NUR senilai Rp. 14.370.000,- dengan luas lahan 4,79 Hektar tanggal 06 Juli 2018;

sampaisekarang 5Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di BAP di Kejaksaan Negeri Sumber danbenar keterangannya ; Bahwa benar yang diperiksa adalah yang berkenaan dengan masalahKorupsi ;Bahwa benar di Desa Cikeusal ada dua koperasi yaitu KSW dan KoperasiMasyarakat Cekeusal ; Bahwa pengurus Koperasi Sela Wiguna Ketuanya Slamet, Sekretaris Ahmad binDaka , Bendahara Ato (Terdakwa) ;Bahwa Mereka duduk sebagai Pengurus KSW adalah karena ditunjuk pada saatRapat Pengurus tersebut ; Bahwa benar KSW pernahmembuat M.O.U

berlaku sejak tahun 2005 ;Bahwa benar kontrol penyampaiannya ditunjuk warga yaitu Bumdes danpenyetoran hasil usaha dari Koperasi masuk melalui Bumdes kemudian ke Desadari tahun 2005 s/d sekarang yang sudah disetor oleh KSW Hanya 71 jutaanBahwa benar saksi Sebagai Kepala Desa tapi sebagai Pembina saksi tidakpernah digubris oleh KSW ,Selanjutnya Akhirnya timbul kemelut dan saksi salutkepada Pelapor yang telah berani mengajukan masalah ini untuk diusut demikepentingan Desa Cikeusal ;Bahwa benar ada M.O.U

Wiguna , dan saudara slamet sebagai Ketua KoperasiSela Wiguna ; 27222222 n nnn nnn n nnn anne31e = Bahwa saksi adalah sekretaris Desa Cikeusal dari tahun 2001 sampai sekarang ,jadi saksi adalah Pegawai Negeri golongan II a yang bertugas di Desa Cikeusaldibidang Administrasi ; e Bahwa benar Koperasi Sela Wiguna berdiri sejak tahun 2005 sampai dengansekarang , tapi sudah pasif ; e Bahwa Koperasi Sela wiguna menangani Suplay batu kapur ke PT ITP sebagaikerja sama dengan Desa Cikeusal, dan berdasarkan M.O.U

adalah merupakan PenadapatanAsli Desa (PAD) , dan penerimaan PAD tersebut dipergunakan untukpembangunan Desa Cikeusal ; e Bahwa sekarang pengelolaan Penerimaan dari PT ITP tersebut dikelola oleh CVKarya Bangkit dan hasilnya diperoleh dalam satu tahun 180 jutaan lebih , jauhperbedaannya dengan penerimaan yang diperoleh dari KSW ; e Bahwa Desa Cikeusal dalam satu tahun diperiksa Bawasda dua kali ; e Bahwa saksi di KSW sebagai Pengawas , tapi saksi tidak tahu apa tugas saksi ;e Bahwa saksi tahu ada M.O.U

ITP, Tbk Palimanan,dibuatsuatu perjanjian kerja sama / M.O.U.3.Bahwa demikian pula Koperasi Sela Wiguna bekerja sama denganKoperasi Sepakat untuk mengangkut Batu Kapur / Trast ke PengobonganKapur yang dikelola oleh Koperasi Sepakat / atau melalui perantaraKoperasi4.Bahwa KSW dalam kerja sama dengan PT ITP , dan Kopersai Sepakattersebut yaitu dalam hal mengangkut Batu Kapur (Transportasi)perhitungan pembayaran biaya / atau ongkos Tarnsportasi pengangkutantersebut diperhitungkan dengan jumlah Tonase

(Malaysia) menandatangani M.o.U dengan PT. Nyndya CiptaKaryatama selanjutnya disebut PT. NCK (yang diwakili oleh Alm. Bpk.A.A. GDE OKA) yang intinya bahwa PT. NCK bersedia ikut serta dalamInvestasi pengadaan Jalan Tol CiranjangPadalarang bersamasamadengan Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) ;M.o.U tanggal 12 September 2006 selanjutnya disebut Bukti P8;9.3. Dengan diakuisisinya saham Bina Puri Holdings Bhd. (Malaysia) olehPT.Nyndya Cipta Karyatama Vide Bukti P 10, maka Binapuri HoldingsBhd.

ROCHMAN Bin NG TIE GAN, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;

• 1 (satu) bendel asli Memorandum Of Understanding (M.O.U) Mendirikan Bangunan Ruko Kerjasama Bangunan Bagi Hasil Serdang Wetan - Legak - Tangerang, tanggal 10 Maret 2018 yang di Warmeking di NGADINO, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten

pihak yang membuatnya sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dalam Perjanjian KerjasamaKedealeran Nomor 22/DLR/JRD/VIV03, didalamnya diatur beberapa ketentuandan salah satunya adalah mengatur mengenai pilihan domisili hukum yang telahdipilih oleh Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:Pasal 16.LainLainAtas hal lainlain PasalPasal yang belum diatur/oelum ada dalam babperjanjian ini akan diatur dikemudian hari dalam bentuk M.O.U

Dan apabila terjadi permasalahan sebelum/belum diaturoleh PasalPasal tersebut diatas (Pasal 116) dan M.O.U. maka pihak pertamadan pihak kedua akan menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarahmufakat dan bila tidak terjadi kesepakatan maka kedua belah pihak akanmenempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2016/PN.

Saksi Beni Moeryanto Mboedjito , menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat sudahmenandatangani M.O.UBahwa Saksi mengetahui kalau masih ada kendalatentang jaminan Bank Garansi ;Bahwa Saksi menerangkan harus ada cabang diMagelang ; Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikutiperkembangan 2 (dua) kali ; Bahwa Saksi mengetahui dalam perkembanganmenjanjikan akan ada perbaikan, M.O.U (perjanjian)Bahwa Saksi sudah pernah membaca perjanjian yangHal. 60 dari 46 PUTUSAN

(empat) kali untuk membahas perjanjian.; Bahwa Saksi terlibat secara langsung pembahasanperjanjian dengan Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Saksi menerangkan setelah menanda tanganiperjanjian M.O.U) dan dibacakan, masing masingpihak tidak ada yang keberatan dan saksi tidakikut tanda tangan.

menjadi Penggugat Rekonvensi;Bahwa dalildalil yang diajukan dalam jawaban pada angka II pokokperkara (konvensi) adalah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan rekonvensi ini, sekaligus posita pada gugat rekonvensi ini;Bahwa oleh karena uang Rp. 100 juta yang disetor pada tanggal 15 Mei1999 adalah untuk biaya pengukuran tanah milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi luas 2.000 hektar di Kelurahan Batu Putih, KecamatanBitung Utara, Kotamadya Bitung, adalah realisasi dari M.O.U

Pemohon menjual mobiltersebut karena Pemohon telah melakukan M.o.U dengan masyarakatSedati (pada saat pencalegan masyarakat Sedati meminta jika PemohonHal 24 dari 71 hal.Put No.3290/Pdt.G/2013/PA.Sdananti menjadi anggota DPRD Sidoarjo maka Pemohon harusmembuatkan Kantor MWC NU di Sedati ) dengan dukungan masyarakatSedati sehingga Pemohon menjadi anggota DPRD Sidoarjo periode2009 s/d 2014 karena keinginan Pemohon menjadi anggota DPRDSidoarjo terkabul tentunya Pemohon harus menepati janjinya yaitumembangun

Tergugat menjual mobil tersebutkarena Tergugat telah melakukan M.o.U dengan masyarakat Sedati (padasaat pencalegan masyarakat Sedati meminta jika Tergugat nanti menjadianggota DPRD Sidoarjo maka Tergugat harus membuatkan kantor MWCNU di Sedati ) dengan dukungan masyarakat Sedati sehingga Tergugatmenjadi anggota DPRD Sidoarjo periode 2009 s/d 2014 karena keinginanTergugat menjadi anggota DPRD Sidoarjo terkabul tentunya Tergugatharusmenepati janjinya yaitu membangun kantor MWC NU Sedati.

Tergugat menjual mobil tersebut karena Tergugat telahmelakukan M.o.U dengan masyarakat Sedati (pada saat pencaleganmasyarakat Sedati meminta jika Tergugat nanti menjadi anggota DPRDSidoarjo maka Tergugat harus membuatkan Kantor MWC NU di Sedati )dengan dukungan masyarakat Sedati sehingga Tergugat menjadi anggotaDPRD Sidoarjo periode 2009 s/d 2014 karena keinginan Tergugat menjadianggota DPRD Sidoarjo terkabul tentunya Tergugat harus menepati janjinyayaitu membangun Kantor MWC NU Sedati.

Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;Bahwa dalildalil yang diajukan dalam jawaban pada angka II pokok perkara(konvensi) adalah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganrekonvensi ini, sekaligus posita pada gugat rekonvensi ini;Bahwa oleh karena uang Rp100 juta yang disetor pada tanggal 15 Mei 1999adalah untuk biaya pengukuran tanah milik Tergugat II Konvensi/ PenggugatRekonvensi luas 2.000 hektar di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Bitung Utara, KotaBitung, adalah realisasi dari M.O.U

Bahwa berdasarkan Pertemuan Pihak Tergugat dengan Kajari Agam,tertanggal November 2016, menyampaikan Telah ada persetujuan untukmemperpanjang HGB sampai tahun 2030, berdasarkan M.O.U,dengan Bupati Agam, dengan ketentuan pihak tergugat konvensi telahmengajukan penawaran biaya perpanjangan HGB dan Pihak BPN Agammenyetujuinya;Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN LbbBahwa Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi selakuPemerintahan yang baik harus merekomendasikan perpanjangan HGBtersebut

KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya;Oleh karenanya Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat denganTergugat adalah sah dan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yangmembuatnya dan wajib ditaati;Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Tuban tersebut jauhjauhhari sebelumnya telah disepakati perjanjian kerjasama antara Tergugat denganTergugat Il sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepahaman (M.O.U

Pembuatan peta hasil pengukuran yang ditanda tangani pemilik M.O.U;d. Pembuatan surat kesepakatan konvensasi lahan garapan (SKKLG)yang ditanda tangani oleh pengarap, pihak perusahaan (Devilomentmanager), para saksi yang mendampingi (POKMAS), saksisaki batas, Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mt.Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Kades setempat sesuai wilayah serta camat sesuai wilayah yangdiserahkan;e.

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK.Bahwa berawal dari M.O.U tentang Perjanjian Kerja Sama Usaha JualBeli Tanah di Gili Asahan Desa Labuhan Poh Kec. Sekotong Kab. Lombok BaratHalaman 3 dari 68 Putusan Nomor 63/Padt.G/2017/PN.Mtr(Bukti P. 8), Penggugat telah menjual beberapa bidang tanah kepada Tergugat (BuktiP. 1 s/d.

Bahwa sesuai M.O.U dalam Surat Conditional agreement to BuySell Land onGili Asahan Tertanggal 28 Mei 2012 (Bukti P. 8), atas dasar adanya suratsurat kepemilikan tanah yang sebelumnya Penggugat peroleh dari pemilikasal, Penggugat telah menjual kepada Tergugat berupa beberapa bidangtanah terletak di Gili Asahan Desa Labuhan Poh Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat sebagai berikut :a.

Yang pastiprodak tersebut harganya sama dengan harga dipasaran dan saksi melakukanpembayaran secara cash/ Tunai;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan danmembenarkannya;Saksi LIM DJIN SIONG JOHAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;9.Bahwa saksi tidak ada memiliki perjanjian (M.O.U) terhadap PT.Bina San Primauntuk melakukan penagihan selama 30 (tiga puluh) hari sejjak barang sesuaiBon Faktur yang diterima pihak tokko naga buana;Bahwa kebijakan

meadjohnson dari PT Bina San Prima;Bahwa saksi menyatakan tidak ada stock Opname atas barangbarang prodaksusu meadjohnson yang diterima dari PT Bina San Prima;Bahwa sebelum kasus ini terbongkar saksi terakhir kali menerima barang dariPT San Prima sekitar bulan Mei atau pertengahan Juni 2018;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan danmembenarkannya;10.Saksi INDRAWATY Als DEDE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi tidak ada memiliki perjanjian (M.O.U

Bojonegoro Tahun 2012 tgl 3 Oktober 2011 ; 1 Lembar Berita Acara Hasil Rapat Paripurna No. 900/212/412.22011 ; 11. 1 Bendel M.O.U Antara P3M Univrsitas Persada Indonesia Y.A.I Dengan Mitra Pembangunan Daerah ; 12. 1 bendel Nota Dinas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan tahun 2012 ; 13. 1 bendal SPJ Sekretariat DPRD Kab.Bjn Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2012 bulan Maret ; 1 Bendel SPJ Sekretariat DPRD Kab.

