• KITA BORNEO KOMPETEN dengan nomor rekening Bank BNI No. 2422424449 dan penerima an. DANANG PRAMUDITA dengan rekening Bank BCA No. 6830838722 senilai Rp 1.900.056.674,- (satu miliar sembilan ratus juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan tujuan transaksi pembayaran pajak tahunan;

• 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari PT.

  Bank Central Asia, Tbk, tanggal 02-05-2023 kode cabang bank 000206, Kode Billing 027696198532068, NTPN CE0E87454MM4E0V4, Nama Wajib Pajak KITA BORNEO KOMPETEN, Jumlah setoran Rp 1.900.056.674,- (satu miliar sembilan ratus juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

• 6 (enam) lembar screenshoot percakapan WA;

Dikembalikan kepada PT.

Kita Borneo Kompeten melalui saksi EVI ERWIYATI Binti UMARMADI (Alm);

• 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 003/HR-SK.KBK/VI/2022 tentang Pengangkatan Wakil Direktur PT.

Kita Borneo Kompeten tanggal 01 Juni 2022 dan Job Descriptions;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukkan dan Kuasa tertanggal 28 April 2023;

Berita Acara Pembayaran Pajak Tahunan Perusahaan No. 001/FNC/KBK/IV/2023 tertanggal 28 April 2023;

1 (satu) lembar fotocopy rekening tahapan BCA atas nama Danang Paramudita;

1 (satu) bundel fotocopy Tanggapan Bank BCA atas surat No.002/Sek-HO/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 terhadap permohonan PT Kita Borneo Kompeten

• Putusan Nomor 205/B/PK/Pjk/2021Bahwa Koreksi Terbanding berupa DPP PPN Pemungut atas FakturPajak Masukan dengan Kode 010 sebesar Rp5.244.705.850,00 sudahbenar tetap dipertahankan, karena berdasarkan pendapat Terbandingdan Pemohon Banding dihubungkan dengan hasil uji bukti yang tertuangdi dalam Berita Acara Uji Bukti menunjukkan bahwa atas koreksi DPPPPN sebesar Rp5.244.705.850,00 tidak didukung dengan buktibuktiyang cukup dan kompeten untuk membuktikan bahwa PPN Pemunguttersebut telah disetorkan

  oleh Pemohon Banding ke Kas Negara;Bahwa Koreksi Terbanding berupa DPP PPN Pemungut atas FakturPajak Masukan dengan Kode 020 sebesar Rp13.180.000,00 tetapdipertahankan, karena berdasarkan pendapat Terbanding dan PemohonBanding dihubungkan dengan hasil uji bukti yang tertuang di dalamBerita Acara Uji Bukti, menunjukkan bahwa koreksi nilai DPP PPNsebesar Rp13.180.000,00, tidak didukung dengan buktibukti yang cukupdan kompeten untuk membuktikan bahwa PPN Pemungut tersebut telahdisetorkan oleh Pemohon

  Sedangkan koreksiDPP PPN sebesar Rp4.918.818.490,00 tetap dipertahankan, karenadalam proses uji bukti Pemohon Banding belum mengajukan buktibuktipendukung yang cukup dan kompeten, sehingga tidak dapatmemberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis bahwa PPN Pemunguttersebut telah disetorkan oleh Pemohon Banding ke Kas Negara;Bahwa Koreksi Terbanding atas DPP PPN Pemungut atas Faktur PajakMasukan dengan Kode 070 sebesar Rp17.637.623.520,00 tidak dapatdipertahankan, karena nilai DPP PPN sebesar Rp16.958.241.290,00

  ,telah didukung dengan buktibukti yang cukup dan kompeten untukHalaman 5 dari 8 halaman.

  Putusan Nomor 205/B/PK/Pjk/2021membuktikan bahwa DPP PPN Pemungut tersebut merupakan DPP ataspenyerahan yang dilakukan di kawasan Batam dan telah dicap tidakdipungut PPN, sehingga merupakan pengecualian pemungutan PPNsebagaimana dimaksud dalam PMK 85/PMK.03/2012, dan Koreksi DPPPPN sebesar Rp679.382.230,00 yang belum didukung dengan buktibukti pendukung yang cukup dan kompeten oleh Pemohon Bandingdalam proses uji bukti, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang

• Biaya Bahan dikoreksi sebesar Rp. 762.246.497,00 karena tidakdidukung oleh bukti yang kompeten ;b. Biaya seragam dikoreksi sebesar Rp. 141.638.625,00 karena tidakdidukung oleh bukti yang kompeten ;c. Biaya Pokok Lainlain dikoreksi sebesar Rp. 166.632.030,00 karena tidakdidukung oleh bukti yang kompeten ;2. Biaya Usaha Lainya :Menurut Terbanding/SK Keberatan Rp. 84.046.467.987,00Rp. 84.966.714.206,00920.246.309,00Menurut Pemohon Banding/SPT Koreksi Rp.Hal. 3 dari 22 hal. Put.

  Biaya Bahan :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Bahan sebesarRp. 762.246.497,00 dengan alasan tidak didukung oleh bukti yangkompeten menurut Pemohon Banding adalah tidak benar ;Bahwa pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telah sesuaidengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehinggasangat tidak relevan bila atas Biaya Bahan dilakukan koreksi karenatidak didukung oleh bukti yang kompeten ;Bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh buktibukti yang digunakansebagai dasar Pemohon

  Biaya Seragam :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Seragam dikoreksisebesar Rp. 141.638.625,00 dengan alasan karena tidak didukung olehbukti yang kompeten, menurut Pemohon Banding adalah tidak benar ;Bahwa alasan dari sanggahan yang Pemohon Banding ajukan adalahsebagai berikut :Bahwa karena pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telahsesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,sehingga adalah tidak beralasan bila atas Biaya Seragam dilakukankoreksi karena tidak didukung

  oleh bukti yang kompeten karenaPemohon Banding memiliki seluruh buktibukti yang digunakan sebagaidasar Pemohon banding melakukan pembukuan.

  Biaya Pokok Lainlain :Bahwa atas koreksi yang dilakukan terhadap Biaya Pokok Lainlainsebesar Rp. 166.632.030,00 dengan alasan karena tidak didukung olehbukti yang kompeten, Pemohon Banding menyanggah seluruh koreksitersebut ;Bahwa alasan dari sanggahan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut :Bahwa karena pembukuan yang Pemohon Banding lakukan telahsesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,sehingga adalah tidak beralasan bila atas Biaya Pokok LainLaindilakukan koreksi karena tidak

• Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akanmenimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar darikandungn; Bahwa cara mengugurkan kandungan yang dilakukan Saksi RestyaWheni bersamsama dengan Terdakwa dengan meminum cytotec adalahsalah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenapelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasanmedis dan dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadaidan dilakukan petugas kesehatan yang kompeten

  Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akanmenimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar darikandungn; Bahwa cara mengugurkan kandungan yang dilakukan Saksi RestyaWheni bersamsama dengan Terdakwa dengan meminum cytotec adalahsalah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenapelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasanmedis dan dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadaidan dilakukan petugas kesehata yang kompeten

  Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akanmenimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar darikandungan; Bahwa cara mengugurkan kandungan yang dilakukan Saksi RestyaWheni bersamsama dengan Terdakwa dengan meminum cytotec adalahsalah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan karenapelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasanmedis dan dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadaidan dilakukan petugas kesehatan yang kompeten

• AZALIA RAHMANITA ERMAN, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 19 Juli1997, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11614/1997tanggal 30 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil PemerintahKotamadya Dati II Surabaya ;Bahwa pada saat ini suami Pemohon dalam keadaan sakit karena mengalamigangguan Neurokognisi Mayor, sehingga tidak kompeten dalam keputusantermasuk bertransaksi, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dr. dr.

  dibawah pengapuan, makauntuk kepentingan hukumnya haruslah ditunjuk/ditetapkan wali pengampunya ;Bahwa Pemohon sebagai isteri sahnya dengan ini memohon untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suaminya (Erman Kurnandi tersebut) ;Berdasarkan halhal yang sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohonkiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuki hsrikut Menyatakan bahwa ERMAN KURNANDI berada dibawah Pengampuan karenamengalami gangguan Neurokognisi Mayor, sehingga tidak kompeten

• Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuami harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

  Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat Rekonpensi, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

  Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalamperkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuami harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten.

  ke2 diatas kepada Penggugat Rekonpensi.Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upayamempersulit dari pihak Tergugat Rekonpensi, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki Kompeten

  dari harta bersama, maka kepada Tergugat dihukum untukmenyerahkan setengah dari hartabersama tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari Pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi jika perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang)dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan apprasial darilemabaga resmi yang memiliki kompeten

  Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalamperkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riildan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alatperlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di mukaumum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasarberdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki Kompeten.

• ;bahwa Peraturan Dirjen Pajak No: PER 9/PJ/2010, Pasal 5 e) berbunyi :Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. lihat jugaPER04/Pj/2012, Pasal 2 ayat (2):1. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.a. Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini :1.

• karena pemasangan screw dan implant yangditanam jauh jauh dari standar medis yang ada pada umumnya (tidak ahlliatau tidak kompeten dan tidak professional) dan berdasarkan Dr. AndrePontoh menganjurkan untuk dilakukan operasi ulang; (vide: Bukti P18 danBukti P19);Bahwa, pada tanggal 28 November 2011 Dr.

  Nomor 1550 K/Pdt/2016Kasasi Il semula Tergugat Il/Terbanding II ) kepada dokter Orthopeidi khususpinggul dan lutut, ini membuktikan ketidakmampuan tidak kompeten setelah duakali gagal dalam mengambil tindakan operasi, isi pernyataanya tekukan masihterbatas 5100 derajat danpenyebabnya Astheophorosis atau sebab lain? Inimembuktikan operasi tidak berhasil dan ketidak mampuan menganalisapasienya, mengenai pernyataan dari saks!

  Andre Pontoh P17,P18, P26 dan P27;Ketidakmampuan/tidak kompeten dr. widya dan dr Ghuna (TermohonKasasi Illll semula Tergugat IlIll/Terbanding Illll) tersebut diperkuat denganterbukti membuat surat rujukan dan konsultasi kepada dokter lain (HIP& Kneerekontruksi) sebagaimana dalam Bukti P13 dan P14 tersebut;Bukti P15: Membuktikan keterangan keterangan yang dibuat dr.

  Ghuna (TermohonKasasi IlIll semula Tergugat Illll/Terbanding IlIll) tidak Kompeten atau tidak ahliyang menyebabkan kesalahan total dan berakibat Pemohon Kasasi semulaPenggugat / Pembanding menderita cacat seumur hidup;Bahwa, pokok utama penyebab permasalahan ini adalah adanyatindakan operasi dr. Widya dan dr.

  Andresebagaimana pada Bukti P17, P18, P19, P26, P27;Bahwa, pula ketidakmampuan/tidak kompeten dari dr.

• menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama,Pasal :; Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:huruf b : Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan,huruf c : temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

  PPNmerupakan petunjuk awal yang seharusnya dikembangkan lebih lanjut olehTerbanding dalam proses pemeriksaan.bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, dalam melaksanakanpemeriksaan Terbanding seharusnya melakukannya dengan cermat sesuaidengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.bahwa menurut Majelis berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, temuan pemeriksaan harus didasarkanpada bukti yang kompeten

• Bahwa saya sudah hamil 1 bulan hasil hubungan di luar nikah dengan anakpara Pemohon;Bahwa, oleh karena calon isteri anak para Pemohon telah mengakuhamil 1 bulan hasil hubungan di luar nikah dengan anak para Pemohon, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk terlebih dahulumemeriksakan kehamilan calon isteri anak para Pemohon ke dokter ataubidang yang kompeten, selanjutnya Majelis hakim menunda persidangan gunamemberi kesempatan kepada calon isteri anak para memeriksakankehamilannya

  dibacakan yangisinya dipertahankan oleh para Pemohon dan Majelis Hakim telahmendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon isterinya, ternyatacalon isteri anak para Pemohon mengaku telah hamil 1 bulan hasil hubungan diluar nikah dengan anak para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri anak para Pemohonmengaku hamil 1 bulan, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikesempatan kepada para Pemohon untuk memeriksakan kehamilan calon isterianak para Pemohon ke dokter atau bidang yang kompeten

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan KOO, RU ING ( IING YOSHAWIRJA) yang menderita penyakit Parkinson dan Demensia (Parkinson Disease Dementia) dengan Episode Stroke oleh karena itu tidak kompeten dalam membuat keputusan untuk diri sendiri maupun melakukan transaksi sehingga dinyatakan dibawah Pengampuan;
  3. Menunjuk Pemohon yang bernama ERICS YOSHAWIRJA sebagai Wali Pengampu terhadap Ibunya yang bernama KOO

• Kandungan Beberapa Obat Keras Harus Mendapatkan jinProduksi Dari Kementrian Kesehatan Dan Ijin Edar / Registrasi Dari Badan PomRi, Apabila Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakSesuai Standart Atau Tanpa Ijin Edar Atau Tidak Mempunyai KewenanganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN TlgUntuk Melakukan Praktek Kefarmasian Mengakibatkan Dapat MembahayakanKesehatan Masyarakat Karena Produk Yang Diedarkan Belum DilakukanPenilaian Atas Mutu Keamanannya Oleh Lembaga Yang Kompeten

  Dan Mengedarkan Sediaan FarmasiBerupa Obat Dengan Kandungan Beberapa Obat Keras Harus Mendapatkan jinProduksi Dari Kementrian Kesehatan Dan ljin Edar / Registrasi Dari Badan PomRi, Apabila Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang TidakSesuai Standart Atau Tanpa jin Edar Atau Tidak Mempunyai KewenanganUntuk Melakukan Praktek Kefarmasian Mengakibatkan Dapat MembahayakanKesehatan Masyarakat Karena Produk Yang Diedarkan Belum DilakukanPenilaian Atas Mutu Keamanannya Oleh Lembaga Yang Kompeten

  mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan kandunganbeberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi dari Kementriankesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;% Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

  mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengankandungan beberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi darikementrian kesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;se Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

  19 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Tlqkandungan beberapa obat keras harus mendapatkan ijin produksi darikementrian kesehatan dan ijin edar / registrasi dari badan POM RI;se Bahwa apabila mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak sesuai standart atau tanpa ijin edar atau tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian mengakibatkandapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yangdiedarkan belum dilakukan penilaian atas mutu keamanannya olehlembaga yang kompeten

• kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuaidengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaanketerangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan denganPemeriksaan;temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

  yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bagian Ketiga Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pasal 5 huruf e PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: PER 9/PL/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentangStandar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KewajibanPerpajakan, mengatur sebagai beikut:Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevanValiditas

• Objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal22 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.318.442.204.939,00 dengan menyatakanbahwa Pemohon Banding membeli TBS seluruhnya dari petani bukan dari pedagangpengumpul sebagaimana dinyatakan Terbanding bahwa koreksi Terbanding hanyaberdasarkan besarnya nilai transaksi dan seringnya transaksi pembelian yangPemohon Banding lakukan sehingga tidak memiliki dasar dan pembuktian yangcukup kompeten

  sebagai dasar koreksi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyebutkan bahwa PelaksanaanPemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harusdilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu temuan Pemeriksaanharus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup clan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;bahwa Pemohon Banding juga menyatakan

  Buana Sawit Indah, Majelisberpendapat bahwa permintaan dokumendokumen a quo erat kaitannya pembuktianapakah Pemohon Banding memperoleh TBS sebagai bahan baku untuk prosesproduksinya berasal pedagang pengumpul atau bukan pedagang pengumpulsebagaimana alasan Pemohon Banding untuk tidak melakukan pemungutan PPhPasal 22 atas pembelian TBS.bahwa Pemohon Banding yang menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak memilikidasar dan pembuktian yang cukup kompeten sebagai dasar koreksi sebagaimanadiatur berdasarkan

• ,dsbJadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2terpilin yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting companyoriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagaikedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri daridalam!!!!

  Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempatioleh orangorang terpilin yang kompeten dankepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang;3.

• Atauapabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/narta gonogini)dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulitdari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melaluipermohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapannegara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang)dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal darilembaga resmi yang memiliki kompeten, hasil penjualan mana dibagi secaraHalaman

  Atau apabila obyeksengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gonogini) dalamperkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit daripihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melaluipermohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapannegara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang)dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisaldari lembaga resmi yang memiliki Kompeten.

  Atau apabila obyek sengketa (harta bersamadalam perkawinan/harta gonogini) dalam perkara ini tidak dapat dibagisecara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, makapembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabilaperlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnyadilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar sertasesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yangHalaman 8, Putusan Nomor 40/Pat/2018/PT SMGmemiliki kompeten.

• Atauberperilaku tidak baik, yang memberikanpelayanan medis dan atau tindakan medis yangtidak sesuai dengan izin yang diberikan,yang tidak sesuai dengan standar pelayanan,yang secara profesional tidak kompeten atautidakkompeten lagi, atau yang melanggarketentuan ketentuan dalam medical Staffbylaws.42.

  Sejak Termohon Peninjauan Kembali bekerja padaPemohon Peninjauan Kembali pada Tgl.30 Juni 2006,kinerja Termohon Peninjauan Kembali dalammenjalankan pelayanan medis dan atau tindakanmedis tidak sesuai dengan izin yang diberikan,tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secaraprofesional, tidak kompeten atau tidak kompetenlagi.62.

  Kembali tidak pernah hadir pada setiapevaluasi atas kinerja Termohon Peninjauan Kembaliyang tidak kompeten, meskipun telah dipanggil,(Mohon periksa bukti bukti PKNo.: 2a, s/d 2m);Adapun evaluasi yang dilakukan Komite Medis terhadapkinerja Termohon Pemohon Peninjauan kembali adalahberawal dari adanya :i.

  Bahwa, Pemohon peninjauan Kembali telah berupaya kerasmelaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) akan tetapiTermohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan yangtelah melakukan pelanggaran dengan menjalankanpelayanan medis dan atau tindakan medis tidak sesuaidengan tidak sesuai dengan standar pelayanan, yangsecara profesional tidak kompeten atau tidak kompetenlagi, tidak berupaya memperbaiki diri/tidak hadir padasetiap undangan untuk pembinaan bahkan~ sebaliknyajustru)= melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali

  /kemampuanyang dimiliki oleh seorang dokter, karena apabila tidakdiikuti dengan kompeten/kemampuan yang baik oleh seorangdokter maka akan membahayakan kesehatan dan keselamatanpasien.Hal. 37 dari 38 hal.

• pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yangsebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan,;Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per9/Pj/2010, Pasal 5 e juga memberikan pengertian terkaitbukti yang berbunyi :Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

  yang cukup dan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan. ( PER04/Pj/2012, Ps 2 (2)):1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevana.

• jual gas bumisebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari komponen harga gas bumidalam US Dollar per satuan MMBTU dan/atau harga gas bumi dalam Rupiahper satuan meter kubik (M)";Bahwa sesuai Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan disebutkan bahwa:Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

  Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2021Gas Bumi Non Komoditi (Service) sebesar Rp528.567.424.219,00, adalahtidak tepat karena tidak didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup,dengan demikian koreksi a quo tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan; oleh karenanya untuk mengabulkan seluruhnya permohonanbanding dari Pemohon Banding.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga

• Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 609.953.681 Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa nilai DPP PPN sebesar Rp10.882.250.100,00, telah didukungdengan buktibukti yang cukup dan kompeten untuk membuktikan bahwaDPP PPN Pemungut tersebut merupakan DPP atas penyerahan yangdilakukan di kawasan Batam dan telah dicap tidak dipungut PPN, sehinggamerupakan pengecualian pemungutan

  PPN sebagaimana dimaksud dalamPMK 85/PMK.03/201 2;Bahwa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp146.882.370,00 yang belumdidukung dengan buktibukti pendukung yang cukup dan kompeten olehPemohon Banding dalam proses uji bukti, Majelis berpendapat bahwa KantorCabang Pemohon Banding yang berada di Kawasan Batam, telah ditetapkansebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimanadiatur pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah