Menetapkan menurut hukum bahwa di Surabaya telah lahir seorang anak lakilaki padatanggal 20 Juli 2010, jam 10.35 WIB anak ke 1 (satu) yang diberi nama DAFFAARISNA PUTRA AL GHANI dari pasangan suami istri YANUARIZKI MUHAMMADNUR dan TELIANA LASARATI ;3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotaSurabaya untuk mendaftarkan/mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dalm RegisterKelahiran Tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte kelahiran di maksud ;4.

Menetapkan menurut hukum bahwa di Surabaya telah lahir seorang anak lakilaki padatanggal 20 Juli 2010, jam 10.35 WIB anak ke 1 (satu) yang diberi nama DAFFAARISNA PUTRA AL GHANI dari pasangan suami istri YANUARIZKI MUHAMMADNUR dan TELIANA LASARATI ;22 2000202 2222020020222 2 2+3.

tahun 2002, KepalaSekolah Madrasah tahun 2005 sampai dengan Kepala SekolahSMK Negeri tahun 2008, semuanya menerangkan SITMUTMAINAH #;Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2015 dalam ljasahSarjana (SI) , pemohon mulai mengganti namanya dengan namaOLIVIA SITl LARASATI termasuk juga dalam dokumen lainnyaantara lain : Akte Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga (KK) semuanya mengunakan nama OLIVIA SITLASARATI ;Bahwa alasan Pemohon merubah nama dari SIT MUTMAINAHmenjadi OLIVIA SITl LASARATI

karena sering sakitsakitan dansetelah merubah namanya menjadi OLIVIA SITI LASARATI,Pemohon merasa lebih baik kesehatannya;Bahwa dalam kehidupan seharihari dilingkungan +Pemohonbertempat tinggal sekarang ini juga , nama panggilan pemohonseharihari juga dikenal dengan OLIVIA SITI LARASATI namunjuga ada yang memanggil dengan panggilan SIT MUTMAINAH ;Bahwa Pemohon juga dengan surat keteranganNo.422/212/83/2014 dari Kepala SMK Negeri 1 Boyolali, Suratketerangan No.

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Jemi Haryanto Bin Jaelani) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Devi Lasarati Binti Sutisna Sanjaya) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan Pemohon

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh:Tri Yudhistira Camaru, SE bin Ismail Camaru, tempat dan tanggal lahirGorontalo, 30 Maret 1993, agama Islam,pekerjaan belum bekerja, pendidikan S1,tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, No.25, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;Sekar Lasarati

Asiah Lasarati binti Jasmin, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggaldi JIn.

pembayaran sebagaimanadituangkan dalam Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 00233/1.20.1.20.0400.02.09/LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp398.500.000,00(tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengankewajiban pembayaran pajak PPN sebesar Rp36.227.350,00 (tiga puluhenam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) danPPh sebesar Rp10.888.700,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluhdelapan ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk kepentingan Budining Lasarati

sebesar Rp36.227.350,00 (tiga puluhenam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) danPPh sebesar Rp10.888.700,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluhdelapan ribu tujuh ratus rupiah) dimana perbuatan Terdakwatersebutbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang RINomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang bunyinya,Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdar/atau jasa diterima, dan untuk kepentingan Budining Lasarati

pembayaransebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah membayar (SPM) nomor00233/1.20.1.20.0400.02.09/LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00(tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kewajibanpembayaran pajak PPN sebesar Rp. 36.227.350,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluhtujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp. 10.888.700,00 (sepuluh jutadelapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk kepentinganBudining Lasarati

Rp. 36.227.350,00 (tigapuluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan PPh sebesarRp. 10.888.700,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)dimana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat(1) UndangUndang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang bunyinya,pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasaditerima, dan untuk kepentingan Budining Lasarati