Ditemukan 35508 data
136 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
APRIL VS BUPATI LABUHAN BATU UTARA;
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT DAYA LABUHAN INDAH
81 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
94 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH;
PUTUSANNomor 5228/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1362/PJ/2017, tanggal 15 Maret2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN
Putusan Nomor 5228/B/PK/Pjk/2020Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00023/407/13/123/14tanggal 30 April 2014, atas nama: PT Daya Labuhan Indah, NPWP01.453.174.3123.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78499/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP726/WPJ.01/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00023/407/13/123/14 tanggal 30 April 2014, atas nama:PT Daya Labuhan Indah, NPWP 01.453.174.3123.000, alamatHalaman 3 dari 8 halaman.
53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH
./2016 tanggal 2 Maret 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN INDAH, NPWP: 01.453.174.3123.000, beralamat di Gedung B&G TowerLantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan20111, yang diwakili oleh Eddy Kho, S.E., jabatan PresidenDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1318/WPJ.01/2014 tanggal 24 September 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor00074/407/12/123/13 tanggal 25 Oktober 2013, atas nama: PTDaya Labuhan Indah, NPWP 01.453.174.3123.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
58 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH;
81 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH ;
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH;
PUTUSANNomor 5227/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1326/PJ/2017, tanggal 15 Maret2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN
Putusan Nomor 5227/B/PK/Pjk/2020Dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00009/207/13/123/14tanggal 17 Juni 2014, atas nama: PT Daya Labuhan Indah, NPWP01.453.174.3123.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78493/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur
Jenderal Pajak Nomor KEP306/WPJ.01/2015 tanggal 26Februari 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 00009/207/13/123/14 tanggal 17 Juni 2014, atas nama: PTDaya Labuhan Indah, NPWP 01.453.174.3123.000, beralamat di GedungB&G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat,Medan 20111, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah(dalam rupiah)DPP PPN Keluaran: Ekspor 0 Penyerahan
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH
./2016, tanggal 2 Maret 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN INDAH, NPWP: 01.453.174.3123.000, beralamat di Gedung B&G TowerLantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan20111, yang diwakili oleh Eddy Kho, S.E., jabatan PresidenDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1319/WPJ.01/2014 tanggal 24 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00085/407/1 2/1 23/13 tanggal 25 Oktober 2013, atas nama:PT Daya Labuhan Indah, NPWP 01.453.174.3123.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU737/PJ/2017,tanggal 28 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00817/NKEB/WPJ.01/2016 tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03054/NKEB.WPJ.01/2016 tanggal 20 April 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor000284/107/14/123/15 tanggal 28 Agustus 2015 Masa Pajak September2014, atas nama PT Daya Labuhan
Direktur Jenderal PajakNomor KEP00817/NKEB/WPUJ.01/2016 tanggal 24 Februari 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP03054/NKEB.WPuJ.01/2016 tanggal 20April 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 000284/107/14/123/15tanggal 28 Agustus 2015 Masa Pajak September 2014, atas namaPT Daya Labuhan
116 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DONI ALPENDA ST.M.M VS BUPATI LABUHAN BATU SELATAN;
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH
./2016 tanggal 2 Maret 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN INDAH, NPWP: 01.453.174.3123.000, beralamat di Gedung B&G TowerLantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan20111, yang diwakili oleh Eddy Kho, S.E., jabatan PresidenDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1320/WPJ.01/2014 tanggal 24 September 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00084/407/12/123/13 tanggal 4 November 2013, atas nama: PTDaya Labuhan Indah, NPWP 01.453.174.3123.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
246/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt.Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU736/PJ/2017, tanggal 28 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00818/NKEB/WPJ.01/2016tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03051/NKEB.WPJ.01/2016tanggal 20 April 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena permohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 000285/107/14/123/15 tanggal 28 Agustus2015 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Daya Labuhan
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
./2014, tanggal 1 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LABUHAN INDAH, beralamat di Gedung B>owerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan,Medan Barat, Medan, yang diwakili oleh Lim Teck Liu,jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
Desember 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51477/PP/M.XIIIB/15/2014, tanggal 20 Maret 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP463/WPJ.01/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor 00036/406/09/123/11, tanggal 25 April 2011, atas namaPT Daya Labuhan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP463/WPJ.01/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor 00036/406/09/123/11, tanggal 25 April2011, atas nama PI Daya Labuhan' Indah, NPWP01.453.174.3123.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
57 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYA LABUHAN INDAH;
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI LABUHAN BATU VS Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M.MA;
91 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
LUMBUNG KREDIT PEDESAAN LABUHAN SUMBAWA;
peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3326/PJ/2017, tanggal 4 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPD LUMBUNG KREDIT PEDESAAN' LABUHANSUMBAWA, beralamat di Jalan Garuda, LabuhanSumbawa, Labuhan
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84085/PP/M.VA/15/2017, 29 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP561/WPJ.31/BD.06/2013,tanggal 1 Agustus 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009, Nomor 00016/206/09/913/12, tanggal 8 Juni 2012, atasnama PD Lumbung Kredit Pedesaan Labuhan
Sumbawa, NPWP:01.751.840.8913.000, beralamat d: Jalan Garuda, Labuhan Sumbawa,Labuhan Badas, Sumbawa, sehingga perhitungan jumlah PPN yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:Jumlah Penghasilan Neto (Rugi) Rp 213.256.304,00Penghasilan Kena Pajak Rp 213.256.304,00PPh Terutang Rp 29.855.883.00Kredit Pajak Rp 57.815.241,00Pajak yang lebih dibayar (Rp 27.959.358,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2017,kemudian terhadapnya
Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atas sengketa a quo;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP561/WPJ.31/BD.06/2013, tanggal 1 Agustus 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00016/206/09/913/12, tanggal 8 Juni 2012, atas nama PD Lumbung KreditPedesaan Labuhan Sumbawa, NPWP 01.751.840.8913.000,beralamat di Jalan Garuda, Labuhan
Sumbawa, Labuhan Badas,Sumbawa, atas sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.