DARSON;KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT ) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;

PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT )KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Berkedudukan di JalanPangeran Antasari No. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Dengan ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 28 Maret 2011, kepada : 1. ZAINI FAHRI, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Hulu Sungai Selatan ; 2.H. YUSTISIANSYAH, SH., Jabatan Plt. Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; 3.

lain yang terkait; Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 46/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut : MENGADILIDalam Penundaane Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan danTindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Periizinan Terpadu Kabupaten HuluSungai Selatan Nomor: 503/09/KPPT

Arie Indrianto, Sp.OG. bin Budiharjomenerima Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin MendirikanBangunan kepada Arie Indriyanto dari Terdakwa lalu mendatangi KPPTKabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengurus jjin gangguan/Hinderordonnantie (HO), namun Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor:503.01/KPPT/031 74/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dinyatakanpalsu oleh Toipah selaku staf pada KPPT Kabupaten Brebes, yang manaSurat Keputusan

Arie Indrianto, Sp.OG. bin Budiharjomenerima Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian ljin MendirikanBangunan kepada Arie Indriyanto dari Terdakwa lalu mendatangi KPPTKabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengurus jjin gangguan/Hinderordonnantie (HO), namun Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor:503.01/KPPT/031 74/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dinyatakanpalsu oleh Toipah selaku staf pada KPPT Kabupaten Brebes, yang manaSurat Keputusan

Arie Indrianto, Sp.OG. bin Budiharjomenerima Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/031 74/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin MendirikanBangunan kepada Arie Indriyanto dari Terdakwa lalu mendatangi KPPTKabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengurus jjin gangguan/Hinderordonnantie (HO), namun Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor:503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dinyatakanpalsu oleh Toipah selaku staf pada KPPT Kabupaten Brebes, yang manaSurat Keputusan

Nomor: 503.01/KPPT/01985/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin MendirikanBangunan kepada dr.

Soejono;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/00285/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian Ijin MendirikanBangunan dikembalikan kepada Hendrix Andriyanto;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberian jinMendirikan Bangunan dikembalikan kepada Herry Gunawan;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor: 503.01/KPPT/01990/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian jinMendirikan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada ARIE INDRIANTO. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 50301 / KPPT / 01985/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada dr.

SOEJONO dan Surat Keputusan Bupati Brebes nomor : 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr. SOEJONO . 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 00285/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HENDRIX ANDRIYANTO.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01/KPPT/01024/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada HERRY GUNAWAN.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Brebes nomor: 503.01 / KPPT / 01990/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada KHUSNUL KHULAELAH.- 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 65.000.000.00,-(enam puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang tertanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUPARYANTO ;5.

PusponegoroNo. 38 RI/RW 04/18 Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes, selanjutnyauang tersebut oleh terdakwa diserahkan secara diamdiam kepada Alm.KRISTIYONO di kantor KPPT Kabupaten Brebes dimana saat itu kantordalam keadaan sepi, namun disaksikan oleh HANDOYO PENASWARAALIAS PEPEN selaku PNS staf kantor KPPT Kabupaten Brebes .Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) minggu terdakwa menerima berkaspermohonan pengajuan IMB terdakwa mengambil Surat Keputusan BupatiBrebes Nomor : 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal

ARIE INDRIANTO, s.pOG binBUDIHARJO menerima Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pemberianjin Mendirikan Bangunan kepada ARIE INDRIYANTO dari terdakwa lalumendatangi KPPT Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengurus ijingangguan / Hinderordonnantie (HO), namun Surat Keputusan BupatiBrebes Nomor : 503.01/KPPT/03174/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014tersebut dinyatakan palsu oleh TOIPAH selaku staf pada KPPTKabupaten Brebes, yang mana Surat Keputusan

; Tanda tangan Kepala KPPT diragukan keasliannya karena tidakmenggunakan tinta basah .

RAFIUDIN MUSA BIN SLAMETBahwa saksi adalah staf dari KPPT Kabupaten Brebes sebagai operatorSIMDA;41Bahwa terdakwa bukan merupakan pegawai KPPT Kabupaten Brebes, danbahwa Alm. KRISTIONO dulunya adalah pegawai di KPPT KabupatenBrebes di bagian TU dan satu ruangan dengan saksi;Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen IMB palsu milik dr.

Atauterdakwa yang memalsukannya;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan juga saksisaksi dari staf KPPT Kabupaten Brebes yaitu saksi EDI SUTANTRI dan saksiSUJADI BIN SUWARNO bahwa pemohon IMB dapat mengajukan permohonansecara langsung ke kantor KPPT atau melalui terdakwa yang ditunjuk olehKantor KPPT Brebes sebagai petugas survey lapangan kemudian diproses dibagian loket pelayanan KPPT Kabupaten Brebes;Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang masuk langsung ke loketpelayanan namun belum

Menetapkan barang bukti berupa :- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010- Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Menyatakan barang bukti berupa=> Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010= Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010=> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011=> Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011=> Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011=> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Selanjutnya saksi Rinting dan saksi Egerismenanyakan izin usaha penyimpanan terhadap BBM yang dimilikiterdakwa tersebut, namun terdakwa hanya dapat menunjukkan Suratizin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)tanggal 04 November 2010, Surat Izin Tempat Usaha Nomor503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, Surat IzinPenumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November2011, Izin Memasang Reklame dalam

Kalimantan Tengahe Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dariterdakwa yaitu Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November

/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011, SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) tanggal 02 Agustus 2011, dan SuratKeputusan Bupati Pulang Pisau Nomor

Menetapkan barang bukti berupae Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010e Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010e Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011e Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011e Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November 2011e Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 68/HO/KPPT/2015 Tanggal 03 Februari 2015 Perubahan Atas Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Nomor 932/HO/KPPT/2014Tentang Izin Tempat Usaha kepada PT.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 68/HO/KPPT/2015 Tanggal 03 Februari 2015 Perubahan Atas Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Nomor 932/HO/KPPT/2014 Tentang Izin Tempat Usaha Kepada PT.

Terpadu Kabupaten Sumbawa Nomor : 932/HO/KPPT/2014 tentangIzin Tempat Usaha kepada PT.

P1 : Keputusan Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten SumbawaNomor : 67/IMB/KPPT/2015 TentangPerubahan Atas Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Sumbawa Nomor 931/IMB/KPPT/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 03 Pebruari2015 (fotokopi darifotokopi);2, p2 : Keputusan Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 68/HO/KPPT/2015 Perubahan Atas KeputusanKepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Sumbawa Nomor :932/HO/KPPT/2014 Tentang Izin 30 Tempat

bagian TimTeknis dan tim teknis tersebut yaitu KPPT, Pol.

Pencabutan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor503.4/0196/2015/KPPT/2011, Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal13 Desember 2011 dan diganti dengan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196A/2076/KPPT/2011,Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kota Cimahi bertentangan dengan Peraturan Daerah KotaCimahi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diWilayah Kota Cimahi ;Bahwa, alasan Tergugat

mencabut Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196/2015/KPPT/2011, Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal13 Desember 2011 dan diganti dengan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196A/2076/KPPT/2011,Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kota Cimahi, sebagaimana tertulis dalam SuratKeterangan Nomor : 508/1138/XII/SKT/KPPT/2011, yang dikeluarkanTergugat karena terdapat kesalahan cetak adalah alasan yang

Bahwa, perbuatan Tergugat yang mencabut dan mengganti Surat IzinWalikota Cimahi Nomor : 503.4/0196A/2015/KPPT/2011 Tentang IzinMendirikan Bangunan tertanggal 13 Desember 2011, yang dicabut dantelah diganti dengan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor503.4/0196A/2076/KPPT/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunantertanggal 15 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi karena alasan salah cetak,padahal pada tanggal 9 Januari 2012 telah disosialisasikan di KantorCamat

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196A/2076/KPPT/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal15 Desember 2011 yang diterbitkan olen Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Cimahi (Tergugat) ;.

Bahwa, Para Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan ini kepada KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, karena objek sengketaadalah berupa Surat ljin Walikota Cimahi Nomor : 5034/0196A/2076/KPPT/2011, tertanggal 15 Desember 2011, sehingga gugatanyang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa, Tergugat tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yangmenjadikan Surat ljin Walikota Cimahi Nomor : 503.4/196A/2076/KPPT,Tentang Izin Walikota Nomor : 503.3/196/2076/KPPT, Tentang

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama Tjung Kin Siu ;B.

ALASAN HUKUM GUGATAN ;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Petikan Keputusan Bupati KaroNomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tjung Kin Siu jelas dapatdibuktikan telah melanggar Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu, sesuai BAB I. KetentuanUmum Pasal 1. ayat 9.

Tjung Kin Siu melaluisurat Nomor 005/1192/KPPT/2013 tertanggal 03 Juli 2013, perihal :Halaman 4 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 162 K/TUN/2015Penundaan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas namaTjung Kin Siu, agar dapat diteliti / diproses kembali setelah adanya suratkesepakatan antara pihak keberatan dengan pihak pemohon;Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 30 Januari 2014Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo melaluisuratnya Nomor 147/KPPT/2014 menyerahkan Surat Keputusan BupatiKaro Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September2013 yang isinya tentang Izin

Bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena objekperkara dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah KeputusanBupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tanggal 16 September2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan An Tjung Kin Siu.

Ahli MIMPI ARDE ARIA: Bahwa saksi mengerti diajukan / diperiksa dipersidangan yakni memberiketerangan sesuai pengetahuan dan keahlian saksi ;Bahwa saksi saat ini bertiugas atau dinas di KPPT (Kantor PelayananPerijinan Terpadu) Kabupaten Pati sejak tahun 2010 sampai dengansekarang ;Bahwa tugas pokok saksi adalah menyelenggarakan pelayanan perijinansebanyak 20 (dua puluh) perijinan diantaranya IJUP (Ijin UsahaPertambangan), Ijin Gangguan, Ijin Kendaraan masuk kota, ijin STUP(Surat Ijin Usaha Perdagangan

maka parapemohon yang mengajukan ijin ke KPPT agar memenuhi persayaratanadministrasi kemudian instansi terkait ( DPU, Bappeda, DPPKAD,BLH, Sat Pol PP, Desa, Kecamatan, ESDM Kendengmulyo Wilayah Patidiundang oleh KPPT untuk membahas perijinan tersebut dan melakukanpengecekan lokasi yang diajukan ijin, setelah memnuhi syarat dan layakmaka surat ijin untuk penggalian dikeluarkan oleh KPPT dan apabilatidak memenuhi syarat maka surat ijin tersebut tidak dikeluarkan danKPPT mengeluarkan surat penolakan

;e Bahwa proses pembuatan ijin untuk jenis pengangkutan adalah sebelumsurat ijin tersebut dikeluarkan oleh KPPT maka para pemohon yangmengajukan ijin ke KPPT agar memenuhi persyaratan administrasimeliputi data pemohon, IUP Operasi produksi, nomor plat kendaraantermasuk buku uji berkala (maksudnya adalah pemilik kendaraan harusmempunyai ijin pengangkutan tanah galian C jenis posphat termasukpemilik kendaraan tersebut mengangkut barang milik siapa makadidalam ijin tersebut disertakan IUP operasi produksi

) ;e Bahwa apabila sudah memenuhi persyaratan maka KPPT langsungmengeluarkan surat ijin pengangkutan untuk tanah galian C jenisposphat dan apabila tidak memenuhi syarat maka surat ijin tersebut tidakdikeluarkan dan KPPT mengeluarkan surat penolakan ;e Bahwa yang mengeluarkan surat ijin pengangkutan untuk tanah galianC jenis posphat apabila masih berada di wilayah satu kabupaten Patimaka yang mengeluarkan ijin adalah KPPT Kabupaten Pati, untukpengangkutan antar kabupaten maka yang mengelaurkan ijin

Kalimasada Internasional Manunggal Makmur telah tercatatdi KPPT tetapi bergerak dibidang Konstruksi Bangunan dan tidakbergerak di bidang penambangan tanah galian C jenis posphat sehinggaterdakwa telah menyalahi aturan sedangkan terdakwa Aristiawan sampaidengan sekarang tidak mempunyai ijin pengangkutan tanah galian Cjenis posphat ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;1 Ahli SINUNG SUGENG ARIANTO, ST. MT.

Izin WalikotaCimahi Nomor : 503.4/0196/2015/KPPT/2011, TentangIzin Mendirikan Bangunan tertanggal 13 Desember2011 dan diganti dengan Surat Izin Walikota CimahiNomor : 503.4/0196A/2076/KPPT/2011,Tentang IzinMendirikan Bangunan tertanggal 15 Desember 2011,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kota Cimahi, sebagaimana tertulisdalam Surat Keterangan Nomor : 508/1138/XII/SKT/KPPT/2011, yang dikeluarkan Tergugat karena terdapatkesalahan cetak adalah alasan yang tidak ada aturandan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Walikota CimahiNomor : 503.4/0196A/2076/KPPT/2011 Tentang IzinMendirikan Bangunan tertanggal 15 Desember 2011 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKota Cimahi (Tergugat) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat !Izin WalikotaCimahi Nomor : 503.4/0196A/2076/KPPT/2011 Tentang IzinMendirikan Bangunan tertanggal 15 Desember 2011 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKota Cimahi (Tergugat) ;4.

Bahwa, pergantian Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196/2015/KPPT/2011 Tentang Izin MendirikanBangunan tanggal 13 Desember 2011 dengan SuratIzin Walikota Cimahi Nomor : 503.4/0196A/2027/KPPT/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal13 Desember 2011 dengan Surat Izin Walikota CimahiNomor : 503.4/0196A/2027/KPPT/2011 Tentang IzinMendirikan Bangunan yang ditandatangani padatanggal 15 Desember 2011 oleh Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi tidaklahbertentangan dengan AsasKeterbukaan

Menjawab surat tangal 6 Maret 2012, Nomor : 017/Pem/KHEA/III/2012, Perihal PermohonanPenangguhan / Penundaan IMB dengan Nomor :503.4/01196A/2076/ KPPT/2011, tertanggal 15Desember 2011, bahwa nomor IMB yang dimintapenangguhannya bukan merupakan nomor IMByang diterbitkan kepada Jatmiko Arifin untuk danatas nama PT. Adabaruland Anugrah Pratama,adapun nomor IMB yang sah kami miliki yaitu503.4/0196A/2076/KPPT/2011.

Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/940/X/RKM/KPPT/2011, yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Cimahi,tertanggal 12 Oktober2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor :503/940/X/BAP/KPPT/2010 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah KotaCimahi, tertanggal 12 Oktober3.

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama TJUNG KIN SIU ;B.

ALASAN HUKUM GUGATAN ;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Petikan Keputusan Bupati KaroNomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU jelas dapatdibuktikan telah melanggar Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu, sesuai BAB .

Tjung Kin Siu melaluisurat Nomor : 005/1192/KPPT/2013 tertanggal 03 Juli 2013, perihal :Penundaan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atasnama Tjung Kin Siu, agar dapat diteliti / diproses kembali setelahadanya surat kesepakatan antara pihak keberatan dengan pihakpemohon;Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 30 Januari2014 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karomelalui suratnya Nomor : 147/KPPT/2014 menyerahkan SuratKeputusan Bupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB

/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 yang isinya tentang Izin MendirikanHalaman 4 dari 11 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karo Nomor :503.648.1/354/ IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaro Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/ 2013 tertanggal 16 September2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU ;4.

TLK/SITU/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas. - 1 (satu) lembar izin Memasang Reklame dalam daerah Nomor: 503/04.114-P.TLK/REKLAME/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas.

- 1 (satu) lembar izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/05.066-P.TLK/SIUP/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas. - 1 (satu) lembar izin Gangguan / Oronantie (Ho) Nomor: 503/03.54-P.TLK/HO/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas.Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSON Als ACENG Bin. Alm RAGUAN.

Reklame dalam daerah Nomor:503/04.114P.TLK/REKLAME/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu KabupatenGunung Mas. 1 (satu) lembar izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/05.066P.TLK/SIUP/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas. 1 (satu) lembar izin Gangguan / Oronantie (Ho) Nomor: 503/03.54P.TLK/HO/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkanoleh Kepala

Izin Memasang Reklame dalam daerah Nomor : 503/04.114P.TLK/REKLAME/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas.c.

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Nomor : 503 / 05.066P.TLK/SIUPPK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas.d.Izin Gangguan / Hinder Oronantie (HO) Nomor : 503/02.54P.TLK/HO/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan olehKepala Kantor pelayanan perizinan teroadu Kabupaten Gunung Mas Bahwa benar terdakwa sudah sering kali membawa gas elpiji sambilberjualan sate di pasar malam teringin kab.

AHMAD PIRHAN. 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Nomor: 503 / 03. 101P.TLK/SITU/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan olehKepala Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas. 1 (satu) lembar izin Memasang Reklame dalam daerah Nomor:503/04.114P.TLK/REKLAME/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 201616yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpaduKabupaten Gunung Mas. 1 (satu) lembar izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/05.066P.TLK/SIUP/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April

AHMAD PIRHAN. 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Nomor: 503 / 03. 101P.TLK/SITU/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan olehKepala Kantor pelayanan perizinan teroadu Kabupaten Gunung Mas. 1 (Satu) lembar izin Memasang Reklame dalam daerah Nomor: 503/04.114P.TLK/REKLAME/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan perizinan terpadu KabupatenGunung Mas. 1 (satu) lembar izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/05.066P.TLK/SIUP/PK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April

SK.Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010 ;h. SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1009/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010 ;i.

SK.Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/3241/IPKTM/KPPT/2009tanggal 3 September 2009;g. SK.Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010 ;h. SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1009/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010 ;i.

., DKK beralamat di Jalan Garuda Nomor 1Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :2/75/KPPT/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016,TurutTergugat V, selanjutnya disebut sebagai Para TurutTerbanding, semula sebagai Para Turut Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nusa TenggaraBarat Nomor 42/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Mengenai kewenangan absolut mengadili.1.Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah secara tegas menyatakandan menjadikan obyek sengketa adalah Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 1264/IMB/KPPT/2008 tentang IzinMendirikan Bangunan tanggal 22 Desember 2008.

Selanjutnya dalampetitum gugatan, pula Penggugat memohon agar Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 1264/IMB/KPPT/2008tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 Desember 2008(Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) adalah tidak sahdan batal secara hukum.Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor :1264/IMB/KPPT/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22Desember 2008, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata

Nomor : 1264/IMB/KPPT/2008 tentang IzinMendirikan Bangunan tanggal 22 Desember 2008), disisi lain penggugatmempermasalahkan kepemilikan tanah SHM No. 495 danpenguasaannya tapi tidak jelas menjadi obyek sengketa atau tidak.Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka karenanya gugatanpenggugat adalah dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur,tidak jelas (abscure libels), dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat

Untuk lebihjelasnya Turut Tergugat V menyampaikan jawaban sebagai berikut :Bahwa benar Turut Tergugat V telah menerbitkan/mengeluarkan KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 1264/IMB/KPPT/2008Halaman 17 dari 29 hal Put. 42 PDT/2017/PT.MTR.tentang Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa angka 2 dalam suratgugatan), tanggal 22 Desember 2008 yang diberikan kepada Tergugat.2.

Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan NonRumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing;2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSPPPL/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang Ijin MendirikanBangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing An. PT.Era Bangun Jaya;.

AUPB;Tergugat di dalam mengeluarkan atau menerbitkan ObjekSengketa , Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal,tanggal 20 Desember 2012, tersebut tidak berdasarkan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.

Motik Nomor 1880 RT.32 RW.009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang AlangLebar, Kotamadya Palembang.Bahwa sedangkan fakta yang sesungguhnya Objek Sengketa yaitu Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012tentang ljin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, An.

Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/ KPPT/2012Tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan BangunanNon Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing;2. Surat ljin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSPPPL/2019, Tertanggal 18 September 2019 tentang ljin MendirikanBangunan Non Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing An.PT. Era Bangun Jaya.4.

Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan BangunanNon Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing.2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSPPPL/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang Ijin MendirikanBangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing An.PT.

/2013 tertanggal16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KINBahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Petikan Keputusan Bupati KaroNomor: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013 tentang IzinMendirikan Bangunan atas nama TJUNG KIN SIU jelas dapat dibuktikan telahmelanggar Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012, tentang Tata CaraPemberian Perijinan Tertentu, sesuai BAB I.

Tjung Kin Siu melalui surat Nomor :005/1192/KPPT/2013 tertanggal 03 Juli 2013, perihal : PenundaanPermohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atas nama Tjung Kin Siu,agar dapat diteliti / diproses kembali setelah adanya surat kesepakatanantara pihak keberatan dengan pihak pemohon;Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 30 Januari 2014Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo melaluisuratnya Nomor : 147/KPPT/2014 menyerahkan Surat Keputusan BupatiKaro Nomor 503.648. 1/354/

IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013yang isinya tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KINSIU diatas tanah yang menjadi perselisihan antara Penggugat dengan TjungKin Siu tanpa diadakan suatu musyawarah mufakat sesuai yangdiinstruksikan oleh pihak Tergugat :Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan BupatiKaro Nomor 503.648. 1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16 September 2013yang isinya tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama TJUNG KINSIU diatas tanah yang masih

Disamping itu sesuai dengan Pasal 13 PeraturanBupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian PerizinanTertentu, Tergugat juga sebelum menerbitkan Keputusan Bupati KaroNomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tanggal 16 September 2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan An TJUNG KIN SIU, juga telah dilakukanpemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara yang diperbuat tanggal 20Desember 2012.

Kepala PerwakilanOmbudsman RI Perwakilan Sumatra Utara (Bukti T.JI Int4) ;5 Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Karo Nomor : 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepada Tjung Kin Siutertanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Karo Dr.

Pembanding/Tergugat : ERWIN, SE.S.Kom
Terbanding/Penggugat : NANCY LAURY
Turut Terbanding/Tergugat : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Turut Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KPPT

SK.Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 09 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1009/IPKTM/KPPT/2010tanggal 09 April 2010i.

SK.Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 09 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1009/IPK TM/KPPT/2010tanggal 09 April 2010i.

Fothocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/075/SIUPMIKRO/KPPT atas nama Sastro dengan alamat usaha di JalanPertiwi Il RT.28, RW.09 No.32, Kelurahan Melayu, KecamatanTeweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang dikeluarkan olehkantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 20 Februari 2012yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 yang telahbermaterai dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda ......T1;2.

Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/1.053/KPPT atasnama Sastro dengan alamat usaha di Jalan Pertiwi Il RT.28, RW.09No.32, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, KabupatenBarito Utara, yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan PerizinanTerpadu pada tanggal 21 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengantanggal 21 Agustus 2014 yang telah bermaterai dan telah dicocokandengan aslinya, diberi tanda ..T3 ;4.

Fotocopy Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 510.12/512/KPPT atas nama Sastro dengan alamat usaha di Jalan Pertiwi IlRT.28, RW.09 No.32, Kelurahan Melayu, Kecamatan TewehTengah, Kabupaten Barito Utara, yang dikeluarkan oleh kantorPelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 21 Agustus 2013 yangberlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 yang telahbermaterai dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda ...T4 ;5.

PertiwiIl RT.28, RW.09 No.32, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,Kabupaten Barito Utara ;Bahwa benar alamat tempat Terdakwa melakukan usaha niaga BBMtersebut ternyata berbeda dengan alamat yang ada didalam Surat IzinUsaha Perdagangan Nomor 510/075/SIUP MIKRO/KPPT, Surat TandaDaftar Perusahaan Perorangan (PO), Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/1.053/KPPT, Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 510.12/512/KPPT, Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504/1.054/KPPT atas namasuami Terdakwa yaitu SASTRO

Pertiwi Il RT.28, RW.09 No.32, Kelurahan Melayu,Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ;Menimbang, bahwa ternyata alamat tempat Terdakwa melakukan usahaniaga BBM tersebut berbeda dengan alamat yang ada didalam Surat Izin UsahaPerdagangan Nomor 510/075/SIUP MIKRO/KPPT, Surat Tanda DaftarPerusahaan Perorangan (PO), Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/1.053/KPPT, Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 510.12/512/KPPT, Surat IzinGangguan (HO) Nomor : 504/1.054/KPPT atas nama suami Terdakwa yaituSASTRO

MIMPI ARDE ARIA, SH Bin MULYONO ;Bahwa Jabatan ahli adalah Kasie Perijinan pada KPPT ;e Bahwa proses perijinan pengangkutan, sebelum ijin dikeluarkan oleh KPPT harusmemenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : Data pemohon, UP Operasiproduksi, Nomor plat kendaraan termasuk buku uji berkala, rute pengangkutan ataujalan yang dilalui, apabila telah memenuhi syarat maka KPPT langsung mengeluarkansurat izin IUP Operasi produksi pengangkutan untuk tanah galian C jenis pospat danapabila tidak memenuhi

syarat maka surat izin tersebut tidak dikeluarkan dan KPPTmengeluarkan surat penolakan ;e Bahwa kendaraan yang mengangkut tanah galian C jenis pospat harus /wajib memilikiIUP operasi produksi pengangkutan dengan rute pengangkutan yang sudah ditentukansesuai IUP operasi produksi ;e Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pengangkutan tanah galian C jenis pospat untuwilayah kabupaten pati maka yang mengeluarkan izin adalah Bupati yang telahdilimpahkan ke KPPT Kab.

Patisekitar jam 11.00 siang tanah tersebut dinaikkan ke Truk, setelah selesai jam 16.00 wibterdakwa diberikan fotocopy dari KPPT Nomor : 540/042/2008 tanggal 26 Mei 2008serta SIUP dan TDP atas nama Pramono dengan tujuan Terdakwa mengangkut tersebutdengan tujuan Subang yang menyuruh adalah Bu Shinta Cindrakasih sebagai pemilikKBM truck No.Pol. B9942UU, alamat Jl.

Pati ;Menimbang, bahwa kendaraan yang mengangkut tanah galian C jenis pospat harus /wajib memiliki IUP operasi produksi pengangkutan dengan rute pengangkutan yang sudahditentukan sesuai IUP operasi produksi sedangkan yang berhak mengeluarkan izinpengangkutan tanah galian C jenis pospat untuk wilayah Kabupaten Pati maka yangmengeluarkan izin adalah Bupati yang telah dilimpahkan ke KPPT Kab.

Patisekitar jam 11.00 siang tanah tersebut dinaikkan ke Truk, setelah selesai jam 16.00 wibTerdakwa diberikan fotocopy dari KPPT Nomor : 540/042/2008 tanggal 26 Mei 2008 sertaSIUP dan TDP atas nama Pramono dengan tujuan Terdakwa mengangkut tersebut dengantujuan Subang yang menyuruh adalah Bu Shinta Cindrakasih sebagai pemilik KBM truckNo.Pol.

Bahwa dalam Gugatan a quo yang menjadi obyek gugatan adalah Surat KepalaKantor Pelayanan Perjinan Terpadu Kabupaten Jembrana (Tergugat) Nomor503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan IjinMendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ; .

Sakit serta Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 161/KPPT/2009tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu untuk dan atas nama Bupati Jembrana menetapkan dan menandatanganisuratsurat dibidang perijinan.

Menyatakan Surat Tergugat a quo Nomor: 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember2013 perihal: Kejelasan Jjn Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana adalahsah menurut hukum 5 2222 22 one on nn nnn ee3.

Bukti P3026Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenJembrana, Nomor: 503/073/KPPT/XI/2013, Perihal: jin RS. DharmaSentana, tanggal 6 Nopember 2013, ditujukan kepada I Gede NegurahPatriana Krisna, S.T., M.T. selaku Ketua Umum Yayasan PatriaUsada.

(Fotokopi sesuai aslinya) ;Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenJembrana, Nomor :503/21/PB/KPPT/X/2013, Perihal : PengembalianBerkas jin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana,tanggal 7 Oktober 2013 ditujukan kepada I Gede Negurah PatrianaKrisna, S.T.