Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita
Tergugat:
1.IRFANDI
2.MARDHIATUL CHOIRIAH NASUTION
Turut Tergugat:
1.YUDHI WARDHANA
2.SEPTI RAHMADANI

PUTUSANNomor 3845/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg7 y )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaibenikut, antara pihakpihak :PENGGUGAT, NIK 3507145007770004, tempat/tanggal lahir Malang, 10 Juli1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSwasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Insidentil MARDHIATUL WAKHIDAH,beralamat

mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan suratkuasa yang memberi kuasa kepada MARDHIATUL

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (KUSWARA BIN SASTRA) dan Pemohon II ( KUSWARI BINTI KARTA SASTRA) sebagai Wali Pengampu/Kurater dari anak yang bernama Tazkiya El-Laelani Mardhiatul Mujahadah binti Nana Mulyana, S.T;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita
Terbanding/Tergugat I : IRFANDI
Terbanding/Tergugat II : MARDHIATUL CHOIRIAH NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat I : YUDHI WARDHANA
Terbanding/Turut Tergugat II : SEPTI RAHMADANI

Mardhiatul Husna binti Roli Abidin;4.2. Aisyah Azzahra binti Roli Abidin;5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon danPemohon Il mendapat kendala dalam mengurus pembuatan aktakelahiran anak Pemohon dan Pemohon II, sehingga Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Negara sebagai dasar hukum;6.