Ditemukan 152459 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : konsultasi konsulat konstan
Penelusuran terkait : Kepailitan Utang piutang Perjanjian konsultan Hutang Jasa konsultan Jaminan pelaksanaan Direktur jenderal pajak vs pt. bimatekno karyatama konsultan;; Pt. jasuka bangun pratama vs i. kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultan snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan. Ii. pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultasi snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 22-08-2011 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 10 Januari 2012 — NUSANTARA CITRA KONSULTAN; - PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG;
187 — 117
  • NUSANTARA CITRA KONSULTAN;- PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG;
    NUSANTARA CITRA KONSULTAN (PENGGUGAT) ;c PT.DWI ELTIS KONSULTAN ;d PT LARAS RESPATI UTAMA ;. PT. DELTA TAMA WAJA CORPORA ;f. PT.
    Buanatama Dimensi Consultans ;3 PT Dwi Eltis Konsultan ;4 PT Sarana Bagja Bumi ;5 PT Delta Tama Waja Corpora ;6 PT Nusantara Citra Konsultan ;7. PT.
    Buanatama Dimensi Konsultans ;2 PT Yodya Karya :3 PT Delta Tama Waja Corpora ;4 PT Nusantara Citra Konsultan ;5 PT Dwi Eltis Konsultan ;6. PT.
    Nusantara Citra Konsultan dan PT.
    PT.NUSANTARA CITRA KONSULTAN 2). DWI ELTIS KONSULTAN, 3).PT. YODYA KARYA PERSERO, dan 4). PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-05-2006 — Upload : 31-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05K/N/2006
Tanggal 24 Mei 2006 — PT Magnus Indonesia (dahulu PT Magnus Surya); PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
138 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 01-11-2006 — Upload : 01-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 010PK/N/2006
Tanggal 1 Nopember 2006 — PT Magnus Indonesia (dahulu PT Magnus Surya); PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
285 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4728 B/PK/PJK/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-08-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4571 B/PK/PJK/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN;;
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3683 B/PK/PJK/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN;;
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN;;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No:49/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 5 Maret 2019 — PERINTIS TUJUH KONSULTAN
528 — 181
  • Menyatakan PT PERINTIS TUJUH KONSULTAN ( Pemohon PKPU ) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 ( empat puluh tiga ) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan segala akibat hukjumnya ;3. Menunjuk Saudara Abdul Kohar, SH., MH., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU tersebut ; ;4. Mengangkat saudara :a.
    Kramat Raya No. 160, Jakarta Pusat 10430;Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus untuk mengurus harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT PERINTIS TUJUH KONSULTAN ;5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 09.00. WIB. bertempat di ruang sidang Pengadila Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;6.
    PERINTIS TUJUH KONSULTAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 15-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/TUN/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
301 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat Konsultan Hukum, beralamat di Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember2018;Pemohon Kasasi;Lawanl.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 27-09-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 109/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Oktober 2011 — NUSANTARA CITRA KONSULTAN vs PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI SNVT PELAKSANAAN AIR BENGAWAN SOLO
91 — 29
  • NUSANTARA CITRA KONSULTAN vs PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI SNVT PELAKSANAAN AIR BENGAWAN SOLO
    NUSANTARA CITRA KONSULTAN, diwakili oleh Ir.HARYANTO, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. NUSANTARA CITRAKONSULTAN, bertempat tinggal di Jl.Purwakarta No. 39 Kota Bandung,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20April 2011, memberi kuasa kepada1. RAHMAT,SH,kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor diJl.
    Purwakarta 39 Paviliun Antapani Bandung,selanjutnya disebut PENGGUGAT / PEMBANDINGMELAWAN:PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVIS!SNVT PELAKSANAAN AIR BENGAWAN SOLO ,berkedudukan di Jl.Solo Kartasura KM. 7 PO BOX 267Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : HK.02.07 An/20tanggaltanggal 5 Agustus 2011, memberi kuasa kepada1.NamaNILAWATI LUBIS,SH,MM,Jabatan : Kepala Bagian Hukum danPerundang Undangan'Sekretaris DitjenSumber Daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat : Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196/B/PK/PJK/2007
Tanggal 14 Juni 2010 — PROQUAMAN KONSULTAN
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROQUAMAN KONSULTAN
    PROQUAMAN KONSULTAN, beralamat di Jalan CempakaPutin Tengah 17C No. 7A, Cempaka Putih Timur, JakartaPusat 10510;Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put10385/PP/M.X/99/2007 tanggal 9 April 2007 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
    Proquaman Konsultan, NPWP : 01.326.789.3024.000,alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 17C No. 7A, Cempaka Putih Timur,Jakarta Pusat 10510, sehingga Sanksi Administrasi berupa denda Pasal 14ayat (4) KUP yang kurang dibayar menjadi nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.
    Proquaman Konsultan, NPWP :01.326.789.3024.000 adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalisebagai berikut :mengenai alasanalasan ke. 1 s/d 3 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yaitu tidak terdapatputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 B/PK/PJK/2007
Tanggal 24 Agustus 2010 — OKTABISNISINDO KONSULTAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OKTABISNISINDO KONSULTAN VSDIREKTUR JENDERAL PAJAK
    OKTABISNISINDO KONSULTAN, beralamat di JalanSunter Jaya 1 No. 80 A Sunter Jaya, Tanjung Priok,Jakarta Utara.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon BandingMelawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor. 4042, Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan danBanding.2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub CDirektoratPeninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding.3.
    Oktabisnisindo Konsultan, NPWP : 01.864.505.6042.000, alamat : Jl. Sunter Jaya No. 80 A Sunter Jaya,Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan demikian perhitunganjumlah pajak yang terutang menjadi sebagai berikutPenghasilan Netto menurut Majelis Rp.125.176.892,00Penghasilan Kena Pajak Rp.125.176.000,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp.20.052.800,00Kredit Pajak Dipotong/dipungut pihak lainPajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 20.250.000,00 Dibayar sendiriHal. 6 dari 16 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3968 B/PK/PJK/2022
Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
97 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 23-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4169 B/PK/PJK/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
84 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 —
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT TRIWILABA KONSULTAN,tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    PT TRIWILABA KONSULTAN VS PT HILTON DUTA LESTARI
    PUTUSANNomor 541 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRIWILABA KONSULTAN, dahulu berkedudukan diJalan Irian Nomor 13 Pontianak, Kalimantan Barat yangdalam hal ini diwakili oleh Sudirman selaku Direktur Utamasekarang beralamat di Jalan Parit H.
    ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 7 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat Suatu Kekhilafan atau kekeliruan yangnyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRIWILABA KONSULTAN
    Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakditemukan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata olehJudex Facti dan Judex Juris;Bahwa Tergugat telan wanprestasi, sehingga dihukum untukmengembalikan kembali uang milik Penggugat ditambah bunga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT TRIWILABA KONSULTAN
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRIWILABA KONSULTAN ,tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 541 PK/Pdt/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-11-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2023 — DAVYSUKAMTA KONSULTAN
13 — 0
  • DAVYSUKAMTA KONSULTAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-02-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 20 Februari 2019 — PERINTIS TUJUH KONSULTAN
Termohon:
............................
84 — 36
  • PERINTIS TUJUH KONSULTAN
    Termohon:
    ............................
    S, S.HPara Advokat dan Konsultan Hukumyang beralamat kantor di Jalan PercetakanNegara XA No. 31, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak selaku KuasaHukum dari PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN, sesuai Surat Kuasa Khusustanggal 6Februari 2019 (terlampir), selaku Penerima Kuasa, yang bertindakuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selaku PEMOHON PKPU.
    ,Notaris di Jakarta;(Bukti P 9);Bahwa PEMOHON PKPU /PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN dengan inimenyatakan mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruhkewajiban Utang PEMOHON PKPU /PT.PERINTIS TUJUH KONSULTANkepada Para Kreditoryang timbul berdasarkan Perjanjian Kredityang telahdisepakati denganPara Kreditor, yaitu:a). PT.
    Perintis Tujuh Konsultan,No. 50, tertanggal 25 September 2013, yang dibuat oleh RikaSilviana, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang (Bukti P24);Jenis Fasilitas : Finance LeaseNilai Pembiayaan : Rp 20.768.000.000,Bunga : 17.00% p.a.efektifMasa Leasing : 36 bulanAdapun jumlah seluruh kewajiban Utang Debitur/PEMOHON PKPUkepada PT.
    Bahwa PEMOHON PKPU/PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN mempunyaikeyakinan yang kuat apabila diberikan kesempatan untuk mengajukanProposal Rencana Perdamaian yang akan disusulkan kemudian, semataHalaman 12 Putusan No.42/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst13.14.15.mata dalam rangka penyelesaian hutang PEMOHON PKPU kepada ParaKreditornya termasuk tetapi tidak terbatas kepada Para Kreditor secarakomprehensif sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU,maka PEMOHON PKPU/PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN akan dapatmenyelesaikan
    PERINTISTUJUH KONSULTAN;Keduanya untuk bertindak sebagaiTIM PENGURUSguna untuk mengurusharta PEMOHON PKPU /PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN dalam halPermohonan PKPU dari PEMOHON PKPU /PT.PERINTIS TUJUHKONSULTANdikabulkan dan/atau Mengangkat sebagai Tim Kurator dalamhalPEMOHON PKPU /PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN dinyatakanPailit.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU /PT.PERINTISTUJUH KONSULTANmemohon kepada Yang Terhormat Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Juni 2019 — PERINTIS TUJUH KONSULTAN
Termohon:
............................
185 — 48
  • Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 49/Pdt-Sus/PKPU/2018/PN.Jkt.Pst terhadap PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN berakhir;
3. Menyatakan PT.PERINTIS TUJUH KONSULTAN beralamat domisili hukum di Jl.
PERINTIS TUJUH KONSULTAN
Termohon:
............................
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 09-07-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 267/PDT/2012/PT.DKI
Tanggal 3 Oktober 2012 — PERINTIS TUJUH KONSULTAN Cs
77 — 13
  • PERINTIS TUJUH KONSULTAN Cs
    PERINTIS TUJUH KONSULTAN., beralamat di Jalan BendunganWalahar Nomor 30, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;2 PERINTIS GUNAWAN, SE., beralamat di Bukit Cirendeu C.I/5, RT.09/02,Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kota TangerangSelatan ; 2222222222 on noma nnnKeduanya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum oleh Sardjana O.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 08-08-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 02/PDT/2008/PT.BTN
Tanggal 8 Agustus 2008 — Katipaya Mudauthama Konsultan Dkk
21 — 12
  • Katipaya Mudauthama Konsultan Dkk
    Katipaya Mudauthama Konsultan,beralamat di Jalan KH. A. Khotib No. 5Rt. 002/08, Kel. Cipare, Kab. Serang,selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING I semula TERGUGAT I;2. Uke Kurniawan, SE, baik selakuDirektur Utama PT. Katipaya MudauthamaKonsultan maupun selaku pribadi,beralamat di Jalan KH. A. Khotib No. 5Pengadilan ...........Rt. 002/08, Kel. Cipare, Kab. SerangBanten, atau di Jalan. Bhayangkara No.52A, Rt. 01/02, Kel. Cipocok, Kec.Cipocok Jaya, Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-10-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL ("HKHMP"), DKK VS PRESIDEN RI, DK;
224 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL ("HKHMP"), DKK VS PRESIDEN RI, DK;
    , mempunyaiSurat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 125/BL/STTDKH/2012, tertanggal 31 Juli 2012, dan terdaftar sebagai Advokatdengan Nomor 08.10951, bertindak untuk diri sendiri;TEDDY SOEMANTRY, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPengacara dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Venesia III Blk.DC19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, telah terdaftar sebagai anggotadi HKHPM dengan Nomor Anggota: 89029, mempunyai Surat TandaTerdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan
    mutuKonsultan Hukum maupun Kantor Konsultan Hukumyang sejalan dengan perkembangan industri pasarmodal dan sektor jasa keuangan maupun internationalbest practices;Untuk pungutan atas setiap transaksi yang dilakukanoleh Kantor Konsultan Hukum sebesar 1,2% dari nilaikontrak adalah tidak sejalan dengan kedudukan KantorKonsultan Hukum yang tidak terdaftar di OJK, karenaHalaman 23 dari 60 halaman.
    Selain itu, dalam pelaksanaan tugasdimaksud, Konsultan Hukum bebas dari pengaruh pihak manapuntermasuk pengaruh dari emiten.Bahwa dengan demikian kedudukan Konsultan Hukum selakuprofesi penunjang di Pasar Modal hanya terbatas pada melakukantindakan berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya sesuai keahlian dibidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam UndangUndang.Maka dengan jelas bahwa Konsultan Hukum bukan merupakanPelaku Jasa Keuangan, karena tindakannya lebih bersifat bantuanatau dukungan agar
    Sudah layak dan sepantasnya (i) Konsultan Hukum, (ii) Akuntan Publik,(iii) Notaris; dan (iv) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukanKegiatan Non Jasa Keuangan tidak dikenakan pungutan.b.
    (Bukti P17B);Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor125/BL/STTDKH/2012, 31 Juli 2012 (Bukti P17C);Fotokopi Kartu Anggota di HKHPM dengan Nomor 89029 atas nama TeddySoemantry, SH. (Bukti P18A);Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor330/PM/STTDKH/2000, tanggal 17 Maret 2000 atas nama Teddy Soemantry,SH.