Ditemukan 9 data
33 — 27
SITI SARAH MALAHAT
58 — 0
SITI SARAH MALAHAT
17.Eliya
18.Ilham
19.Yamin
20.Sarifudin Pasau Alias Cai
21.Risna D Alias Rini
22.Irsan Kasau Alias Idam
23.Risman Sunu
24.Iwan Daher
25.Muliati Malahat
26.Bakhi
27.Hamdan Malahat
28.Najib Malahat
29.Yuyun
30.Jamal
Tergugat:
Hj. Siti Sarah Malahat
102 — 107
Andi Calla
17.Eliya
18.Ilham
19.Yamin
20.Sarifudin Pasau Alias Cai
21.Risna D Alias Rini
22.Irsan Kasau Alias Idam
23.Risman Sunu
24.Iwan Daher
25.Muliati Malahat
26.Bakhi
27.Hamdan Malahat
28.Najib Malahat
29.Yuyun
30.Jamal
Tergugat:
Hj. Siti Sarah Malahat
1.Jahudin bin Sabuhi
2.Ahania binti Lakumuri
39 — 7
permohonannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi padatanggal 09 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Prgiyang pada pokoknya sebagai berikut;Hlm. 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.PrgiBahwa pada tanggal 01 Januari 1980, Pemohon menikah denganPemohon Il menururt syariat Islam dirumah orang tua Pemohon Il diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, di hadapanPegawa Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigiyang bernama Kasim Malahat
Pemeriksa akanmempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan petitum ini dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa, Pemohon dan Pemohon Il dalam petitumpermohonannya angka (2) memohon kepada hakim pemeriksa untukmenyatakan sah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1980 di wilayah hukum PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Lakumuri yang kemudian diserahkankepada pembantu P3N bernama Kasim Malahat
12 — 4
Pasal 3KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akanmenimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraiandipandang jalan yang terbaik dan lebih malahat bagi keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makagugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo.
16 — 2
sah maka Pengadilan Agama menetapkanbahwa Tergugat bangkang/enggan hadir dan perkara ini berdasarkan pasal 125HIR dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang didalilkan olehPenggugat, bahwa sejak 1 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat danPutusan Nomor 0389/Padt.G/2017/PA.Kgn hal 7 dari 12 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang@ Penggugat menanyakan kepada Tergugat, kenapapnya terhadap Penggugat, namun Tergugat malahAt
10 — 8
PENETAPANNomor 346/Pdt.P/2020/PA.Smd aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Maya Sahfhyra binti Sofyan Malahat, tempat dan tanggal lahirSamarinda, 25 Februari 1986, Agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Jalan Harun Nafsi, Rt. 17, Kelurahan RapakDalam
14 — 6
SuratPutusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 4 dari 201.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/01/PW.01/V1/1994, tanggal 22 Juni1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alatbukti saksi masingmasing :1.Basri bin Malahat, setelah bersumpah saksi telah menerangkan halhalsebagai berikut
20 — 13
kepentinganpendidikan, pelatihan , penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic /mendeteksi suatu zat atau bahan/oenda yang digunakan oleh seseorangapakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium /mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihsakpenyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkanpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan PengawasOlbat dain Malahat