surat dari Kuasa Pemohon tertanggal 14September 2020 yang mengajukan Pencabutan Gugatan Pra PeradilanNomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mkm dengan alasan bahwa dikarenakanberbagai pertimbangan serta adanya kekhawatiran mengenai kurangefektif dan tidak terlaksananya hukum acara praperadilan secara fair,jujur dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka10, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHAP (Undangundang Nomor 8 tahun1981) yang mengatur tentang Acara Pemeriksaan Praperadilan,kekhawatiran tersebut karena lambannya

membyar lunas obyek sengketajelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi Itikad Tidak Baik (TEKWADE TROUW) dan jelas merupakan perbuatan melawan hokum dan telahmenerbikan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan secara hukumTergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum(Onnrechmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat;Bahwa sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sangat jelas telah merugikanPengguggat sebagai pemilik obyek sengketa, permasalahan tersebut diperparahdengan lambannya

Bahwa permasalahan tersebut diperparahdengan lambannya Tergugat II ( Kantor Pertanahan Surakarta ) sampai dengan diajukangugatan ini belum menerbitkan sertifikat.Menimbang bahwa Tergugat IJ dalam jawabannya menyatakan; obyeksengketa SHM No.1819 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sampaisaat ini masih terdaftar atas nama Ny.

jangka waktu pengelolaan bagi Tergugat ;Bahwa dengan demikian semakin nyata indikasi perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat yang mendatangkan kerugian baik materielmaupun inmateriel kepada para pedagang;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada dilapangan patut diduga kalaugedung Plaza Sukaramai yang mengalami peristiwa kebakaran tersebuttidak diasuransikan oleh Tergugat I, padahal uang untuk pengasuransiangedung tersebut telah dipungut atau ditagin olen Tergugat kepada parapedagang;Bahwa lambannya

proses perbaikan atau renovasi gedung PlazaSukaramai yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya mendatangkankerugian kepada para Pedagang, akan tetapi juga mendatangkan kecurigandan patut diduga janganjangan gedung Plaza Sukaramai tidakdiasuransikan oleh Tergugat , atau uang hasil asuransi gedung tersebuttelah dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat ;Bahwa lambannya proses renovasi gedung Plaza Sukaramai yangdilakukan oleh Tergugat tidak pernah mendapat respon secara wajar dariTergugat Il, sehingga

Tergugat bisa berlehaleha dalam melakukanrenovasi gedung Plaza Sukaramai tersebut, perbuatan Tergugat Il yangmembiarkan lambannya Tergugat dalam melakukan renovasi gedungPlaza Sukaramai adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yangmendatangkan kerugian kepada para pedagang;Bahwa lambannya proses perbaikan renovasi gedung Plaza Sukaramaipasca peristiwa kebakaran pada tanggal 08 Desember 2015, secaraotomatis mendatangkan kerugian nyata yang dialami oleh para Pedagang,dimana para Pedagang tetap

Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada dilapangan patut diduga kalau gedung Plaza Sukaramaiyang mengalami peristiwa kebakaran tersebut tidak diasuransikan olehTergugat , pada hal uang untuk pengasuransian gedung tersebut telahdipungut atau ditagih oleh Tergugat / kepada Parata10 (10160 ce dst....Bahwa lambannya proses perbaikan atau renovasi gedung PlazaSukaramai yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya mendatangkankerugian kepada para pedagang, akan tetapi juga mendatangkankecurigaan dan patut diduga

Bahwa terhadap lambannya perkara yang telah dilaporkan Penggugat kePolres Lamongan, Penggugat kemudian mengadukan perkaranya keYankomas Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur.

indikasi perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendatangkan kerugian baikmateriel maupun inmateriel kepada para pedagang;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada dilapangan patut diduga kalaugedung Plaza Sukaramai yang mengalami peristiwa kebakaran tersebuttidak diasuransikan oleh Tergugat I, padahal uang untuk pengasuransiangedung tersebut telah dipungut atau ditagih oleh Tergugat kepada parapedagang;Hal 10 dari 108 Halaman Putusan Nomor 225/PDT/2018/PT PBR44.45.46.47.48.49.Bahwa lambannya

proses perbaikan atau renovasi gedung PlazaSukaramai yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya mendatangkankerugian kepada para Pedagang, akan tetapi juga mendatangkankecurigan dan patut diduga janganjangan gedung Plaza Sukaramai tidakdiasuransikan oleh Tergugat I, atau uang hasil asuransi gedung tersebuttelah dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat ;Bahwa lambannya proses renovasi gedung Plaza Sukaramai yangdilakukan oleh Tergugat tidak pernah mendapat respon secara wajardari Tergugat II, sehingga

Tergugat bisa berlehaleha dalam melakukanrenovasi gedung Plaza Sukaramai tersebut, perbuatan Tergugat II yangmembiarkan lambannya Tergugat dalam melakukan renovasi gedungPlaza Sukaramai adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukumyang mendatangkan kerugian kepada para pedagang;Bahwa lambannya proses perbaikan renovasi gedung Plaza Sukaramaipasca peristiwa kebakaran pada tanggal 08 Desember 2015, secaraotomatis mendatangkan kerugian nyata yang dialami oleh paraPedagang, dimana para Pedagang tetap

Bahwa lambannya proses perbaikan atau renovasi gedung PlazaSukaramai yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya mendatangkankerugian kepada para pedagang, akan tetapi juga mendatangkankecurigaan dan patut diduga janganjangan gedung Plaza Sukaramaitidak diasuransikan oleh Tergugat I, atau uang hasil asuransi gedungtersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat l................dStBahwa dalildalil dari Pengugat tersebut adalah sangat mengadaada dantidak mempunyai dasar hukum sama sekali, bahwa

proses renovasi gedung Plaza Sukaramai yangdilakukan oleh Tergugat tidak pernah mendapat respon secara wajar dariTergugat Il, sehingga Tergugat bisa berlehaleha dalam melakukanrenovasi gedung Plaza Sukaramai tersebut, perbuatan Tergugat II yangmembiarkan lambannya Tergugat dalam melakukan renovasi gedungPlaza Sukaramai adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yangmendatangkan kerugian kepada para pedagang.Hal 92 dari 108 Halaman Putusan Nomor 225/PDT/2018/PT PBRBahwa alasan terlambatnya dilakukan

membayar lunas obyek sengketa jelas merupakan suatutindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (TE KWADE TROUW)dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telahmenerbitkan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan secarahukum Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrecht matige daad) dan sangat merugikan Penggugat ;10.Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sangat jelastelah merugikan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa,permasalahan tersebut diperparah dengan lambannya

Penuntut Umum karena selama proses persidangan tidak menunjukkansikap serius dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undangundang.Ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat tercermin dari lambannya,Sdr. Penuntut Umum menghadirkan saksisaksi serta adanya penundaan penyampaian suratttmtutan selama 3 (tiga) kali persidangan yaitu persidangan tanggal 26 Mei 2008, tanggal 2 Juni2008 dan tanggal 9 Juni. 2008.;e Bahwa akibat sikap tidak professional Sdr.

;Bahwa kenyataan yang dialami Terdakwa seperti merefleksikan persidangan persidangan padajaman kolonial dulu. dimana Terdakwa bumiputera seakan sulit untuk mendapatkan sebuahkepastian hukum karena lambannya sebuah proses hukum.;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan tuduhan telah melanggar pasal 6dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor I Tahun 2002 sebagaimanatelah disahkan menjadi Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang. PemberantasanTindak.

judex facti haruslah dipandang bukan sebagai bentukpenghukuman, namun sebagai bentuk pelaksanaan hak kesejahteraanwarga negara dan tanggung jawab pemerintah atas warga negaranyasebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945, tanpa perlu memandang siapapenyebab, sejak kapan dan bagaimana bencana itu terjadi, melainkanseberapa besar jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawabpemerintah untuk melindungi segenap warga negaranya;Bahwa oleh karenanya terkait dengan lambannya

Bahwa sangat jelas dalam dalil gugatannyaPenggugat mengatakan bahwasannya penggugat mendapatkan perolehanhak atas sertifikat tersebut dari Analis demotekay yang memberikanpenggugat hak atas sertifikat tersebut dengan cara menghibahkannya.Selanjutnya bila dikaitkan dengan permasalahan in casu dimana yangmenjadi keberatan Penggugat adalah lambannya proses balik nama yangdilakukan Tergugat I, namun patut diketahui keterlambatan tersebutdisebabkan oleh adanya pembelokiran ke kantor pertanahan kota jayapurayang

Amahai untuk membuat Laporan Polisi;Bahwa benar yang di alaminya akibat pemukulan tersebut yakni dahisaya bengkak, seluruh badan terasa sakit dan kepala terasa berat /pusingpusing hingga tidak bisa berdiri maupun berjalan dalam jangkawaktu lamaBahwa benar korban menjelaskan bahwa saksi korban dan terdakwabelum pernah terlibat masalah apaapa;Bahwa benar terdakwa tersinggung karena terdakwa merupakan StafPemerintahan Negeri Tamilouw, dan pada saat itu korban bersama keduatemannya bercerita tentang lambannya

;30 Bahwa tindak lanjut dari pengaduan yang Penggugat kirimkan ke Turut Tergugat If akhirnya pada tanggal 23 Juli2009 Turut Tergugat mengirimkan undangan dengan agenda untuk menyelesaikan masalah yang Penggugat adukan.Awalnya karena Penggugat kecewa dengan lambannya tanggapan dari Turut Tergugat II maka Penggugat sempatmenolak undangan tersebut lewat surat no. 157/PM2P/STGP/DAA/II/2009 tanggal 24 Juli 2009, namun akhirnyaPenggugat pada tanggal 13 Agustus 2009 kembali diundang dan memenuhi undangan

Para Tergugat dan media lainnya" (vide bukti P 182);Cc183)".Pertemuan ketiga tanggal 29 September 2009, agenda, "Menerima draft kesepakatan damar (vide bukti PBahwa makin terang faktanya bahwa gugatan a quo diajukan bukan atas dasar hukum dan berdasarkanformalnya gugatan sebagaimana mestinya, karena di didalam butir 30 gugatanya penggugat hanya atas dasar3kekecewaan yang subyektif, bukan berdasarkan hukum sebagaimana pernyataanya pada butir 30 inimenyatakan, "Awalnya karena Penggugat kecewa dengan lambannya

Awalnyakarena Penggugat kecewa dengan lambannya tanggapan dari Turut Tergugat II maka Penggugat sempatmenolak undangan tersebut lewat surat No. 157/PM2P/STGP/DA/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009..."

Dengandemikian dalil/alasan kekecewaan Penggugat dengan dalih karena lambannya proses pengaduan diakibatkanoleh Tururt Tergugat II sangatlah tidak berdasar dan layak ditolak.Bahwa pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal konsistensi Dewan Pers (Turut Tergugat II)dalam rangka menjalankan UU in casu UU NO 40 tahun 1999, yakni pengakuan Penggugat telah diundangoleh Turut Tergugat yakni:Pertemuan pertama tanggal 18 Agustus 2009, agenda penjelasan mengenai Somasi Raymond terhadap 7Pertemuan

Dalam hal ini memperjelas juga prematurnya gugatan ini dan memperjelas bahwa anggapanPenggugat terhadap Turut Tergugat II, "kecewa dengan lambannya tanggapan dari Dewan Pers" adalah halyang tidak mendasar dan wajib ditolak.Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan dalil bahwa Turut Tergugat II, "...agar Turut Tergugat IIsecepat mungkin mengambil keputusan dan bukannya mengulurulur waktu dan hal ini demi kepastianhukum...".

dimanateam Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke rumah Penggugat danPenggugat II untuk menyampaikan maksud melakukan proses ganti rugitanah, sedangkan nilai harga ganti rugi tanah sudah ditetapkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sejak tanggal 2 November2011 (SK Nomor 874 Tahun 2011), dan untuk nilai harga ganti rugibangunan sudah ditetapbkan oleh Bupati Deli Serdang sejak tanggal 5Oktober 2007 (SK Bupati Deli Serdang Nomor 1851 Tahun 2007).Sehingga dengan demikian, jelas terlihat lalai dan lambannya

Bahwa usaha yang dijalankan Tergugat mulai berkembang, pesananpembuatan kusen mulai berdatangan, namun Tergugat terlihat tidak seriusmenjalankan usahanya dengan lambannya menyelesaikan pesanan parakonsumen bahkan sering konsumen marahmarah kepada Tergugat karenatidak menyelesaiakan pesanannya dengan berbagai macam alasanTergugat;.

Pada waktu pengecekkan saksimelihat baru ada 2 (dua) kerangka mesin, kemudianketika saksi menanyakan perihal lambannya pembuatanmesin tersebut dijawab oleh para terdakwa bahwaketerlambatan tersebut disebabkan keterlambatan spareparts dari bengkel pak Adi;Bahwa pada awal pengecekkan, saksi tidak melihat adaperalatan kerja di bengkel pak Supandri;Bahwa mengenai sistem PID, saksi pernah menanyakanperihal sistem tersebut kepada para terdakwa danmenurut terdakwa Dodik, ia belum begitu) paham sistemtersebut

Selanjutnya bila dikaitkan denganpermasalahan in casu dimana yang menjadi keberatan Penggugatadalah lambannya proses balik nama yang dilakukan Tergugat , namunpatut diketahui keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanyapembelokiran ke kantor pertanahan kota jayapura yang dilakukan olehPemberi Hibah ( analis demotekay ) , sehingga kurang tepat apabilapemberi hibah sama sekali tidak tarik sebagi pihak dalam perkara ini, halini sejalan dengan putusan MA No.1125 K/Pdt/1984 dimana pihakpemberi hibah

dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pidana tersebut ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan ;Halhal yang meringankan : e =Perbuatan Terdakwa tidak bernilai ekonomis ;e Perbuatan terdakwa membantu masyarakat Desa khususnya warga Desa Melis denganadanya pembuatan jalan desa ;e = Terdakwa belum menikmati hasilnya ;e Terdakwa mempunyai itikad baik dengan pengurusan permohonan ijin penambangan ;e Kesalahan bukan sematamata perbuatan terdakwa tetapi lambannya

bertanggung jawabmaka haruslah dinyatakan bersalah, akan tetapi dengan memperhatikan Pasal60 ayat (83) UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Hasil PenelitianKemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan AnakIl, mengingat masih mudanya usia Para Anak pada saat melakukan tindakHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN Ptspidana dan perkembangan perilaku Para Anak ke arah yang lebih positif, jugamenurut pendapat orang tua dari masingmasing Anak tersebut, selain itumelihat lambannya

Sehingga, meskipun sertifikat hakguna usaha belum diterbitkan karena lambannya birokrasi Badan PertanahanNasional, namun terdapat alas hak lainnya berupa izinizin dan keputusankeputusan lainnya, maka areal tersebut tidak lagi termasuk wewenang danpengawasan Departemen Kehutanan;Apalagi, SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/KptsII/1998 tanggal27 Februari 1998 dibuat tidak dalam suasana Peraturan Menteri KehutananNomor P.31/MenhutII/2005 yang terbit tujuh tahun kemudian setelah SKPelepasan No.

Bahwa terkait dengan lambannya penanganan perkara kecelakaan lalu lintasaquo Pemohon (LP3HI) telah mengirimkan surat kepada Termohon padatanggal 30 Juli 2019 yang intinya meminta Termohon untuk segeramenemukan pelaku dan menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Pasal 531 KUHP atas peristiwakecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Retnoning Tri meninggaldunia.20.Bahwa atas surat yang telah dikirimkan tersebut, Pemohon (LP3HI) telahmenerima surat balasan