Ditemukan 314958 data
111 — 32
Menyatakan terdakwa Normalis Sinulingga, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hak, menyewakansebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakaitanah itu sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atauturut berhak atas tanah itu sebagaimana dalam dakwaan JPUyaitu melanggar pasal 385 ke 4 KUH Pidana ;.
terdapatpersoalan hukum perdata mengenai penguasaan dankepemilikan hak atas tanah yang dikuasai, diusahaiserta disewakan oleh saksi Telesta Sinulingga maupunoleh Terdakwa sendiri, halmana tidak termasuk dalamkewenangan hakim pidana untuk memutuskannya,dengan demikian walaupun unsurunsur dakwaan yangdidakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, akan tetapiperbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayatke4 KUH
kedudukan, harkatserta martabatnya dalam keadaan semula ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim tidak sependapat dengantuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenaituntutan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,tetapi lebih sependapat dengan dialildalil notaPembelaan dari penasihat Hukum terdakwa;Memperhatikan ketentuan Pasal 385 ke4 KUH
56 — 34
Arbai Ramadhan selaku dokter pemerintah padaPuskesmas Alue Bilie.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.Subsidair :Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH Bin Alm ABDULLAHbersamasama dengan saudara USMAN (DPO), ASNAWI Bin AlmABDULLAH (DPO), MARZUKI Alias ZUKI Bin Alm (DPO).
Arbai Ramadhan selaku dokterpemerintah pada Puskesmas Alue Bilie.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukungkebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukanSaksisaksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpahterlebin dahulu menurut Agama yang dianutnya, yang masingmasingSaksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
Menyatakan terdakwa Saifullah Bin Alm Abdullah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanatelah melakukan, turut serta melakukan perbuatan Penganiayaanyang dipandang sebai suatu perbuatan berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.2.
Pidana jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;13Subsidair: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunansurat dakwaan tersebut bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitumelanggar pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP atas perbuatan Terdakwa yang unsurunsurnya sebagaiberikut
Pidana joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana,yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
110 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 42
Pidana pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatandari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga unsurunsur tindak pidanasebagaimana dimaksud Pasal 363 KUH Pidana secara substansial adalah menunjukunsurunsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP dan unsurpemberatan pada Pasal 363 KUH Pidana;Menimbang, bahwa unsurunsur hukum (element van het delict) yang termuatdalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana adalah sebagai berikut;1 Barang siapa;Mengambil suatu barang
Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidanabukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadibagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 362 KUH Pidana dan tujuandipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona;Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaituorang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa
dihubungkan deganfakta Para Terdakwa telah menjual barangbarang tersebut, Majelis HakimHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/PID.B/2015/PN.Sbgmenyimpulkan ada niat yang sama antara Para Terdakwa untuk mengambil keuntungan1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, Nomor Polisi BB 3341 MR;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiunsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur dari Pasaldari Pasal 363 KUH
Pidana Ayat (1) ke 4 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagaialasan pembenar (Faits dJustifikatif) dan/ atau sebagai alasan pemaaf (FaitsdExcuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena
dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa menggangu kelancaran aktifitas Saksi BangunSihombing;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH
53 — 17
Menyatakan Deni Pratama Panggabean terbukti secara sah danmeyakinkan menururt hukum melakukan pencurian, melanggarPasal 362 KUH Pidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Pratama Panggabeantersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;3.
Akibatperbuatan terdakwa tersebut, saksi HERU SUBONDRO mengalami kerugiansebesar Rp.2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUH Pidana;SubsidairBahwa ia terdakwa DENI PRATAMA PANGGABEAN pada hari Rabutanggal 10 September 2014 sekira pukul 04.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Sutan Bungaran /Jalan Damai No.35 Kelurahan Aek
Akibatperbuatan terdakwa tersebut, saksi HERU SUBONDRO mengalami kerugiansebesar Rp.2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah):Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajikan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Pidana, dakwaan subsidairperbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUH Pidana;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka terlebin dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair;Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dakwaan tersebut, MajelisHakim akan menjelaskan secara singkat mengenai Pasal 363 Ayat (1) ke3 danke4 KUH Pidana;Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuanPasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUH Pidana pada dasarnya adalahmerupakan bentuk tindak
pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (exPasal 362 KUHP), sehingga unsurunsur tindak pidana sebagaimana dimaksudPasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUH Pidana secara substansial adalahmenunjuk unsurunsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHPdan unsur pemberatan pada Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUH Pidana;Menimbang, bahwa unsurunsur hukum (e/ement van het delict) yangtermuat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUH Pidana adalah sebagaiberikut;Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 7
urunan ParaTerdakwa;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, tergambar ada maksud dantujuan yang sama yang saling berhubungan antara perbuatan Para Terdakwa yaitu untukmenggunakan shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga jugatelah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN SbgMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUH
Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan TerdakwaI: ADIANTO SARUMAHA dan II. PURNAWIRAWANAilas ADEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana ''Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan IBagi DIri Sendiri";2.
391 — 192
Tidak terbukti Tergugat melakukan perobuatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, makapermohonan sita Jaminan yang diajukan Penggugat, dalam gugatan,butir 6 halaman 3 menjadi tidak relevan lagi dan karenanya haruslahditolak;Bahwa dalam petitum butir 6 halaman 3 Surat Gugatan, para Penggugatmengajukan permohonan sebagai berikut Menyatakan sah danberharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan NegeriKasongan yang dimohonkan oleh Penggugat.
perkiraan yang dilakukan oleh PihakPenggugat dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang lebihberkompeten seperti BPN terdapat sedikit perbedaan dan hal tersebut juga tidakserta merta membuat kabur suatu gugatan dikarenakan pada saat pemeriksaansetempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat dapatmenunjukan lokasi serta batasbatas tanah objek sengketa sesuai dengangugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah olehTergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH
waktu yang telah diberikan olehPeraturan PerUndangundang untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelaslahmenuruthukum bahwa yang lebih berhak untuk memiliki atau menguasai tanahobjek sengketa tersebut adalah Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yangdidalilkan Penggugat dalam gugatannya;Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUH
Untukmemenuhi ketentuan pasal 1865 KUH.
SAKHKHOMARI
83 — 30
450 — 280
ongkosperkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.696.000, (satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlakukhususnya yang terdapat dalam HIR (Stb.194144) / Rbg ( Stb.1927/227)Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 ,Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, ketentuan Pasal 1320 KUH
Perdata, Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1337 KUH Perdata dan pasalpasal dari peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Il dan Turut Tergugat ; Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Premature dan gugatanPenggugat Kabur ( obcuur libel ) ;DALAM POKOK PERKARA ;Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74Padt.G/2019/PN Pti Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOnvankelijk verklaarrd
121 — 42
107 — 18
dipertimbangkan dalampenetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohontersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebutadalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yangtercantum pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karena untuk dapatdilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapatdilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa Pasal 11 KUH
68 — 22
yang telahditetapkan,yakniSenintanggal1 1 Februari 2019Pemohontidakhadir dipersidanganakantetapiadamengirimkansuratpermohonanpencabutanpermohonannya;Menimbang,bahwaselanjutnyaPemohonmengajukanperihalpencabutanPerkaraPermoh onanNomor4/Pdt.P/2019/PNKsnsecaratertulistertan ggal6 Februari2019 ;Menimbang,bahwaPencabutanpermoh onantersebutadalahberalasanhukumdantidakbertentangandenganPeraturanPerundang undangan yang berlaku,makaPencabutanperkaraPermohonantersebutdapatdikabulkan ;Memperhatikan, R.Bg, RV, KUH
ANTONIUS NIKOLAUS NAMA KAHA
75 — 31
399 — 414
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa karena dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugatdidasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13865 KUH Perdata, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apayang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa adapun pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebagaiberikut : Tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
238 — 241
berdasardikarenakan terdapat perbedaan obyek gugatan maupun alasan / dalil gugatan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi ne bis in idem tersebutakan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ne bis in idem merupakanasas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapatdiperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusanyang telah berkekuatan hukum teta, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal1917 KUH
278 — 0
252 — 96
Penggugat dinyatakantiddak dapat diterima , maka terhadap pokok perkara tidak akandipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima , dan Penggugat berada dipihak yang kalah , maka sesuaiketentuan Pasal Pasal 181 HIR / 192 ayat (1) Rog Penggugat dihukum untukmembayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kiniditaksir sebesar Rp 936.000, (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;Mengingat, PasalPasal dalam HIR, Pasal 1365 KUH
287 — 392
jika memang Parapenggugat mendalilkan bahwasanya mewakili dari 1.168 KK Para Caponpeserta Plasma sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656Tahun 2007 dimaksud mohon kepada Para Penggugat untuk dapatmemperlihatkan Surat Kuasa Khusus perwakilan kelompok dimaksud dariseluruh Para Peserta Plasma dimaksud didalam persidangan aquo ini dantanpa Para Penggugat buktikan mengenai hal tersebut maka dalam hal inigugatan Para Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 1792 KUH
dari 80 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkbobyek perkara dan materi perkara yang sama pula, karena berdasarkan asas itisfiniri oportet menyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikanoleh Hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim, karena perkara yang sudahdiputus oleh Hakim mempunyai kekuatan mengikat;Menimbang, bahwa ne bis in idem atau dalam istilah lain disebut jugadengan istilah exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) diatur dalamketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH
Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 1917 ayat (2) KUH Perdata menyatakan Untuk dapat menggunakankekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan padaalasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
Agarunsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syaratsyarat yang bersifatkumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata antara lain:1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya (gugatan barudiajukan untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yangpernah diperkarakan sebelumnya dan tidak menjadi soal pihak yang manayang kembali mengajukannya baik pihak Penggugat maupun Tergugat);2.
dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugatdinyatakan tidakdapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidakperlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg danoleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka ParaPenggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 ayat (1) dan (2) KUH
89 — 1