Sertu NRP 31940307260572, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang yang didasari pada Akte Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 16 April 2016, adalah memenuhi kriteria sebagaimana dinyatakan secara limitatif dalam Pasal 248 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena memang ada kekhilafan hakim yang nyata dalam penerapan dan pertimbangan hukum pada pemeriksaan tingkat judex factie.

luar negeri;Pasal 18 ayat (8) bahwa Dalam hal Para pihak berhalangan hadirberdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),kuasa hukum dapat mewakil Para Pihak untuk melakukan Mediasi denganmenunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasahukum untuk mengambil keputusan;Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus yang termuat padaPasal 18 ayat (3) PERMA RI NO.1 Tahun 2016 tersebut dari segi jenisnyaadalah merupakan surat kuasa istimewa karena adanya syarat yangbersifat limitatif

;Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa istimewa makayang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Pasal 1796KUH Perdata, dikaitkan dengan Pasal 123 dan 157 HIR yang mengaturtentang beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sahmenurut hukum sebagai kuasa istimewa yaitu bahwa surat kuasa tersebutharus bersifat Limitatif dan berbentuk Akta Otentik, kedua syarat inibersifat kumulatif.

Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akanmengakibatkan kuasa istimewa tidak sah;Menimbang, bahwa tentang sifat limitatif artinya dalam surat kuasakhusus tersebut Pihak principal menyebut secara jelas dan spesifictindakan apa yang diberikan kepada kuasa hukum;Menimbang bahwa tentang bentuk Akta Otentik diatur dalam Pasal1868 KUH Perdata yang berbunyi suatu Akta Otentik ialah akta yangdibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapanpejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat

Ditinjau dari syarat limitatif surat kuasa tersebut telah menyebutsecara jelas dan rinci apaapa tindakan dan keterangan yang hendakdisampaikan dalam proses perdamaian karenanya telah memenuhisyarat limitatif;2.

Pemohon keliru menafsirkan Pasal 70 UU 30/1999, sebagai alasanalasan yang tidak limitatif untuk mengajukan Permohonan PembatalanHalaman 4 dari 21 hal. Put.

Nomor 9 B/Pdt.SusArbt/20 18UU 30/1999 tidaklah bersifat limitatif, melainkan terbuka alasan laindi luar alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999Bahwa Pemohon sangat keliru menafsirkan ketentuan Pasal 70UU 30/1999 hanya merujuk pada Penjelasan Umum, sementaraPasal 70UU 30/1999 sendiri diuraikan pada Penjelasan Pasal 70UU 30/1999, yaitu:Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusanarbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.

Nomor 9 B/Pdt.SusArbt/20 18S.H., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quotanpa memenuhi syaratsyarat yang diatur dalam Pasal 70Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkanhukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimanadiatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebuttelah dirinci secara limitatif sebagai berikut: a.

Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukansecara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmembatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasanalasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut...d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.SusArbt/2016pada halaman 26 (dua puluh enam) dan halaman 27 (duaHalaman 7 dari 21 hal. Put.

Ssementara berdasarakan ketentuan hukum yangberlaku secara jelas dan tegas telah diuraikan bahwa Pasal 70UU 30/1999 bersifat limitatif. Olen karenanya, PermohonanPemohon patut dan sewajarnnya untuk dikesampingkan;2.

gugatan Penggugat tersebut, kuasa Penggugatmenerangkan tidak bisa menghadirkan Penggugat in persoon dalam acara mediasidan / atau perdamaian dalam perkara ini, sedangkan Penggugat tidak membuatsurat kuasa khusus untuk acara mediasi dan/atau perdamaian ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Pasal 130 HIR. junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokokperkara Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendamaikan kepada pihakberperkara melalui mediasi; Adalah ketentuan hukum limitatif

formil yang harusdipenuhi dalam pemeriksaan setiap perkara perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan Pasal 82 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 Juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; Adalahketentuan hukum limitatif formil Hakim wajib mendamaikan kepada pihakpihakberperkara in casu perkara cerai gugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Putusan No. 1853 K/PID.SUS/2015tindakan oleh Pertamina sehingga masyarakat menganggap kegiatan tersebutadalah kegiatan yang legal/sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengolah kembali sisasisa pengolahan minyak bumi tersebut tidakdiatur secara limitatif, sehingga oleh karena tidak diatur secara limitatif makadapat ditafsirkan sebagai kegiatan tidak dilarang, sehingga untuk kegiatanpengangkutan hasil pengolahan tersebut tentunya tidak dilarang;Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap

Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa mengolah kembali sisasisa pengolahan minyak bumi tersebut yangdimaksud adalah LIMBAH tidak diatur secara limitatif, sehingga oleh karenatidak diatur secara limitatif maka dapat ditafsirkan sebagai kegiatan tidakdilarang, sehingga untuk kegiatan pengangkutan hasil pengolahan tersebuttetunya tidak dilarang;Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap kesimpulan Majelis Hakim tersebutdengan pertimbangan bahwa LIMBAH LUMPUR MINYAK

Putusan No. 1853 K/PID.SUS/2015Pemerintah yang mengatur tentang limbah Minyak yaitu PP Nomor 85 Tahun1999 sehingga oleh karena sudah diatur secara limitatif maka dapat ditafsirkansebagai kegiatan yang dilarang, sehingga untuk kegiatan pengangkutan hasilpengolahan tersebut tanpa disertai dokumen yang jelas tentunya termasukkegiatan yang dilarang;.

enyelesaian Gugatan Sederhanadiartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatanperdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannyasederhana;Menimbang, bahwa yuridiksi gugatan sederhana adalah termasuk dalamlingkup kewenangan Peradilan Umum;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanamenentukan syarat limitatif

foto sebuah rumah toko diketahui bahwa Tergugat menjaminkanrumah toko sebagaimana dalam gambar tersebut sebagai jaminan pelunasanutangnya kepada kepada Abidin Ali (suami Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa parapihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yangmasingmasing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki Kepentingan hukumyang sama, dimana syarat tersebut bersifat limitatif

Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertera dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 1276KW060220130002, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06Februari 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelisberpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahmemenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinansebagaimana telah ditentukan secara limitatif

di dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah alasanalasan perceraian yang didalilkan olehPenggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yangditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan PemerintahNo.9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun1974;Menimbang, bahwa Saksi NURHAYANI, Saksi TJUN HWA dan SaksiEDY RUDOLF SARAGIH

Pencatatan SipilKota Tebing Tinggi untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mencantumkan tentangpetitum tersebut di atas, akan tetapi mengingat bahwa kewajiban tersebutbersifat normatif dan imperatif, maka berdasarkan tuntutan subsidair Majelismempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yangdialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratifpasca perceraian secara limitatif

telah ditentukanbahwa suatu perceraian bagi penduduk non Muslim dianggap terjadi besertasegala akibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftarpencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiappenduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraiansecara limitatif

TbtTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secaraimperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalamiperceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian memperoleh

ANAK I, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 Mei 2000 ( bukti P2) ;yang sampai sekarang ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dirumahnyasendiri di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentangperkawinan Pasal 41, telah menyebutkan secara limitatif hal hal apa saja yangmerupakan akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan, yaitu :a.

Bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri ; Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum putusnya perceraian telahditentukan secara limitatif, maka hal hal atau pun tuntutan tuntutan yangdiperkenankan dalam suatu gugatan perceraian adalah sebagaimana yang telahditentukan secara limitatif tersebut, sehingga tuntutan lainnya atau tuntutan di luar hal13yang telah diatur secara limitatif haruslah diajukan

Keputusan Obyeksengketa ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Substansi dari SuratKeputusan Obyek sengketa a quo, maka disini Majelis Hakim Banding,Hakim Anggota I ( yang menyampaikan DO dalam Perkara Nomor: 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks tersebut ) dan Penggugat / Pembanding memilikipendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitudengan mendasarkan kepada Bab XVII Pasal 75 PERDA Nomor : 12 Tahun2006, disebutkan Kepala Desa mempunyai kewenangan memberhentikanPerangkat Desa lainnya, dan secara limitatif

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku dan norma yang hidup danberkembang dalam masyarakat ; Menimbang, bahwa dasar Konsideran dari Surat Keputusan ObyekSengketa a quo ( Vide bukti P2 = T3 ) tersebut, menyebutkan ketentuanBab XIII, Bab XIV dan Bab XV, menurut hemat Majelis Hakim Bandingadalah tidak tepat karena untuk Pemberhentian Perangkat Desa lainnyasecara limitatif diatur dalam Bab XVII dalam Pasal 75 Perda Nomor 12Tahun 2006tersebut ;Menimbang

6tahun sejak tanggal pelantikan, maka bagi Penggugat / Pembanding masajabatannya akan berakhir pada tahun 2015, sementara itu dari bukti buktiyang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tidak terdapat adanya bukti bahwaPenggugat / Pembanding telah memenuhi kreteria ketentuan Pasal 75sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa lainnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwaTergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa telah tidakmendasarkan kepada ketentuan yang secara limitatif

Bahwa dalam surat permohonannya, permohonan informasi publikyang diajukan oleh Pemohon/Termohon Keberatan tersebut, tidakdisertai dengan alasan yang jelas, sehingga mengacu pada ketentuanPasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, yang secara limitatif menegaskansebagai berikut:Setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan permintaanInformasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndangNomor

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf dPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik, secara limitatif mengatur sebagai berikut:Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala InformasiPublik yang sekurangkurangnya terdiri dari ringkasan laporankeuangan yang sekurangkurangnya terdiri atas :1. rencana dan laporan realisasi anggaran ;2. neraca ;3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusunsesuai dengan standar

pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya tidakmempertimbangkan penjelasan Pemohon Kasasi semula PemohonKeberatan di dalam permohonan keberatannya, yang secara tegastelah menyatakan pendapat hukumnya sebagai berikut:Bahwa dalam surat permohonannya, permohonan informasi publikyang diajukan oleh Pemohon/Termohon Keberatan tersebut, tidakdisertai dengan alasan jelas, sehingga mengacu pada ketentuanPasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, yang secara limitatif

(vide Pasal 9 sampaiHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 541 K/TUN/2013dengan Pasal 12 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik).bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf dPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik, secara limitatif mengatur sebagai berikut :Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala InformasiPublik yang sekurangkurangnya terdiri dari ringkasan laporankeuangan yang sekurangkurangnya

transaksi perbankan karena termuat dalamtransaksi rekening yang merupakan kewenangan masingmasingBank, maka dokumen yang menjelaskan aktivitas transaksionalperbankan terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimanadiatur dalam ketentuan perbankan diantaranya, yaitu:a) Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan, secara limitatif

Perceraian danc. atas keputusan pengadilan.Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan Untuk melakukanperceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akandapat rukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan denganperceraian, UndangUndang Perkawinan secara limitatif telan menyebutkanHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor /PN Kisadanya alasanalasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina

akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga terlebin Penggugat dan Tergugatsudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun sehingga dengandemikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugatdiputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua)dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yangdialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratanadministratif pasca perceraian secara limitatif

dalamsebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatanPenggugat tersebut, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memandangperlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialamioleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratifpasca perceraian secara limitatif

dan imperatif telah diatur di dalamketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanberikut peraturan pelaksananya;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansecara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap

sebagaimana dijelaskan pada point 2 di atas dimana Penggugatmeminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) tersebut, hanya dilandasi adanya salingpercaya antara Penggugat dan Tergugat sehingga peminjaman uangtersebut tidak dituangkan ke dalam suatu perjanjian, sehingga adakeleluasaan waktu oleh Tergugat dalam melunasi hutangnya tersebutartinya oleh karena tidak dibuatkan perjanjian maka kewajiban kapanTergugat harus melunasi hutang tersebut tidak secara limitatif

Bahwa meskipun tidak secara limitatif ditentukan kapan Tergugat mestimelunasi hutangnya karena tidak dibuat dalam perjanjian, tidakmenjadikan Tergugat bisa seenaknya membiarkan hutang tersebut tidakdibayarkan;.

Bahwa oleh karenanya Penggugat yang berinisiatif untuk menagihTergugat agar membayar hutang, namun pada hasilnya Tergugat tidakmembayar hutang tersebut pada saat ditagih selalu ada dalih Tergugatuntuk menghindar dari membayar hutangnya tersebut yang menjadikanPenggugat mengajukan gugatan ini sebagai bentuk limitatif pembayaranhutang Tergugat tersebut;.

perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum ke2 (dua) Pemohon pada pokoknyameminta Majelis Hakim menyatakan BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan alasan hukumyaitu berdasarkan posita point ke2 yang mendalilkan BPSK Kota Bukittinggitidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo karena menyimpangiHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pdl/G/BPSk/2014/PN.BTketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang secara limitatif

Menimbang, bahwa petitum ke3 (tiga) Pemohon meminta kepadaMajelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi No. 01/PTSBPSK/BKT/III/2014 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas, Pemohon menyatakanpada posita ke3 (tiga) penyelesaian sengketa oleh pihak BPSK Kota Bukittinggibertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen yang secara limitatif

Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 56ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase DanAlternatif Penyelesaian Sengketa secara limitatif mengatur arbiter dalammenjatuhkan putusan wajib berdasarkan perjanjian yang disepakati parapihak adalah menurut ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilandan kepatutan (ex aequo et bono) namun demikian kewenangan yangdiberikan kepada arbiter tidak boleh melanggar ketentuan hukum yangbersifat memaksa (dwingende regels) tetapi apabila tidak diatur

fakta yuridis yaitu Termohon mengakui mengikatkan diridalam perjanjian dengan Pemohon untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobilMitsubishi FE 74 HD dengan nomor polisi BA 9921 ES;Bahwa berkaitan adanya pengakuan Termohon di atas maka dalamkonteks pembuktian, pengakuan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBgadalah satu diantara alat bukti yang digunakan pihak Penggugat dalammembuktikan suatu dalil ataupun yang digunakan pihak Tergugat gunamembuktikan dalil bantahannya;Bahwa ketentuan Pasal 311 RBg secara limitatif

Berkaitan dengan kondisitersebut guna melindungi hakhak konsumen sekaligus antisipasiterciptanya kondisi yang merugikan konsumen maka sejakdiberlakukannya UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ketentuan mengenai pencantuman klausula bakudiperbolehkan dalam halhal tertentu sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 18 ayat (1);Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UndangUndang Nomor8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara limitatif antara lainmenyatakan pelaku usaha

persidangan in casu saksi SHARA ELENA dan SITI AISYAH diperoleh suatufakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan padatanggal 27 Juni 2007, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 27 Juni 2007 ;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dansyarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif

UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinanyang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugatdan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Garut ;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan, tentangapakah alasanalasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhisalah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif

Muslim dianggap terjadi beserta segala akibatakibatnya terhitung sejak saatpendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalamketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, makaberdasarkan petitum subsidair (ex aequo et bono ) Majelis akan mempertimbangkantentang hal tersebut ;Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami olehsetiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraiansecara limitatif

dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksananya danketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur

Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dari segi jenis dan sifatnyaadalah merupakan surat kuasa istimewa karena adanya syarat yang bersifatlimitatif;Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa istimewa maka yangdijadikan landasan dalam menilai kKeabsahannya adalah Pasal 1796 KUH Perdata,dikaitkan dengan Pasal 123 dan 157 HIR. yang mengatur tentang beberapa syaratyang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasaistimewa yaitu bahwa surat kuasa tersebut harus bersifat limitatif dan berbentukAkta

Jika tidak dipenuhinya salah satusyarat akan mengakibatkan kuasa istimewa tidak sah;Menimbang, bahwa tentang sifat limitatif artinya dalam surat kuasa khusustersebut pihak principal menyebut secara jelas dan spesific tindakan apa yangdiberikan kepada kuasa hukum;Menimbang, bahwa tentang bentuk Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868KUH Perdata yang berbunyi suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu ditempat

/PNJKT.UTR.Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agamaKhatolik pada tanggal 17 Mei 2015 dihadapan Pemuka AgamaKhatolik dan perkawinannya telah dicatatkan di Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telahmemenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratifperkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif didalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)UndangUndang

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akanmempertimbangkan, tentang apakah alasanalasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasansebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan PemerintahNomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukanalasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :a.

pemeriksaan sengketa /n /itis masih dalam acaraPemeriksaan Persiapan, sehingga Tergugat belum mengajukan Jawabannya; Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara di Pengadilan, setiap orang atau badan hukum perdata dapatmengajukannya sepanjang ada kepentingannya yang dirugikan berkaitan denganPenetapan No. 35/G/2017/PT UN.PBRHal. 5 dari 9 Hal.terbitnya atau tidak diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara selain itupenyelesaian sengketa yang dilakukan pengadilan secara limitatif

merupakanperhatian khusus oleh pencari keadilan ; bahwa sebaliknya kemudian setiaporang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telahterakomodir melalui suatu Keputusan Tata Usaha Negara, keputusan manaadalah menguntungkannya ataupun secara limitatif ada penyelesaian sengketayang ditempuh lebih singkat maka seseorang atau badan hukum perdata yangmengajukan gugatan a guo dapat mengajukan permohonan pencabutan perkarayang sedang diperiksa oleh Pengadilan; 77Menimbang, bahwa walaupun belum

Perlu Termohon tekankan, ketentuan Pasal 70UUAAPS telah menegaskan bahwa alasanalasan yang dapat digunakan olehpara pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalanputusan arbitrase demi hukum TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF.

Eksepsi Prosesual : Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Tidak MemenuhiSyarat Formil Karena Diajukan Dengan AlasanAlasan Diluar Alasan Yang DiaturSecara Limitatif Dalam Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase7.

Bahwa dalildalil Pemohon tersebut di atas yang mendalilkan pada pokoknya10.terdapat alasanalasan lain diluar alasanalasan pembatalan putusan arbitrasesebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 70 UUArbitrase adalah dalildalil yang tidak benar serta hanya didasarkan penafsiransepihak Pemohon saja tanpa berdasarkan oleh argumentasi hukum yang jelas.Faktanya UU Arbitrase hanya mengatur alasanalasan pembatalan putusanarbitrase secara limitatif sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum tersebut di atas, maka telahterbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa alasanalasan pembatalan putusanarbitrase adalah bersifat limitatif sebagaimana yang telah disebutkan dalamketentuan Pasal 70 UU Arbitrase.

ALASAN KESATU PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKANALASAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIATURSECARA LIMITATIF DALAM KETENTUAN PASAL 70 UU ARBITRASEBahwa Pemohon dalam alasan kesatu permohonan pembatalan putusan arbitraseNo. 809 telah mendalilkan bahwa Putusan BANI No. 809 telah melanggarketentuan hukum Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Akan tetapiapa yang dilakukan oleh Termohon disini tidak demikian halnya, dimanaPemohon baru mengetahui dirinya ditetapbkan sebagai Tersangka pada tanggal30 Mei 2014 dan pada saat itu pula Pemohon diperiksa sebagai Tersangka danselanjutnya ditahan oleh Termohon, sementara belum ada kerugian keuangannegara dalam kasus ini; Sementara dalam KUHAP dinyatakan penahanan ituharus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, karena penahanan itudibatasi secara limitatif.

Sementara dalam KUHAPdinyatakanpenahanan ituharus didasarkanatas buktipermulaanyangcukup,Karena penahanan itu dibatasi secara limitatif Oleh karena jangan sematamatadidasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum. Bahwatindakan penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon disini sangat tidakberalasan hukum, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 butir 14KUHAP Jo Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal18 UU.

terlebihdahulu dipertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan olehPembanding semula Pemohon terhadap putusan praperadilan Nomor 03/PidPra/2014/PN.Amb. tanggal 16 Juni 2014 secara prosedural telah di tempuh sesuaidengan proses acaranya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam undangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa upaya banding terhadap putusan praperadilan telahdiatur secara limitatif

praperadilan dalamperkara a quo yaitu yang berkaitan dengan tindakan Terbanding semula Termohonpraperadilan yang menahan Pemohon sekarang Pembanding dalam hai initersangka VENTJE KOLIBONSO pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai Surat PerintahPenahanan Nomor Print191/S.l14/Fd.1/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 (bukti P1 samadengan bukti T9) yang dianggap oleh Pemohon sekarang Pembanding adalah tidak sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatupenahanan telah diatur secara limitatif