Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasbullah Amak bin Sakma) dan Pemohon II (Maknawiyah binti Sahra) yang dilaksanakan di Kampung Pandan Indah, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Rabu, tanggal 7 April 1993 pukul 09.00 malam waktu setempat;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan kutipan akta nikahnya;4.

-Hasbullah Amak bin Sakma-Maknawiyah binti Sahra

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( MAKNAWIYAH Bin REJINUM ) dengan Pemohon II ( MARIYATUN Binti H.M WUASA ), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1995 di Dusun Peteluan Daye, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; --------------------------------------------------------------------3.

-MAKNAWIYAH Bin REJINUM-MARIYATUN Binti H.M WUASA

Saleh Jali
Termohon:
Maknawiyah binti M. Mesir

Maknawiyah binti H.Birhasani, adalah harta peninggalan almarhum H.M. Aini bin HTukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani yang belum pernahdibagi kepada para ahli warisnya sampai dilakukannya hibah tersebutoleh Hj. Maknawiyah kepada Normina, Faridah dan Suharni ; Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T1,T2. IV, T1,T2 V,T1,T2. IX, T1T2.

Maknawiyah binti H. Birhasani dengan cara hibah ;&. Pemberian hibah dari Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani kepadaPembanding dan Pembanding II, tanpa sepengetahuan dan seizin daripara Terbanding selaku ahli waris dari H.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj.Maknawiyah binti H.

Maknawiyah bin H. Birhasani, telahHalaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bjmdiselesaikan dengan kesepakatan perdamaian semua ahli waris dari AlmarhumH.M. Aini bin H. Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H.

Maknawiyah mempunyai hak atas tanah tersebut tetapi masihbercampur dengan kepemilikan ahli waris dari H.M. Aini dan setelah Hj.Maknawiyah meninggal dunia, maka tanah tersebut ditambah harta warislainnya yang dikuasai Para Terbanding menjadi harta waris dari almarhum H.M.Aini bin H Tukacil dan Hj. Maknawiyah binti H. Birhasani ;Menimbang, bahwa oleh karenanya hibah yang dilakukan oleh Hj.Maknawiyah binti H.

Maknawiyah binti Birhasani kepada Normina binti H.M. Aini,Faridah binti H.M. Aini dan Suharni binti H.M.

MAKNAWIYAH Binti H.BIRHASANI dan daripernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masingmasing bernama :1.1 H.Anwari Bin H.M. Aini1.2 Normina Binti H.M. Aini1.3 H. Bakhruddin Bin H.M.Aini1.4 H.A.Syaukanie Bin H.M. Aini1.5 Farid Wajidi Bin H.M. Aini1.6 Suharni Binti H.M.Aini1.7 Hj.Faridah Binti H.M.Aini.

Maknawiyah ( H.M.Aini ) sekarang ditempatioleh Penggugat I, V s/d XIIe Sebelah Selatan : H. Fatimah /H.Marwane Sebelah Barat : Ji. Kini BaluSebagaimana yang tertera dengan sertifikat hak milik no 3541 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin tanggal 30Agustus 1994, sertifikat yang dulunya adalah segel dengan atas nama H.M.

Maknawiyah Binti H. Birhasani yang berupa rumah dantoko sebagaimana pada point 9.1, sampai dengan point 9.5 , sampai saat inibelum pernah dibagi kepada ahli warisnya.11. Bahwa terhadap tanah dan toko pada butir 9.1 dan 9.4 yang merupakanpeninggalan H.M.Aini Bin H. Tukacil dan amarhumah Hj. MaknawiyahBinti H. Birhasani sekarang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat dan 2.12.

Maknawiyah Binti H. Birhasani , sehingga merugikan PihakPenggugat yang tidak dapat menikmati haknya sebagai ahli waris dari H.m.Aini Bin H. Tukacil dan amarhumah Hj. Maknawiyah Binti H. Birhasani.14. Bahwa Perbuatan Tergugat dan Tergugat 2 jelas bertentangan denganHukum Waris Islam.15.

Maknawiyah Binti H. Birhasani berupa :3.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanenterbuat darikayu berukuran 6 meter x 25 meter (150 m2) yang terletakdi Jalan Kini balu No. 26 Rt.21 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan luas tanah 336 m2, denganbatasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara : H. Tantawie Sebelah Timur : H. Maknawiyah ( H.M.Aini ) sekarang ditempatioleh Penggugat I, V s/d XIIe Sebelah Selatan : H.

Maknawiyah Binti H.Birhasani , sehingga merugikan Pihak Penggugat yang tidak dapatmenikmati haknya sebagai ahli waris dari H.m. Aini Bin H. Tukacil danamarhumah Hj. Maknawiyah Binti H.

Bahwa harta yang dihibahkan tersebut bukan merupakan satusatunyaharta yang dimiliki oleh Alm Hj Maknawiyah, melainkan hartaharta lainyang dimiliki oleh Hj Maknawiyah berdasarkan peninggalan dari AlmH.M.Aini suami dari Alm Hj Maknawiyah yakni 2 buah toko dan 3 buahrumah yang saat ini telah dikuasai oleh PARA TERGUGATREKONVENSI,8.

Maknawiyah) semasahidupnya pada tahun 1981kepada H.

MAKNAWIYAH Binti H.BIRHASANI.

Maknawiyah Binti H. Birhasani , sehingga merugikan PihakPenggugat yang tidak dapat menikmati haknya sebagai ahli waris dari H.M. AiniBin H. Tukacil dan amarhumah Hj. Maknawiyah Binti H.

Maknawiyah binti H. Birhasani,setelah menyadari dan mengetahui bagian masingmasing menuruthukum waris Islam, kemudian bersepakat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :1. H. Bakhruddin bin H. Muhammad Aini, mendapat224/11562. H.A.Syaukani bin H. Muhammad Aini, mendapat224/11563. Suharni binti H. Muhammad Aini, mendapat112/11564. Hj. Faridah binti H. Muhammad Aini mendapat112/11565. Muhammad Sandi Suwardi bin Farid Wajidi, mendapat96/11566. Zainal Abidin bin Farid Wajidi, mendapat 96/11567.

Maknawiyah adalah :1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunanrumah, sesuai sertifikat Hah milik nomor 3541, terletak diJalan Kini Balu nomor 26 Rt 21 Kelurahan teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganbatasbatas sebagai berikut : sebelah Utara: H. Tantawi. sebelah TimurHj. Maknawiyahn. sebelahSelatan : Hj. Fatimah.sebelah barat Jalan KiniBalu.2.

seibu Pemohon I dan Pemohon II serta saudarakandung seayah Pemohon III, bernama NGATINEM BINTI SAHOK, lahir 07 Agustus 1951,Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Lr.Kutilang Dusun Sejahtera, Desa Pulo AraGeudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, KabutanBireuen telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pulo AraGeudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, karena sakit;e Bahwa ayah Ngatinem yang bernama Sahok, ibunya bernama Maknawiyah

, kakeknya bernamaNasrol Polio dan neneknya bernama Sutinem telah lebih dahulu meninggal dunia darimeninggalnya Ngatinem tersebut;e Bahwa ayah Ngatinem mempunyai dua orang isteri, isteri pertama bernama Maknawiyah danisteri kedua bernama Ti Aminah;e Bahwa dalam perkawinannya dengan Maknawiyah tersebut memperoleh tiga orang anak, yaituRaisah, Ngatinem dan Painah sedangkan dalam perkawinannya dengan Ti Aminah Sahokmemperoleh seorang anak bernama : Usman;e Bahwa Ngatinem binti Sahok belum pernah kawin

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Mohammad Fauzi bin Amsar Bin Sahid) terhadap Penggugat (Siti Maknawiyah binti Karyan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000 ( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Jamaludin bin Ranang) dengan Pemohon II (Maknawiyah binti M.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rohyli bin Surya) terhadap Penggugat (Tatu Maknawiyah binti Sarmana);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauanhukum, khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diaturdalam fiqih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaanpendidikan atau menuntut ganti rugi karena perobuatan melawan hukumyang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, sehingga

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauanhukum, khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diaturdalam figih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaanpendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukumyang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata, sehingga

Orang tua perempuan : Maknawiyah, umur 65 tahun, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk. IV Simp Lima,Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;7.

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauanhukum, khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diaturdalam figih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaanpendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukumyang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, sehingga

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (MASHUDI bin SUHUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MA'NAWIYAH alias MAKNAWIYAH binti H JUNID) di depan sidang Pengadilan Agama

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum,khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diatur dalamfigih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikanatau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikanorang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum,khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diatur dalamfigih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikanatau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikanorang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga

Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkankekacauan hukum, khususnya bagi yang beragama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diaturdalam figih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaanpendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukumyang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata, sehingga

Jika hal initerjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum, khususnya bagi yangberagama Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahanketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harusdipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hakhak yang tidak diatur dalam figih(hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan ataumenuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan oranglain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga