Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MAKASSAR Nomor 56/PDT/2011/PT.MKS
Tanggal 31 Maret 2011 — - JIMMY WISAN vs KIPLONGAN AKEMAH; PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq WALIKOTA MAKASSAR Cq. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BAGUNAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
579
  • - JIMMY WISAN vs KIPLONGAN AKEMAH; PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq WALIKOTA MAKASSAR Cq. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BAGUNAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
    No. 56/PDT/2011/PT.MksMenimbang, bahwa surat permohonan banding, yang dibuatoleh TASWIN, SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassartanggal 09 Nopember 2010 ternyata kuasa Penggugat,' telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassartanggal 6 Oktober 2010, No.119/PDT.G/2010/PN.Mks. danpernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada kuasa hukum dari KIPLONGAN AKEMAH sebagai Terbanding/Tergugat dan kuasa hukum dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq.WALIKOTA MAKASSAR
Register : 09-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
JIMMY WISAN mewakili PT. COMEXTRA MAJORA
Tergugat:
KIPLONGANG AKEMAH mewakili PT. MITRA SARI MAKASSAR
434124
  • ., dengantuntutan agar Pengadilan Negeri Makassar menghukum Tergugat,Kiplongan Akemah berikut semua orang yang mendapatkan hak dariKiplongang Akemah, untuk mengosongkan dengan cara membongkarkembali 12 petak bangunan tersebut yaitu petak bangunan No. 25, 23, 21,19, 17, 15, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1 pada Perumahan Mutiara Indah XI Row 6,yang berada diatas tanah objek perkara, hingga kosong sempurna gunapembuatan ruang terbuka hijau (buffer zone).Sehubungan dengan gugatan P.T.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1705 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — KIPLONGANG AKEMAH, Direktur Utama PT. Mitra Saru Makassar VS JIMMY WISAN, Direktur Utama PT. Comextra Majora
8717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kiplongan Akemah(Direktur Utama PT.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/PDT/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — KIPLONGANG AKEMAH VS JIMMY WISAN
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaMakassar sudah final dan mengikat, sehingga apabila ada pihak yang merasadirugikan dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan yangberwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor51 Tahun 2009;Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kiplongan