Menteri Pendidikan Tinggi,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor0567/E.E4/HK.02.01/2021, tanggal 31 Agustus 2021(fotocopy sesuai print out asli).Rekap Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas KristenIndonesia atas nama Penggugat Periode Gasal 20192020(diambil dari sistem aplikasi BKD Online LLDIKTI Il(fotocopy sesuai print out).Rekap Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas KristenIndonesia atas nama Penggugat Periode Genap 20192020(diambil dari sistem aplikasi BKD Online LLDIKTI III (fotocopysesuai print out

Bahwa, LLDikti maupun Kemdikbudristek memiliki Kewenangan dalam halmengembalikan ataupun menolak usulan Profesor, karena setelah usulanProfesor lolos dari LLDikti, Kemdikbudristek juga berwenang untukmengembalikan ataupun menolak usulan Profesor tersebut jika masihterdapat kekurangan, terlebih lagi Kewenangan untuk mengangkat Profesorberada pada Mendikbudristek.

Jika reviewer dan Tim yang ditunjuk oleh Dikti menilaisemua syarat terpenuhi, maka LLDIKTI mengeluarkan rekomendasi danKemdikbudristek akan menilai kembali seluruh syarat tersebut, dan jika tahapini semua syarat dinilai telah terpenuhi, akan berujung terbitnya suratkeputusan Menteri untuk JJA Kepangkatan Lektor dan Guru Besar sedangkanAsisten Ahli dan Lektor oleh LLDikti.

Angka 4 obyek sengketa : Dosen yang bersangkutan diusulkan untukmendapatkan NIDN pada saat yang bersangkutan menjadi PNS KementerianKesehatan, hal ini tidak disampaikan kepada LLDIKTI! Wilayah III padahal salahsatu persyaratan untuk mendapatkan NIDN pada LLDIKTI! Wilayah III adalahtidak berstatus sebagai pegawai tetap pada instansi lain termasuk PNSKementenan.

Agus Surono, SH., MH yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tim Penilai dari LLDikti ada dua yaitu reviewer danyang ditunjuk oleh LLDikti;Bahwa apabila prosedur tersebut dijalankan maka seharusnya TimPenilai Lembaga (Kopertis/ Kopertais) menilai aoakah usulan PenilaianAngka Kredit untuk Kenaikan JJA dosen Universitas Kristen Indonesiadari Lektor (200) ke Guru Besar (850) atas nama Penggugat (videBukti P1) memenuhi syarat atau tidak sebagaimana diatur pada Pasal11 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan

Padahal kenyataanya terdakwa bukan trader propesioanalnamun terdakwa sebagai full time trader, Sekolah Indotrader Academy tidakterdaftar di Wilayah LLDikti VIII Kementrian Pendidikan dan Kebuadayaan yangmencangkup Bali NTB dan NTT dan Sekolah Indotrader Academy juga tidakterdaftar / tidak memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Badung sebagai satuan pendidikan non formal (lembaga kursus ataupelatinan) sehingga Indotrader Academy tidak berwenang mengeluarkansertifikat

NYOMAN AGUS PRABAWA memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut: Bahwa jabatan saksi di LLdikti Wilayah VIII Jin. Trenguli 1 Penatin Denpasaradalah sebagai analis kelembagaan LLDikti VIII Kementrian pendidikan dankebudayaan.

Serta diwilayah LLDikti VIII Kemendikbud yangmencakup bali NTB dan NTT tidak ada terdaftara atas nama akademi tersebutyang mengurus ijin atau terdaftar; Bahwa dengan indotrader academy tidak terdaftar di kementiran pendidkan dankebudayaan maka indotreder tidak memiliki jjin untuk menyelengarakanpendidikan perguruan tinggi Sesuai ketentuan dalam pasal 60 ayat 2 UU No. 12Th 2012 tentang perguruan tinggi; Bahwa berdasarkan data yang ada di pangkalan datan terhadap indotrederacademy tidak ada memiliki

NOBELBRILLIANO LUAN proposal yang didalamnya menjanjikan akan diberikanpelatinan selama 90 (Sembilan puluh) hari oleh Profesional Trader dan namaHal 20 dari 31 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Dpsnama mereka tercantum dalam proposal lengkap dengan foto dan gelardiantaranya terdapat nama saksi EUGENIA MARDANUGRAHA, serta akandiberikan sertifikat.Bahwa padahal kenyataanya terdakwa bukan trader propesioanal namunterdakwa sebagai full time trader, Sekolah Indotrader Academy tidak terdaftardi Wilayah LLDikti

Terdakwa juga memberikan saksi NOBELBRILLIANO LUAN proposal yang didalamnya menjanjikan akan diberikanpelatinan selama 90 (Sembilan puluh) hari oleh Profesional Trader dan namanama mereka tercantum dalam proposal lengkap dengan foto dan gelardiantaranya terdapat nama saksi EUGENIA MARDANUGRAHA, serta akandiberikan sertifikat.Bahwa padahal kenyataanya terdakwa bukan trader propesioanal namunterdakwa sebagai full time trader, Sekolah Indotrader Academy tidak terdaftardi Wilayah LLDikti VIII Kementrian

Mayalisa Diantamaela M.Sc
Tergugat:
1.Rektor Universitas Alkhairat
2.Ketua Yayasan Alkhairat
Turut Tergugat:
LLDIKTI WIL.XVI

Berdasarkan Permenristekdikti nomor: 15 tahun 2018,bahwa KOPERTIS WILAYAH IV bertransformasi menjadi Lembaga LayananPendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV yang diberi amanah melaksanakanUndangundang nomor 12 tahun 2012 dengan tugas utama memberikanfasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN)maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Wilayah Jawa Barat danBanten.Dalam hal gugatan perkara perdata No. 194/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim yangdisampaikan pihak penggugat

Berdasarkan data dan informasi yangdisampaikan kepada pihak Kopertis/LLDIKTI Wilayah IV sebagai instansipemerintah yang bertanggungjawab terhadap = peningkatan kualitaspenyelenggaraan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya, telah melakukanupaya fasilitasi untuk menyelesaikan konflik perdata antara Prof. Dr. H. Agustitindengan Saudara Rinalwan, MBA.DipI.U.Tech melalui mediasi para pihak untukduduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi secarakekeluargaan.

Selanjutnya para pihak memilih jalur hukum diPengadilan Negeri Bandung sampai tingkat penyelesaian hukum berikutnya.Seiring berjalannya waktu, rupanya proses hukum antara kedua belah pihakjuga terus berjalan di Pengadilan, dan pada akhirnya Kopertis/LLDIKTI WilayahIV menerima laporan dengan bukti PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor:2152/K/Pdt/2013 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Agustitin,Kopertis/LLDIKTI Wilayah IV dianggap sebagai catatan/rapor merah bagiHalaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pat.G/2018/PN Jkt.

hukum, Kopertis/LLDIKTI WilayahIV memandang bahwa surat penolakan permohonan penyatuan/penggabunganSTIE Pasim di Sukabumi kedalam Universitas Nasional PASIM dan pembukaanprogram studi baru yang diusulkan oleh Yayasan Pendidikan Kader Keuangandan Perbankan (YPKKP), bahwa surat Kopertis nomor: 4087/K4/KL/2018tanggal 4 Juni 2018 dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, haltersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani Prof.

;Bahwa Tergugat juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi(LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar Penggugat ditempatkan di PerguruanTinggi lain, dengan alasan Penggugat tidak dapat dibina.

Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8; Bahwa Selainmemberikan sanksi akademik sebagaimana point 6 di atas, Tergugat juga secaraarogan ternyata telah membuat surat No.603/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus2019 ke Lembaga Layanan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Perihal Permohonanpertimbangan pengembalian Dosen Serdos; Bahwa berdasarkan tugas pokok Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi(LLDIKTI) khusus di Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalahpembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka sudah

TteIX.ketua terkait pemberian sanksi, sehingga oleh Tergugat memohonpertimbangan Kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XIl guna mendapatkankejelasan terkait Sertifikasi DosenDosen yang mendapatkan sanksi.

Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 18, Bahwatergugat juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)Wilayah XIl Ambon agar penggugat ditempatkan di Perguruan Tinggi Lain, denganalasan penggugattidak dapat dibina.

Ttearogan ternyata telah membuat surat No.603/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus2019 ke Lembaga Layanan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Perihal Permohonanpertimbangan pengembalian Dosen Serdos;IX.Bahwa berdasarkan tugas pokok Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi(LLDIKTI) khusus di Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalahpembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka sudah sepatutnya sebagaiPimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus melakukan koordinasidengan cara memohon pertimbangan terkait dengan Dosen

sertaskorsing mengajar yang tidak disertai dengan pembayaran upah/gaji sertatunjangan tetap lainnya yang biasa diterima Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat merugikanPenggugat dan juga mahasiswa, karena Penggugat tidak mendapatkankesempatan menjalankan kewajibannya mengajar atau memberikan ilmupengetahuan kepada para mahasiswa sebagai bentuk tanggungjawabPenggugat selaku pengajar, serta Penggugat tidak dapat melakukanpengusulan Sertifikasi Dosen (SerDos) ke LLDIKTI

;Bahwa Tergugat juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi(LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar Penggugat ditempatkan di PerguruanTinggi lain, dengan alasan Penggugat tidak dapat dibina.

sanksiakademik kepada penggugat melalui surat Nomor : 478/A.K.VII/2019 pada tanggal16 Juli 2019 perihal pemberitahuan yang di tujukan kepada ketua rogram studypendidikan Sejara dan Ketua Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar,yang isinya tidak memberikan tugas dan tanggung jawab serta di cabut dari suratsurat keputusan sebelumnya sebagai : Penasehat Akademik Pembimbing Proposal Maupun skripsi Penguji Seminar Propsal Maupun Penguji SkripsiSurat mana di berikan tembusan kepada Tergugat Il dan kepala LLDIKTI

Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 15, Bahwatergugat juga telah meminta ke Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi(LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar penggugat ditempatkan di Perguruan TinggiLain, dengan alasan penggugat tidak dapat dibina. Padahal yang penggugatlakukan hanyalah menuntut hak penggugat, karena bagaimana pun ketika gajiHalaman 18 dari 63 Putusan Nomor 21/Padt.Sus.PHI/2019/PN.

Dengan dasar tersebut tergugat berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)Wilayah XIl sebagai Lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk melakukanpembinaan, pengawasan dan evaluasi di PTS Wilayah Maluku dan MalukuUtara didalamnya termasuk STKIP Kie Raha Ternate.XVI.

Bahwa Tergugat II memiliki Kewenangan atributif Sesuai pasal 57ayat (1) UU Dikti, yang berbunyi:Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerjaPemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatanmutu penyelenggaraan Pendidikan TinggiHalaman 34 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNHal ini menegaskan kewenangan LLDIKTI dalam menjamin mutupenyelenggaraan pendidikan tinggi yang diberikan secara atributifoleh UndangUndang.13. Bahwa Philipus M.

Hadjon dalam bukunya Tentang Wewenangpada halaman 1 menyatakan:Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagiankekuasaan negara oleh UndangUndang Dasar dan/atau UUSehingga kewenangan atributif diberikan untuk menggariskanpembagian kekuasaan kepada organ pemerintah (TergugatII/LLDIKTI), yang mana kekuasaan tersebut tidak dapatdicampuri oleh organ pemerintah lainnya (TergugatI/Kemenristekdikti).14.Bahwa selanjutnya dalam Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja

Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (UU Penyelenggaraan Negara).Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam pertimbangannya berdasar pada penerbitan objek gugatanIl oleh Tergugat II.Bahwa Tergugat II diberi kewenangan atributif , sebagaimanadiatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Dikti, yang berbunyi:Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerjaPemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatanmutu penyelenggaraan Pendidikan TinggiHal ini menegaskan LLDIKTI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atauLembagaAkreditasi Mandiri;b. hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI;c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah;e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal Pemerintahf. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/ataug. pemberitaan melalui media masa.Pasal 76(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai SanksiAdministratif ringan dilakukan oleh pemimpin LLDIKTI(2) Pemeriksaan

dugaan pelanggaran yang dikenai SanksiAdministratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukanoleh Direktur Jenderal(3) Pemimpin LLDIKTI atau Direktur Jenderal dapat membentuktim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporanhasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan SanksiAdministratif untuk disampaikan kepada Pemimpin LLDIKTIatau Direktur JenderalHalaman 79 Putusan Perkara Nomor 165

Mks.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, PENGGUGAT pernah melakukanRapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga LayananPendidikan Tinggi (LLDIKTI), staf gubernur dan TERGUGAT bersamaWakil Ketua I, Il, II dan IV.

Dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT dimintauntuk menunjukkan jenis pelanggaran yang dimaksud dalam SKPemberhentian, namun TERGUGAT enggan melakukannya;Pada 17 Januari 2020, PENGGUGAT mendatangi LLDIKTI gunamelakukan mediasi bersama dengan pihak TERGUGAT.

Husin Syakur
Turut Tergugat:
2.LLDIKTI Wilayah X
3.Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

panggilan Yayasan tersebut; bahkanpara anggota senat termasuk Para Penggugat sendiri ikutmenandatangani surat yang ditujukan kepada Ketua YayasanUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta No. 004/J.10/SNT/UP/IX/2020tertanggal 21 September 2020 Perihal Respon Senat terhadap SuratPeringatan dan Surat Panggilan, yang mana pada intinya menolaksurat panggilan dan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Yayasandan mengancam Yayasan serta Rektor akan mengangkatpermasalahan keranah hukum serta akan melaporkan ke LLDikti

dimana pada intinya parahalaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Padt.G/2021/PN Smn11.anggota senat tidak menerima dan menolak adanya suratperingatan dan surat panggilan dari pengurus Yayasan UP45dan tetap merasa apa yang dilakukannya dengan melakukan RapatSenat pada tanggal 7 dan 10 September 2020 adalah sah danmeminta Yayasan untuk membatalkan Surat Peringatan palinglambat 24 jam terhitung sejak diterimanya surat serta mengancamakan melaporkan permasalahan ini kepada DIKTI, Kemendikbud RI,LLDIKTI

prosespemberhentian; Bahwa yang dilakukan oleh Ketua Yayasan terkait dengan prosespemberian SP 1 sekaligus SP 2 dan selanjutnya SP 3 berisi pemecatanadalah tidak sesuai dengan Statua 2013 dan Surat Edaran Rektor; Bahwa Surat Peringatan diberikan kepada PARA PENGGUGAT setelahmengikuti rapat Senat membahas krisis kKampus; Bahwa Surat Keputusan pemberhentian PARA PENGGUGAT dikeluarkanoleh Ketua Yayasan; Bahwa terkait dengan pemberhentian jabatan Wakil Rektor PARAPENGGUGAT dan beberapa dosen sudah disampaikan ke LLDIKTI

wilayahV, dan LLDIKTI menyanyangkan masalah kepegawaian terkaitpemberhentian ini dan harusnya diselesaikan secara internal; Bahwa LLDIKTI sudah mereview dan menginvestigasi masalah ini dansudah dilaporkan ke Jakarta; Bahwa terkait dengan masalah kepegawaian, KetuaYayasan juga sudahditegur oleh DISNAKER terkait dengan ketidakpatutan kepegawaian sesuaidengan SDM; Bahwa terkait dengan masalah rapat pembahasan krisis kampus, dua orangDosen PNS sudah dikembalikan ke LLDIKTI dan, beberapa di skorsing

terkait dengan pemberhentian Wakil Rektor;Bahwa Saksi juga mengikuti rapat tanggal 7 dan 10 Agustus terkait denganpembahasan krisis kampus;Bahwa Senat Universitas juga berwenang untuk mempertanyakanpengeluaran atau keuangan kampus;Bahwa rapat pada tanggal 10 (Ssepuluh) mengerucut dari yayasan dankemudian diadakan pemilihan ketua dan sekretaris senat;Bahwa terkait dengan hasil rapat tersebut, 9 (Sembilan) orang anggota senatuniversitas dipecat;Bahwa terkait dengan pemecatan ini sudah dilaporkan ke LLDIKTI

., sebagai Sekretaris Senat, makaPenggugat dengan para anggota Senat atas nama SenatUniversitas mengirimkan Surat bersifat intimidasi bahkanmengancam 3x24 jam kepada Ketua Yayasan UP45 yaitu yangberisi Pernyataan Tidak Percaya dari Senat Terhadap KebijakanRektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui suratNomor: 03/J.10/SNT/UP/IX/2020 tanpa tanggal surat yangtembusannya juga ditujukan pada Kepala LLDikti, Wilayah V DIY;dengan demikian semakin jelas bagaimana upayaupaya paraanggota senat termasuk

panggilan Yayasan tersebut; bahkan para anggota senattermasuk Penggugat sendiri ikut menandatangani surat yang ditujukankepada Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta No.004/J.10/SNT/UP/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 Perihal ResponSenat terhadap Surat Peringatan dan Surat Panggilan, yang mana padaintinya menolak surat panggilan dan Surat Peringatan yang dikeluarkanoleh Yayasan dan mengancam Yayasan serta Rektor akan mengangkatpermasalahan keranah hukum serta akan melaporkan ke LLDikti

tertanggal 22 September2020 perihal tanggapan atas surat peringatan; dimana pada intinyapara anggota senat tidak menerima dan menolak adanya suratperingatan dan surat panggilan dari pengurus Yayasan UP45 dantetap merasa apa yang dilakukannya dengan melakukan Rapat Senatpada tanggal 7 dan 10 September 2020 adalah sah dan memintaYayasan untuk membatalkan Surat Peringatan paling lambat 24 jamterhitung sejak diterimanya surat serta mengancam akan melaporkanpermasalahan ini kepada DIKTI, Kemendikbud RI, LLDIKTI

Sukirno, S.H.., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja sejakPenggugat masuk di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mulai daritahun 2013 sampai sekarang; Bahwa saksi adalah dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yangditempatkan oleh KOPERTIS (Sekarang LLDIKTI) mulai Agustus 1987sampai 23 Desember 2020; Bahwa sepengetahuan saksi Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45Yogyakarta terdapat satu dekan, satu Ketua Program

Hal tersebut juga sudahmendapat teguran dari LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta tentang Rektoryang merangkap jabatan sebagai Ketua Senat, setelah itu rapatdilanjutkan secara Online dan Offline pada tanggal 10 September 2021yang dihadiri oleh Rektor secara Online dengan agenda pemilihnan Ketuadan Sekretaris Senat tetapi mendapat respon yang negatif dari Rektor; Bahwa setelah rapatrapat tersebut berlangsung semua Anggota Senatmendapat 4 surat dalam sehari, Suratsurat tersebut diantaranya SuratPeringatan

) Wilayah II adalahsebagai pelaksana atau eksekutor atas surat Kementrian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3284/C.C5/KL/2017Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.29.30.Perihal Penegasan Badan Penyelenggara Universitas RatuSamban tertanggal 3 Oktober 2017, namun pihak LLDIKTI (dulukopertis) dilhat dari Kewenangan yang diberikan oleh KementrianRiset dan Dikti melalui surat tersebut, maka sangat erat kaitannyadalam perkara a quo, namun kenyataannya para penggugat lagilagi

Bahwa perlu diketahui keberadaan LLDIKTI dahulu KOPERTIS memilikikedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan MenteriRiset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga LayananPendidikan Tinggi Pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 3 dan Pasal4 menyatakan :Pasal 1 Ayat (1) ; Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnyadisebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayahkerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.Pasal 1 Ayat (2) ; LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.Pasal 3 ; LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasipeningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayahkerjanya.Pasal 3 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalamPasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikantinggi di wilayah kerjanya;c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggidi wilayah kerjanya;d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminanmutu eksternal di wilayah kerjanya;e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasipeningkatan mutu perguruan tinggi di

wilayah kerjanya;f. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi diwilayah kerjanya; dang. pelaksanaan administrasi LLDIKTI.Bahwa dengan melihat kedudukan, tugas dan fungsi LLDIKTI dalam halini LLDIKTI WILAYAH II yang memiliki hubungan yang erat kaitannyadengan lembaga Perguruan Tinggi Swasta khusus diwilyah kerjanyamasingmasing dalam hal ini Universitas Ratu Samban maka sangatberalasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa perlu diketahui yang tidak memberikan

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Menyatakan bahwa tanggal lahir yang tercantum di Data Dosen LLDIKTI wilayah VIII dan data-data dokumen lainnya tertulis lahir tanggal 31 Desember 1963 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tercantum tanggal 3 Desember 1963 adalah dimiliki oleh orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Drg.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil Dosen Negeri DPK LLDIKTI Wilaya IX pada UniversitasFajar Makassardan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 579 Tahun 2018,tertanggal 21 Desember 2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan AgamaMakassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan

Latuharhary Rt. 004/Rw. 003,Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Lembaga LayananPendidikan Tinggi (LLDikti) Maluku danMaluku Utara;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambonkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang

menjadi Aditya Pratama Rauf Elwuar;

Dengan demikian maka sanksiyang diberikan tersebut tidak berdasar dan mengadaada serta harusdinyatakan batal demi hukum.Bahwa pihak Penggugat merasa tidak ada titik temu dari pertemuan antarapihak Penggugat dan Tergugat, maka pihak Penggugat dan kawan kawanyang tergabung dalam Forum Dosen STKIP Kie Raha menyurat keHalaman 5 dari 61 Putusan Nomor 16/Padt.Sus.PHI/2019/PN TteTergugat tertanggal 06 Agustus 2019 dengan tembusan LLDIKTI WilayahXll di Ambon dan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, lagilagi

Surat Nomor.607/A.K.VIII/2019 tentang penyampaian Daftar Dosenserdos yang dikembalikan ke LLDIKTI Wilayah XI;P16. Surat Nomor.11/FSSOM/RTNR/X1I/2019 Perihal Teguran (somasi) dariAdvocates Legal Consultan atas nama serta mewakili kepentinganhukum PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;P17. Kartu luran Badan Usaha Tahun 2018;P18. Video berupa 3 (tiga) keeping CD;P!19.

KetuaProgram Studi Pendidikan Sejarah dan Ketua Program Studi Pendidikan GuruSekolah Dasar (PGSD) yang berisi tentang pemberitahuan untuk tidak lagimemberikan tugas dan tanggung jawab kepada 5 (lima) orang dosen(termasuk Penggugat) serta dicabut hak dan kewajibannya sebagai penasehatakademik, pembimbing proposal/skripsi dan penguji seminar proposal/skripsi,maka pihak Penggugat dan kawankawan yang tergabung dalam forum dosenSTKIP Kie Raha menyurat ke Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2019 dengantembusan LLDIKTI

Surat Nomor.607/A.K.VIII/2019 tentang penyampaian Daftar Dosenserdos yang dikembalikan ke LLDIKTI Wilayah XI;P16. Surat Nomor.11/FSSOM/RTNR/X1/2019 Perihal Teguran (somasi) dariAdvocates Legal Consultan atas nama serta mewakili kepentinganhukum PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Ibk;P17. Kartu luran Badan Usaha Tahun 2018;P18.

Dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan IlmuPendidkan (STKIP), hal ini dikuatkan dengan Daftar Gaji Dosen STKIP Kle Rahayang diterima oleh Penggugat dari bendahara Sekolah Tinggi Keguruan dan IlmuPendidkan (STKIP) bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12), selain itu hubunganhukum antara Penggugat dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidkan(STKIP) dapat dilihat pada surat Pemberitahuan (bukti P.13), surat Pemberiansangsi (bukti P.14 dan surat Penyampaian Daftar Dosen Serdos yangdikembalikan ke LLDIKTI

J Latuharhary Rt. 004/Rw003, Kelurahan Urimesing, KecamatanNusaniwe, Kota Ambon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Honorer pada LembagaLayanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)Maluku dan Maluku Utara;Terdakwa tidak ditahan ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24Juni 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas