ol>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat batal karena Wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah obyek sengketa yang telah ditempati Tergugat dan Turut Tergugat I, dan memberikan kunci rumah tersebut kepada Penggugat tanpa bantuan dari pihak berwajib sebagaimana klausul

Pasal 3 poin 2 yang dibuat dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 2 tertanggal 2 Februari 2018 di hadapan Turut Tergugat V selaku Notaris & PPAT di Surabaya;

Dengan demikian klausul diatas tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)huruf H UUPK bahkan klausul tersebut merupakan UU bagi Penggugat danTergugat;3. Pembebasan dari Tuntutan Hukum:3.1.

Bahwa Penggugat d/h Tergugat/pelaku usaha keberatan terhadap pertimbanganMajelis Arbitrase Ad Hoc halaman ke13 alinea ke2 yangmenyatakan:"....Majelis berpendapat bahwa klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 8huruf A UUPK dimana klausul tersebut menyatakan pengalihan tanggungjawab Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPKmaka klausul tersebut batal demi hukum (null and void)";3.2.

Bahwa Majelis Arbitrase telah keliru memberikan pertimbangan dan mengutipdasar pertimbangan kesepakatan dari klausul pesanan pada poin 2 secarapartial, karena klausul pembebasan tututan tersebut terjadi apabila Tergugattidak memenuhi syarat/ketentuan tambahan atau penolakan instansi yangberwenang.

Klausul ini adalah syaratsyarat yang berlaku umum dan bersifatadministratif yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atauBadan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga klausul dimaksud sangat realistisdan up to date serta tidak bertentangan dengan Pasal 18 huruf A UUPK.4. Pemenuhan SyaratSyarat:4.1.

Nomor 502 K/Pdt.SusBPSK/20141.2.1.3.Pengadilan Negeri BogorJawa Barat, hal ini tidak dapat dibenarkansehingga klausul tersebut cacat hukum maka berdasarkan Pasal 1337 KitabUndang Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) klausul a quo bataldemi hukum, dimana klausul a quo dianggap tidak pernah ada (neverexixted);"...Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Arbitrase AdHoc berkesimpulan eksepsi yang diajukan tergugat

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam PJBB1 danPJBB2, khususnya mengenai Klausul Pilihan Hukum (sebagaimanadiatur dalam Klausul 20 PUBB1 dan PJBB2), atas pelaksanaan daninterpestasi dari PJBB1 dan PJBB2, PENGGUGAT danTERGUGAT telah sepakat memilin hukum Indonesia sebagai PilihanHukum penyelesaian sengketa.7.

Bahwa pengiriman batubara, sejumlah +/ 44.000 MI, yangdiperjanjikan dalam PJBB2 (Obyek Batubara Il) ditambah 8.706 MTsebagai Selisin Jumlah Batubara, diatur dalam Klausul 3 Jo.

Oleh karenanya,TERGUGAT berjanji dalam Klausul 4 PJBB2 (vide Bukti P2)untuk mengirimkan Selisin Jumlah batubara tersebut dalampengiriman berikutnya yaitu Proses Pemuatan Il sebagaimanadiatur dalam ketentuan PJBB2c) Klausul 4 PJBB1 Jumlah Kuantitas Batubara adalah +/40.000 Metrik Ton Batu bara yang akan dimuat dalam 5 (lima)tongkang, namun pada faktanya, TERGUGAT hanya melakukan Proses Pemuatan dan pengiriman terhadap 4 (empat) Tongkang.d) Klausul 3 PJBB2 Jumlah Kuantitas Batubara adalah +/44.000

Bahwa berdasarkan klausul 14.5 PJBB1 dan klausul 14.5PJBB2,33.34.PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati bahwa dalam haltimbulnya biaya kelebihan waktu labuh (Biaya Demurrage) sebagaiakibat ketidaksiapan TERGUGAT melakukan pemuatan, maka biayakelebihan waktu labuh (demurrage) tersebut dibebankan kepadaTERGUGAT.Demurrage Kapal Batubara1Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 18, pada tanggal17 Januari 2014, (Kapal Batubara1) telah lepas jangkar diPelabuhan Taboneo (vide Bukti P6), namun TERGUGAT

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3179 K/Pdt/1988, yang padapokoknya menyatakan bahwa :Halaman 22 dari 28 halaman perkara Nomor 348/PDT/2017/PT.DKI13.Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupunrekonvensi;Bahvea untuk melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secarategas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belahpihak;Bahwa menurut M.

