INTI LOKAHITA melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

INTI LOKAHITA,dk

Inti Lokahita(Penggugat) telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negaradiatas tanah obyek sengketa sejak tanggal 09102012, yaitu pada saatdilakukan Mediasi Permasalahan Tumpang Tindih antara SHM No. 632 dan633/Desa Trosobo, keduanya atas nama H. Mohamad Rifal denganSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 831/Desa Trosobo, atas nama PT.Inti Lokahita, berkedudukan di Surabaya, bertempat di Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, sedangkan PT.

Inti Lokahita akan diukur terlebih dahuluuntuk diketahui luas secara keseluruhan; Biaya yang timbul atas pengukuran dan pendaftaran hak atastanah menjadi sertipikat akan dibayar dan menjadi tanggunganH. Agus Sukiranto; Sertipikat yang telah diajukan oleh H.Agus Sukiranto, dengan iniPT. Inti Lokahita tidak berkeberatan untuk diselesaikanprosesnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dandimiliki diselesaikan oleh H. Agus Sukiranto; Tanah milik PT.

Inti Lokahita harus memiliki luas keseluruhan30.000 m? dan hanya 2 (dua) bidang sertipika; Luas tanah yang dimiliki oleh Pihak Pertama dihitung nol meterdari Jalan Raya Trosobo; Penyelesaian pengurusan sertipikat paling lambat akhir Januari2006;Halaman 8 dari 24 halaman.

INTI LOKAHITA dan SULAuJI sekaluLand Acquisition Staf PT INTI LOKAHITA serta para Kasikasi dari BadanPertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi pertanyaanbersama adalah :e Bagaimana mungkin Termohon Kasasi hadir pada tanggal9 Oktober 2012 di kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenSidoarjo untuk ikut hadir dalam rapat mediasi kalau tidak menerima suratundangan tersebut?

INTI LOKAHITA dan SULAJI sekalu LandAcquisition Staf PT INT LOKAHITA untuk ikuthadir dalam acara Mediasikalau bukan sebagai pihak yang berkepentingan atau sebagai pihak yangdiundang ? ..................6665e Bagaimana mungkin saksi HARI HARJANTO selaku Land AcquisitionManeger PT. INTI LOKAHITA dan SULAdI sekalu Land Acquisition StafPT INTI LOKAHITA bersedia untuk menandatangani berita acara mediasikalau bukan sebagai pihak yang mewakili Termohon Kasasi ? .........

INTI LOKAHITA

INTI LOKAHITA, yang dalam hal ini diwakili oleh :1.Nama : Insinyur SutotoYakobus;Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;Pekerjaan ; SWasta j=Kedudukan : Taman Golf 3 C.5/2 RT./RW.009/009 Kel./Kec. Sambikerep Kota Surabaya ;2.Nama : Insinyur Edy Mulyono;Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;Pekerjaan : SwastaKedudukan : Bukit Golf Terrace Blok C212ART/RW. :001/003 Kel. Made Kec.Sambikerep Kota Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. MAHFUD, SH.,2. HELMY WICAKSONO PUTRO, SH.MH. 3.

Inti Lokahita)ternyata obyek sengketa terbit pada tanggal 16 Nopember 2011 dan HGB831 terbit tanggal 20 Oktober 2010 yaitu HGB No. 831 lebih dahulu terbitdibandingkan dengan obyek sengketa, dengan demikian tindakanTergugat yang menerbitkan SHM obyek sengketa tersebut selainbertentangan dengan peraturan perundangundangan juga telah pulamelanggar asas kepastian hukum karena ternyata surat keputusan (HGB831/Desa Trosobo atas nama Penggugat) telah terbit sebelumnya danternyata Tergugat tidak menghormati

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama Lokahita Paputungan binti Muin Paputungan untuk menikah dengan Fradiman Paputungan bin Munawir Paputungan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kiki Lokahita binti Supardi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Prastiyo bin Kastur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Lokahita Binti Mulyadi untuk menikah dengan calon suami yang bernama Saparudin Bin Harna di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.