Bojonegoro Tahun 2012 tgl 3Oktober 2011 ;3 1 Lembar Berita Acara Hasil Rapat Paripurna No. 900/212/412.22011 ; 11.1 Bendel M.O.U Antara P3M Univrsitas Persada Indonesia Y.A.I Dengan MitraPembangunan Daerah ; 12.1 bendel Nota Dinas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan tahun 2012 ; 13.1 bendal SPJ Sekretariat DPRD Kab.Bjn Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan DanAnggota DPRD Tahun Anggaran 2012 bulan Maret ;1 1 Bendel SPJ Sekretariat DPRD Kab.

Bojonegoro Tahun 2012 denganadanya M.O.U pada tanggal 02 Agustus 2012 antara Rektor Unirversitas PersadaIndonesia Y.A.I Prof. Dr. IR. H. YUDI JULIUS , MBA sebagai Pihak Pertamadengan BP. DR. ILHAM LABBASE, SE. M.Si. selaku Direktur MitraPembangunan Daerah yang beralamat di Gedung Hias Rias Lt. 1 ASK 08 Jl.

Bojonegoro Tahun 2012 tgl 3Oktober 2011 ;6 1 Lembar Berita Acara Hasil Rapat Paripurna No. 900/212/412.22011 ; 11.1 Bendel M.O.U Antara P3M Univrsitas Persada Indonesia Y.A.I Dengan MitraPembangunan Daerah ; 12.1 bendel Nota Dinas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan tahun 2012 ; 13.1 bendal SPJ Sekretariat DPRD Kab.Bjn Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan DanAnggota DPRD Tahun Anggaran 2012 bulan Maret ;3 1 Bendel SPJ Sekretariat DPRD Kab.

Patra Jasa dengan adanya pertemuandan keputusan dari Pertamina sebagai pemegang saham kemudian kita ikatlahdengan satu M.O.U pada tanggal 5September2002 saksi memberikan kepada PT.Patra Jasa sebesar Rp.15 milyar untuk tanda jadi, dan kemudian pada tanggal 20Desember2002 dilanjutkanlah pengikatan pembayarannya untuk seluruhnya dandikatakan selesai dengan harga sebesar Rp.126,7 milyar ;Bahwa dalam rangka PT.

Patra Jasa melepas aset tanah tersebut, mengenai RUPSnya, dari pihak saksi awalnya tidak tahu, akan tetapi setelah terjadinya M.O.U dan130sebagainya baru diberikanlah RUPS itu didepan Notaris dan pada waktu itu kalausuratsurat tidak lengkap maka Notaris akan menolak dan tidak akan membuat aktajual belinya ;Bahwa setahu saksi bahwa RUPS itu intinya memberikan kuasa kepada Dirut PT.Patra Jasa untuk melepaskan BOT terhadap saksi dan untuk menjual aset tanah itudengan harga Apreisel yaitu sebesar Rp.126,7

Patra Jasasebesar Rp.15 milyar setelah M.O.U ditandatangani ;Bahwa setelah M.O.U ditandatangani, kemudian sekitar 2 atau 3 Minggu setelahitu saksi membayar tanda jadi sebesar Rp.15 milyar tersebut ;Bahwa selain dalam pertemuan tersebut, saksi tidak pernah membicarakanmengenai harga tanah itu dengan orang Pertamina ;Bahwa setelah M.O.U ditandatangani sampai dengan adanya proses pengikatanjual beli, tidak pernah ada keberatan dari pihak Pertamina kepada saksi ;Bahwa berdasarkan perhitungan bisnis,

Dan sangat Ironisnya lagi pada saat itupihak teradu (KPU Kabupaten Bengkalis) juga tidak memfungsikan secaraHalaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor: 153/G/2016/PTUNJKT.baik petugas bidang Informasi dan Tenologi (IT) di Kantor KPU KabupatenBengkalis, untuk mengamati setiap perkembangan yang dipublikasi olehWebsite Resmi KPU Rl, dimana pada tanggal 30 Juli 2015 telahterselenggara di Kantor KPU RI M.O.U antara Ketua KPU R.I. bersamaMenteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi R.. menyangkut Verifikasijazah

Citra Aditya Bakti: Bandung (2009) halaman 9294, GENTLEMENT AGREEMENT merupakan istilah lain untukmenyebut M.O.U (Memorandum of Understanding), yang manasekali perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis tetapsaja merupakan suatu perjanjian dan karenanya mempunyaikekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian dimana alasyuridis yang tepat untuk hal ini adalah 1338 ayat 1 KUHPerdata.Pendapat Munir Fuadi ini selaras dengan Yurisprudensi PutusanHakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 114