Bahwa klausulklausul dalam Akta Pernyataan No. 1 tanggal 1 September 2014tersebut poin 4 (empat) di atas sesungguhnya dibuat menurut kehendak dariTergugat sendiri, ketika Penggugat datang menghadap kepada Turut Tergugatuntuk mengadakan perjanjian dengan Tergugat, draftdraft dalam klausul aktatelah dipersiapkan dan/ataudikonsep terlebih dahulu oleh Terqugat,Penggugat hanya diminta untuk menanda tangani akta pernyataan yang draftdraftnya telah dibuat dan/atau dikonsep oleh Tergugat tersebut.

Hal ini dilakukan sematamata untuk menghindari proses hukum pidanayang sedang menjerat Penggugat akibat adanya Laporan Polisi yang dilayangkanoleh Tergugat tersebut poin 3 (tiga) di atas; Adanya indikasi draftdraft dalam klausul akta dibuat atas kehendak Tergugatsendiri terlihat jelas dari bunyi klausul akta pernyataan butir 1 (satu) yangmenyatakan bahwa pihak kedua bersedia mencabut laporan kepolisiansebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/K/1311/VIII 2014 /SPKATJatim/Restabes Sby, tertanggal

sembilan belas Agustus dua ribu empat belas(19082014), bilamana pihak kesatu bersedia mematuhi semua kesepakatanyang ditentukan di bawah ini tanpa syarat ; Bahwa dari bunyi klausul ini sangatlah jelas terlinat adanya unsur pemaksaankehendak dari Tergugat terhadap Penggugat.

Klausul poin 1 (satu) huruf b dimana pihak kesatu dipaksa untukmengakui dan menyatakan telah melakukan perselingkuhan denganperempuan lain atau mempunyai wanita idaman lain ;2. Klausul poin 1 (satu) huruf c dimana pihak kesatu dipaksa untukmengakui semua dokumen impor atas nama perseroan terbatas PT.12SUMBER BAHARI JAYA, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dibuatdan ditanda tangani oleh pihak kesatu dalam kedudukannya selakuDirektur dari perseroan terbatas PT.

Klausul poin 1 (satu) huruf d dimana pihak kesatu dipaksa untukmenyetujui ketiga anak dari perkawinan mereka berada dalampengasuhan dan perwalian pihak kedua ; Klausul poin 1 (satu) huruf e dimana pihak kesatu dipaksamenyerahkan dan menitipkan buku tabungan dan kartu ATM (AnjunganTunai Mandiri) senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepadapihak kedua dan akan dikembalikan segera setelah perceraian merekatelah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dan sudahmempunyai kekuatan

Putusan No.198/PDT/2017/PT.SMR.karenanya, dalil Penggugat pada angka (IV) butir (2) dan butir (3)Gugatannya juga bersifat keliru dan oleh karenanya haruslah ditolak,mengingat klausul pada Pasal 3 Ayat 3.2.PPJB dan klausul pada Pasal3 Ayat 3.3.PPJB merupakan kelanjutan dan bersifat bertalian denganPasal 3 Ayat 3.1.PPJB, sehingga Jelas artinya hal tersebut merupakanhal yang berada di luar Kewenangan Tergugat.Bahwa merupakan hal yang keliru dan oleh karenanya haruslahditolak, dalil Penggugat pada angka

Putusan No.198/PDT/2017/PT.SMR.Adapun klausul pada Pasal 3 Ayat 3.6.

PPJB tidak disebutkan dalam SuratPesanan.Padahal klausul pada Pasal 9 Ayat 9.1.

padaPasal 13 Ayat 13.1.PPJB.Atau mungkin lagilagi Penggugat sengajamendalilkan hal tersebut untuk mengecoh dan/atau membohongiMajelis Hakim dalam Perkara a quo agar memberikan putusan yangjauh dari sifat keadilan.Adapun klausul pada Pasal 13 Ayat 13.1.

Putusan No.198/PDT/2017/PT.SMR.10.Jual Beli yang telah dibayarkan Pihak Kedua ...dst, sehingga Jelasartinya bahwa klausul pada Pasal 13 Ayat 13.1. sangat bertolakbelakang dengan apa yang Penggugat dalilkan pada angka (IV) butir(11) Gugatannya.Kemudian menanggapi klausul pada Pasal 13 Ayat 13.3. terkaitpembatalan Perjanjian JualBeli, tentu Tergugat tidak memilikikewajiban untuk mengembalikan harga pengikatan jualbeli UnitKondotel Astara kepada Penggugat, karena pada Surat Pesanan(Perjanjian yang mendasari

3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yangdiatur dalam klausul 3.6.1.

3.2 tidak terdapat cukup danauntuk membayar utang yang diatur dalam klausul III.

3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yangdiatur dalam klausul IV.

1.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayarPorsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam klausul 1.6.1.

1.2 tidakterdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimanadimaksud pada klausul A.

., Tanggal 6/1/2016berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 73Tanggal 26 November 2015 dengan klausul untuk membebankan HakTanggungan guna menjamin pelunasan hutang Para Pelawan selakuDebitur sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hariberdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atas dan penambahan,perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya) disebutperjanjian utangpiutang sampai sejumlah Nilai

Tanggungan PeringkatPertama (I) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), selanjutnyaberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2016tertanggal 6 Januari 2016 dengan klausul untuk menjamin pelunasanhutang Para Pelawan selaku Debitur sejumlah Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atasdan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya(selanjutnya) disebut perjanjian

utangpiutang sampai sejumlah NilaiTanggungan Peringkat Pertama (lI) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah), sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor00373/2016 yang tercantum klausul Hak Tanggungan ini diberikan untukmenjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah) tertanggal 21 Januari 2016;4.

Menyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum Sertifikat HakTanggungan Nomor 00373/2016 yang tercantum klausul HakTanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hinggasejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tertanggal 21 Januari2016:7. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Para Pelawan;8.

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menaati isi surat perjanjian damai yang mereka buat pada tanggal 25 April 2012 serta menyerahkan objek/ benda kepada masing-masing pihak sesuai yang tercantum didalam klausul surat perjanjian tersebut ;6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untukmenaati isi surat perjanjian damai yang mereka buat pada tanggal 25April 2012 serta menyerahkan objek/ benda kepada masingmasing pihaksesual yang tercantum didalam klausul surat perjanjian tersebut ;6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;DALAM KONPENSI!

halhal sebagai berikut : membagikan deviden atau keuntunganusaha dalam bentuk apapun juga kecuali yang telah dinyatakan dalamprospektus.Bahwa sebagaimana dijamin oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham memiliki hak untukmenerima deviden tanpa terkecuali, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal52 ayat (1) huruf b seperti dikutip di bawah ini:saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayarandividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;Bahwa bunyi klausul

atas peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni Pasal1340 KUH Perdata;Pelanggaran Kedua : Pasal 18 ayat (1) huruf (j), (0) dan (p) serta ayat (2) huruf(c) Perjanjian KMKE Nomor 56 dan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) butir (i) PerjanjianFasilitas Nomor 57 Adalah Klausul yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;aBahwa Pasal 18 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") mengatur sebagaiberikut:"Pelaku

Bahwa berdasarkan bunyi kedua pasal di atas, maka setiap klausul dalam11.suatu perjanjian dilarang menentukan:(i) membatasi pembuktian atas suatu keadaan terkait pemanfaatan dari jasayang diberikan oleh pelaku usaha; dan(ii) memberikan kewenangan kepada pelaku usaha secara sepihak untukmengurangi manfaat dari jasa yang diberikan;Bahwa di bawah ini dikutip beberapa klausul yang tercantum dalamPerjanjian KMKE Nomor 56 dan Perjanjian Fasilitas Nomor 57 untuk diujiberdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf

;Bahwa klausul di atas bermaksud untuk menghilangkan hak Penggugatuntuk mengajukan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri, hak manadijamin dan diberikan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan danHalaman 5 dari 22 hal. Put.

dalamPerjanjian KMKE Nomor 56 telah meniadakan hak bagi Penggugat untukmenempuh jalur penyelesaian utang piutang melalui kepailitan, sehinggahanya Tergugatlah yang akan menikmati pembayaran dari Penggugat.Menurut Penjelasan Umum Undang Undang Kepailitan dan PKPU.eksistensi klausul seperti dalam Perjanjian KMKE Nomor 56, yaitu dimanakepentingan Penggugat dan krediturkreditur lainnya tidak diperhatikan danhanya menguntungkan Tergugat seorang, dikualifikasikan sebagai suatukecurangan;Dengan demikian

Pemberian K Penuh:1 Bahwa Penggugat d/h tergugat/pelaku usaha keberatan terhadap pertimbanganMajelis Arbitrase ad hoc halaman ke13 alinea pertama yang menyatakan:..Majelis berpendapat bahwa klausul tersebut bertentangan dengan pasal 18huruf D UUPK dimana klausul tersebut menyatakan pemberian kuasa penuh daripenggugat kepada tergugat untuk melakukan segala tindakan sepihak yangberkaitan dengan rumah yang dibeli oleh penggugat, oleh karenanya sesuaiketentuan pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausul tersebut

baku: ...menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebaban hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;Dengan demikian klausul diatas tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) hurufH UUPK bahkan klausul tersebut merupakan UU bagi Penggugat dan Tergugat.3.

dasarpertimbangan kesepakatan dari klausul pesanan pada poin 2 secara partial, karenaklausul pembebasan tututan tersebut terjadi apabila Tergugat tidak memenuhisyarat/ketentuan tambahan atau penolakan instansi yang berwenang.

Klausul iniadalah syaratsyarat yang berlaku umum dan bersifat administrativ yang ditetapkanoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN),sehingga klausul dimaksud sangat realistis dan up to date serta tidak bertentangandengan pasal 18 huruf A UUPK.4.

Pemenuhan SyaratSyarat:Bahwa Penggugat d/h tergugat/pelaku usaha keberatan terhadap pertimbanganMajelis Arbitrase ad hoc halaman ke13 alinea terkhir yang menyatakan:...Majelis berpendapat bahwa klausul tersebut bertentangan dengan pasal 18huruf G UUPK dimana klausul tersebut menyatakan tunduknya penggugat kepadaperaturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal18 ayat (3) UUPK maka klausul tersebut

Klausul 5 Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi .....untuk tunduk danpatuh kepada seluruh syarat petjanjian sebagaimana tertulis padalampiran syarat clan ketentuan umum peranjian " Bahwa teks klausul 5 Perjanjian Pembiayaan berbunyi: " Peranjian ini dandokumen terkait lainnya mulai berlaku dan mengikat sejak tanggalPeranjian dibuat dan disepakati sebagaimana tersebut di atas dan berakhirsetelah debitor memenuhi seluruh kewayibannya.

baku pada Klausul (5) Perjanjian Pembiayaantidak termasuk daiam Klausui Baku;c.

Klausul (14) huruf (h) (Syarat dan Ketentuan umum) yang berbunyi"...debitor memberi kuasa kepada kreditor untuk melakukan pembatalanpolls asuransi...."

dst"Bahwa tentunya Tegas Tergugat nyatakan Klausul tersebut tidaktermasuk Klausul baku, karena tindakan dalam Perjanjian tersebutakan dilakukan Tergugat setelah adanya kelalaian dari Penggugatdalam metaksanakan kewajibannya, dengan demikian unsurSEPIHAK sebagaiamana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UURI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi;Hal 19 Putusan perkara Nomor :679/PDT/2018/PT.DKI.d.

bahwa Klausul 18pada syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan bukanlahtermasuk Klausula baku;8.

sePerjanjian Sewa Lahan dengan Klausul Wajib Bongkar Muat tidakbertentangan Dengan Pasal 15 ayat (2), sesuai dengan Peraturan KPPU No.5Tahun 2011, dan merupakan praktek yang berlaku umum dalam duniapelayaran (shipping practice) :4849Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah, Ahli dari DPPINSA Capt.

