas dan dibenarkan olehKetua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow.3. Apakah objek sengketa memang milik kerajaan tersebut, berapa luasdan dimana batasbatasnya.Bahwa objek perkara perdata No.10/Pdt.G/1999/PN.Ktg, Jo.

- SAMUEL ALAKAMI SAINYAKIT Melawan- FEBRIS KERAJAAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalamperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:SAMUEL ALAKAMI SAINYAKIT, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir: Ibu/ 08 Mei 1984,pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin lakilaki, kebangsaan Indonesia,agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa WKO Kecamatan TobeloTengah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:FEBRIS KERAJAAN

NEXEVI2.Dubes Kerajaan Arab Saudi Pada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Di Indonesia,

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Pada Kedutaan Besar Kerajaan ArabSaudi Di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav. B2, Setiabudi Jakarta Selatan.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Hal. 1 dari 80 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Penggugat:
AGUS SUSELO
Tergugat:
Yayasan Gereja Jemaat Kristen Indonesia Injil Kerajaan

DUTA BESAR KERAJAAN ARAB SAUDI PADAKEDUTAAN BESAR KERAJAAN ARAB SAUDI DIINDONESIA,

Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya ikut menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penggugat:
1.TONI BERUTU
2.CIPTO ACEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

CIPTO ACEH: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempattinggal Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat, sebagai Penggugat 1;: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempattinggal Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat, sebagai Penggugat 2;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :1. PUTRA RAMADANAH,, S.H., 2. IHWAN BANCIN, S.H.,3.

Hal. 8 dari 57 Halaman.Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kerajaan, Kab. PakpakBharat.Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desayang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 24 September 2018,bertempat di Balai Desa Majanggut I, dengan dihadiri perwakilan dariDinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Pakpak Bharat, perwakilan Bagian Hukum SetdaPakpak Bharat, Camat Kerajaan, Plt.

Foto copy Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaMajanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat AtasNama TONI BERUTU, dan lampiran (Bukti P1);Putusan No. 129/G/2018/PTUNMDN. Hal. 26 dari 57 Halaman.. Foto copy Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaMajanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat AtasNama CIPTO ACEH, dan lampiran (Bukti P2);.

Toni Berutu yang disertai bukti tanda pengembalian berkas pendaftaranCalon Kepala Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan dari P2KD;Putusan No. 129/G/2018/PTUNMDN.

Pembanding/Tergugat : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Terbanding/Penggugat I : TONI BERUTU
Terbanding/Penggugat II : CIPTO ACEH

TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambilPutusan sebagai berikut dalam perkara antara : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATANKERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT, Tempat kedudukan DesaMajanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten PakpakDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUMILAR ADITYANUGROHO, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat

TONI BERUTU : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempattinggal Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat, sebagai Penggugat 1 ; Halaman 1 Putusan No.116/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2. CIPTO ACEH : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempattinggal Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat, sebagai Penggugat 2 ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ; 1. PUTRA RAMADANAH, S.H., 2. IHWAN BANCIN,S.H., 3.

. & PARTNERS Tempat kedudukan Jalan GedungArca No. 32 Kelurahan Pasar Merah Timur KecamatanMedan Area Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 September 2018, selanjutnya disebutSEDAGAL....... eee PARA PENGGUGAT/TERBANDING ; MERSON TONI JOBBEL SOLIN : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal Natam Jehe Desa Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat ;w Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUMILARADITYA NUGROHO, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua PanitiaPemilihnan Kepala Desa (P2KD) Nomor: 01/P2KD/X1/2018 tanggal 24September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilihDesa Majanggut Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat ProvinsiSumatera Utara ; Halaman 4 Putusan No.116/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Madi Sinamo bin Simon Sinamo) dengan Pemohon II (Derliana Sitakar binti Jihar Sitakar) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1994 di Desa Perduhapen, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat untuk dicatatkan

., suatu organisasi Pan Arab dengan 17 (tujuh belas) Pemerintah Arab sebagai pemegang sahamnya dan didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Saudi Arabia : PT. INDOKISAR DJAYA

Box 4009, Riyadh 11491,Kerajaan Arab Saudi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Ahmad Fikri Assegaf, SH. LLM, 2. Chandra M. Hamzah, SH., 3. YanuWiriasmoko, SH dan 4. Ari Juliano Gema, SH., AdvokatAdvokatpada Law Firm Assegaf Hamzah & Partners, berkantor di MenaraRajawali, Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal26 Mei 2003;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding Il;melawan:PT.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Simon Limbong bin Kumala Limbong) dengan Pemohon II (Sukaria Bancin binti Rempur Bancin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1989 di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairi;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.

PENETAPANNomor 32/Pdt.P/2018/PA.SdkZoN Zane sf 4seeve esDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhnkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (lItsbat Nikah)yang diajukan oleh;Nama Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBertani, tempat tinggal Kecamatan Kerajaan, Kabupaten PakpakBharat, sebagai Pemohon ;Nama Pemohon Il, umur 48 tahun

Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal27 Juli 1989 di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairidengan wali nikah yaitu wali nasao ayah kandung Pemohon Il bernama(nama wali) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai danHalaman 1 dari 13 halaman.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (nama Pemohon ) denganPemohon Il (nama Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli1989 di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairi;3.

Nama: Saksi , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBertani, tempat tinggal di Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il karena saksi adalah abangkandung Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri menikahpada tahun 1989 di Desa Kuta Damai, Kecamatan Kerajaan, KabupatenDairinamun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya;Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nama Pemohon ) denganPemohon Il (nama Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1989di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairi;. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mendaftarkanperkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat untuk dicatatkandalam daftar yang disediakan untuk itu;.

Ahmad Gazali bin Haji Haruna) untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Asyad alsud Birul Ghassalah di Kota Makkah Al-Mukarramah Kerajaan Arab Saudi Akta Tanah Nomor 1335 tanggal 30/11/1385 H seluas 141 M2 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Sidik yang melimpahkan tugasnya kepada Notaris Abdul Hamid Zaini Agil dari peralihan Akte Tanah Nomor: 128 di Kota Makkah Al Mukarramah Kerajaan Arab Saudi dan telah dilihat oleh Konsulat Jenderal Republik

Indonesia (KJRI) di Jeddah Kerajaan Arab Saudi Nomor: 505/W/2014 tanggal 19/05/2014 M sebagai harta warisan.

Kerajaan Maha Karya Nusantara, 1 (satu) lbr Somasi Pertama tanggal 01 Agustus 2017, 1 (satu) lbr Somasi Kedua tanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) bundel tanggapan Somasi tanggal 03 Agustus 2017, 1 (satu) lbr Surat Keputusan Direktur Utama PT. Kerajaan Indiana Kreasindo Pro dan Kerajaan Project Holding Company tanggal 15 Juni 201, 1 (satu) buku tabungan BCA No.Rek 7401914441 An. RAY RI, SE, 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek 1570004902095 An.

Kerajaan Indiana Kreasindo Pro tentang Pembangunan Perumahan Pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PER/179/102016 dan Nomor 09 PKS-KIKP/X/2016 yang ditandatangani pada tanggal 06 Oktober 2016, 1 (satu) lbr Surat Pernyataan Komitmen pemberian Komisi proyek pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh PT.

Kerajaan Indiana Kreasindo Pro tanggal 18 Februari 2017, seluruhnya dirampas untuk Dimusnahkan;

2. 1 (satu) lbr kwitansi tanggal 2 Februari 2017, 1 (satu) lbr Kwitansi tanggal 17 Februari 2017, 3 (tiga) lbr kwitansi tanggal 20 Maret 2017, 1 (satu) lbr formulir kliring uang BNI tanggal 02 Februari 2017, 1 (satu) lbr formulir kliring uang BNI tanggal 08 Februari 2017, 1 (satu) lbr permohonan pengiriman uang BCA tanggal 02 Februari 2017

Kerajaan Indiana Kreasindo Pro yang beralamat di RUKO KrangganPermai Jl.

Kerajaan Indiana Kreasindo Pro yang beralamat di RUKO KrangganPermai Jl. Raya Kranggan Blok RT7 No.2 Jatisampurna Bekasi JawaBarat;Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H. ABU YAZID;Bahwa Saksi di PT. Kerajaan Indiana tidak mempunyai jabatan atau tidakmenduduki jabatan di PT. Kerajaan Indiana;Bahwa pada bulan April 2016 PT.

Kerajaan Indiana Kreasindo Pro dikantornya yang terletak di Ruko Cibubur Country Boulevard No.19 JI.

Kerajaan Indiana Terdakwa adaberkata atau menjanjikan ke saksi H.

Menetapkan :- Nama SALMA NADIYAH SETIAWAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Jeddah, tanggal 12 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2550-Kons/AK-999/VIII/2008 tertanggal 3 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dirubah menjadi SALMA ERIN SETIAWAN ; - Nama SAMI MOHAMMAD HAIKAL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jeddah, tanggal 31 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3720-Kons/AK-1235/XI/2008

tertanggal 8 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dirubah menjadi SAMI ERIN SETIAWAN ;3.

Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut diatas, mencatat dalam register serta memberitahukan ke Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Kerajaan Arab Saudi ; 4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

SALMA ERIN SETIAWAN, Nomor paspor U 998307 tertanggal9 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Konsulat JenderalRepublik Indonesia di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dan namayang tercantum pada paspor dengan nama SALMA ERINSETIAWAN ;2.

: 3720Kons/AK1235/XV/2008tertanggal 8 Nopember 2008 yang dikeluarkanoleh Konsulat Jenderal Republik IndonesiaJeddah, Kerajaan Arab Saudi dirubah menjadiSAMI ERIN SETIAWAN ;3.

Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2550Kons/AK999/VIIV2008tertanggal 3 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Konsulat JenderalRepublik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dirubah menjadiSALMA NADIYAH SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P 4;5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3720Kons/AK1235/XV/2008tertanggal 8 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Konsulat JenderalRepublik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi atas nama SAMIMOHAMMAD HAIKAL, selanjutnya diberi tanda P 5;6.

Foto copy paspor Nomor U 998307 tertanggal 9 Januari 2011 yangdikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah,Kerajaan Arab Saudi, atas nama SALMA ERIN SETIAWAN,selanjutnya diberitanda P6 ;7.

2008 yang dikeluarkan oleh Konsulat JenderalRepublik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dirubahmenjadi SAMI ERIN SETIAWAN ;3.

MOHAMADTORADJU DATUNSOLANG ( Paduka Raja Kerajaan Bintauna );4. Bahwa kakek PenggugatPenggugat bernama Alm. MOHAMAD TORADJUDATUNSOLANG ( Paduka Raja Kerajaan Bintauna ) semasa hidupnyamempunyai tanah ladang yang berada di perkebunan bernama Boaa, llangadan Pangkusa yang terletak dahulunya Desa Sangkup Kec. SangTombolang Kab. Bolaang Mongondow dan sekarang Desa Pangkusa Kec.Sangkup Kab. Bolaang Mongondow Utara seluas+1.792.000 M7?.;5.

Bolaang MongondowUtara : adalah sah milik PenggugatPenggugat sebagai Ahli Waris dari Alm.MOHAMAD TORADJU DATUNSOLANG (Paduka Raja Kerajaan Bintauna)secara turun temurun sampai pada Alm.

Sebuah kerajaan haruslahmempunyai silsilah keturunan yang jelas, sipa saja yang pernah menjabatsebagai raja, dimana tempat kedudukan dan pusat kerajaannya sertabatasbatas wilayah kerajaan yang didukung oleh buktibukti yang otentik.Apakah Kerajaan Bintauna ada ?, Bagaimana silsilah keturunan kerajaanBintauna ? siapa saja yang pernah menjadi raja Bintauna ? Apakah benarPENGGUGAT adalah keturunan dari kerajaan tersebut ?, Apakah objeksengketa adalah milik kerajaan Bintauna ?

Mohamad Toradju Datunsolang disebut sebagaipaduka Raja Kerajaan Bintauna telah mewariskan tanah yang sekarangmenjadi objek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.Sebagai sebuah kerajaan haruslah mempunyai silsilah keturunan yangjelas, tempat kedudukan pemerintahan yang jelas dan batasbataswilayah kerajaan yang jelas serta didukung oleh buktibukti yang otentik;.

Apakah memang ada Kerajaan Bintauna ?;b. Bagaimana silsilan kerajaan tersebut, dan apakah benarPENGGUGAT adalah keturunan dari kerajaan tersebut ?;c. Apakah objek sengketa memang milik kerajaan tersebut, berapa luasdan dimana batasbatasnya ?;d. Tidak adanya penetapan lebih lanjut oleh Menteri Agrariasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21UndangUndang No.5 Tahun 1960;e. Tidak adanya bukti catatan dalam Buku Register Pertanahan;.

PUTABANGUN SUDAHMELEBUR DAN BERGABUNG DENGAN KERAJAAN BONTOBANGUNJADI KERAJAAN PUTABANGUN SUDAH TIDAK ADA LAGI YANG ADASEKARANG KERAJAAN BONTOBANGUN dan terdakwa melanjutkanchatnya MUNGKIN BELIAU MENGAKU PEMANGKU ADAT ATASPENGUNJUKAN SENDIRI Kemudian saksi ANDI ARFAN yang melihat postingan chat tersebut lalusaksi ANDI ARFAN melaporkan hal tersebut kepada saksi korban ANDIARMAN bahwa terdakwa memposting chat difacebook SEJARAHSULAWESI bahwa saksi korban ANDI ARMAN bukan pemangkua adatkerajaan Bontobangun

Bahwa saksi korban selaku pemangku adat kerajaan Bontobangunberdasarkan SK Menkumham No : AHU 000037.01.07 tahun 2015 tentangPengesahan pendirian badan hukum perkumpulan kerajaan forum kerajaandan Kelembagaan adat kabupaten kepulauan selayar Bahwa berdasarkan AHLI BAHASA yang diterangkan oleh Drs. DAVIDGUSTAF MANUPUTTY, M.Hum.

dan Lembaga adat KabupatenKepulauan Selayar; Bahwa saksi korban Andi Arman merupakan pemangku adat kabupatenkepulauan selayar mewakili kerajaan bontobangun berdasarkan hasilkeputusan dari perwakilan kerajaan kerajaan di Kabupaten Selayar; Bahwa setelan Saksi memberitahu Saksi korban Andi Arman perihalpostingan Terdakwa di grup facebook Saksi Korban Andi Arman merasakeberatan dan kemudian melaporkan hal tersebut di Polres Selayar;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dimaksudsaksi

dalam komentarnya di grup Facebook Sejarah Sulawesi adalah pemangkuadat paada kerajaan Bonto Bangun Selayar;3.

DIRI SENDIRI ;ditujukan untuk membalas penyataan akun Facebook Arifin husain yangmenanyakan tentang kerajaan bontonbangun di grup facebook sejarahSulawesi; Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi korban Andi Arman merupakansalah satu pemangku adat kerajaan bontobangun; Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat SK MenkumhamNo : AHU000037.AH.01.07 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengesahanpendirian badan hukum perkumpulan forum kerajaan dan Lembaga adatKabupaten Kep.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Junaidi Boangmanalu bin Latton Boangmanalu) dengan Pemohon II (Risna Marliana Lembeng binti Ropang Lembeng) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2004 di Desa Perduhapen, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerajaan, Kabupaten

Manena Raja ke II kerajaan Bontobangun). Sehingga dengan sendirinyaTergugat T.

Penggugat di lain sisi dan Almarhum AndiArung di sisi lain, tidak ada hak hukum baginya untuk memperjanjikan atas tanah: tersebut karena tanah tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun yang ada di dalam wilayah istana kerajaan (Emba) yang di kabupaten Selayar disebutWilayah Sapo Lohe, di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo Balla Lompo dandijawa disebut Keraton dan lainlain penyebutan IstanaIstana Kerajaan diIndonesia;Bahwa di wilayah Sapo Lohe di pagari dengan pagar batu yang sangat tebal(ratarata

Bontobangun sekaligus berfungsi sebagaiIstana yang di Selayar disebut Sapo Lohe, di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo disebutBalla Lompoa dan lainlain. penyebutan Istana kerajaankerajaan di Indonesia berbedabeda, dimana Embayya tersebut dibangun oleh Raja Ke II Kerajaan Bontobangun bernamaLaudji Daeng Makdeok (T.

dan batasbatasnya adalah Sebelah Utara : JalananKerajaan, sebelah Timur : Tanah Kerajaan, Sebelah Selatan : Tanah Kerajaan dansebelah Barat : Tanah Kerajaan;Bahwa nama kerajaan pada saat itu adalah kerajaan Bontobangun; .Bahwa bangunan yang ada diatas tanah kerajaan tersebut adalah 3 (tiga) buah rumah, 1(satu) buah gudang, (satu) buah Mesjid dan bangunan Gong Nekara;Bahwa ha menghuni rumah diatas tanah kerajaanBontobangun adalah saksi, AndiArman dan para tergugat;Bahwa yang menjadi objek sengketa

AndiRita Patta Kati);Bahwa nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Bontobangun akan tetapi sekarang sudahtidak ada hanya tinggal assetassetnya saja;Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan milik Andi Arung dan yangtinggal ditempat tersebut adalah isteri dan anakanaknya;Bahwa Rumah yang ditempati tersebut tidak termasuk asset kerajaan;Bahwa orang yang membangun rumah tersebut adalah Muhammad Opu Patta Bundudan telah dibeli oleh Andi Arung seharga Rp. 45.000, (empat pulu lima ribu rupiah)

pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Matan, Gusti Muhammad Sabran Panembahan, RajaKerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matan dan Daerah Taklukannya,dihadiri oleh Menteri menteri Kerjaan Matan, Paduka Tuan Besar ResidenGezien ZuedEn Aoster Andeiling Pan orneo dan Sri Paduka yang Muth.Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah Raja yang bertahta Kerajaan dalam NegeriKotawaringin dan daerah taklukannya, pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277Hijrah ( Hari Sabtu 22 Juni 1861) telah menyerahkan satu bidang tanahperwatasan Serta apaapa tanaman yang

dengan Tanah Kerajaan Matan;Seluas kurang lebih 236.694 Hekter atau kurang lebih 2.367 Kilometer Persegi,adalah menjadi hak milik Mutlak warisan ke Pusakaan Pangeran Cakra PrabuWijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu llu binti Pangeran KasoemaAgung yang sekarang terletak di antara dua Kecamatan yaitu KecamatanKandawangan dan Kecamatan Maths Mata, Kabupaten Ketapang PropinsiKalimantan Barat, kemudian Setelah Penyerahan dari Gusti Muhammad SabranPanembahan Raja Kerajaan Matan tanah Perwatasan

,bukan tanah Hak milik seorang Raja ataupun Tanah Hak Milik Kerajaan,melainkan tanah milik Pribadi Pangeran Cakra Prabu Wijaya Karabat dariKeluarga Kerajaan Matan karena Swapraja (Bahasa Belanda Vorstenlanden )adalah Kabupaten yang mendapat Status Daerah Istemewa di Indonesia, adapunPemerintahan, Swapraja bikinan Belanda meliputi Daerah Istemewa Surakartadan daerah Istemewa Yogyakarta, sedangkan Kerajaan Matan tidak termasukdalam Pemerintahan Swapraja pada saat itu, sedangkan Pemerintahan Swaprajabuatan

Putusan Nomor 166/K/TUN/201412.13.dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilubinti Pangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung,mendapatkan Penyerahan dari GUSTI MUHAMMAD SABERANPENAMBAHAN, Raja Kerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matanpada trik 13 Bulan Syawal tahun 1277 Hijrah ( Sabtu 22 Juni 1861) jauh sebelumadanya Undangundang No.5 Tahun 1960 Bab IV dictum ke empat pada

Gabungan Kerajaankerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946No.20 L sedangkan kerajaan Matan terbentuk jauh sebelummnya,bahkan sebelumterbentuknya NKRI dengan dasar ini Pemerintah tidak bisa menghapuskepemilikan yang dipunyai sebelum terbentuknya NKRI dan pemilik tanahtersebut adalah almarhum nenek Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, bukanmilik Kerajaan dan sejarah tidak pernah menulis adanya Pemerintahan SwaprajaKerajaan Matan atau kerajaan Swapraja Matan, yang tertulis dan tercacat;Bahwa berdasarkan

Sampang;Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1816Kons/AK37/V/2008,tanggal 26 Mel 2008, Atas Nama SYAMSUL ARIFIN, yangdikeluarkan oleh Kepala Konsulat jenderal Republik Indonesia,Jeddah, Kerajaan Arab Saudi;;Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1815Kons/AK37/V/2008,tanggal 26 Mel 2008, Atas Nama ULFAH RUKMANAH yangdikeluarkan oleh Kepala Konsulat jenderal Republik Indonesia,Jeddah, Kerajaan Arab Saudi;;Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kelurahan Kedungdoro, HakMilik No. 50/K, Surat Ukur No. 1388 Tahun

oleh Kepala Konsulat jenderal7Republik Indonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tertera nama pemohonASMARADI BIN ROSYID BIN SERAKIN, Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Kelurahan Kedungdoro, Hak Milik No. 50/K, Surat Ukur No. 1388 Tahun1977, Sertifikat Hak Milik No. 3804, Surat Ukur No. 00444/Sawahan/2014,Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec.

USMAN HIDAYAT; bahwa benar data/identitas yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor :1816Kons/AK37/V/2008, tanggal 26 Mei 2008, Atas Nama SYAMSULARIFIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Konsulat Jenderal RepublikIndonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, Akta Kelahiran Nomor : 1815Kons/AK37/V/2008, tanggal 26 Mel 2008, Atas Nama ULFAHRUKMANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Konsulat jenderal RepublikIndonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Kelurahan Kedungdoro, Hak Milik No. 50/K,

USMAN HIDAYAT; bahwa benar data/identitas yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor :1816Kons/AK37/V/2008, tanggal 26 Mei 2008, Atas Nama SYAMSULARIFIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Konsulat jenderal RepublikIndonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, Akta Kelahiran Nomor : 1815Kons/AK37/V/2008, tanggal 26 Mel 2008, Atas Nama ULFAHRUKMANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Konsulat Jenderal RepublikIndonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Kelurahan Kedungdoro, Hak Milik No. 50/K,

Jenderal Republik Indonesia, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi,Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kelurahan Kedungdoro, Hak Milik No. 50/K, Surat UkurNo. 1388 Tahun 1977, Sertifikat Hak Milik No. 3804, Surat Ukur No.00444/Sawahan/2014, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec.