ATHI MASHLAHAH;

ATHI MASHLAHAH. dkk vs 1. TOMO. dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG

PUTUSANNOMOR 211/B/2020/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : ATHI MASHLAHAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,Tempat tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, KecamatanSampang, Kabupaten SampanQ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020memberikan kuasa kepada

Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng SarehKecamatan Sampang Kabupaten Sampang tanggal 26 Juli 2016 atas namaATHI MASHLAHAH Surat Ukur No. 00194/Aengsareh/2016 tanggal 16 Juni2016 dengan luas 370 m? telah sah, sesuai prosedur dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tidakbertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); 3.

terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini sebagai berikut: Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor25/G/2020/P TUN.SBY. yang telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 yangdimohonkan banding dan dimintakan untuk dibatalkan kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor211/B/2020/PT.TUN.SBY. adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00410 Desa AengSareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur Nomor 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal16 Juni 2016 Luas 370 m2 atas nama ATHI MASHLAHAH

ATHI MASHLAHAH, DkkDan1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG, Dkk

/strong>

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH

;

SUDIN
3.TOMO
4.MAHRUS
5.TOYYIMAH
6.TAUFIK
7.HALIMATUS SAKDIYAH
8.SULI
9.SUBAIDAH
10.ALIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
ATHI MASHLAHAH

. : Penata Tk.I/ IlldJabatan : Kepala Subseksi PenangananSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor PertanahanKabupaten SampangKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilihtempat kedudukan pada Kantor Pertanahan KabupatenSampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 1 A Sampang;untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;ATHI MASHLAHAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaanlbu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Daksan, DesaAeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;Berdasarkan Surat Kuasa

BukuPendaftaran huruf C 287 Desa Aeng Sareh No. 7, Desa Aeng Sareh,Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, namun saat inisebagian tanah milik Penggugat dikuasai oleh Athi Mashlahah dengandibangun tower alat komunikasi dan oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat HakMilik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m?

atas nama ATHIMASHLAHAH bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) sub a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas;Bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sarehtanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/AengSareh/2016, luas 370 m* atas nama ATHI MASHLAHAH tersebut makaPara Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa mengusahakantanah tersebut untuk bercocok tanam atau disewakan kepada pihak ketiga;.

kepada pihak ketiga untuk dibangun menara tower untukpemancar alat komunikasi telepon seluler;Bahwa tanah yang disewakan Athi Mashlahah tersebut seluas + 370 m(tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diubah menjadi Sertipikat HakMilik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukurtanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m?

MASHLAHAH tanpa ada ijin baik dari orang tua ParaPenggugat ataupun kepada Para Penggugat;Bahwa selain itu tanah seluas + 100 m* (seratus meter persegi)dijadikan jalan untuk keluar masuk menuju menara tower;Bahwa tanah seluas + 108 m*(seratus delapan meter persegi) dikuasaioleh pihak lain atas persetujuan Abdul Muhyi selaku orang tua AthiMashlahah) 222222 0e nee ne nnn nnn nnn nnn ne nanosBahwa Para Penggugat telah berulang kali berupaya melakukanmediasi dengan Athi Mashlahah, namun tidak ada itikad

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II Luluk Masylahah , SE yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 05/ 05/ I/ 2002, tanggal 02 Januari 2002 adalah salah, yang benar adalah nama Pemohon II Luluk Mashlahah, SE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Kab.Bangkalan tertanggal 2 Januari 2007;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:A= ss a een oe Stine S Ant st aa .iet : Artnya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah

dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:AHS 5 SS a SS ed aa.tint Artinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah

dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku

dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:ats i5 st LeS a5Stes te S>OUEN Ce Hl 5 421k OS OSI OUEVV oe Vv & chee cane A Sue C5 9 OA 5 < 5142 Artnya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah

dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda I'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Mahkamah

J pea, cried ginArtinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim

mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal

aetel tes = > AS ng gh Leesa p= 2A Sh eeEWN Cee NM a ga tect (= aes 4 i Heh 29 2a BiaArtinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami, karenaitu. hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensiseorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnyakepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan

melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang

Sungguh, pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yangberpikir.dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapankebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya)mudharat dan

Oleh sebabitu, jika kKeadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat)harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal inisejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: = dlaall is le p3as awlasll 55Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa Dr.

aetel tes = > AS ng gh Leesa p= 2A Sh eeEWN Cee NM a ga tect (= aes 4 i Heh 29 2a BiaArtinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami, karenaitu. hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensiseorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnyakepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan

melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang

Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:AHS 5 SS a Se on Stine S Anta te a aa .ii 2 Artnya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah

dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku

Mughni, 7/437 yaitu:A445 5 of 45 AStas Le SDL Gyo Glin 5 Actes 255 est GJ>2Sis & 5355 testi US OlS eS sig Stas NS Curats 15 55s.lint 3 a a Artnya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki Kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah

dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah

a tet test ae Hee g gt Le 2 p= po Aatuae esta cs osBEM ee NM oe ge SE eee ok i Heh 29 2a Bia >Artinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami, karenaitu. hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensiseorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnyakepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya

, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di

a tet test ae Hee g gt Le 2 p= po Aatuae esta cs osBEM ee NM oe ge SE eee i Heh 29 2a Bia >Artinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami, karenaitu. hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensiseorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnyakepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya

, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan

. == 5 225 < 542Artinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalamhal thalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalagnya kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim

mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat

a tet test ae Hee g gt Le 2 p= po Aatuae esta cs osBEM ee NM oe ge SE eee i Heh 29 2a Bia >Artinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami, karenaitu. hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq seperti kompetensiseorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnyakepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya

, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan

Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalamkitabnya berjudul Al Mughni, 7/437 yaitu:ee ee es Ha SK Wl, ae he, ee, we, Artinya : "Sesungguhnya hakim itu menduduki kedudukan suami, karena itu hakim memiliki kompetensi dalam halthalaq seperti kompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkan thalaqnya kepada hakim,namun fidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah

dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada manian istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'fikad tidak baikmantan suami seria prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraHal 2 dari 3 hal.Pts.No

gies 5 cared ginArtinya : "Sesungguhnya hakim itu) menduduki kedudukan suami,karena itu) hakim memiliki kompetensi dalam hal thalaq sepertikompetensi seorang suami, sebagaimana halnya bila suami mewakilkanthalaqnya kepada hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannyasehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalammengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim

mengetahui tanda tandai'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPANo. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA