Bahwa sesuai uraian hukum tersebut diatas yang didasari oleh buktihukum yang valid / tervalidasi oleh pemerintah yang kompoten sehinggamerupakan bukti Suratotentik (Sesuai makna hukum dalam Pasal 1868BW), dan pula merupakan bukti PENGAKUAN TERTULIS dari Pemerintah ,yang mana semua bukti surat penggugat telah sesuai dengan maknahukum dalam Pasal 1866 BW mengenai alatalat bukti, karenanya secarahukum sudah sepatutnya kepada pihak tergugat dan termasuk siapapunyang bersamanya menguasai / menempati objek

Menyatakan hukum bahwa surat keterangan ahli waris yang diterbitkanoleh Pemerintah yang kompoten tertanggal 14 November 2018 yangditanda tangani oleh Lurah Tatura Selatan dan Camat Palu Selatan adalahsah.4. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan bersertipikat hak milikNo : 273 Tahun 2005, seluas 200 m2 yang terletak di wilayah hukum TaturaSelatan, Kota Palu, adalah sah sebagai harta peninggalan Alm.

Menyatakan hukum bahwa surat keterangan ahli waris yangditerbitkan oleh Pemerintah yang kompoten tertanggal 14 November2018 yang ditanda tangani oleh Lurah Tatura Selatan dan Camat PaluSelatan adalah sah;3. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan bersertipikat hakmilik No : 273 Tahun 2005, seluas 200 m2 yang terletak di wilayahhukum Tatura Selatan, Kota Palu, adalah sah sebagai harta peninggalanAlm.

BahwaAdvokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terobuka PengadilanTinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnyaUndangUndang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara diPengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalampersidangan bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugatdibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa hukum yang tidak memiliki kualitasdan kapasitas hukum serta tidak memiliki kompoten

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Pemerintah yang kompoten

Bahwa sesuai uraian hukum tersebut diatas yang didasari oleh buktihukum yang valid / tervalidasi oleh pemerintah yang kompoten sehinggamerupakan bukti suratotentik (Sesuai makna hukum dalam Pasal 1868BW), dan pula merupakan bukti PENGAKUAN TERTULIS dari Pemerintah ,yang mana semua bukti surat penggugat telah sesuai dengan maknahukum dalam Pasal 1866 BW mengenai alatalat bukti, karenanya secarahukum sudah sepatutnya kepada pihak tergugat dan termasuk siapapunyang bersamanya menguasai / menempati objek

Menyatakan hukum bahwa surat keterangan ahli waris yang diterbitkanoleh Pemerintah yang kompoten tertanggal 14 November 2018 yangditanda tangani oleh Lurah Tatura Selatan dan Camat Palu Selatan adalahsah.4. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan bersertipikat hak milikNo : 273 Tahun 2005, seluas 200 m2 yang terletak di wilayah hukum TaturaSelatan, Kota Palu, adalah sah sebagai harta peninggalan Alm.

Bahwa sesuai uraian hukum tersebut diatas yang didasari oleh buktihukum yang valid / tervalidasi oleh pemerintah yang kompoten sehinggamerupakan bukti surat otentik (Sesuai makna hukum dalam Pasal 1868 BW),dan pula merupakan bukti PENGAKUAN TERTULIS dari Pemerintah, yangmana semua bukti Surat penggugat telah sesuai dengan makna hukum dalamPasal 1866 BW mengenai alatalat bukti, karenanya secara hukum sudahsepatutnya kepada pihak tergugat dan termasuk siapapun yang bersamanyamenguasai / menempati objek

Menyatakan hukum bahwa surat keterangan ahli waris yangditerbitkan oleh Pemerintah yang kompoten tertanggal 14 November2018 yang ditanda tangani oleh Lurah Tatura Selatan dan Camat PaluSelatan adalah sah;Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 46/Padt.G/2020/PN Pal3. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan bersertipikat hakmilik No : 273 Tahun 2005, seluas 200 m2 yang terletak di wilayahhukum Tatura Selatan, Kota Palu, adalah sah sebagai hartapeninggalan Alm.

No.81/PDT/2016/PT.DKINomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana didalam ketentuan Pasal 3bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara para pihakyang telah terikat dengan perjanjian arbitrase; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan NegeriJakarta Selatan tidak berwenang (tidak kompoten) mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka patut dan adil jika eksepsi

ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersamaselama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitik beratkan pada nilai keadilan,dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap isteriisteri termasuk keadilan dalam halperolehan harta bersama dalam perkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim hukumyang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedarprosedur hukum, hukum harus kompoten

ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan hartabersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitikberatkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadapisteriisteri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalamperkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukumyang memberikan sesuatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum,hukum harus kompoten

C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas diDaerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo UnaUnaPropinsi Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembaryang telah dilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas PendidikanDaerah Propinsi Sulteng Nomor: 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Penyediaan danPeningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompoten

Pendidikan Nasional, tentangpenerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus padajenjang pendidikan Dasar Kabupaten Tojo UnaUna Propinsi SulawesiTengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang telahdilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DaerahPropinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei2011, tentang pengangkatan staf pengelola kegiatan penyediaan danpeningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompoten

C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012,tentang Penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerahkhusus pada jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo UnaUna PropinsiSulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telahdilegalisir;1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DaerahPropinsi Sulteng Nomor: 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20 Pebruari2012, tentang pengangkatan Pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatankesejahteraan pendidik dan Tendik yang kompoten

terdapatketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan hartabersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangatmenitik beratkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorangsuami terhadap isteriisteri termasuk keadilan dalam hal perolehan hartabersama dalam perkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim hukumyang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripadasekedar prosedur hukum, hukum harus kompoten

ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami isteri terikat dalamperkawinan, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitik beratkan padanilaikeadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap isteriisteri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalamperkawinan, selain itu menurut majelis hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripadasekedar prosedur hukum, hukum harus kompoten

Di sisi lain, MajelisHakim telah menolak segala dalil dan argument keberatan Pembanding/Tergugat I yang didukung oleh banyaknya bukti outhentik dan keterangan 2(dua) orang saksi yang kompoten;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pembanding/Tergugat mohon denganhormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan atau MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk sudikiranya dapat MEMUTUSKAN sebagai berikut :Menerima Permohonan Banding dari Pemohon

Sugerwati untuk dapatHalaman 5 dari Halaman 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.BIk.menyelesaikan permasalahan tanah/lahan dengan damai, bahwa lagi pulaKades tidak kompoten untuk memerintahkan pengosongan atas bidang tanah ;. Bahwa dahulu Penggugat juga pernah ditegur sama Pak Kades atasbangunan Yayasan Al Irsyad milik Penggugat tersebut, karena salahmenempatkan Bangunan, sebab Bangunan tersebut berada di atas Tanahmilik Hj. Sugerwati, dan oleh Ibu Hj.

Halaman 132 Putusan No.86/G/ 2017/ PTUN.MksBahwa saksi yang menfasilitasi adik saksi bernama M.Taufiq menjual tanahnyakepada Yusuf Tyos;Bahwa saksi tahu ada yang mewakili Yusuf Tyos membeli tanah adik saksi bernamaM.Taufiq melalui Drs.H.Muh.Idrus;Bahwa saksi tahu Drs.H.Muh.Idrus pernah menawarkan kepada masyarakat untukmenjual tanahnya di atas lokasi objek sengketa saksi tahu dari Drs.H.Muh.drus;Bahwa saksi tahu adik saksi bernama M.Taufiq memperoleh tanah yangdi jual Kepada Yusuf Tyos yaitu dari Kompoten

saksi tahu untuk menentukan luas tanah lokasi objek sengketa padawaktu saksi membeli dari Dg.Sikki adalah lorong 300;Bahwa saksi tahu di bagian Utara lokasi objek sengketa berbatasan dengan tanahHj.Najmiah;Bahwa saksi tahu PT.GMTD membuat pagar tembok dibagian Selatan lokasi objeksengketa Tahun 2014;Bahwa saksi tahu alas hak Dg.Sikki menjual tanah lokasi objek sengketakepada masyarakat yaitu surat garapan;Halaman 83 dari Halaman 132 Putusan No.86/G/ 2017/ PTUN.MksBahwa saksi tidak tahu sejak kapan Kompoten

sengketa;Bahwa tanah saksi yang 4 (lima) kapling dekat lokasi objek sengketa pada waktumembeli masih berair;Bahwa bentuk tanah saksi pada waktu membeli lokasi objek sengketa adalahberbentuk Peta;Bahwa saksi tahu yang menandakan batas tanah saksi pada waktu membeli lokasiobjek sengketa adalah rumah panggung;Bahwa saksi pernah melihat surat garapan lokasi objek sengketa;Bahwa yang memperlihatkan saksi surat garapan lokasi objek sengketa bernamaDrs.H.Muh.lIdrus;Bahwa saksi tahu ada nama Dg.Sikki di dalam Kompoten

((Kelompok PetaniPenggarap;Bahwa saksi tahu kedudukan Dg.Sikki di dalam Kompoten ((Kelompok PetaniPenggarap) adalah sebagai anggota;Bahwa ada nama yang saksi tahu dalam surat garapan objek sengketa yaitubernama Badaruddin Opier;Bahwa saksi tahu Badaruddin Opier masuk sebagai pengurus Kompoten(Kelompok Petani Penggarap);Bahwa tanah saksi yang beli dari penggarap tidak langsung di kelola atau di tempati;Bahwa saksi tahu ada tembok PT.GMTD di bagian Barat dan Selatan lokasi objeksengketa;Halaman 87

Dengan kata lain,seluruh perbuatan dan tindakan Terdakwa Ir.Juliadi dalamproyek yang dikuasakan kepadanya dan yang terkait dalamperkara ini adalah dibawah tanggungan dan pengawasanIr.Harmiati Harun ;Bahwa meskipun status Terdakwa Ir.Juliadi dalamperkara ini hanya selaku Side Engineering dari CV.SulawesiConsultan & Co. tetapi Terdakwa Ir.Juliadi kompoten danamat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok danfungsinya selaku Konsultan Pengawas pada proyek' yangdikuasakan kepadanya.

ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan hartabersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami aspek yang patutdipertimbangkan adalah nilai keadilan, dalam hal ini kKeadilan seorang suamiterhadap isteriisteri termasuk keadilan dalam menentukan harta bersamadalam perkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalahhukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedurhukum, hukum harus kompoten

ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentangpenetapan harta bersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami aspek yang patutdipertimbangkan adalah nilai keadilan, dalam hal im keadilan seorang suami terhadapisteriisteri termasuk keadilan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan, selainitu menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatuyang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum harus kompoten

Bahwa dari Pembuktian kedua belah pihak yang berperkara temyata telahterbukti Tongkonan Rotto dan Tongkonan Korre memang terbukti benar adadan kedua saksisaksi kedua belah pihak membenarkan hal tersebut;Bahwa yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah Tanah sengketaadalah Tanah Tongkonan Rotio ataukah tanah Tongkonan Korre, makauntuk mengetahui tentang kepemilikan Tongkonan atas tanah menuruthukum adat Toraja, maka yang harus diterapkan adalah hukum adat danyang kompoten atau yaog paling tahu

Tojo UnaUnaProvinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (duapuluh satu) lembar yang telah dilegalisir;14. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011 tentang PengangkatanStaf Pengelola Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan KesejahteraanPendidik dan Tendik yang Kompoten untuk Jenjang Pendidikan DasarHalaman 44 dari 58 halamanPutusan No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUserta Penanggungjawab

Tojo UnaUna ProvinsiSulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu)lembar yang telah dilegalisir;14. 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011, tentang pengangkatanstaf pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatan kesejahteraanpendidik dan tendik yang kompoten untuk jenjang pendidikan dasarserta penanggungjawab SAI TA.2011 beserta lampirannya, sebanyak 6(enam) lembar yang telah

Moh.Nadir adalah pihak yang kompoten dalam mengajukan gugatan a quo. (videhalaman 37 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Prg);Bahwa kaidahkaidah hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quoadalah:Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1365 BW, dan yurisprudensi yang sering dipakaidalam hukum perdata di Indonesia, memberikan criteria mengenaionrechtmatige daad/perobuatan melawan hukum yaitu:a. Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;b. Adanya kerugian yang timbul dari Penggugat;c.

dibenarkan menggunakan metode asumsi, sehingga harusdicari data/bukti yang relevan untuk mendukung perhitungan kerugiankeuangan/kekayaan negara; Kerugian keuangan/kekayaan negara yang diungkapkan harusdibedakan antara kerugian yang bersifat rill)yang telah terjadi kerugiandan yang bersifat potensial seperti pendapatan yang masihakan/harus diterima;e Apabila pemeriksa menghadapi kesulitan dalam menghitungkerugian/kekayaan negara karena sifatnya teknis, pemeriksa dapatmempergunakan jasa pihak ketiga yang kompoten

dan tergugat Il atau melalui siapapunmengalinkan hak klien kami dengan cara lelang kepada orang lain tanpa suratpenetapan dari Pengadilan Negeri yang kompoten patut dikualifisir telahmenggelapkan hak klien kami, apalagi jika dikaitkan dengan peristiwa materilperjanjian kredit yang dilakukan oleh tergugat yang telah melanggar asas asasperjanjian/perikatan sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa demikian pula perbuatan tergugat dan tergugat Il yang telahmengumumkan lelang pada surat