AINUL ROHMAN VS MENTERI KETENAGAKARJAAN REPUBLIK INDONESIA;;

Faktanya setelahPenggugat menerima hakhaknya sebagaimana yang telah diuraikan padajawaban eksepsi pada butir 3 (tiga) maka berdasarkan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan telah menegaskan padaHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulaipengunauran diri.Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangandihubungkan dengan bukti T ( 1 ) Majelis berpendapat tidak ditemukan buktibukti yang menguatkan dalil Penggugat pada posita gugatan angka 5, yangmenyatakan TERGUGAT mendesak PENGGUGAT agar segeramengundurkan diri dari Perusahaan TERGUGAT;Menimbang, berdasarkan bukti T1 dihubungkan dengan pasal 162ayat 3 UndangUndang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan diatasmaka majelis

berpendapat bahwa surat pengunduran diri Penggugattertanggal 12 Juni 2018 yang berlaku efektif pada tanggal 26 Juni 2018adalah telah sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang Undang no 13tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan pasal 162 ayat 3 sehingga Majelisberpendapat surat pengunduran diri Penggugat secara hukum adalah sahMenimbang, UndangUndang no 13 tahun 2003 tentangKetenagakarjaan pasal 162 ayat 1 yang berbunyi :Pekerja / buruh yang mengunaurkan diri atas kKemauan sendiri memperolehuang penggantian

hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4 )Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal pasal 162ayat 1 Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan yangkemudian dihubungkan dengan dari faktafakta Hukum di persidangan ,dimana PENGGUGAT bekerja kepada TERGUGAT dengan status karyawantetap sejak tanggal 16 September 2012 hingga Penggugat mengundurkandiri secara sukarela pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jabatan terakhirsebagai Sales/Marketing dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.650.000

Menyatakan Tergugat II telan menyalahi ketentuan Undang Undang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan;4. Menghukum Tergugat Il untuk membayar upah Penggugat bulanDesember 2017 sejumlah Rp2.030.000,00;5.

Aries Sulaiman, berupa penguruspencairan BPJS ketenagakarjaan dan bea siswa dari perusahan untuk anakanak Almarhum Marissa Arina Oktavia Hayati Binti Ir.

penggugat adalah sebesar = Rp.2.760.165,00 ;(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus enam puluh lima Rupiah) ;8 Bahwa, perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakanpenyelesaiannya melalui mediasi dan mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Muaro Jambi telah menerbitkan anjuran Nomor 560.6/551/Sosnakertrans yang menganjurkan agar pihak perusahaan wajib membayarkan hakhak Penggugat sesuai Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakarjaan

pointpoint dalam potitum gugatanpenggugat ;Menimbang bahwa tuntutan penggugat menyatakan bahwa pasal 22 ayat 4 huruf(f) Perjanjian Kerja Bersama antara PT.BRAHMA BINABAKTI bertentangan dengan pasal151 Ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dinyatakanbatal demi hukum ;Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Kerja bersama Tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2009 dimana pada saat perjanjian tersebut dibuat keduapihak telah membaca isi dari UU No. 13 tentang ketenagakarjaan

Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan pemutusan hubungankerja yang bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakarjaan;3. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, upah proses,Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada Penggugat dengan perinciansebagai berikut :1.

Pipe Yard dengan jabatan Pemuka material Feil Rantaudengan Surat Tugas Nomor 007/EP7023/2009 yang menjadi dasar PemohonKasasi terikat Hubungan Kerja dengan Termohon Kasasi, dengan demikianPemohon Kasasi dahulu Penggugat telah secara sah melaksanakan tugassesuai dengan Perintah Surat Tugas Termohon Kaaasi dahulu Tergugat danIkatan perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan perusahaan penyediapekerja Kopkar Petra tidak berlaku dan batal demi hukum, dimana UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan

Lulu Indonusaterselesaikan;Bahwa keputusan Tergugat untuk merumahkan serta tidak memberikan gajikepada Para Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta hukum danPeraturan PerundangUndangan di Bidang Ketenagakarjaan yaitu Pasal151 ayat 3 juncto Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja KepadaPimpinanPerusahaan di seluruh Indonesia Nomor SE. 907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja butir F yangberbunyi : melioburkan

Chevron, bukti TIXberupa grafik harga minyak mentah dunia sejak tahun 2011 s.d tahun 2014 yangmenunjukkan tren yang semakin menurun, bukti TX berupa Surat EdaranMenakertrans RI Nomor : SE13/MEN/SJHK/I/2005 Tentang Putusan MK Hak UjiMateri UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakarjaan menurut Majelis tidakberkaitan secara langsung dengan perkara aquo, maka Majelis tidak akandipertimbangkan dan harus dikesapingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugatdapat dikabulkan untuk

kewajibannya sesuai dengan ketentuan kerjayang diberlakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkanSurat Peringatan tertulis baik surat peringatan pertama hingga surat peringatanketiga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan KerjaHalaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK) dengan alasan efisiensi, bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (3)Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan

Putusan Nomor 345 K/Pdt.SusPHI/2015memperoleh bagian dari perjanjian yang disepakati, (7) memperolehpelindungan dan kesejahteraan yang ditentukan, termasuk kesehatankerja, (9) berhimpun dalam Paguyuban Kemitraan Operator, (10)diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan JaminanKematian, melalui program BPJS Ketenagakarjaan sesuai dengan PER24/MEN/V1I/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program JaminanSosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan DiLuar Hubungan Kerja

Menyatakan hukum bahwatindakan Tergugat yang memberhentikan/merumahkan para Penggugat tanpa batas wakiu dengan tidak membayarupah para Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan peraturanperundangundangan Ketenagakarjaan;4.

Hubungan Industrial Kabupaten Karimun yang sudah memilikipengalaman menjadi Hubinsaker selama 15 tahun) beliau mengatakanbahwa dalam suatu perkara jika ada pekerjaan yang diperjanjikan olehseorang majikan, dengan ada perintah dan ada upah atau imbalandalam bentuk lain maka sudah dapat dikatakan bahwa telah adahubungan kerja, sesuai isi Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakarjaan (putusan halaman 21);Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum acara sebagaimanadiatur dalam

Hubungan Industrial Kabupaten Karimun yang sudahmemiliki pengalaman menjadi Hubinsaker selama 15 tahun), beliaumengatakan bahwa dalam suatu perkara jika ada pekerjaan yangdiperjanjikan oleh seorang majikan dengan ada perintah dan ada upah atauimbalan dalam bentuk lain, maka sudah dapat dikatakan bahwa telah adahubungan kerja, sesuai isi Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan (putusan halaman 21);Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum acara sebagaimana diaturdalam

Hubungan Industrial Kabupaten Karimunyang sudah memiliki pengalaman menjadi Hubinsaker selama 15 tahun)beliau mengatakan bahwa dalam suatu perkara jika ada pekerjaan yangdiperjanjikan oleh seorang majikan, dengan ada perintah dan ada upah atauimbalan dalam bentuk lain maka sudah dapat dikatakan bahwa telah adahubungan kerja, sesuai isi Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan (putusan halaman 21);.

Hubungan Industrial Kabupaten Karimun yang sudahmemiliki pengalaman menjadi Hubinsaker selama 15 tahun), beliaumengatakan bahwa dalam suatu perkara jika ada pekerjaan yangdiperjanjikan oleh seorang majikan, dengan ada perintah dan ada Upahatau imbalan dalam bentuk lain, maka sudah dapat dikatakan bahwa telahada hubungan kerja, sesuai isi Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan (lihat putusan Majelis Hakim);Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum acara sebagaimana

untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :2 Tentang upah selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja :Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 24 oleh Majelis Hakim PHI yang padapokoknya menerangkan :Menimbang bahwa upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan hak dariPengguat pada saat mulainya terjadi perselisihan, telah mengalami perubahan upahminimum pada tahun 2011 dan tahun 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 90Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 629 K/Pdt.Sus/2012ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakarjaan

Bahwa benar pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003tentang ketenagakarjaan mengatakan :Perselisinan hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan bertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat Pekerja/ serikat buruh karena adanya :a. Perselisihan mengenai hak;b. Perselisihan kepentingan, dan;c. Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja, serta;d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatuperusahaan;f.