Penggugat:
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA DPD LPKRI GORONTALO
Tergugat:
PT MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO

., tempat/tanggal lahir; Sleman/30 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di Karangsari Wetan, TegalTandan, RT 024/000, Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalamhal ini telah memberikan kuasa kepada LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) DewanPimpinan Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMADFAIS ADAM, dalam kedudukannya selaku Ketua UmumLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRl), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 000.205/SK/LPKRI/PUSAT/VIII/2020

oleh MUHAMAD FAISADAM, dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Lembaga PerlindunganKonsumen Republik Indonesia (LPKRI), berdasarkan Surat Kuasa Nomor:000.205/SK/LPKRI/PUSAT/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020;Bahwa surat kuasa Pairin Siswa Pranata kepada kuasanya, LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) Dewan Pimpinan Pusat,yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMAD FAIS ADAM, dalam kedudukannyaselaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia(LPKRI), berdasarkan Surat

) Dewan Pimpinan Pusat, yang dalam hal ini diwakili olehMUHAMAD FAIS ADAM, dalam kedudukannya selaku Ketua Umum LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI), berdasarkan SuratKuasa Nomor: 000.205/SK/LPKRI/PUSAT/VIII/2020 tertanggal O04 Agustus2020, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum mekangkah lebih jauh, akandipertimbangkan lebih dahulu surat kuasa a quo;Menimbang, bahwa dalam pembuatan surat kuasa khusus, harusdipenuhi

) Dewan Pimpinan Pusat, yang dalamhal ini diwakili oleh MUHAMAD FAIS ADAM, dalam kedudukannya selaku KetuaUmum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI),berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 000.205/SK/LPKRI/PUSAT/VIII/2020tertanggal 04 Agustus 2020, ternyata tidak mencantumkan secara jelasPengadilan apa/mana, dalam perkara apa, dan siapa yang berkedudukansebagai Penggugat, siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat, makadinilai belum memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena

LPKRI/PUSAT/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020, tidak sah,maka gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh; MISRAYANTI,SUMINAH, ANKI AZHARI TIMARA dan GUNANTO, berdasarkan Surat TugasNomor: 013.Plw/SDG/LPKRI/VIII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020, tidak sahdan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah, oleh karena itu,berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara

Penggugat:
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA DPD LPKRI GORONTALO
Tergugat:
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. GORONTALO

Pembanding/Penggugat : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA DPD LPKRI GORONTALO
Terbanding/Tergugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. GORONTALO

PEN ETA PANNomor :445/Pdt.G/2018/PN SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telahmembaca ;1.Berkas Perkara Nomor : 445/Pdt.G/2018/PN SMGdalam perkara Gugatan antaraAWANG PRAKOSO PUTRO;Dikuasakan kepada BAMBANG PURWANTO MERTIGUNO,dkk(LPKRI JAWATENGAH) JI. Kauman Raya No.27 Palebon Kota Semarang, berdasarkanSurat Kuasa Nomor :000.011/SK/DPD;Jtg/LPKRI/IX/2018 tanggal 22September 2018, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT MelawanPT.

Advokat dan Pengurus LPKRI yangberkantor di Jalan Pomorow No. 60 Kelurahan Banjer,Lingkungan III, Kecamatan Tukala Kota Manado, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 024/ SKPMH/LPKRI/06/2020tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor515/SK./PN. Mnd., tanggal 30 Juni 2020,Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semulaPenggugat;LAWANPT.

LPKRI Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Penggugat tidak memenuhisyarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf cUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.1) Bahwa Penggugat adalah LPKRI Provinsi Sulawesi Utara yangmengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugatharus berdasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c UndangundangNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mempunyai kepentingan sendiri.karenanya Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar memerintahkan kepada LPKRI Provinsi Sulawesi Utara selakuKuasa Penggugat untuk dapat menunjukkan dan atau memperlihatkansurat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa LPKRI ProvinsiSulawesi Utara selaku Kuasa Penggugat telah berbadan hukummengingat salah satu syarat agar suatu organisasi masyarakat/badanHalaman 11 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MNDusaha atau perkumpulan, dapat dinyatakan

Bahwa Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 05 Februari 2020 pernahmemutuskan Perkara Nomor : 422/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang pernah diajukanoleh Penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen RI Provinsi SulawesiUtara / LPKRI SULUT) yang mewakili salah satu Debitur Tergugat dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dimana amar Putusan antara lain dalamEksepsi berbunyi, Dalam Eksepsi : Menyatakan Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen RI Provinsi SULUT/ LPKRI SULUT belummempunyai Legal Standing untuk mewakili

Nomor : B.5/BKBPLINMAS/SKT/08/VII/2019;5) Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Nomor007/15/Kesbangpolda/VII/2018;6) Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaNomor : 0101/SK/LPKRI/VI/2018 Tentang Pengangkatan Stefanus StefiSumampouw Sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndinesia Perwakilan Sulawesi Utara;Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MND7)8)9)Surat Keputusan Nomor : 0102/SK/LPKRI/SULUT/IX/2017 Tentang AnggotaLembaga Perlindungan Konsumen

PUTUSANNomor 2/PDT/2021/PT BTNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut di bawah ini dalam perkara antara:LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENREPUBLIK INDONESIA(LPKRI). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. UJANGKOSASIH, 2. EDWAR dan 3.

DIAN NUR HIDAYAT) yang diwakili LPKRI adalahDebitur dari PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, Berkedudukan Di : RukoTangcity Blok 32, Jl. Jend, Sudirman No. 1 Cikokol, Tangerang 15117..

Bahwa di dalam gugatannya halaman 2 Paragraf 2 Penggugatmendalilkan Dengan ini PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa ketuaHalaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2021/PT.BTNUmum Lembaga Perlindungan Kosumen Republik Indonesia (LPKRI)Pusat MUHAMAD FAIS ADAM berdasarkan Pengakuan (Ic.

Bahwa di dalam gugatannya halaman 1 Penggugat mendalilkanUJANG KOSASIH, Jabatan Divisi Humas LPKRI Pusat; EDWAR,Jabatan Ketua LPKRI DPD Banten; dan ALEN, Jabatan PengurusuLPKRI DPD Banten, ketiganya bertindak sebagai Penggugatmewakili Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia (LPKRI), untuk mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum (PMH) Pencantuman Klausula baku sesuai yang dimaksud dalamPasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan

Bahwa selanjutnya pada halaman 2 paragraf 2 dinyatakandengan ini PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Ketua UmumLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia LPKRI PusatMUHAMAD FAIS ADAM berdasarkan Pengaduan (Ic.

/Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya,Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagaiPEMBANDING II semula Penggugat II ;dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada DEDIH DJUNAEDI,dan MOCH ANSORY, Keduanya adalah Pengurus LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) denganmenggunakan hak gugat organisasi untuk Kepentingan Umum, UntukBersidang pada Pengadilan Negeri Subang, berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 15 Mei 2020, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Subang

atas nama Pipih Masropah dan SHM Nomor499, luas tanah 203Matas nama Pipih Masropah Binti Abdul Manan yang terletak diKaranganyar, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat(Vide Bukti P1) adalah Pihak yang Tidak Terima dan Menolak ParaTergugat yang Telan melelang harta miliknya, maka Melalui Hak GugatOrganisasi LPKRI, Mudjiono dan Pipih Masropah mengajukan GugatanPMH a quo pada Pengadilan Negeri Subang demi mempertahankan hakdan kepastian hukum;Bahwa selain disebabkan poin 1 diatas, Mudjiono

Moch Ansory, jabatan Pembina LPKRI Pusat; dan tidak menyebutknaberprofesi sebagai advokat ataupun pengacara/lawyer maupun dalamhubungan keluarga dengan pemberi kuasa (Para Penggugat);Hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 Tentang Advokat. Dengan demikian eksepsi Tergugatll harusdinyatakan diterima atau dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:1.

Lembaga perlindungan konsumen) ;Menimbang, bahwa dengan rangkuman pertimbangan diatas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Yayasan LPKRI, dalamperkara aquo, tidak berhak untuk beracara atau menjadi kuasa dari Mudjionodan Pipih Masropah, oleh karena Yayasan LPKRI hanya dapat beracara ataumenggugat pelaku usaha, atas dasar kepentingan umum, selaku prinsipal, danbukan selaku kuasa dari kKonsumen, dalam hal ini kuasa dari Mudjiono danPipih;Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, Majelis

)haruslah dikabulkan, dan yayasan LPKRI tidak berhak mewakili atau menjadikuasa dari Mudjiono dan Pipih Masropah dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi diatas, maka eksepsieksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding II semula Tergugat IImengenai kedudukan hukum (legal standing) dari yayasan LPKRI dikabulkan,maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dangugatan para Pembanding

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen RI ProvinsiSulawesi Utara (LPKRI Provinsi Sulawesi Utara) tidak14memiliki legal standing untuk menggugat dalambentuk Persona Standi In Judico1.LPKRI Provinsi Sulawesi Utara selaku KuasaPenggugat tidak memenuhi syarat sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46ayat (1) huruf c UndangUndang No.8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.1)(1)Bahwa Penggugat adalah LPKRI ProvinsiSulawesi Utara yang mengajukan

Mempunyai kepentingan sendiri.karenanya Tergugat bermohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara a quo agar memerintahkankepada LPKRI Provinsi Sulawesi Utara selaku KuasaPenggugat untuk dapat menunjukkan dan ataumemperlihatkan surat atau dokumen apapun yangmenunjukkan bahwa LPKRI Provinsi Sulawesi Utaraselaku Kuasa Penggugat telah berbadan hukummengingat salah satu syarat agar suatu organisasimasyarakat/badan usaha atau perkumpulan, dapatdinyatakan sebagai badan hukum atau yayasanapabila anggaran

Sulawesi Utara berdasarkan Surat TugasNomor : 016/ST/LPKRI Sulut/06/2020 yang bertindak untuk dan atas nama52serta sah mewakili LPKRI PROP. Sulawesi Utara secara Organisasi / secaraLembaga, selain itu Pihak Penggugat juga mendalilkan bahwa berdasarkanSurat Tugas yang di tanda tangani oleh STEFANUS S. Sumampow jabatanKetua Perwakilan Yayasan LPKRI PROP.

Manado, yang menugaskan namanama sebagaimana tercantum dalamlampiran Surat tugas ini untuk mewakili LPKRI dalam persidangan antaraKarel BANGKO, SH. LAWAN pt.

, bahwa meskipun LPKRI PROP.

DEDIH DJUNAEDI, Jabatan Ketua Cabang LPKRI Subang, SUNARDI, Jabatan Sekretaris Cabang LPKRI Subang, PengurusLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) denganmenggunakan hak gugat organisasi untuk Kepentingan pemberi Kuasa,berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2020, selanjutnya disebutsebagai Para Penggugat;LawanPT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PAMANUKAN BANGUN ARTA, Di Jl.

Bahwa, dalam Surat Kuasanya, Kuasa Penggugat menyatakan bahwamereka mempunyai hak Legal Standing / Hak gugat Organisasi sebagaiLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)berdasarkan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (UU 8/1999). Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UU 8/1999 diaturbahwa LPKSM yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaranpelaku usaha pada Peradilan Umum harus memenuhi syarat sebagaiberkut :a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.b.

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan suratkuasa Khusus No. 10.06.20/LPKRI/Srt.gt/V/2020 tanggal 1 Mei 2020dikuasakan kepada Dedih Junaedi dan Sunardi selaku PengurusLembaga Perlindungan Konsumen Republik indonesia (LPKRI) danPenerima Kuasa selaku Pengurus Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik indonesia (LPKRI) bertidak = selaku kuasa/wakil dariPenggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan Subang .6.

Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (legal standing)mengajukan gugatan a quo, dengan alasan Kuasa Penggugat menyatakanmempunyai hak Legal Standing/Hak gugat Organisasi sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) berdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;2. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tidak sah dengan alasan:a.

Surat Kuasa Khusus Nomor 10.06.20/LPKRI/Srt.gt/V/2020 tanggal 1Mei 2020 yang diberikan kepada Dedih Junaedi dan Sunardi selakuPengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik indonesia (LPKRl) dan Penerima Kuasa selaku Pengurus Lembaga PerlindunganKonsumen Republik indonesia (LPKRI) bertidak selaku kuasa/wakildari Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriSubang, surat kuasa mana bertentangan dengan Buku Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata KhususBuku

Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara aqou jelas dan berdasar tidakberhak untuk beracara dalam persidangan, sebab Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) dalam perkara aquotelah bertindak seolaholah selaku Kuasa Hukum dan Bapak MARTINOVSKILAPIAN selaku Penggugat Principale, yang mengaku seolaholah adalahseorang Konsumen, sehingga Yayasan Lembaga Perlidungan KonsumenRepublik Indonesia (LPKRI) yang bertindak seolaholeh Kuasa Hukum tidaktepat, maka gugatan dalam perkara aquo

Clift Pitoy,SH., Stevanus SteviSumampouw., Alexander Richard Victoria Sumayku dan KevianoArcovitho Shyntaro Koloay,SH., maka diperoleh fakta hukum YayasanLembaga Perlidungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) tidakmempunyai wewenang untuk mengajukan Gugatan dikarenakan YayasanLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) telahbertindak untuk kepentingan Pribadi dari Sdr.

, berdasarkan daliPembanding diatas MAKA terbukti Terbanding, dalam hal ini LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) tidak mempunyailegal standing;4.

Bahwa, selanjutnya Terbanding (dahulu Penggugat) memposisikan dirinyasebagai Kuasa dari Bapak Martinovski Lapian berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2019, maka menurut hukum, Terbanding, dalamhal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)tidak dapat menjadi Kuasa Hukum apalagi dalam persidangan, sebab paraanggota Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)tidak mempunyai Kartu.

Sumayku, jabatan Wakil Sekretaris LPKRI Propinsi SulawesiHalaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2020/PT MNDUtara dan Keviano A.S.

Indriani Ratnasari Dewi Montolalu, Jabatan Wakil Ketua Ill YayasanLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPKRI)Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Tempat dan Tanggal Lahir:Kotamobagu, 28031984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal:Jl.Perum Welong Abadi Lingkungan V,Kelurahan Malendeng, KecamatanPaal Dua Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan:Pelajar/Mahasiswa/Organ Pengurus Yayasan LPKRI Perwakilan ProvinsiSulawesi Utara, Nomor Handphone: 0813 4275 6366;4.

ditetapkanPenggugat datang menghadap bersama Kuasanya Alexander Richard VictoriaSumayku dkk sebagaimana Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas masingmasing tertanggal 10 September 2020 sedangkan Tergugat datangmenghadap kuasanya Bayu Afiandy, S.H., dan rekan berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 Nopember 2020;Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Desember 2020pihak Penggugat menambah Kuasanya atas nama AUDI ALEXANDERTUJUWALE, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor019/SK/IX/2020/LPKRI

Fotocopy Struktur Pengurus Harian LPKRI PUSAT, bermaterai cukupdan fotocopy dari fotocopy kemudian diberi tanda P 7;8.

Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0101/SK/LPKRI/V1I/2018 tertanggal22 Januari 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinyakemudian diberi tanda P 8;Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 72/Padt.G.S/2020/PN Mnd10.id.12.13.14.15.16.17.Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0102/SK/LPKRI/X/2017 TentangPenetapan Komposisi Dan Personalia Perwakilan Propinsi SulawesiUtara Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)Masa Bakti 20172022 tertanggal 31 Oktober 2017, bermaterai cukup

dantelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P 9;Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : K.10.7/KELTA/718/VII/2018tertanggal 3 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya kemudian diberi tanda P 10;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7102141601690001 Atas Nama :Celly Hendrik Damopolii, S.Pd, bermaterai cukup dan telah disesuaikandengan aslinya kemudian diberi tanda P 11;Fotocopy Surat Pengaduan Konsumen Nomor : SP 0239/XI/2019/LPKRi/Perw.Sulut tertanggal 22 November

::seeeeeee ,tempat kediaman di DUSUN has ceceeeeceeeeeeee nese es ,DESQ nae eceeccccceceeeeeeeeeees ; Kecamatan a... ..cecceeceeseeeeeeeees ;Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.melawanTergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaanLSM LPKRI, tempat kediaman di Jalan uu...GEPAN oeeeeeeeseeseeeeeeeeeeees Kelurahan oo... .ceeeeeeeeeeeeeeeeeees ,KEGAN TAIAN sseemsnener goer suemmmemer , Kabupaten Jeneponto,selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah

Ansory, dkk., Keempatnya bertindakbersamasama Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia (LPKRI) Muhamad Fais Adam atau sendirisendiri, beralamatdi JI. Mawar Nomor 5 Desa Kunjang Rt.002 RW.001 Kecamtan Ngancar,Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Agustus 2018, dan Tergugat hadir kuasanya Hasanudin, Karyawan PerseroanPT BFI Finance Indonesia, Tbk, beralamat di Jl. Kapt.

Bahwa faktanya dalam mengajukan Gugatan, PENGGUGATmengkuasakan dan/atau diwakili oleh MUHAMAD FAIS ADAM, MOCH.ANSORY, UJANG KOSASIH, dan SULISWATI dari LEMBAGAPERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA (LPKRI),Hal 8 dari 83 Putusan Nomor 691/Padt.G/2018/PN.Tngsebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam gugatannya bahwapihakpihak tersebut bertindak sebagai penerima kuasa dari Saudar!

ANSORY Organ PengurusYayasan/Pembina LPKRIPusat;3 UJANG KOSASIH Divisi Humas LPKRI Pusat4 SULISWATI Divisi Humas LPKRI Pusat. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam gugatan dimana keempat penerima kuasa tersebut tercatat jelas bukanlah sebagaiPengurus dalam Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia (YLPK RI);Oleh karena itu. dapat disimpulkan bahwa dalam anggaranpendirian YLPK RI no. 06 tanggal 09 Desember 2016 yang dibuatoleh Notaris Nurul Aviva Herawati Sari, SH.

Foto copy Akta Pendirian LPKRI (Notariel), Foto copy Tanda TerimaPendaftaran TDLPK dan Foto copy SK. Menteri Hukum dan Ham RI, diberitanda P1;2. Foto copy Surat Permohonan dari Debitur kepada Kreditur, diberi tanda P2a;3. Foto copy Pasal 4 huruf (g) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT (lc.

ANSORY Organ Pengurus Yayasan/PembinaLPKRI Pusat;3 UJANG KOSASIH Divisi Humas LPKRI Pusat4 SULISWATI Divisi Humas LPKRI Pusat. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam gugatan dimana ke empatpenerima kuasa tersebut tercatat jelas bukanlah sebagai Pengurus dalamHal 68 dari 83 Putusan Nomor 691/Padt.G/2018/PN.

PUTUSANNomor 53/Pdt.G/2019/PN.KDRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Lenggar Sutra, bertempat tinggal di Dusun Gading Rt. 004, Rw. 002 DesaKedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada KARYANI, dan kawankawan Pengurus LPKRI yang berkantor di Dusun Palem, RT03/04, Desa Serut, Kecamatan

LENGGAR SUTRA) denganmenggunakan Hak Gugat Organisasi LPKRI sebagaimana dimaksuddalam bukuII MARI Edisi 2007 Pedoman tehnis administrasi dan tehnisperadilan perdata umum dan perdata khusus Halaman 5354 tentangkuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakildari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimanatertuang dalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dariHalaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Kdrsuatu badan hukumll

Bahwa PENGGUGAT Mewakili Pengadu MATORI dengan menggunakanHak Gugat Organisasi LPKRI sebagaimana dimaksud dalam bukuIl MARI Edisi 2007 Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdataumum dan perdata khusus Halaman 5354 tentang kuasa/wakil yangmenyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dariPenggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuangdalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari Suatubadan hukumll. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT1.

Bahwa dalam perkara a quo kedudukan PENGGUGATtidak jelas, sebagai Kuasa atau sebagai Lembaga.Apabila PENGGUGAT mendudukkan dirinya sebagai kuasa dariMatori, menurut hukum LPKRI tidak dapat menjadi kuasahukum bagi matori.

LPKRI) tidak adahubunga hukum dengan PENGGUGAT/Pemberi Kuasa (i.c.Matori). sehingga oleh karenanya harus dinyatakan gugatanHalaman 18 dari 36 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2018/PN Smg.tidak dapat diterima.Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang agar dapat meninjau kembali prosesadministrasi Surat Kuasa Khusus Beracara PENGGUGATagar dapat dijadikan pertimbangan hukum sebagai berikut:1.

;P4 : Foto kendaraan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dimanakendaraan dirantai dan digembok serta dikempesi bannya;Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN KDRo Pp eiP5 : Rekaman dalam bentuk CD (copy disk) disaat melakukanpembayaran ditolak oleh Tergugat;P6 : Fotokopi tanda bukti laporan Kepolisian;P7 : Fotokopi Kwitansi pembayaran untuk pengacara;P8 : Fotokopi pembayaran jasa panggil tukang ban;P9 : Fotokopi kwitansi pembayaran biaya transportasi LPKRI;P10: Hasil percakapan Whatsapp

Saksi ARWIN PANDAPOTAN SILITONGA, di bawah sumpah, yang padapokoknya menerangkan:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan Tergugat namuntidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat danTergugat;Bahwa Saksi bekerja di LPKRI yang berkantor di Desa Ngancar,Kabupaten Kediri;Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mendampingisehubungan ada peristiwa yang dialami oleh Penggugat tentang 1 (satu)unit kendaraan roda empat Merk MITSUBHISI PAJERO SPRT EXLAT4x2, Nopol

: L1925PR tahun 2009 warna abuabu metalik yangterparkir di depan kantor Tergugat dalam keadaan roda belakang bagiankiri dirantai dan digembok serta dikempesi bannya ;Bahwa pada waktu itu, Penggugat datang langsung ke kantor LPKRI;Bahwa saat itu Penggugat datang ke kantor LPKRI Cabang Tulungagung,lalu Saksi datang ke Cabang Tulungagung, kemudian Saksi mendapatinformasi dari rekan yang bertemu dengan Penggugat bahwa Penggugatmengadakan pengaduan konsumen, dimana Penggugat mendapatkansuatu tindakan

PUTUSANNomor 52/Pdt.G/2019/PN.KdrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Supingi, bertempat tinggal di Dusun Gading Rt. 004, Rw. 002 Desa Kedoyo,Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada KARYANI, dan kawan kawanPengurus LPKRI yang berkantor di Dusun Palem, RT 03/04, DesaSerut, Kecamatan Boyolangu

SUPINGI) denganmenggunakan Hak Gugat Organisasi LPKRI sebagaimana dimaksuddalam bukuII MARI Edisi 2007 Pedoman tehnis administrasi dan tehnisperadilan perdata umum dan perdata khusus Halaman 5354 tentangkuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagaikuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilansebagaimana tertuang dalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawanyang ditunjuk dari Suatu badan hukumIl.

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 3 (tiga) dalam gugatan penggugatyang menyatakan bahwa bertindak untuk dan atas nama serta SAHMEWAKILI KETUA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2020/PN MndREPUBLIK INDONESIA (YLPKRI) PERWAKILAN PROVINSI SULAWESIUTARA berdasakan Surat Kuasa Nomor 017/SK/X/2020/LPKRi/Perw.Prov.SULUT tertanggal 5 Oktober 2020 sedangkan permintaandalam petitum penggugat adalah TEKI YANCE KAKOMOLE yang menjadipertanyaan dimana kerugian KETUA

Foto Copy Tanda Penerimaan Laporan Keberatan Ormas No.007/15/Kesbangpolda/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, bermeterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 ;Foto Copy Tanpa Asli NPWP Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P5 ;Foto Copy Tanpa Asli Surat Keterangan Domisili No. 470/544/418.86.05/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda buktiP6 ;Foto Copy Tanpa Asli Struktur Pengurus Harian LPKRI

Pusat, bermeteraicukup dan diberi tanda bukti P7 ;Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2020/PN Mnd10.11.12.13.14.15.Foto copy Surat Keputusan No.0101/SK/LPKRI/X/2017 tanggal 31 Oktober2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tandabukti P8 ;Foto copy Surat Keputusan No. 0101/SK/LPKRI/X/2017 tanggal 31 Oktober2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tandabukti P9 ;Foto copy Surat Keterangan Domisili No.K.10.7/KEL.TA/718/VII/2018tanggal 13

Saksi Sugianto Bahwa saksi pernah tanda tangan di dalam surat perjanjian antaraDwiyono Heru Prasetyo (Turut tergugat) dengan Anik Matun Navidah(Tergugat I) Kuasa Tergugat memperlihatkan bukti T.2; Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat perjanjian tersebut dibuat, tapipada bulan Desember 2019 lupa tanggalnya Saksi tanda tangan dalamperjanjiannya; Bahwa dimana surat perjanjian tersebut saksi tanda tanganidikantor LPKRI (lembaga perlindungan konsumen) Tulungagung; Bahwa yang datang waktu tanda tangan adalah

sama Dwiyono Heru Prasetyo (Turut Tergugat) kenapaistrinya tidak ikut hadir; Bahwa menurut keterangannya katanya tidak bisa hadir cukupSaksi saja; Bahwa saksi tahu sekarang dimana keberadaan mobil GranLevina warna Putih tersebut dalam penguasaan Anik Matun Navidah(Tergugat 1).a Bahwa Saksi tidak tahu nomor mobil Gran Levina warna Putihtersebut: Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan seharihari dari Umi Ardiana Nur(Penggugat), kalau Dwiyono Heru Prasetyo (Turut Tergugat) kerja satukantor dengan Saksi di LPKRI

(lembaga perlindungan konsumen)Tulungagung; Bahwa alasannya surat perjanjian tersebut ditanda tanganidikantor LPKRI (lembaga perlindungan konsumen) Tulungagung karenaantara Parmo Nangon Sirait dan Saksi sendiri serta Dwiyono HeruPrasetyo (Turut Tergugat) satu kantor sehingga memudahkan untukbertemu dalam tanda tangan surat perjanjian tersebut;Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tig Bahwa Boy Muchis (Tergugat II) pernah mengatakan kalau sudahdimusyawarahkan terlebin

Bahwa dikantor LPKRI (lembaga perlindungan konsumen)Tulungagung; Bahwa yang datang waktu tanda tangan adalah Dwiyono HeruPrasetyo (Turut tergugat), Anik Matun Navidah (Tergugat I), Boy Muclis,Sugianto dan Saksi sendiri; Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang membuat suratperjanjian tersebut, waktu itu Saksi hanya diperlihatkan dan selanjutnyatanda tangan dalam surat perjanjiannya; Bahwa mengenai jaminan mobil Gram Livina warna Putih, karenaDwiyono Heru Prasetyo (Turut tergugat) telah meminjam

warnaHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TigPutih; Bahwa Umi Ardiana Nur (Penggugat) istrinya Dwiyono HeruPrasetyo (Turut Tergugat) Tidak hadir hadir sewaktu penanda tangananSurat perjanjian tersebut; Bahwa dalam penguasaan Anik Matun Navidah (Tergugat 1); Bahwa Saksi tidak tahu nomor mobil Gran Levina warna Putihtersebut: Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan seharihari dari Umi Ardiana Nur(Penggugat), kalau Dwiyono Heru Prasetyo (Turut Tergugat) kerja satukantor dengan Saksi di LPKRI