atau bukanmerupakan perjanjian yang dilarang oleh Pasal 15 ayat81 Bahwa untuk komoditas CPO (lihat angka 73 76), TermohonKeberatan menyimpulkan bahwa perjanjian penyewaan lahandengan klausul jasa bongkar muat termasuk perjanjian yang dilarangoleh Pasal 15 ayat (2), pada hal Pemohon Keberatan sudahmenghabiskan banyak investasi untuk menyelesaikan masalahinefisiensi ;82 Bahwa untuk komoditas Batu Bara (lihat angka 77 79), TermohonKeberatan menyimpulkan bahwa perjanjian penyewaan lahandengan klausul

(vide angka 32.4 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;2 222222 nn nnn ncn nnn cn nnnPermintaan untuk memasukan klausul waiib bongkar muat atas permintaanpemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapatmemenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkankonsumen :113114115116Bahwa pencantuman klausul wajib bongkar di dalam perjanjiansewa lahan tersebut merupakan keinginan dari konsumen / pemilikbarang / penyewa lahan sendiri.

Asmari Hery,menyampaikan keahlian dan pengalamannya yang sangat penting karenajika dimasukan akan mengubah pemeriksaan perkara dan amar putusanTermohon Keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PerjanjianPenyewaan Lahan yang di dalamnya terdapat klausul wajib bongkar muattidak bertentangan dengan shipping practice dan justru menguntungkankonsumen ;129 Bahwa dalam putusan KPPU No.02/KPPUI/2013 tanggal 04 November2013, tidak memasukan sama sekali keterangan ahli Capt.

Bongkar Muat) Yang Sama.Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditassemen dinyatakan tidak melanggar Pasal 15 ayat (2), sedangkan PerjanjianPenyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untuk komoditas CPO danBatubara dinyatakan melangaar Pasal 15 ayatBahwa Perjanjian Penyewaan Lahan (Dengan Klausul Bongkar Muat) untukkomoditas CPO dan Batubara yang dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat (2) olehTermohon Keberatan, justru adalah pelayanan jasa bongkar muat dimanaPemohon Keberatan

Pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang kKewenangan, bahwa Pengadilan Agama Bantultidak berwenang mengadili perkara a quo, karena kedua belah pihak telahmenyepakati klausul arbitrase.

Meskipun perkara aquo bukan merupakan sengketa perbankan syariah, akan tetapi masih dalamruang lingkup ekonomi syariah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan klausul penyelesaian sengketa dalam akad yang dibuatpihakpihak yaitu Pengikatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Akad Istisna)Taman Darussalam Jogja 2 pada tanggal 30 Desember 2017 antaraPenggugat/ Pembanding (Hervan Akadhina) dengan Tergugat/ Terbanding(Syaiful Azmi Aziz), sebagaimana pertimbangan di

Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihakmenyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersamauntuk menjadi hakim;Menimbang, bahwa pada kenyataannya antara Pembeli in casuPenggugat/ Pembanding dan Penjual in casu Tergugat/ Terbanding terjadiperselisihan dan upaya menyelesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil,oleh karena itu klausul Pasal 5 ayat (1) Akad Jual Beli (Akad Istisna) TamanDarussalam Jogja 2, telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapaikesepakatan,

Oleh karena itu, dalil Tergugat/ Terbanding bahwa terhadapperselisinan tersebut lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang adalaharbitrase merupakan pemahaman sepihak oleh Tergugat/ Terbanding.Sedangkan Penggugat/ Pembanding memahami frasa pihak ketiga sebagaihakim pada makna penyelesaian secara litigasi dalam hal ini PengadilanAgama Bantul:Menimbang, bahwa klausul penyelesaian sengketa pada pasal 5 (2)Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakatiuntuk menunjuk pihak

Sebaliknya, akan membukapeluang bagi lawan untuk menghindar dari tuntutan hukum;Menimbang, bahwa klausul penyelesaian sengketa dalam akadpengikatan perjanjian pendahuluan Jual Beli (Akad Istisna) TamanDarussalam Jogja 2 (P.6), tidak dibuat sesuai Kontrak Baku (Standard Contract)pada umumnya, sehingga menimbulkan ketidak pastian. Tergugat sebagairepresentasi dari PT.

(Sembilan puluh juta rupiah), bahwa selanjutnya diterangkanpula dalam akte tersebut bahwa jumlah uang menurut keterangan PihakPertama (Penggugat) sudah dibayar lunas seluruhnya oleh Pihak Kedua(Tergugat) bersamaan penandatanganan akte ini.Bahwa terkait dengan klausul yang diterangkan dalam pasal 1 tersebut,Penggugat akan menyampaikan faktafakta sebagai berikut:1.

Bahwa terkait dengan pelunasan harga jual beli tanah tersebut, sampalsaat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernahHal 4 dari 22 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT SBYmempunyail itikad baik untuk menyelesaikan atau melunasinya kepadaalmarhum SUWARNO.Bahwa mengenai keterangan dalam klausul akte yang berbunyi jumlahuang mana menurut keterangan PIHAK PERTAMA sudah dibayar lunasseluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, bersamaandengan penandatanganan akte ini adalah merupakan suatu

Bahwa dalam praktiknya, klausul mengenai akte berlaku sebagai kuitansiyang sah adalah merupakan klausul baku yang otomatis dicantumkanoleh Notaris dalam setiap pembuatan akte yang bersifat pengalihansehingga kebenarannya harus dibuktikan lebih lanjut.8.

Sebab atau kausa yang tidak dilarang (eene geoorkoofde oorzaak).Bahwa mengacu pada klausul yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam aktepengikatan jual beli yang menempatkan bahwa Pemberian Kuasa yangbersifat mutlak yang menjadikan syarat sahnya perjanjian adalah mengadaada dan menunjukkan keberpihakan Turut Tergugat kepada Tergugat.Bahwa surat kuasa mutlak yang dirumuskan dalam klausul tersebut akanmenjadi pintu masuk yang akan dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menjualtanah obyek sengketa milik almarhum

tersebut, berikut tanggapan Penggugat:Bahwa berdasarkan rumusan klausul tersebut di atas, sekali lagimenegasikan bahwa terdapat ketidakwajaran dari akte yang dibuat olehTURUT TERGUGAT, sejak kapan Notaris selaku pembuat akte yang hanyamengkonstatir keinginan para pihak dapat dituntut sepanjang tidak terlibatdalam permufakatan jahat yang bersifat melawan hukum baik materiilmaupun formil?

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
• Menyatakan klausul agunan pinjaman pada Pasal 6 Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 97 tertanggal 20 Desember 2017 berupa Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 3257/Desa Telukan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

Pada prinsipnya arbitrasemerupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) diluar Pengadilan.Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa mengatur : Perjanjian arbitrase adalahkesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulisyang dibuat oleh para pihak berperkara sebelum timbul sengketa atau perjanjianarbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Olehkarena perjanjian sebagai hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya,maka semestinya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut dipatuhi dan ditaatipara pihak;Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakartadalam mengadili perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Klausul APHT Nomor 330/2018 tanggal 27September 2018;2. Bahwa dalam perjanjian Akad Line Facility Nomor 109 tanggal 27 Agustus2018 disebutkan dalam Pasal 14, apabila terjadi perselisihan, maka akandiselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;3. Bahwa dalam klausul APHT Nomor 330/2018 tanggal 27 September 2018pada halaman 10 Pasal 4, disebutkan bahwa telah disepakati antaraHalaman 6 dari 14 hlm.

KlausulAPHT Nomor 330/2018 tanggal 27 September 2018 telah disepakati olehPenggugat dan Tergugat sehingga ketentuan atau klausul dalam AkadPerjanjian dan APHT tersebut berlaku juga terhadap Penggugat ;6. Bahwa penjualan lelang merupakan pelaksanaan Akad Line Facility Nomor109 tanggal 27 Agustus 2018 jo. Klausul APHT Nomor 330/2018 tanggal 27September 2018, tentunya Penggugat dalam mengajukan surat gugatanharus mengacu pada Akad Perjanjian dan APHT tersebut ;7.

Kewenangan absolut lingkungan PeradilanAgama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnyaterdapat klausul arbitrase;Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PTA.Smg.2. Bahwa setelah mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasar!

dan pemasukan diketahui oleh kedua belah pihak (Penggugat danTergugat), tanpa ada yang disembunyikan masingmasing pihak pegangacatatan atau pembukuan, sedangkan pasal 4, berbunyi Segala macamurusan, tanggung jawab bahkan segala macam resiko kerugian yang mungkintimbul dalam mengoprasionalkan alat berat berupa excavator tersebut, menjadibeban dan tanggung jawab pihak Pertama (Tergugat) sepenuhnya dengan tidakserta membebaskan pihak kedua (Penggugat) dari hal tersebut;Menimbang, bahwa dalam bunyi klausul

berikutnya dalam pasal 6 berbunyi Parapihak sepakat, walaupun PIHAK KEDUA (Penggugat) telah menarik modal yangtelah disetor dalam perjanjian kerja sama ini setelah 3 (tiga) bulan, selamaperjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA masih tetap berhak untuk mendapatpembagian bulanan dalam bunyi klausul Perjanjian tersebut mempunyai artibahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) tetap berkewajiban memberikankeuntungan setiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,(Sembilan juta lima ratusribu) terhadap PIHAK KEDUA (Penggugat

) meskipun dana yang telah disetorsejumlah Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA(Tergugat) telah ditarik setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan menurut Pengadilanbunyi klausul suatu perjanjian seperti ini adalah sangat tidak realistis dan tidakberdasar hukum karena suatu perjanjian dibuat atas dasar normanorma ataunilainilai kepatutan;Menimbang, bahwa berdasar bunyi klausul pasal 7 perjanjian kerja samaberbunyi "untuk menjamin lebih lanjut dana PIHAK KEDUA (Penggugat)sebesar Rp

.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang ada ditangan PIHAKPERTAMA (Tergugat), maka PIHAK PERTAMA (Tergugat) dengan ini memberijaminan berupa sebidang tanah yang suratnya akan diserahkan oleh PIHAKPERTAMA (Tergugat) kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) hal inimengisyaratkan bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) bersungguhsungguhuntuk melaksanakan perjanjian supaya perjanjian kerja sama benarbenarmempunyai kepastian hukum;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 3/Pdt.G.S/2016/PN PikMenimbang, bahwa berdasarkan klausul

dalam pasal 3, pasal 4, pasal 6,dan pasal 7 Pengadilan berpendapat bahwa klausul dalam Surat perjanjiankerja sama tersebut tidak terlihat adanya etikat baik dari pihak kedua(Penggugat) atau tidak dilandasi adanya sikap batin yang jujur, niat etikad baiksaling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan, sehingga tercermin sikapingin melepaskan tanggung jawab dan melakukan pengingkaran atau menangsendiri sehingga tidak obyektik dan berkeadilantidak didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan

di atas, pinjaman tersebutmenggunakan agunan SHM No.5112 yang terletak di desa/ kelurahanCondongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, PropinsiD.lYogyakarta, Gambar Situasi Tanggal 11121995 No.13.179 Luas 596m2 (Lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang dibebankan HakTanggungan Nomor 373/ 2016 Peringkat Pertama, Akta PPAT Horas LautParlinggoman Sitanggang,SH Nomor 01/ 2016 Tanggal 06/ 01/ 2016berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 73Tanggal 26 November 2015 dengan klausul

Pelawan selakuDebitur sejumlah Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkanperjanjian utangpiutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan,perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya) disebut perjanjianutangpiutang sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama (I)sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), selanjutnya berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 01/ 2016 tertanggal 6 Januari2016 dengan klausul

menjamin pelunasan hutang Para Pelawanselaku Debitur sejumlah Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus jutarupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkanperjanjian utangpiutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan,perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya) disebut perjanjianutangpiutang sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama ()sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), sehingga terbit SertifikatHak Tanggungan Nomor : 00373/ 2016 yang tercantum klausul

sebagai Debitur yang beritikad baik dankooperatif selalu lancar mengangsur pokok sebanyak Rp272.322.397,00(Dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratussembilan puluh tujuh rupiah) serta termasuk pembayaran bunga mencapaiRp640.357.803,00 (Enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuhribu delapan ratus tiga rupiah);Bahwa merujuk halhal yang diuraikan di atas, dengan terang benderangSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 73 Tanggal 26November 2015 dengan klausul

tersebut di atas dan penambahan,perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya) disebutperjanjian utangpiutang sampai sejumlah Nilai Tanggungan PeringkatPertama (Il) sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), selanjutnyaberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 01/ 2016 tertanggal6 Januari 2016 dengan klausul untuk menjamin pelunasan hutang ParaPelawan selaku Debitur sejumlah Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar limaratus juta rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian