Selain ituberdasarkan Yurisprudensi Makhamah Agung RI Nomor 244 K/ Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, di sebutkan bahwa Gugatan penyerahankembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapatditerima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut sertaataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalampembelaannya, hal tersebut juga selaras dengan YurisprudensiMahkamah agung RI Nomor 64 K/ Sip/ 1974, yang menyatakan bahwameskipun tidak semua ahli waris turut menggugat

Bahwa alasan kedua memori banding Tergugat/Pembandingtidak dapat dibenarkan secara hukum sebab pertimbangan hukum HakimPengadilan Negeri Watampone halaman 9 alinia keempat sudah tepatdan benar dalam menerapkan hukum karena sudah menjadi prinsipHalaman 12 dari 23 HalamanPutusanNomor130 PDT2018 PTMksHukum Acara Perdata bahwa hanya pihak Penggugatlah yangberwenang menentukan sSiapasiapa yang digugat, sebagaimanaamanat Yurisprudensi Makhamah Agung RI Nomor 315K/ Sip/ 1971,terlebih lagi secaraa de facto

yang menguasai tanah sengketa adalahTergugat, sebagaimana amanat Yurisprudensi Makhamah Agung RINomor 1072 K/ Sip/ 1982, yangmenegaskan bahwa Gugatan cukupditujukan kepada orang yang secara Fetelijk (in concreto) menguasal barang barang yang disengketakan ;3.

padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti juga karenamenurut Judex Facti unsur melawan hukum melekat terhadap unsurmenyalahgunakan kewenangan, keempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan sehingga dakwaan Subsidair Pasal 3UndangUndang No : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No : 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidakterbukti juga ;Bahwa Judex Facti menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam artinegatif dalam putusannya karena putusan Makhamah

menggunakan Ajaransifat melawan materiil dalam fungsinya negatif yaitu suatu perbuatan, meskipunoleh peraturan perundangundangan merupakan perbuatan yang bersifatmelawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebuttidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatanyang tidak bersifat melawan hukum ;Bahwa Judex Facti juga memasukkan pertimbangan menggunakanajaran sifat melawan hukum dalam arti negatif didasari YurisprudensiMakhamah Agung RI dalam putusan Makhamah

Agung RI tanggal 8 Januari1966 Nomor : 42 K/Kr/1965 dan putusan Makhamah Agung RI tanggal 30 Maret1977 Nomor : 81 K/Kr/1973, akan tetapi putusan tersebut Lepas Dari SegalaTuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging) bukan Putusan Bebas(Vrijspraak), ada faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dariperbuatan Terdakwa yaitu : kepentingan umum yang dikerjakan atau yangdilayani Terdakwa, kepentingan pribadi yang tidak diperoleh Terdakwa, kerugianyang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat

No. 85 K/Pid.Sus/2012Bahwa kami Penuntut Umum berkeyakinan seharusnya Judex Factiputusan tersebut Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van alleRechtsvervolging) bukan Putusan Bebas (Vrijspraak) dan berdasarkanYurisprudensi putusan Makhamah Agung RI Reg.

Apakah ada dasarhukumnya untuk diganti rugi, kalau memang ada dasar hukumnya makaPemohon Kasasi memohon kehadapan Bapak dapat menunjukan dasarhukumnya dan jikalau tidak ada dasar hukumnya maka Pemohon Kasasimohon kehadapan Bapak Ketua Makhamah Agung RI untuk menolakseluruh gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat ini oleh karenaputusan Majelis Hakim baik pada Pengadilan Negeri Batam maupunPengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru sudah tidak sesuai lagi dengannormanorma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan

ataukurang lebih 1 (satu) Ha tanah sebagaimana PL (Peta Lokasi nomor27040272 tanggal 09052007);e Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kehadapanBapak Ketua Makhamah Agung RI untuk dapat membatalkan putusanbaik putusan Pengadilan Negeri Batam maupun putusan PengadilanTinggi tersebut. Oleh karena putusan a quo tidak berdasarkan hukum danmenolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;3.

SEMANo.13/1964 Tanggal, 10 Juli 1964 Jo.SEMA No.5/1969 Tanggal, 2 Juni1969, Tujuan Utama dari instruksi dan surat edaran MAKHAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA tersebut antara lain sebagai berikut :Hal 5 dari12 hal Put.

.* Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan Makhamah Agunguntuk mencampuri putusan eksekusi terlebih dahulu, berupa kewenangantt Nnuntuk memerintahkan Penundaan eksekusi terlebin dahulu yangdijatunkan Pengadilan Agama.

BSS tersebut, dapat dijadikanpertimbangan untuk mengabulkan permohonan PK ini.KEDUA.Bahwa keputusan Makhamah Agung PJ Nomor 917 K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 10Juni 2010, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJambi Nomor 17/G/2009/PHI.Jbi Tanggal 17 September 2009, bertentangandengan keputusan Makhamah Agung RI Nomor 844 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 2Maret 2010,jo Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 16/G/2009/PHI.Jbi tanggal 20 Agustus 2009, jo

Keputusan Makhamah Agung RI Nomor 917 K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 10Juni 2010, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jambi Nomor !7/G/2009/PHJ.Jbi Tanggal 17 September 2009.Penggugat dan Pemohon kasasi adalah Solim DKK, pekerja pada PT. BSS.Tergugat adalah PT.BSS (satu Grup dengan PT. Kaswari Unggul(keterangan saksi L. Lumban lonian dan Sungkimin). Saksi ini adalahPegawai PT.

Keputusan Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jambi Nomor 17/G/2009/PHI.Jbi Tanggal 17 September2009, menolak gugatan Penggugat.Keputusan Makhamah Agung RI Nomor 917 K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 10Juni 2010 menguatkan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jambi Nomor 17/G/2009/PHI.Jbi Tanggal 17 September2009.2.

Keputusan Makhamah Agung RI Nomor 844 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 2Maret 2010 Jo Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jambi Nomor 16/G/2009/PHI.Jbi tanggal 20 Agustus2009, jo Keputusan Makhamah Agung RI Nomor 122 PK/Pdt.Sus/2010tanggal 24 September 2010.Penggugat, Pemohon kasasi adalah :"Lisbert Lumban Toruan DKK, Pekerjapada PT. Kaswari Unggul Jambi", sedangkan Tergugat adalah :"PT.

telah menjual aset pribadinya berupa tambak dan barang jaminanyang berupa mobil taksi yang hasil penjualannya dibayarkan sebesar sisahutang kepada Termohon Dalam Kasasi dan inipun sudah berjalan dalamtenggang waktu berjalan perkara ini di Pegadilan Tinggi Surabaya dan hasilpenjualan asetaset pribadi tersebut sudah diterima oleh pihak Termohon Dalam Kasasi sehingga lewat memori kasasi ini Pemohon Kasasi dengan rasahormat dan penuh rasa pengharapan mencapai keadilan agar Yang TerhormatBapak Ketua Makhamah

Agung RI di Jakarta knususnya Ketua Majelis Hakimpemeriksa dan pemutus perkara ini untuk memerintahkan Ketua PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya agar segera membuka sidang kembali gunamendapatkan hakhak dari Pemohon Kasasi dan sekaligus mendapatperlindungan hukum dari bunyi putusan Makhamah Agung RI di Jakarta;1011Bahwa dengan adanya pembayaranpembayaran yang telah dilakukanoleh Pemohon Kasasi sebelum adanya putusan Pengadilan Tinggi (Judex Fact)maka Pemohon Kasasi mengharapkan khusus dalam

Sehingga, jika Putusanbelum berkekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat.Dalam Putusan Makhamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yangHal. 5 dari 48 Hal.

Syarat ini tercantum dalam Putusan Makhamah Agung No.674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untuk menentukanmelekat atau tidaknya unsur asas ne bis in idem dalam suatu 15gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutamaditentukan oleh objek yang samaBahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah menjadiyurisprudensi dengan putusan nomor:1098/Pdt.G/2013/PA.Kra, menyatakan:Menimbang bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian padapokoknya adalah telah terjadi perselisihan

Sehingga, jika Putusanbelum berkekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat.Dalam Putusan Makhamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yangmengatakan, ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatuputusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja,terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentuoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatuputusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila:1.

Syarat ini tercantum dalam Putusan Makhamah Agung No.674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untuk menentukanmelekat atau tidaknya unsur asas ne bis in idem dalam suatu 15Hal. 18 dari 48 Hal.

Syarat ini tercantum dalam Putusan Makhamah Agung No.674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untuk menentukanmelekat atau tidaknya unsur asas ne bis in idem dalam suatu 15Hal. 32 dari 48 Hal.

Namun demikian oleh karena Mahkamah SyariyahMeureudu tidak mempertimbangkan secara maksimal alat bukti yang berkaitandengan pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa fotocopy kutipan akta nikah(bukti P.2) yang diajukan Penggugat, Makhamah Syariyah Aceh berpendapatperlu menambah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebutsebagai berikut;Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto copy kutipan akta nikahmerupakan bukti tertulis yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurutketentuan Pasal

bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan,sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, maka syariat Islam mempersiapkan lembagahukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantaraHim 11 dari 15 him Pts No 14/Pdt.G/2015/MSLSMpasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatiftersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangansuami isteri;Menimbang, bahwa tugas pengadilan/makhamah

di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atausetidaktidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak.Tidak merupakan tugas pengadilan/makhamah menunjukkan siapa yangsalah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun haltersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak,apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi.

Namun demikian oleh karenaMahkamah Syariyah Meureudu tidak mempertimbangkaman memutusberkaitandengan apakah Tergugat/Pembandindan Penggugat/Terbandingtelah melakukan hubungan suami istri selama perkawinanatau belum,Makhamah Syariyah Aceh berpendapat perlu menambah pertimbangan hukumyang berkaitan dengan masalah tersebut, sebab hal ini akan menentukanadanya hakhak dan kewajiban pihakpihak berperkara dalam rumah tangga,sebagaimana pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbandingmenerangkan

Hal ini terdapatdalam Putusan Makhamah Agung No. 1743/K/Pdt/1983,terhadap perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan, dijelaskanbahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding,sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukumtetap (resnjudicata).

Sehingga, jika Putusan belum berkekuatan hukumtetap, ne bis in idem belum melekat;Dalam Putusan Makhamah Agung No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan olehfaktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objeksengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusanpengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;Ditinjau. dari pendekatan doktrin dan praktikperadilan, sSuatu. putusan menurut hukum telahberkekuatan hukum tetap, apabila:1.

Syaratini tercantum dalam Putusan Makhamah Agung No.674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untukmenentukan melekat atau tidaknya unsur asas ne bisin idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan olehsyarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan olehobjek yang sama;Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentangPenanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas ne bis inidem, pada pokoknya kepada hakimhakim agarmemperhatikan dan menerapkan asas nebis in idemdengan baik dan benar untuk menjaga kepastian

Hal ini terdapatdalam Putusan Makhamah Agung No. 1743/K/Pdt/1983,terhadap perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan, dijelaskanbahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding,sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hokumtetap (resnjudicata).

Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakimyang berkekuatan hukum tetap.Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat ne bisin idem sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaituputusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hokum tetap.Sehingga, jika Putusan belum berkekuatan hokum tetap,ne bis in idem belum melekat.Dalam Putusan Makhamah Agung No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan olehfactor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan

Kasasi Makhamah Agung RI Nomor1820K/Pdt/2001 menyatakan bahwasertifikat Hak Milik No. 180 tanggal 30 Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN. Mtr.Desember 1991 atas nama Komang Merte dinyatakan dicoret dan dirubahmenjadi Ni Negah Tagel..

Kasasi Makhamah Agung RI Nomor : 285K/Pdt/2009Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN. Mtr.menyatakan bahwa WAYAN GIWANG; KOMANG BIK; JERO GEDE GELGEL;JERO NENGAH RENTEB; JERO KOMANG PULA; JERO KETUT BUDA; JEROMADE DHARMA; WAYAN KOPLOK; KETUT GEMUH; NENGAH SUKRA,; WAYAN RENE; WAYAN RUNA; NYOMAN RIGE; NYOMAN SARI; NYOMANRIJE adalah ahli waris NI NEGAH TAGEL dan berhak mewarisi obyek sengketatersebut..

Kasasi Makhamah Agung RI Nomor : 285K/Pdt/2009menyatakan bahwa WAYAN GIWANG; KOMANG BIK; JERO GEDE GELGEL;JERO NENGAH RENTEB; JERO KOMANG PULA; JERO KETUT BUDA; JEROMADE DHARMA; WAYAN KOPLOK; KETUT GEMUH; NENGAH SUKRA,; WAYAN RENE; WAYAN RUNA; NYOMAN RIGE; NYOMAN SARI; NYOMANRIJE adalah ahli waris NI NEGAH TAGEL.Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.

Kasasi Makhamah Agung RI Nomor : 285K/Pdt/2009menyatakan bahwa WAYAN GIWANG; KOMANG BIK; JERO GEDE GELGEL;JERO NENGAH RENTEB; JERO KOMANG PULA; JERO KETUT BUDA; JEROMADE DHARMA; WAYAN KOPLOK; KETUT GEMUH; NENGAH SUKRA,; WAYAN RENE; WAYAN RUNA; NYOMAN RIGE; NYOMAN SARI; NYOMANRIJE adalah ahli waris NI NEGAH TAGEL. Tetapi dalam putusan sebelumnyayaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 120/PDT.G/1999/PN.MTR Jo. PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor : 151/PDT/2000/PT.MTR Jo.

Jadi dengan halhal sebagaimana teruraikan di atas tersebut bahwaPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak lengkapdan kurang cukup dipertimbangkan (onvodoende gemotiverd) sehinggamendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal, 22 Juli 1970No. 638 K/Sip/1969, dan Yurisprudensi Makhamah Agung RI.

Bahwa, berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 BWmenerangkan:"Barang siapa menyatakan atau mendalilkan bahwa ia mempunyai suatuhak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikanadanya hak itu atau adanya perbuatan itu (dikenal dengan asas siapamendalikan sesuatu maka ia harus membuktikannya)"Dan, Yurisprudensi Makhamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 dan Yurisprudensi Makhamah

Pemohon inginmengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Makhamah Syar'iyahJantho, dengan mengingat alasanalasan tersebut di atas;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kota Jantho berkenan memanggilPemohon dan Termohon dalam suatu persidangan khusus untuk itu gunadiperikasa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Saputra Bin M.

Pemohon inginmengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Makhamah Syar'iyahJantho, dengan mengingat alasanalasan tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap dailildalil permohonan Pemohon,Termohon telah memberi pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2dan 3, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebutdinyatakan telah terbukti;Halaman 13 dari 26 hal. Put.

Pemohon yang kurang harmonis yangmengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6bulan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan TinggiAgama Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rengatharus diperbaiki sepanjang mengenai mutah, dengan pertimbangansebagai berikut:e Bahwa oleh karena jumlah nilai mutah yang telah ditetapkan olehjudex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutandan keadilan, Makhamah

Pemohon yang kurang harmonis yangmengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6bulan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan TinggiAgama Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rengatharus diperbaiki sepanjang mengenai mutah, dengan pertimbangansebagai berikut:e Bahwa oleh karena jumlah nilai mutah yang telah ditetapkan olehjudex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutandan keadilan, Makhamah

Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Makhamah Agung Republik Indonesia berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal5

Pemohon ingin mengakhiri perkawinandengan perceraian melalui Makhamah Syar'iyah Jantho,dengan mengingat alasanalasan tersebut di atas.Berdasarkan alasSanalasan tersebut diatas, Pemohonmemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kotaJantho berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalamSuatu persidangan khusus untuk itu guna diperikasa dandiadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan PemohonMemberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untukmengucapkan ikrar talak kepada Termohon

Berdasarkan Buku Il Makhamah Agung padahalaman 145, disebutkan bahwa : Perlawanan pihak ketiga terhadap sitajaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal195 ayat (6) HIR jo pasal 206 ayat (6) Rbg;8.