KITADIN;

Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3431/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 15 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

NomorPUT112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ. 19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11Desember 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kay.

KITADIN;

Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3433/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:Fatkhurohman, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal15 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

NomorPUT112989.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2013 Nomor00033/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT Kitadin

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jatan Sultan Iskandar MudaKay. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

KITADIN;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU255/PJ/2019tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak April 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp2.803.853.070,00PPh Pasal 26 terutang Rp 560.770.614,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 560.770.614,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 269.169.895,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak April 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013Nomor 0001 7/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.

KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2499/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan IskandarMuda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta 12310, yangdiwakili diwakili oleh AH.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, JI. Sultan IskandarMuda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 adalahtidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena ituKeputusan Dirjen Pajak No. KEP00575/KEP/WPJ.19/2016 tanggal 14September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksi Termohon PK atasPajak Penghasilan sebesar USD 5,686,207 harus ditetapbkan kembalimenjadi sebesar USD Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.

KITADIN;

Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3430/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 15 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

NomorPUT112995.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober2013 Nomor: 00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

KITADIN;

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2852/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Bahwa SKPKB Nomor 00025/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakDesember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00238/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00025/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113319.13/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H.,dan Dr.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1954/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00231/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013 #Nomor00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin;3.

Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013 #Nomor00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113300.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 00231/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00039/203/13/091/15tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakMei 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkandan karena itu) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00231/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013Nomor 00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.

KITADIN;

PUTUSANNomor 3090/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU253/PJ/2019, tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin danStephanus Demo W., jabatan Direktur PT Kitadin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0555/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113319.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00238/KEB/WPJ.19/2017, tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2013 Nomor: 00025/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas namaPT Kitadin

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3090/B/PK/Pjk/2019di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.3.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2884/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3, Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, diwakili oleh A.H.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak September 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu). Keputusan Dirjen Pajak No.KEP00235/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2013Nomor 00022/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Kitadin adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal:3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksi Termohon PK atasHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2884 B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp335.501.827 harus ditetapbkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3640/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/2021Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3.

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/20213.4.

KITADIN

PUTUSANNomor 627/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3636/PJ/2020, tanggal 17 September 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,Halaman 2 dari 8 halaman.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 637/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/12/091/17 tanggal 10 Mei 2017Tahun Pajak 2012 atas nama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, JI. Sultan Iskandar MudaKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KITADIN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008205. 15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT KITADIN tersebut;2.

KITADIN;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU254/PJ/2019tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Mei 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.665.606.544 00PPh Pasal 26 terutang Rp 333.121.309,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 333.121.309,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)UU KUP Rp 159.898.228.00Halaman 2 dari 8 halaman.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Mu daKav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.3.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2297/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113306.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2013 Nomor00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Bahwa SKPKB Nomor 00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakNovember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2013 Nomor00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadinjuga harus dinyatakan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3642/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP.:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKPHalaman 2 dari 8 halaman.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo.Atau:Halaman 4 dari 8 halaman.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 882/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007370.13/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00559/KEB/WPJ.19/2018tanggal 8 Juni 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00020/204/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Desember 2015 atasnama PT Kitadin

Putusan Nomor 882 B/PK/Pjk/2021Peninjauan Kembali PT KITADIN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007370.13/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTKITADIN:2.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2753/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, dan Stephanus Demo W, masingmasingjabatan Direktur Utama dan Direktur pada PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan

Bahwa SKPKB Nomor 00015/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2753/B/PK/Pjk/2019S.H.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1955/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin;3.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakAgustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O02 Maret 2017 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PTKitadin juga harus dinyatakan batal;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK