Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan Kudus
Tergugat:
SUTARTO (selaku Direktur PT Tri Adikara Santosa)

CkrBahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurusPencairan Dana BPJS Ketenagakerjaaan dan untuk kepentinganadministrasi hukum lainnya karena 2 (dua) orang anak tersebut masihdi bawah umur;2. XXXXXXXXXXXXXX, UMur XX tahun, agama XXXXxX, PekerjaanXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX.

dan diurus oleh Pemohon;Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas 2 (dua)orang keponakannya yang masih berumur kurang dari 18 (delapanbelas) tahun;Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan 2 (dua) oranganak tersebut masih terpenuhi dengan baik;Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan taat beribadah;Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang anak tersebut tidak pernahmengalami kekerasan dari Pemohon;Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurusPencariran Dana BPJS Ketenagakerjaaan

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon inginditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur danmerupakan anak dari adik kandung Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXKXX dan XXXXXXXXXXXX, permohonan ini diajukan untukmengurus persyaratan Pencariran Dana BPJS Ketenagakerjaaan

Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan faktafakta,sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah paman 2 (dua) orang anak tersebut diatas; Bahwa ayah kandung dan ibu kandung 2 (dua) orang anak tersebut telahmeninggal dunia pada tahun 2020; Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon sampai saatini; Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak tersebut umurnya masih dibawah 18(delapan belas) tahun; Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas 2 (dua) orang anak tersebutuntuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaaan

SusPHI/2020memori kasasi tanggal 7 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahbenar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerjaberpedoman pada Pasal 161 Undang Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan melakukan pelanggaran, dengan pertimbangansebagai berikut:1.

Bahwa ternyata berdasarkan penilaian hasil pembuktian yang menjadikewenangan Judex Facti tidak diperoleh fakta hukum berdasarkan alatalat bukti Termohon Kasasi telah mangkir 5 (lima) hari kerja berturutturutatau lebih, dipanggil secara tertulis dan patut sebagaimana ditentukansecara jelas dan tegas pada Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan beserta penjelasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial

;P4 : surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Muhammad Rizky Hidayat (Penggugat 4) yang dikeluarkan olehBPJSTK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P5 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Evih Saefulloh (Penggugat 6) yang dikeluarkan oleh BPJSTK (BadanPenyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P6 : Slip gaji bulan Januari 2020 atas nama penggugat Wardi Saputra(penggugat 7);P7 : Slip Gaji atas nama

Elangperdana Tyre Industry periode 20202022P10 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Nanang Arief Wicaksono (Penggugat 2) yang dikeluarkan olehBPJSTK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P11 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Mulyana (Penggugat 3) yang dikeluarkan oleh BPJSTK (BadanPenyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P12 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat

Muhammad Rizky Hidayat (Penggugat 4) yang dikeluarkan olehBPJSTK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P13 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Evih Saefulloh (Penggugat 6) yang dikeluarkan oleh BPJSTK (BadanPenyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan.

;P18 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Robi Apriawan (Penggugat 5) yang dikeluarkan oleh BPJSTK(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P19 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Wardi Saputra (Penggugat 7) yang dikeluarkan oleh BPJSTK (BadanPenyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P20 : Surat informasi Dana dan Usia Pensiun peserta BPJSTK atas namaPenggugat Mirza Rahman (Penggugat 8) yang dikeluarkan

oleh BPJSTK (BadanPenyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaaan;P21 : Internal Memo No.018/IM/HRD & GA/II/2021 perihal pembayaran sisaTHR tahun 2020;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telahmengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T1 s/d T 117sebagai berikut:1.T1 : Tanda terima Surat Penetapan Karyawan Tetap No.607/SK/HRD&GA/IX/2012 tanggal 26 September 2012

Mengabulkan Permohonan Pemohon;
Memberikan izin kepada Pemohon selaku anak kandung dari almarhum Juvent Agustinus Kojongian yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 januari 2025, khusus untuk menandatangani surat-surat/dokumen pendukung lainnya guna kelengkapan/pencairan santuan danaa BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Tomohon
Memberikan izin kepada Pemohon selaku anak kandung dari almarhum Juvent Agustinus Kojongian, khusus untuk menerima pencairan santunan dana BPJS Ketenagakerjaaan

Ence (almarhum) terjadi padatanggal 15 Oktober 1988 untuk keperluan pembuatan buku nikah, PencairanDana BPJS Ketenagakerjaaan dan dokumen lainnya;10.Bahwa Pemohon merupakan keluarga kurang mampu berdasarkan SuratKeterangan Miskin, yang dikeluarkan oleh Lurah Sapanang, KecamatanBungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatandengan Nomor : 303/LSN/KB/VIII/2021, tertanggal 09 Agustus 2021;Primer:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pangkajene

Ence telah meninggal duniapada tanggal tanggal 05 Mei 2016 karena sakit; Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon untuk menguruspembuatan buku nikah, Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaaan dandokumen lainnya;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas akan dipertimbangkanlebih lanjut sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatuperkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuaiatau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimanaPasal

Ence yang telahdilangsungkan secara sah menurut ketentuan syariat Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukanpermohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh buktipernikahannya dalam rangka keperluan pembuatan buku nikah, PencairanDana BPJS Ketenagakerjaaan dan dokumen lainnya, Atas hal tersebut MajelisHakim memandang alasan Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dandibenarkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Hal. 11 dari 14 Hal.

Hexamitra Charcoalindo sanggupmembayar karena produksi lancar dan pengiriman barang lancar;Bahwa Saksi diikutkan BPJS Kesehatan;Bahwa Saksi diikutkan BPJS Ketenagakerjaaan sejak bulan Marettahun 2018;Bahwa Sadr. Ali diikutkan BPJS Kesehatan;Bahwa Sadr. Ali tidak diikutkan BPJS Ketenagakerjaaan;Bahwa Gaji Sdr. Ali sesuai UMK;Bahwa Saksi kenal karena Sdri. Nidraniyah istri Sdr. Ali dan Sdri. AniWijayanti anak kandung Sadr.

Hexamitra Charcoalindo;Bahwa Saksi diikutkan BPJS Kesehatan;Bahwa Saksi diikutkan BPJS Ketenagakerjaaan sejak bulan Marettahun 2018;Bahwa Sadr. Ali diikutkan BPJS Kesehatan;Bahwa Sadr. Ali tidak diikutkan BPJS Ketenagakerjaaan;Bahwa Gaji Sdr. Ali sesuai UMK;Halaman 13 dari 28 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.SusPHI/2019/PN GskBahwa Sdr. Ali punya 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama AniWijayanti dan yang kedua Saksi tidak tahu namanya, umur sekitar 10tahun;Bahwa rumah Saksi dengan Sdr.

,(Pegawai Ketenagakerjaaan), Sukaria (Ketua Umum DPP GSBM),Herman Siahaan (Bendahara DPP GSBM), Natalia (Ketua DPCGSBM Cabang Jakarta Utara), Ahmad (Sekretaris DPC GSBMCabang Jakarta Utara), Nitti Kholiyah (Bendahara DPC GSBMCabang Jakarta Utara), Rudyono T.R. Siahaan (Legal PT TirtaAmarta), Dian Helsinki (Legal PT Tirta Amarta).

Halini jelas jelas memberikan tekanan psikologis bagi Penggugat danjuga adanya tindakan Tergugat sebelumnya melakukan penugasan/mutasi para pengurus dan anggota organisasi ke Wilayah Surabaya,Sukabumi, Bogor, Bandung yang akhirnya para Pekerja Tergugatmenolak mutasi dan bersedia untuk menerima pengakhiran hubungankerja oleh karena disuruh Tergugat mengundurkan diri sertamengambil tawaran Tergugat berupa uang kompensasi jauh di bawahketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaaan;Halaman

Hal ini jelas jelasmemberikan tekanan psikologis bagi Para Penggugat/Para PemohonPeninjauan Kembali dan juga faktanya tindakan Tergugat sebelumnyamelakukan penugasan/mutasi para pengurus serikat buruh dan anggotaorganisasi ke Wilayah Surabaya, Sukabumi, Bogor, Bandung yangakhirnya para Pekerja Tergugat menolak mutasi dan terpaksa menerimapengakhiran hubungan kerja serta mengambil tawaran Tergugat berupauang kompensasi di bawah ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Ketenagakerjaaan;Alasan Majelis

daribea cukai dan merugikan Tergugat;Bahwa akibat kesalahan itu maka hubungan kerja putus sejak 16Desember 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kewajiban Tergugatmembayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan

hukumnya pada halaman 21 pada paragraf ketiga menerangkan mempertimbangkan masa kerja 10tahun 8 bulan dan upah Rp1.380.300,00/bulan, maka majelis hakimberpendapat pemutusan hubungan kerja didasarkan kepada kesalahanyang bersifat indisipliner, maka diberikan hak hak Penggugat (TermohonKasasi) berupa uang pesangon satu kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2) , uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) danpenggantian hak 155 sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan

tanggal gugatan dengan pendaftarangugatan di Kepaniteraan Pengadilan berbeda, sehingga gugatandemikian kabur dan bertentan gan dengan syarat formal suatu gugatanBahwa pertimbangan Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasiuntuk membayar hak hak Termohon Kasasi tentang hak hak Termohonkasasi berupa uang pesangon satu kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) danpenggantian hak 15 5 sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan

Hal inisesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan yang selengkapnyaberbunyiSelama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan NHubunganIndustrial belum ditetapkan, balk Pengusaha maupunPekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya ;Berdasarkan hal tersebut, Tergugat berkewajiban membayarkanupah Penggugat (Upah Proses) yang belum dibayarkan Tergugathingga gugatan ini dimajukan dengan perincian sebagaiberikutUpah bulan Oktober 2008 hingga gugatan

ini diajukanDesember 2009 yakni sampai saat ini selama 15 bln x Rp3.500.000,00 = Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua jutaRupiah) ;Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat danTergugat belum putus hingga gugatan ini diajukan, makaberdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaaan jo.

30 Desember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;----------------------------------------------------------

PDH menidaklanjuti surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebutpada tanggal 11 November 2013 telah melakukan pemberian uangpenggantian Hak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan telah disetorkan kepada ybs ke rekening BankBNI 46 dan telah diterima oleh yobs secara permanen;4.

hukum,dan Para Penggugat berhak menerima upahnya setiap bulan terhitung sejakFebruari 2013 sampai adanya PHK yang sah, karena tidak bekerjanya ParaPenggugat bukanlah kemauan Para Penggugat melainkan kehendakTergugat; Menimbang, bahwa atas PHK tersebut Para Penggugat menuntut Tergugatuntuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaaan

Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena PHK tersebut tanpa ada Surat Peringatanterlebin dahulu kepada Para Penggugat, maka Majelis menetapkan hakhak ParaPenggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalahuang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuanPasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan

oleh TERGUGAT (PT SBF) dalammengulur ulur waktu) dalam proses persidangan berlangsungbaik dalam tingkat mediasi dengan Disnaker Jakarta maupundalam proses persidangan berlangsung ;Termohon sangat kecewa atas amar putusan yang telahdikeluarkan Majelis Hakim pada tingkat pertama padaPengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas1 A Bandung ;Yang mana pihak TERGUGAT (PT SBF) telah jelas jelasmelanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 99 ayat I, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaaan

menambahkan beberapa pasal pasal yangdicantumkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang CiptaKerja (pada bagian Ketenagakerjaan), undang undang a quo telahdisahkan dan diundangkan sejak tanggal 2 Nopember 2020, namun paraPenggugat tidak cermat dan tidak tepat dalam pemakaian pasal pasal padaposita gugatan, sebagaimana yang diterapkan dalam gugatannya padaposita angka 11, tertera para Penggugat menggunakan pasal 94 dan positaangka 25 menggunakan pasal 169 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaaan

dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, masihmemerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat haruslahditolak;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan padapokoknya bahwa para Penggugat tidak cermat dan tidak tepat dalampemakaian pasal pasal pada posita gugatan, sebagaimana yang diterapkandalam gugatannya pada posita angka 11, tertera para Penggugatmenggunakan pasal 94 dan posita angka 25 menggunakan pasal 169 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan

hubungan antarapengusaha dengan pekerja/ouruh berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah dan telah terbuktidipersidangan bahwa Termohon Kasasi telah melanggar perjanjian kerjadimana pekerja bersedia ditempatkan dimana saja dan melanggar perintahatau tidak mematuhi perintah kerja dan tidak mau bekerja atau masukkerja lebih 5 hari berturutturut dikualifikasikan telah mengundurkan dirisesuai Pasal 168 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaaan

Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan dimana padapasal tersebut mengatakan: "Dalam hal pekerja buruh melakukanPelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PeraturanPerusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja setelah kepada Pekerja/Buruh yangbersangkutan diberikan surat Peringatan Pertama. Kedua dan Ketiga secaraberturutturut. ;.

.53.280.000,2 Uang 7 X 2.960.000, = Rp.20.720.000,penghargaanmasa kerjaUP + UPMK = Rp.74.000.000,3 Uang 15% X 74.000.000 = Rp.11.100.000,penggantian hakTotal = Rp.85.100.000, (Delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah)10.Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat adalahperbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangketenaga kerjaan yang telah sangat jelas ditentukan dalam undang undangNo. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan

Menyatakan Tergugat yang melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak terhadap Penggugat adalah perbuatan yang melanggarketentuan Undangundang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan;3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2(dua) kali Undangundang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , uang pengharagaanmasa kerja dan uang pergantian hak;5.

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena ; Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ; Ketentuan Pasal 158 dan 159 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan, tidak memiliki lagi kekuatan hukum yangmengikat (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/I.2003). Mencari kebenaran materill bukan lagi kewenangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.b.