MEKARSARI ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 350/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, BukitRaya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan PandukRT. 000 RW.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor54882/PP/M.VA/16/2014, tanggal O03 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP/66/WPJ.02/2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Nopember 2010 Nomor : 00015/207/10/222/12 tanggal 10 Mei2012, atas nama: PI # Mekarsari

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1135/B/PK/PJK/2016,tanggal 5 Desember 2016,MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTMEKARSARI ALAM LESTARI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

GEMARIKSA MEKARSARI2. Pemerintah R.I., Cq. Departemen Dalam Negeri R.I., Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Lamandau

Gemareksa Mekarsari pada tahun 2010 namun tidak mendapatrespon;Bahwa Saksi pernah datang ke PT. Gemareksa Mekarsari untuk mengajukan klaimbersama dengan beberapa orang yang tanahnya juga bersengketa dengan PT.Gemareksa Mekarsari namun saat itu Saksi hanya menunggu di Pos Satpam danyang menemui perwakilan PT.

Gemareksa Mekarsari pada tahun 2008 dan Saksi bertemudengan perwakilan PT. Gemareksa Mekarsari yaitu humasnya yang bernama NaftaliAgan namun selalu ditundatunda untuk diselesaikan karena alasan dari Naftali Aganmasih mengerjakan tanah yang lain;Bahwa Saksi menjual tanah Saksi kepada Penggugat pada tahun 2011;Bahwa pada saat tanah Saksi digusur oleh PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi sempatmencegat supaya tidak digusur;Bahwa pada tahun 2009 dijanjikan oleh PT.

Gemareksa Mekarsari bahwa tanah Saksiakan dibeli oleh PT. Gemareksa Mekarsari sebesar Rp. 750.000, (tujun ratus limapuluh ribu rupiah) per hektar namun tidak ada realisasinya lalu pada tahun 2010 Saksikembali mendatangi PT. Gemareksa Mekarsari namun tetap tidak ada realisasinyasehingga akhirnya Saksi menjual tanah Saksi kepada Penggugat;Bahwa pada saat Saksi mendatangi PT. Gemareksa Mekarsari bersamasama dengan17 (tujun belas) orang lagi yang tanahnya juga dikuasai PT.

Gemareksa Mekarsari; Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa berada di areal Blok 19 Afdeling EkoEko; Bahwa pada tahun 2008 yang menanam pohon kelapa sawit di Blok 19 Afdeling EkoEko adalah PT. Gemareksa Mekarsari; Bahwa Saksi bergabung dengan PT. Gemareksa Mekarsari sejak tahun 2007 di kebunplasma kemudian pada tahun 2008 Saksi dipindahkan bekerja di PT.

Gemareksa Mekarsari namun informasi dari pihak PT.

PEMERINTAH DESA MEKARSARI, KECAMATAN SAGARANTEN, KABUPATEN SUKABUMI., 2. Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI;;

Pemohon:
MEKARSARI

PT GEMAREKSA MEKARSARI, VS ROHANSYAH DK

PUTUSANNomor 871 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GEMAREKSA MEKARSARI, diwakili oleh MhamodMokhtar selaku Direktur Utama PT Gemareksa Mekarsaridalam hali ini memberi kuasa kepada Zenery PeranginAngin, S.H dan Rekan, Advokat Pengacara berkantorGedung Inkoppol Lt.1 Ruang 104, Jalan Tambak Nomor2,,Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat KuasaKhusus

alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa Novum tidak bersifat menentukan karena objek sengketaberada diluar ijin yang diberikan kepada Tergugat sehingga pencaplokantanah Penggugat oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan demikian tidak ditemukan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT GEMARIKSA MEKARSARI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT GEMARIKSA MEKARSARI tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimHalaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2018pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.

GEMARIKSA MEKARSARI, dkk

PT GEMAREKSA MEKARSARI VS ROHANSYAH, DK

PUTUSANNomor 2397 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT GEMAREKSA MEKARSARI, berkedudukan di NangaMentajai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, KabupatenLamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakilioleh Direkturnya Mhamod Mokhtar memberikan kuasa kepadaZenery Perangin Angin, S.H. dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Gedung Inkoppol, II, Lantai 2, Ruang

Nomor 2397 K/Pdt/2016Oktober 2010 yang sudah tidak berlaku lagi (vide Poin Nomor 7Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, pada bulan Agustus 2013Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Lamandaudengan tuduhan melakukan pencurian buah kelapa sawit;Bahwa iktikad buruk tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, yaituketika Penggugat sedang menjalani proses hukum atas laporan pencurianbuah kelapa sawit di Kepolisian Resor

MekarsariNomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang sudah tidakberlaku lagi, dan perbuatan Tergugat II yang tidak pernah mencabut SuratPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang sudah tidak berlakulagi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;Karenanya Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT GemareksaMekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 adalahcacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan

Nomor 2397 K/Pdt/2016Gemareksa Mekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010hanya berlaku selama 6 (enam) bulan serta tanpa dicabut oleh Tergugat II punmaka akan berakhir dengan sendirinya. Karena sudah berakhir, makaTergugat II secara /egal formal tidak lagi mempunyai hubungan hukum denganSurat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 termasuk segala akibatHukum yang ditimbulkannya.

Hal ini dapat dilihat pada angka 7 (tujuh) SuratPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26/195/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010;Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yangdidalilkan Penggugat, karena Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PTGemareksa Mekarsari Nomor Ek.525.26/195/X/2010 bukan merupakan jinuntuk melakukan kegiatan apapun di areal yang dimohonkan (vide angka 5Surat Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT Gemareksa Mekarsari NomorEk.525.26

PT MEKARSARI ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1094/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusanJalan OKM Jamil, Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB PangkalanPanduk, RT 000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan

, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,jabatan Direktur PT Mekarsari Alam Lestari;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa HerminSutanto, dan kawan, pekerjaan Karyawan PT MekarsariAlam Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal

2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor54879/PP/M.VA/16/2014, tanggal 3 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP765/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00012/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 atas namaPT Mekarsari

Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/2018 Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 8 Februari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125/B/PK/Pjk/2016,tanggal 26 Oktober 2016;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTMEKARSARI ALAM LESTARI;2.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 347/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kKedua kalinya, telahmemutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: PangkalanPanduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 347/B/PK/Pjk/2018diterima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PT MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1134/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : Pangkalan Panduk RT. 000RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau,alamat korespondensi: Menara Palma Lantai 27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1134/B/PK/PJK/2016Dalam hal perusahaan terpadu (integrated

Mekarsari Alam Lestari yangmerupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahanatas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dantidak terjadi penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaanPPN. Oleh karena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1134/B/PK/PJK/2016MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT MEKARSARI

Mekarsari Alam Lestari

Mekarsari Alam Lestari, Beralamat di Desa Makteduh KecamatanKerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau dalam hal ini memberikan kuasakepada (1) ARI SETIO NUGROHO, SH (2) IRVAN ROBANI, SH (3) REHANDIAUDDIN, SH dan (4) ALHAFIZ AMIN SIRY, masingmasing adalah Karyawanatau Staff pada PT.Mekarsari Alam Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Juni 2016, selanjutnya disebut 0... eee Dergugat ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mekarsari Alam Lestari) menolak seluruh dalildalilGugatan Perselisinan Hubungan Industrial Para Penggugat tertanggal 09Mei 2016 kecuali halhal yang secara tegas diakui dan dibenarkan olehTergugat dalam Persidangan. Bahwa Tergugat (PT. Mekarsari Alam Lestari) adalah sebuah BadanHukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku di Indonesia.

Mekarsari Alam Lestari (Tergugat) terhadapseluruh atau sebagian karyawan termasuk Para Penggugat sendiri.Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakankewenangan sepenuhnya yang di miliki olen Tergugat demi menciptakandan meningkatkan efesiensi dalam produktifitas Perusahaan. Dan mutasiyang dilakukan oleh Tergugat hanyalah dilakukukan didalam lingkunganPerusahaan Tergugat (PT.

Mekarsari Alam Lestari) telahmengkualifikasikan Para Penggugat Mengundurkan Diri.

Mekarsari Alam Lestari) mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yangmemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnyaberbunyi:Dalam Eksepsi1. Menerima Eksepsi Tergugat (PT. Mekarsari Alam Lestari) untuk seluruhnya.2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (ExecptieObscurum Libelum).Dalam Pokok Perkara1. Menolak Gugatan Para Pengugat Untuk Seluruhnya atau SetidaktidaknyaMenyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (NietOntvankelijk Verklaard)2.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 345/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, alamat keputusan diJalan OKM Jamil, Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB di PangkalanPanduk, RT 000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi di Menara PalmaLt.27, Jalan HR.

Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,jabatan Direktur PT Mekarsari Alam Lestari;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2655/PJ./2017, tanggal 14 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut

MEKARSARI ALAM LESTARI, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT. 000 RW.000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, alamatkorespondensi: Menara Palma Lt.27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahan produkdari unit perkebunan kepada

Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Olehkarena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT. 000 RW.000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, alamatkorespondensi: Menara Palma Lt.27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahan produkdari unit perkebunan kepada

Mekarsari Alam Lestari yangmerupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahanatas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dantidak terjadi penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaanPPN. Oleh karena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2016rPerlengkapan .PKP Pakebunan Divo Perkebunzn > Divsi Industri CPO Fremecenmnrmed = CPL Pembeli Ill.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 346/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, alamat keputusan diJalan OKM Jamil, Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB di PangkalanPanduk, RT 000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi di Menara PalmaLt.27, Jalan HR.

Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,jabatan Direktur PT Mekarsari Alam Lestari:Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2656/PJ./2017, tanggal 14 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 346/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidak diterima;

PT MEKARSARI ALAM LESTARI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 399/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: PangkalanPanduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54883/PP/M.VA/16/2014, tanggal O03 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP/76/WPJ.02/2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2010 Nomor 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei2012, atas nama: PT Mekarsari

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Dr. H.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 344/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, alamat keputusan diJalan OKM Jamil, Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB di PangkalanPanduk, RT 000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi di Menara PalmaLt.27, Jalan HR.

Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,jabatan Direktur PT Mekarsari Alam Lestari;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2654/PJ./2017, tanggal 14 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54873/PP/M.VA/16/2014, tanggal 3 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP762/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00006/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 atas namaPT Mekarsari

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 344/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

TIRTA SUMBER MEKARSARI tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 26 September 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: I. Dalam Provisi;- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;II. Dalam Eksepsi;- Menolak Eksepsi Tergugat;III. Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

TIRTA SUMBER MEKARSARI VS HENNY MELVA THERECIA SIMANJUNTAK,

TIRTA SUMBER MEKARSARI, berkedudukan di JalanSiak Il Km. 12, Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, KotaPekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Amir Hanggowarsito,selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.A.Suryana, S.H. dan dan kawan, Para Advokat, pada Law OfficeDA.

Tirta Sumber Mekarsari, bertentangan dengan Pasal 5ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;adalah cacat hukum;Subsidair;Ex aequo et bono, jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

TIRTA SUMBER MEKARSARI tersebut harus ditolakdengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : Pangkalan Panduk RT. 000RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau,alamat korespondensi : Menara Palma Lantai 27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1131 B/ PK/PJK/2016Dalam hal perusahaan terpadu (integrated

Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Olehkarena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

MEKARSARI ALAM LESTARI, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima;

MEKARSARI ALAM LESTARI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan di JalanOKM Jamil Nomor 1, RT 05 RW 01, Simpang Tiga, KecamatanBukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : PangkalanPanduk RT 000 RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara Palma Lantai27, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan, JakartaSelatan, 12950;Dalam hal ini diwakili oleh JUFENDIWAN HERIANTO, selakuDirektur PT. Mekarsari Alam Lestari, beralamat di Menara PalmaLantai 27, Jalan H.R.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaanperkebunan kelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualanCPO dan Kernel, bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagaiwajib pajak, melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendirikegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memeliharamembangun dan memanen TBS yang kemudian diolah menjadi CPOuntuk di jual (dalam hal ini tidak ada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harusdiolah lebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yangmerupakan Barang Kena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahanproduk dari unit perkebunan kepada

Mekarsari Alam Lestari yangmerupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalahHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1135/B/PK/PJK/2016penyerahan atas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahanCPO dan Kernel dan tidak terjadi penyerahan barang strategis yangdibebaskan dari pengenaan PPN. Oleh karena itu semua PajakMasukan seharusnya dapat dikreditkan.lll.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima;Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1135/B/PK/PJK/2016Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. M.