,M.H. mutasi ke Pengadilan Negeri Ranai sesuai dengan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1928/DJU/SK/KP04.5/9/2018 tertanggal 26September 2018 dan salah satu Hakim Anggota An. Rocky B. F.

Sitohang, S.H. mutasi kePengadilan Negeri Gunung Sitoli sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI Nomor 1926/DJU/SK/KP04.5/9/2018 tertanggal 26 September 2018 maka berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 05November 2018 telah ditetapkan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkaraint;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pertama kalinyaitu, Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya, dan Tergugat datangmenghadap

TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGItersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa terdakwaterdakwa di dakwa oleh Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dakwaan sebagai berikutDAKWAAN:PERTAMABahwa Terdakwa IR ISWAHYU WIDODO dan Terdakwa II IRWAN masingmasing selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta SelatanberdasarkanSalinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1989/DJU/SK/KP04.5

/11/2015 tanggal 30 November 2015, dan Nomor1988/DJU/SK/KP04.5/11/2015 tanggal 30 November 2015bersamasamadengan MUHAMMAD RAMADHAN(penuntutan dilakukan secara terpisah),pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 dan pada hari Selasa tanggal 27November 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Parkiran Kemang Medical Center JI.

perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN JKT.SELmengenai gugatanpembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT AsiaPacific Mining Resourcesyang ditangani oleh Terdakwa dan Terdakwa Ilmasingmasing sebagai ketua majelis hakim dan hakim anggotaagarputusannya memenangkan penggugat, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut:Bahwa Terdakwa merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1989/DJU/SK/KP04.5

/11/2015 tanggal 30 November 2015, danTerdakwa II juga merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1988/DJU/SK/KP04.5/11/2015 tanggal 30 November 2015.Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sertaACHMAD GUNTUR ditunjuk sebagaiMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelompok F/II, Majelis Xberdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus Nomor : W10.U3/105/KP.01.2/9/2018 tanggal

/11/2015 tanggal 30 November 2015, dan Nomor1988/DJU/SK/KP04.5/11/2015 tanggal 30 November 2015 bersamasamaHalaman. 12 dari 41 Hal.

SUKSESsebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA, WIRYOTRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, menguntungkan pihakTergugat, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor D.97Kp.04.122002 tanggal 16 Mei2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN JakartaPusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5

Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 danNomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik danPedoman Perilaku Hakim yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor D.97Kp.04.122002 tanggal 16 Mei2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN JakartaPusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5

WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum PT KTP, pemberian hadiah tersebut adahubungannya dengan jabatan Terdakwa, PARTAHI TULUS HUTAPEA danCASMAYA, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor D.97Kp.04.122002 tanggal 16 Mei2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN JakartaPusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5

BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan MutasiHakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 avn.PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);lll.

BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan MutasiHakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 avn.PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA;8.

bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke-1 hingga Sidang ke-10;

30

3 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992;

31

4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKEDUA: Bahwa Terdakwa LASITO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayaitu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/DJU/Sk/KP04.5

Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal9 Nopember 2017; 281 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor:13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017; 291 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor:13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke1 hingga sidang ke10; 303 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri KehakimanRI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992; 314 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5

Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal9 Nopember 2017; 281 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017; 291 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor:13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke1 hingga Sidang ke10; 303 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri KehakimanRI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992; 31 4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5

Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal9 Nopember 2017; 281 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017; 291 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor:13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke1 hingga Sidang ke10; 303 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri KehakimanRI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992; 314 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5

W1U/163/KP04.5/X/2014,sejak tanggal30 Oktober 2014 s.d. tanggal 28 Desember 2014;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan PengadilanNegeri Kualasimpang No.76/Pid.Sus/2014/PNKsp, tanggal 24 September 2014 dansurat surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 05 Mei 2014,NO. REG.

., MH. sebagai Hakim;

- 1 (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1672/DJU/SK/KP04.5/112020 tanggal 23 November 2020 tentang Penempatan KHAMOZARO WARUWU, SH., MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1A;

- 1 (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : D.97.KP.04.02 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pengangkatan PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Pegawai Negeri Sipil

dengan status Calon Hakim;

- 1 (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 264/SK/Dirjen-X/DI/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Pengangkatan PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim;

- 1 (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 519/DJU/SK/KP04.5/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penempatan PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai

Kehakiman dan HAM RI Nomor : D.126.KP.04.02 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengangkatan YUSTISIANA, SH. sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status Calon Hakim;

- (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor : 18/SK/Dirjen-X/DI/PH.K/05/2006 tanggal 02 Mei 2006 tentang Pengangkatan YUSTISIANA, SH. sebagai Hakim;

- 1 (satu) bundel copy berleges Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 519/DJU/SK/KP04.5

W1U/163/KP04.5/X/2014, sejak tanggal31 Oktober 2014 s.d. tanggal 30 Desember 2014;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 September 2014, No. 53/Pid.B/2014/PNTTN dan surat suratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 12 Juni 2014,No. Reg.

sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGALPERSADA, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat,menguntungkan pihak Tergugat, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut:Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : D.97Kp.04.122002 tanggal 16Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PNJakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5

Yudisial RlNomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/IV/2009 tanggal 8April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukandengan caracara sebagai berikut:Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : D.97Kp.04.122002 tanggal 16Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PNJakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5

BB NO 22 :3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan MutasiHakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor:6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 an.PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

No. 1444 K/PID.SUS/20176/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHITULUS HUTAPEA, S.H., M.H.Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA.8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI.tanggal 05 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan MutasiHakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 azn.PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA;6.

Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaraTerdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannyaNo.Reg.Perkara : 46/Tut.01.04/24/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 mengajukanPara Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa WAHYU WIDYA NURFITRI selaku Hakim padaPengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus berdasarkan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016tanggal 04 Februari 2016 bersamasama

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa WAHYU WIDYA NURFITRI selaku pegawal negeriatau penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim pada Pengadilan NegeriTangerang Klas IA Khusus berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 66/DJU/SK/KP04.5

Palu (pewaris) adalah seorangpegawai negeri sipil berdasarkan petikan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1156/DJU/SK/KP04.5//4/2019 yang dkeluarkanoleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jendral BadanPeradilan Umum, tanggal 4 April 2019;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris darialmarhum Darwis bin H. Palu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1.

No. 163 PK/Pid.Sus/2017Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor57/DJU/SK/KP04.5/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi danMutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya ROHADImenjadi penghubung untuk mengurus penunjukan Majelis Hakim perkara atasnama SAIPUL JAMIL, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitubertentangan

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu yaitumemberi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada ROHADIselaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 57/DJU/SK/KP04.5

perbuatan memberi hadiah atau janjiyaitu memberi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada ROHADI selaku pegawai negeriberdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKIJakarta Nomor W/7.73KP.04.02 Th 1993 tanggal 31 Juli 1993 tentangPengangkatan ROHADI selaku Pegawai Negeri Sipil pada Rutan Jakarta Pusatdi Jakarta, yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/DJU/SK/KP04.5

Perk : PDM245/JKTUT/04/2016 tanggal 7 Juni 2016.2 (dua) lembar foto copy legalisir Salinan KeputusanDirektur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tentang Promosi danMutasi Kepaniteran Di Lingkungan Peradilan UmumDirektur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal19 Agustus 2014 beserta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan KeputusanKepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKIJakarta Nomor W/7.73KP.04.02Th.1993 KepalaKantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakartatanggal

,Nomor : 12/PTTSDBT/II/2011 tanggal 25 Februari 2011;Masingmasing dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdipergunakan dalam perkara lain;5) 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI atas namaHELPANDI NIP 19771104 2000121001 dikembalikan kepadaHELPANDI;6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentangPengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama untuk

Nomor 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli2018;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Petikan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011:3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan MenjalankanTugas Nomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentan Pengangkatan Kembali Hakim AdHoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama untukMasa

Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011tanggal 12 April 2011, Merry Purba pada jabatan Hakim Ad HocPengadilan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan penugasan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 22/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentangPemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali SebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5

April 2011, Merry Purba pada jabatan Hakim Ad HocPengadilan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan penugasan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 22/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentangPemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali SebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia NomorHal . 22 Putusan No.23/PidSusTPK/2019/PT.DKI.91/DJU/SK/KP04.5

No 0O35/FR.Law FirmA/II/2018,tanggal 3 Juli 2018;10.3 (tiga) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret2011;11.3 (tiga) lembar fotokopi dokumen = surat pernyataanmenjalankan tugasS nomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011,tanggal 5 Mei 2011;12.2 (dua) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang pengangkatan kembailiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatpertama

No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal3 Juli 2018;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat pernyataan menjalankantugas nomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;2 (dua) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang pengangkatan kembali HakimAd Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama untukmasa

Industrial;Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RepoblikIndonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan DanKesekretariatan Peradilan;Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor09 Tahun 1976;Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yangMelaksanakan Tugas Yustisial Tidak DapatDiperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau TersangkaKecuali Yang Ditentukan UndangUndang;Fotokopi Petikan Keputusan Direktur JendralBadan Peradilan Umum Nomor : 2076/DJU/SK/KP04.5

Nomor 1928/DJU/SK/KP04.5/ 9/2018, tertanggal 25 September 2018;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Tanggal 06 Nopember2018, Nomor:03/Pdt.G/2018/PNSKL, tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, yang mana Hakim AnggotaIIyang bernama Ali Adrian, S.H., telah Mutasi ke Pengadilan Negeri Blangkejeren,berdasarkan S.K. M.A. R.I.

Nomor1928/DJU/SK/KP04.5/ 9/2018, tertanggal 25September 2018;Setelah membaca berkas perkara Nomor: 03/Pdt.G/2018/PN.SKL, serta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini;. Setelah memeriksa buktibukti surat baik dari Penggugat maupun Para Tergugat;. Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan Saksisaksi baik dari Penggugat..

Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim yaitu telah memberisesuatu berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu kepada WAHYU WIDYA NURFITRI selakuHakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 66/DJU/SK/KP04.5

BB 266.a.1 (satu) lembar fotokopi disposisi PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak PidanaKorupsi Bandung yang berisi informasi adanyaSurat dari MA RI nomor 1/DJU/SK/KP04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 denganisi ringkas SK An SETYABUDI T, SH yangdidisposisikan tanggal 5 Maret 2012.2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1(satu) lembar fotokopi daftar lampiran yangtelah dilegalisir oleh Ka.

Sub BagianKepegawaian PN Bandung WAWANSETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah128Agung Republik Indonesia Nomor1/DjU/SK/Kp04.5/11/2012 tentangPembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONOSH.,M.Hum sebagai Ketua Pengadilan NegeriTanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagaiWakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yangditandatangani oleh a.n Ketua MahkamahAgung Republik RI Dlrektur Jenderal BadanPeradilan Umum, CICUT SUTIARSO diJakarta tanggal 8 Februari 2012.1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:275.

kertas yang diantaranya berisitulisan tangan Jd, RAM, KM, KPN, BR.4 (empat) lembar fotocopy daftar Perkara Masuktahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkandakwaan Rp. 557.438.824.092 (lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan jutadelapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluhdua rupiah).2 (dua) lembar fotocopy keputusan dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor1/DjU/SK/Kp04.5

HATTA ALI, SHMH dan Direktur Pembinaan Tenaga TeknisPeradilan Umum H.R.M ANTON SUJATNO,SH., M.Hum tanggal 22 Februari 2013.1 (bundel) dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar fotokopi disposisi PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak PidanaKorupsi Bandung yang berisi informasi adanyaSurat dari MA RI nomor 1/DJU/SK/KP04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 denganisi ringkas SK An SETYABUDI T, SH yangdidisposisikan tanggal 5 Maret 2012.2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1(satu) lIembar fotokopi

Sub BagianKepegawaian PN Bandung WAWANSETIAWAN S Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor1/DjU/SK/Kp04.5/1I/2012 tentangPembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONOSH.

BB72.2 (dua) lembar fotocopy keputusan dan 1 (satu)lembar fotocopy lampiran Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 mengenai pengangkatanSETYABUDI TEJOCAHYONO SH., M.Hum sebagaiPembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, WakilKetua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana KorupsiBandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. KetuaMahkamah Agung RI Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum CICUT SUTIARSO. 85.

BB266.1 (bundel) dokumen yang terdiri dari : a.1 (satu) lembar fotokopi disposisi PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak PidanaKorupsi Bandung yang berisi informasi adanyaSurat dari MA RI nomor 1/DJU/SK/KP04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 denganisi ringkas SK An SETYABUDI T, SH yangdidisposisikan tanggal 5 Maret 2012. 107 108 b. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu)lembar fotokopi daftar lampiran yang telahdilegalisir oleh Ka.

Sub Bagian KepegawaianPN Bandung WAWAN SETIAWAN S KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tentangPembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONOSH.,M.Hum sebagai Ketua Pengadilan NegeriTanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagaiWakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yangditandatangani oleh a.n Ketua MahkamahAgung Republik RI Dlrektur Jenderal BadanPeradilan Umum, CICUT SUTIARSO di Jakartatanggal 8 Februari 2012. 275.

BB266.1 (bundel) dokumen yang terdiri dari : a.1 (satu) lembar fotokopi disposisi PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak PidanaKorupsi Bandung yang berisi informasi adanyaSurat dari MA RI nomor 1/DJU/SK/KP04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 denganisi ringkas SK An SETYABUDI T, SH yangdidisposisikan tanggal 5 Maret 2012. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu)lembar fotokopi daftar lampiran yang telahdilegalisir oleh Ka.

Sub Bagian KepegawaianPN Bandung WAWAN SETIAWAN S KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tentangPembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONOSH.,M.Hum sebagai Ketua Pengadilan NegeriTanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagaiWakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang 197 198 ditandatangani oleh a.n Ketua MahkamahAgung Republik RI Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum, CICUT SUTIARSO di Jakartatanggal 8 Februari 2012. 275.

Pada tahun 2011Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadipanitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan DirekturJenderal Badan Peradilan Umum nomor 57/DJU/SK/KP04.5/8/2014tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan diLingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum.

Pada tahun 2011Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadipanitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti diPengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat KeputusanDirektur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosidan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum DirekturJenderal Badan Peradilan Umum.2.

Barang bukti nomor urut 2, dikembalikan kepada Terdakwa ROHADI; 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor782/DJU/SK/KP04.5/4/2016 tanggal 22 April 2016 tentangPromosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di LingkunganPeradilan Umum yang memutuskan untuk membebaskan Dr.3. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum dari jabatan yang dipangkunyasebagai Hakim Utama Muda, Wakil Ketua Pengadilan NegeriJakarta Utara dan memindahkan/mengangkat Dr.

Nomor : 57/DJU/SK/KP04.5/8/204 tertanggal 19 Agustus 2014tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkunganPeradilan Umum beserta lampiran. 1 (Satu) lembar dokumen dilegalisir berupa copy Kenaikan Gaji276. berkala Sdr.

diantaranya berisitulisan tangan Jd, RAM, KM, KPN, BR.BB No.71 : 4 (empat) lembar fotocopy daftar Perkara Masuktahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengantotal jumlah kerugian berdasarkan dakwaanRp.557.438.824.092,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyarempat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluhempat ribu sembilan puluh dua rupiah).BB No.72 : 2 (dua) lembar fotocopy keputusan dan 1 (satu)lembar fotocopy lampiran Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5

HATTA ALI,SH MH dan Direktur Pembinaan TenagaTeknis Peradilan Umum H.R.M ANTONSUJATNO, SH., M.Hum tanggal 22 Februari2013.BB No.266 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu)lembar fotokopidisposisiPengadilanNegeri/HubunganIndustrial/Tindak101Pidana KorupsiBandung yangberisi informasiadanya = Suratdari MA ARInomor 1/DJU/SK/KP04.5/11/12tertanggal 8Februari 2012dengan isiringkas SK AnSETYABUDI T,SH yangdidisposisikantanggal 5 Maret2012.b) 2 (dua)lembar fotokopiKeputusan dan1 (satu) lembarfotokopi

SubBagianKepegawaianPN BandungWAWANSETIAWAN SKeputusanKetuaMahkamahAgung RepublikIndonesiaNomor 1/DjU/SK/Kp04.5/1/2012 tentangPembehentianSETYABUDITEJOCAHYONO SH.

SubBagianKepegawaian PNBandungWAWANSETIAWANS KeputusanKetuaMahkamahAgungRepublikIndonesiaNomor 1/DjU/SK/Kp04.5/1/2012tentangPembehentianSETYABUDITEJOCAHYONOSH.