SENTUL CITY, TBK VS KOMITE WARGA SENTUL CITY DAN BUPTI BOGOR;

,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;

., jabatan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan

Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite

Memerintahkan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan untukmenolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi sekarang Termohon Keberatan Komite Nasional Jaring Politisidan Pemimpin Bersih;. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohontersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman.

TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 April 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Masrian Noor tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakiliPerkumpulan Komite

Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, karenatidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan buktiadanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan; Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih tidak memliki legal standing pengajuan permohonan informasi,sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungankegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuanpendirian

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PUTUSANNomor 18/PDT/2018/PT.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIAPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT), beralamatdi Jin.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) tersebut;

KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) VS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI),

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merekkepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualDirektorat Merek(Direktorat Merek) yaitu: Nomor Nomor Nama Pemohon KelasPermohonan Pendaftaran Barang/JasaD002010040565 IDM000350952 + KOMITE OLIMPIADE (KOI) 12D002010040571 IDM000340775 KOMITE OLIMPIADE (KOI) 13D002010040568 IDM000340780 KOMITE OLIMPIADE (KOI) 14D002010040573 IDM0034340778 KOMITE OLIMPIADE (KOI) 16D002010040473 IDM000340776 KOMITE OLIMPIADE (KOI) 18D002010040569 IDM000340774

KOMITE OLIMPIADE (KOI) 20D002010040569 IDM000345516 KOMITE OLIMPIADE 26INDONESIA (KOI)D002010040570 IDM000360468 KOMITE OLIMPIADE 32INDONESIA (KOI) Hal. 3 dari 26 hal Put.

Pendaftaran Nama Pemohon KelasD002005010245 =IDM000226958 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL 16INDONESIA (KONI)D002005010250 IDM000112509 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL 16INDONESIA (KONI)D002005010244 IDM000112504 KOMITE OLAHRAGANASIONAL 18INDONESIA (KONI)D002005010249 IDM000112508 KOMITE OLAHRAGANASIONAL 18INDONESIA (KONI) Hal. 6 dari 26 hal Put.

Nomor 187 K/Pdt.SusHKI/2015 D002005010243 IDM000245367 ~KOMITE OLAHRAGA NASIONAL 24INDONESIA (KONI) D002005010248 =IDM000112507 ~KOMITE OLAHRAGA NASIONAL 24INDONESIA (KONI) 002005010246 IDM000112505 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL 25 INDONESIA (KONI) Bahwa dalam hal ini Penggugat baru mengajukan gugatan PembatalanMerek tersebut di atas melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat padatahun 2014 dengan register Perkara Nomor 17/Pdt.Sus/Merek/2014/PNJkt. Pst.

Nomor 187 K/Padt.SusHKI/2015 PendaftaranD002010040565 IDM00350952 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 12D002010040571 IDM00340775 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 13D002010040568 IDM00340780 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 14D002010040574 IDM00340778 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 16D002010040573 IDM00340777 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 18D002010040572 IDM00340776 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 20D002010040569 IDM00340774 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) 21D002010040566 IDM00345516 KOMITE OLIMPIADE

KEPALA BALAI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (BP PAUD DAN DIKMAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN VS KOORDINATOR DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

PUTUSANNomor 320 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOORDINATOR DAERAH LEMBAGA SWADAYAMASYARAKAT KOMITE NASIONAL JARING POLITISIDAN PEMIMPIN BERSIH PROVINSI KALIMANTANSELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jahri Saleh RT 9Nomor 50, Banjarmasin, yang diwakili oleh Masrian Noor,jabatan Ketua Umum;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOORDINATORDAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE NASIONALJARING POLITIS! DAN PEMIMPIN BERSIH PROVINSI KALIMANTANSELATAN:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H.

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT;KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI JAWA BARAT

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia,berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional XKONI Tahun 2007 Nomor : 13/Musornas/2007, tanggal 23Februari 2007, dalam kedudukan tersebut memberikan kuasa kepada :1.

Komite olahraga propinsi ; Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional mengatur bahwa induk organisasi cabang olahragamembentuk suatu komite olahraga nasional.

Ditentukan bahwa indukorganisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional.Seluruh anggota tidak memiliki keterkaitan dengan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.Pengurus KONI, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Him. 13 dari 18 him. Put. No. 37/B/2012/PT.TUN.JKT.Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural danjabatan publik.

Jika dipandang dari pengangkatan pengurus yang diatur dalamPasal 17 Anggaran Dasar KONI, Ketua Umum KONI diangkat dandiberhentikan oleh anggota dalam Musyawarah Organisasi Nasional; Menimbang, bahwa adalah fakta hukum Komite Olahraga ProvinsiJawa Barat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaKONI adalah bahagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.

Komite olahragaprovinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas membantupemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidangpengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat BandingKONI membawa misi sebagai pengemban tugas membina danmengkoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi diIndonesia dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahragaprestasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI), tersebut;

KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) VS KOMITE OLIMPIADE INTERNASIONAL/INTERNASIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC), DK

Komite Olimpiade Internasional kepadaPenggugat dengan Ref.

Bahwa Simbol Olimpiade milik Komite Olimpiade Internasional tersebut telahterdaftar di berbagai negara dan telah dipergunakan oleh Komite OlimpiadeInternasional sejak dahulu sebelum dipergunakan tanpa seizin danpersetujuan dari Komite Olimpiade Internasional oleh Tergugat, apalagimerek Komite Olimpiade Internasional tersebut juga telah terkenal diseluruh dunia karena telah secara terusmenerus digunakan KomiteOlimpiade Internasional dalam setiap kegiatan olahraga multi event tingkatinternasional,

Bahwa Simbol Olimpiade milik Komite Olimpiade Internasional tersebutdapat dipergunakan oleh Komite Olimpiade Internasional atau siapapunyang diizinkan oleh Komite Olimpiade Internasional di wilayah negara suatuKomite Olimpiade Nasional atau National Olympic Committee (NOC), untukkepentingan mendapatkan pendapatan atau penghasilan dengan ketentuanharus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komite OlimpiadeInternasional, karena Komite Olimpiade Internasional adalah pemegangseluruh hak atas

Bahwa Penggugat/Komite Olimpiade Indonesia telah mendapatkan kuasadan dukungan sepenuhnya dari Komite Olimpiade Internasional untukmelindungi dan menggunakan simbol Olimpiade (terdiri dari lima cincin yangsaling bertautan) dari Komite Olimpiade Internasional yang ditegaskanHalaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 379 kK/Padt.SusHKI/2015berdasarkan surat resmi tertanggal 7 April 2014 dari Departemen UrusanHukum Komite Olimpiade Internasional;.

NO.PERMOHONAN PENDAFTARAN NAMA PEMOHON KELASD002005010245 IDM000226958 KOMITE OLAHRAGA 16NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010250 IDM000112509 KOMITE OLAHRAGA 16NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010244 IDM000112504 KOMITE OLAHRAGA 18NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010249 IDM000112508 KOMITE OLAHRAGA 18NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010243 IDM000245367 KOMITE OLAHRAGA 24NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010248 IDM000112507 KOMITE OLAHRAGA 24NASIONAL INDONESIA(KONI)D002005010246 IDM000112505 KOMITE OLAHRAGA

Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PROVINSI JAWA BARAT;Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PUSAT

Komite olahraga propinsi ;Halaman 33 dari 117 halaman, Putusan Nomor 157/G/2011/PTUNJKT2.2.34Jo.

olahraga nasional, komite alahragaprovinsi, dan komite olahraga kabupaten/kotabersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatanjabatan stuktural dan jabatan publik ;Berdasarkan ketentuan tersebut Ketua Umum KONI342.3.diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalamMusyawarah Organisasi Nasional sebagaimana diaturdalam swPasal 17 Anggaran Dasar KONI, BUKAN DIPILIH/DIANGKAT OLEH BADAN/PEJABAT TATA USAHANEGARA oleh karenanya Ketua KONI (TERGUGAT) bukandan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Tata UsahaNegara

Tahun 2005 tentang Sistem98keolahragaan Nasional, berbunyi: Komite olahraga nasionalmempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatanmultikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Dengan demikianTergugat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga NasionalIndonesia masa bakti 2007 2011 (bukti T8) berwenanguntuk menerbitkan surat keputusan tentang penyelenggaraanPekan Olahraga Nasional di tanah airMenimbang, bahwa dari bukti P4 dan bukti PKeputusan Rapat Anggota Komite Olahraga Nasional IndonesiaHasil Sidang Komisi I! Bidang Pembinaan Prestasi tahun2009 dan 2010 telah memutuskan 43 cabang olahraga untukdipertandingkan diantaranya termasuk empat cabang olahragayaitu. 1. Berkuda 2.

' penyelenggaraan Pekan OlahragaNasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahragadalam Pekan Olahraga Nasional adalah menjadi kewajibanhukum atau kewenangan Komite Olahraga Nasional IndonesiaPusat (Tergugat) ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur / elemenpertama dan kedua tersebut di atas telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkanunsur ketiga, yakni apakah yang dimohon oleh Penggugatproduk Keputusan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata

EDMOUND JT SIMORANGKIR;KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT

SENTUL CITY, Tbk; KOMITE WARGA SENTUL CITY;

AHU0064131.AH.01.07, sesuai dengan ANGGARAN DASAR KOMITEWARGA SENTUL CITY (KWSC) Pasal 16 Ayat (4) diwakili olehpengurusnya yang sah yaitu.masingmasing dalam jabatannyasebagai Ketua Umum KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC)dan Sekretaris UmumKOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC) sebagai berikut :1. Brigjen PolPurn. Drs. DESMAN SINAGA, Dip!

Krim, selakuKetua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC), WargaNegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal diJalan Bukit Topaz Golf No. 17, Bukit Golf Hijau, Sentul City,Bogor ; 2. H. ASWIL ASROL AA, MBA, selaku Sekretaris Umum KomiteWarga Centul City (KWSC), Warga Negara Indonesia,pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan TamanBesakih No. 37, Taman Besakih, Sentul City, Bogor; Dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : 1. Jonny Siburian, S.H ;2.

Umar, S.H;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,berkantor di Kantor Bagian Hukum Komite Warga Sentul City(KWSC) di Jalan Bukit Golf Hijau Raya No. 167, Sentul City,Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca.. =21.

SIMORANGKIR vs KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT;

Room 302, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/III/RKL/2015tanggal 06 Maret 2015Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)PUSAT, berkedudukan di Gedung Direksi Gelora Bung Karno,Jalan Pintu Senayan, Jakarta 10270; Diwakili oleh TonoSuratman, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan DahliaG.19 Cijantung II RT.006 RW.004 Kelurahan Gedong,Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, bertindak dalamjabatannya sebagai Ketua Umum Komite

;Bahwa organisasiorganisasi induk olahraga di Indonesia yang telahmembentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut adalahsuatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membina kegiatanolahraga dan organisasi mana tidak mempunyai keterkaitan hak dantanggung jawab dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam pengelolaan organisasinya, seperti misalnya Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia(PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia

LSM KPPR (KOMITE PENEGAK PERJUANGAN RAKYAT KABUPATEN KEDIRI) VS BUPATI KEDIRI

RONNY GURITNO;KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite OlahragaNasional Indonesia Tahun 2014 Bab VIll Badan Arbitrase OlahragaPasal 41 ;1. Komite Olahraga Nasional Indonesia membentuk Badan ArbitraseOlahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagailembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karenapelanggaran :a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;b. Peraturan lain yang ditetapbkan oleh KONI atau Anggota;c. Konflik dualisme kepengurusan;d.

Bukti P1 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional IndonesiaPusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni 2016tentang Penggantian Antar Waktu dan ReorganisasiPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia ProvinsiJawa Tengah Masa Bakti 20132017. (fotokopi darifotokopi);2.

(fotokopi dari fotokopi);Halaman 2 dan 3 Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI). (fotokopi dari fotokopi);Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 271/G/2016/PTUNJKTo.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Halaman 36 dan 37 Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.(KONI). (fotokopi dari fotokopi);Pasal 53 dan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

(fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional IndonesiaPusat Nomor : 94 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni2016 tentang Penggantian Antar Waktu danReorganisasi Pengurus Komite Olahraga NasionalIndonesia Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 20132017.

Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahragafungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahragakabupaten/kota;c.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) / Komite Olimpiade Indonesia/Koi

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) RIAU, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt-Sus.PHI/2022/PN Pbr., tanggal 19 Januari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menyatakan permohonan sita jaminan dari Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) RIAU VS 1. SYAHRIAL AZHAR, DKK

* PERDATAKOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC), Dkk, DESMAN SINAGAXPT. SENTUL CITY, Dk

(Komite WargaSentul City) tetapi bukan Saksi yang meminta Nomor HP Saksidimasukan ke dalam grup WA KWSC (Komite Warga Sentul City);Bahwa Saksi pernah diundang ke pertemuan KWSC (Komite WargaSentul City) ;Bahwa saksi tinggal di Sentul City tepatnya JI. B. Zamrut Gclf No. 26BGH, RT/RW : 02/08, Desa/Kelurahan Cijayanti, Kecamatan BabakanMadang Kab.

setahu Saksi KWSC (Komite WargaSentul City) ada Akta Pendiriannya ;Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi ikut tanda tangan di AktaPendirian ;Bahwa saat itu Saksi ikut mendirikan KWSC (Komite Warga Sentul City)tetapi bukan pengurus hanya anggota ;Bahwa saat ini Saksi bukan anggota KWSC (Komite Warga Sentul City)lagi ;Bahwa setahu Saksi tidak otomatis orangorang yang tinggal di SentulCity adalah anggota KWSC (Komite Warga Sentul City) ;Bahwa setahu Saksi iuran air tidak flat karena tergantung

Saksi JOKO TRIYONO;Halaman 72 dari 109Putusan Nornor 285/Pdet. eeForm02/SOP/06.3/2017Bahwa saksi tahu Para Penggugat, kenal dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi tinggal di Sentul City sudah 17 (tujuh belas) tahun :Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Warga (RW) dan sekaligus pendiriKomite Warga Sentul City (KWSC) ;Bahwa saksi di dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) sebagai KetuaDewan Pengawas Komite ;Bahwa Dewan Pengawas Komite Warga Sentul City (KWSC) bertugasmengawasi kinerja Dewan Pengurus Komite Warga

Sentul CityBahwa Surat tanggal 18 April 2015 perihal Penolakan Penyesuaian TarifBPPL tahun 2016 bukan dibuat oleh Komite Warga Sentul City (KWSC)melainkan dibuat oleh kelompok Sakura ;Bahwa menurut saksi pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) tidakmelakukan tindakan semenamena ;Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas berpendapat apa yang dilakukanDewan Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) tidak bertentangandengan apa yang menjadi program kerja Komite Warga Sentul City(KWSC) dan itu merupakan kewenangan

:Menimbang, bahwa dari bukti P11berupa Fotokopi Surat tertanggal 4April 2016 dari Komite Warga Sentul kepada Direksi PT. Sentul City perihalSomasi Pengelolaan Air, bukti P12 berupa Fotokopi Surat tertanggal 4 April2016 dari Komite Warga Sentul kepada Direksi PT. Sentul City perihal SomasiBPPL, bukti P13 (sama dengan bukti T6) berupa Fotokopi Surat tertanggal 28April 2016dari Komite Warga Sentul kepada Direksi PT. Sentul City perihalJawaban/tanggapan atas tanggapan kuasa hukum PT.

KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC),dkk

., dan kawankawan, Para Advokat yangtergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komite Warga Sentul City(KWSC), beralamat di Jalan Bukit Golf Hijau Raya, Nomor167, Sentul City, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Januari 2020;4.

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi:Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiseluruhnya; Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayarbiaya perkara sebesar nihil;Menimbang bahwa, putusan tersebut diajukan kasasi yang ataspermohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan PutusanNomor 3415 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang amarnya sebagaiberikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :1.KOMITE

DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUASIN VS KOMITE PENEGAK KEBENARAN (KPK)

huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1TER 20133 sieaxnennwwannnnnnnmmannnnnammasennnnnniasnnnnennwasennnnnNNeenHRRanNNERHREERNEOleh karena Pemohon Informasi dalam perkara aquo adalah badan hukum,maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 seharusnya dalam permohonanPemohon Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan juga disertakan dokumen kelengkapan permohonan pemohonberupa : Anggaran Dasar Komite

oleh hukum, karena bertentangan dengan aturan hukum yang5.1berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 PeraturanKomisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik; 2002s cnnn nnn cence cnn c enc nnnncnnn cnnDengan demikian putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan oleh hukumdan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan)merupakan lembaga berbadan hukum bernama Komite

Oegroseno
Tergugat:
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat