Ditemukan 4 data
57 — 9
- JIMMY WISAN vs KIPLONGAN AKEMAH; PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq WALIKOTA MAKASSAR Cq. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BAGUNAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
No. 56/PDT/2011/PT.MksMenimbang, bahwa surat permohonan banding, yang dibuatoleh TASWIN, SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassartanggal 09 Nopember 2010 ternyata kuasa Penggugat,' telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassartanggal 6 Oktober 2010, No.119/PDT.G/2010/PN.Mks. danpernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada kuasa hukum dari KIPLONGAN AKEMAH sebagai Terbanding/Tergugat dan kuasa hukum dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq.WALIKOTA MAKASSAR
JIMMY WISAN mewakili PT. COMEXTRA MAJORA
Tergugat:
KIPLONGANG AKEMAH mewakili PT. MITRA SARI MAKASSAR
434 — 124
., dengantuntutan agar Pengadilan Negeri Makassar menghukum Tergugat,Kiplongan Akemah berikut semua orang yang mendapatkan hak dariKiplongang Akemah, untuk mengosongkan dengan cara membongkarkembali 12 petak bangunan tersebut yaitu petak bangunan No. 25, 23, 21,19, 17, 15, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1 pada Perumahan Mutiara Indah XI Row 6,yang berada diatas tanah objek perkara, hingga kosong sempurna gunapembuatan ruang terbuka hijau (buffer zone).Sehubungan dengan gugatan P.T.
87 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kiplongan Akemah(Direktur Utama PT.
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaMakassar sudah final dan mengikat, sehingga apabila ada pihak yang merasadirugikan dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan yangberwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor51 Tahun 2009;Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kiplongan