MATTEL INDONESIA;;

MATTEL INDONESIA;

PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt Direktur Keberatandan Banding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU603/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MATTEL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4343/WPJ.07/2015, tanggal 18 Desember 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00164/107/14/052/15, tanggal26 Mei 2015, atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4052.000, alamat Jalan Jababeka V Kavling 46, Kawasan IndustriCikarang Harjamekar, Cikarang Utara,

MATTEL INDONESIA;

PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt Direktur Keberatandan Banding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU604/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MATTEL

Pajak NomorPut.77064/PP/M.1A/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00672/NKEB/WPuJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00181/107/14/052/15, tanggal 24Juni 2015 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT Mattel

Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4052.000,alamat Jalan Jababeka V Kavling 46, Kawasan Industri Cikarang,Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

MATTEL INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA

MATTEL INDONESIA;

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU602/PJ/2017,tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MATTEL

Mattel Indonesia, NPWP: 01.069.505.4052.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA

MATTEL INDONESIA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA

MATTEL INDONESIA;

MATTEL INDONESIA

PUTUSANNomor 323/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Peni Hirjanto, jabatan Pit.Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU607/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MATTEL

, tanggal 14 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16November 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00166/107/13/052/14 tanggal 15 Agustus 2014 Masa Pajak Juli 2013,atas nama: PT Mattel

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16 November 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00166/107/13/052/14 tanggal 15 Agustus 2014Masa Pajak Juli 2013, atas nama: PT Mattel Indonesia, NPWP:01.069.505.4052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

MATTEL INDONESIA

PUTUSANNomor 321/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt.Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU601/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MATTEL

Mattel Indonesia, NPWP: 01.069.505.4052.000,Alamat: Jalan Jababeka V Kav.46, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi,sehingga Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP dihitung kembali menjadi2% dari jumlah DPP sebesar Rp794.456.394,00 atau sebesarRp15.889.128,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA

MATTEL INDONESIA

PUTUSANNomor 322/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt.Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU606/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MATTEL

tanggal 27 Februari 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3665/WPJ.07/2015 tanggal 03November 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00114/107/14/052/15 tanggal 20 April 2015 Masa Pajak Maret 2014,atas nama: PT Mattel

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3665/WPJ.07/2015 tanggal O3 November 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00114/107/14/052/15 tanggal 20 April 2015 MasaPajak Maret 2014, atas nama: PT Mattel Indonesia, NPWP:01.069.505.4052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

MATTEL INDONESIA, ; SURYANINGSIH,

MATTEL INDONESIA; SURYANINGSIH

MATTEL INDONESIA, berkedudukan di Jalan IndustriUtama Blok SS Kav.13 Kawasan Industri Cikarang tahap 2Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kKuasa kepada : Drs.Engkos Kosim, dk. Tim Advokasi DPP (Dewan PengurusPropinsi) Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat, berkantordi Komplek Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama BlokK3 Soekarno Hatta, Bandung ;Pemohon Peninjauan Kmebali dahulu Tergugat/Pengusaha,Pemohon Kasasi :melawan:SURYANINGSIH, bertempat tinggal di PUK SPSI PT.

Mattel Indonesia sejak 9 Maret 1999 denganjabatan Operator Grooming dan mendapat upah Rp.885.031, per bulan ;Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telahtidak masuk kerja sejak 28 Oktober 2005 tanpa keterangan ;Bahwa surat keterangan sakit dan atau ketidak hadiran pekerja palinglambat 2 x 24 jam harus sudah diserahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi ke Perusahaan sabagaimana diatur dalamperjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Mattel Indonesia, LampiranPenjelasan Pasal 3/7/ angka 6 huruf (g) berbunyi : "Menolakpemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan" Yangsanksinya dapat diputuskan hubungan kerja ;10.Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi sejakpemanggilan ke1 pada tanggal 2 Januari s/d 17 Januari 2006 tidakpernah hadir tanpa keterangan maka sesuai dengan Pasal 168 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Lampiran 7Angka 11 PKB PT.

Mattel Indonesia oleh Sumirad Widodo dalam kedudukannya bukansebagai direksi dari perseroan terbatas aquo sehingga berdasarkan ketentuanPasal 98 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tidak berwenang mewakili PT.Mettal Indonesia memberikan kKuasa untuk mengajukan upaya hukumpeninjauan kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT.

MATTEL INDONESIA tersebut ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: Rabu, tanggal 21 Oktober 2009 oleh H. Dirwoto, SH.,Hal.9 dari 10 hal.Put.No.052PK/Pdt.Sus/2009Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Arsyad, SH. MH. dan Bernard, SH. MM.

MATTEL, INC.; YONGHWA WONGSODIREDJO

asalusul product merek HOT WHEELS & Lukisan milik Tergugat tersebut yangmengira berasal dari productproduct merek terkenal HOT WHEELS milikPenggugat, karenanya Tergugat telah mendaftarkan mereknya tersebutdengan dilandasi oleh itikad tidak baik dan oleh karena itu merek HOTWHEELS & Lukisan milik Tergugat tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MATTEL

dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat di pihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 15 Tahun2001, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MATTEL

MATTEL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MATTEL INDONESIA,

MATTEL INDONESIA, beralamat di Jalan Jababeka VKavling 46 Kawasan Industri Cikarang Harjamekar, CikarangUtara, Bekasi, Jawa Barat, 17530, diwakili oleh Nyoman Widiastutiselaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58209/PP/M

Mattel Indonesia, NPWP: 01.069.505.4052.000,beralamat di Jalan Jababeka V Kav.46 Kawasan Industri Cikarang Harjamekar,Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17530;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Mattel Indonesia, NPWP:01.069.505.4 052.000, beralamat di Jalan Jababeka V Kav.46 KawasanIndustri Cikarang Harjamekar, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17530,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang