- VELIX STEFANUS ( PENGGUGAT )- NESIA MELANTIK FRANK PUTRI ( TERGUGAT )

Garuda Blok E 27No.5 Bale Endah, Kabupaten Bandung,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:NESIA MELANTIK FRANK PUTRI, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Makasar padatanggal 05 Mei 1988 jenis kelamin perempuan, agama Kristen,Kebangsaan Indonesia, status kawin, Pendidikan SLTA beralamatdi Taman Kopo Indah Blok O No. 130 Rt 006 Rw. 018 KelurahanMargahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandungyang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeritersebut;Telah membaca dan

Tanda Penduduk atas nama VELIX STAFANUSNo.3204092611810008 dan atas nama NESIA MELANTIK FRANK PUTRINo.3204094505880007 diberi tanda (P 6)Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakansebagai bukti surat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat di atas, Penggugattelah pula mengajukan saksisaksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :1.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alfian bin Mir an) terhadap Penggugat (Melantik Simajuntak binti P. Simajuntak);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Tergugat setelah menerima Surat Gubernur Nomor141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 seharusnya segera melantik Penggugatsebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;13. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak segera melantikPenggugat, yang hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya (amandemen), serta AsasHalaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;14.

Apabila Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan yangberlaku pada saat pelantikan seharusnya adalah Undang Undang Nomor 5Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka seharusnya pula yangmelantik adalah Gubernur DIY bukan Bupati Sleman, karena berdasarkanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1979 kewenangan melantik Kepala Desaada pada gubernur;Halaman 7 dari 12 hal.Put.

Bahwa rumusan kualifikasi perobuatan melawan hukum oleh Tergugat tidakjelas;Penggugat mendalilkan Tergugat tidak segera melantik Penggugat sebagaiKepala Desa Sariharjo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945dan perubahannya serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.Bahwa sebab Tergugat tidak segera melantik Penggugat pada saatPenggugat menerima Surat dari Gubernur DIY.

Nomor 141/4347 tanggal 21Oktober 2004 karena pada waktu itu tidak ada perangkat hukum yangmelandasi untuk dilakukan pelantikan atas diri Penggugat sebagai KepalaDesa Sariharjo;Bahwa Peraturan Daerah yang berlaku saat itu tidak memberikan landasanyang cukup untuk melantik Penggugat.

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan atau Tergugat ternyatabaru mengangkat dan atau melantik Pemohon kasasi dahulu Pembandingdan atau Penggugat pada bulan Februari 2008 dengan Keputusan BupatiSleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008;4.

Edi Yanto dengan surat melaluikuasanya, Tergugat tidak melakukankewajiban melantik Penggugat selakucalon Kadus III Desa Tipar terpilih ;Halaman 5 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smg4. Bahwa tanpa persetujuan tertulis dariBadan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ternyata padatanggal 18 April 2012 Tergugat melantikterhadap sdr.

Kabupaten BanyumasNomor 15 Tahun 2006, Nomor 7 seri Epasal 9 ayat berbunyi ~dalam waktupaling lama 7 (tujuh) hari kerja setelahmenerima persetujuan tertulisHalaman 6 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsebagaimana dimaksud dalam pasal 8Kepala Desa sudah harus menerbitkankeputusan tentang penetapanpengangkatan perangkat desa ;Pasal 9 ayat 2 : dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) harikerja sejak ditetapkannya keputusan tentang pengangkatan perangkatdesa, Kepala Desa harus sudah melantik

Edi Yanto ; Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab teguran dariCamat Rawalo dan Bupati Banyumas disampaikan kepada Tergugat setelahTergugat melantik sdr. Edi Yanto sebagai Kadus III Desa Tipar, KecamatanRawalo, Kabupaten Banyumas sehingga tidak bisa secara serta mertamancabut keputusan yang dibuat dan keputusan mana telah sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2006, No. 7 seri Epasal 9 ayat 1 jo.

Dan ternyata dalam perkembangannya, pada tanggal18 April 2012 Tergugat justru melantik saudara EDI YANTO menjadiKadus III Desa Tipar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugatmengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P1 sampai dengan Bukti P17,serta dua orang saksi, diantaranya M.

saudara KHOLIK HIDAYAT (Penggugat)sebagai Kadus III Desa Tipar, melainkan mengangkat dan melantik saudaraEDI YANTO sebagai kadus II Desa Tipar; PENDAPAT PENGADILAN: 2o2 ennMenimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas,Pengadilan memberikan pendapat sebagai berikut: A.

. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa KedungputriKecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa Desa KedungputriSaudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli 20193; Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat telah mengeluarkan SuratKeputusan No. 188/3854/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Tri Wahyudiono sebagai KepalaDesa

batal dan mencabutpenerbitan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut utamanya dengan pertimbangane Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan TergugatNo. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan ParonKabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik

Kepala Desa DesaKedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 = Julie Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan Tergugat /Terbanding telahmengeluarkan Surat Keputusan No. 188/354/404.012/2013 tanggal 17Juli 2013 dan No. 188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik TriWahyudiono sebagai Kepala Desa Desa Kedungputri tanggal 18 Juli2013 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;e Bahwa legalitas keputusan tata usaha Negara obyek sengketa menuruthukum diuji dari segi

kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa a quo oleh Tergugat /Terbanding yang terkait denganpelaksanaan pemilinan kepala desa sampai dengan pengangkatan danpelantikan Kepala Desa terpilin atas nama Tri Wahyudiono, yaknipenerbitan Surat Keputusan Tergugat/T erbanding No.188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan ParonKabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi No.188/245355/404.012/2013 No. urut 72 melantik

Hutagalung, saksi Ferry Monjuli dan saksi AntonKarim menenangkan saksi Irjanti Marina Warokka ;Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai di laksanakan, saksiIrjantt Marina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi FerryMonjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu saksi Irjanti Marina Warokkasudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriakteriak ditujukan kepada saksiIrjanti Marina Warokka dengan katakata Perempuan sundal, perempunpelacur, gua bunuh lo, gua ikutin kemana lu melantik

PETER LAYARDI LAY berteriak teriak ditujukankepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan katkata Perempuan sundal,pelacur, kemana lo melantik gua akan ikuti, lo sama bapak lo kerja gak bener,merusak Tenis Meja, gua akan bunuh lo , mendengar perkataan dari terdkwatersebut saksi Irjanti Marina Warokka merasa gemetar, lemas, menangis dannama baiknya tercemar dan didengar oleh saksi Amir Hutagalung, saksi FerryMonjuli, saksi Anton Karim, kemudian saksi Amir Hutagalung, saksi FerryMonjuli dan saksi Anton

Karim menenangkan saksi Irjanti Marina Warokka.Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai dilaksankan, saksi IrjantiMarina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi FerryMonjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu saksi Irjantt Marina Warokkasudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriakteriak ditujukan kepda saksiIrjanti Marina Warokka dengan katkata Perempuan sundal, perempun pelacur,gua bunuh lo, gua ikuti kemana lu melantik ;e Selanjutnya saksi Irjanti Marina Warokka

PETER LAYARDI LAY berteriak teriakditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan katkata Perempuansundal, pelacur, kemana lo melantik gua akan ikuti, lo sama bapak lo kerjagak bener, merusak Tenis Meja, gua akan bunuh lo , mendengar perkataandari terdkwa tersebut saksi Irjanti Marina Warokka merasa gemetar, lemas,menangis dan nama baiknya tercemar dan didengar oleh saksi Amir Hutagalung,saksi Ferry Monjuli, saksi Anton Karim, kemudian saksi Amir Hutagalung, saksiFerry Monjuli dan saksi Anton

Karim menenangkan saksi Irjanti MarinaWarokka ;e Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai dilaksanakan, saksiIrjantt Marina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi FerryMonjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu saksi Irjantt Marina Warokkasudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriakteriak ditujukan kepada saksiIrjanti Marina Warokka dengan katakata Perempuan sundal, perempunpelacur, gua bunuh lo, gua ikuti kemana lu melantik ;e Selanjutnya saksi Irjanti Marina

Bahwa Termohon selaku Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan melantik Perangkat Desa sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 86 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;3.

Bahwa Pemohon adalah orang perorangan yang dirugikan atastindakan Termohon yang tidak membuat Keputusan Kepala Desa untukmengangkat serta melantik Pemohon sebagai Sekretaris Desa Pilangsari,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; 2. Bahwa Pemohon adalah Calon Perangkat Desa dengan akumulasi nilaitertinggi yaitu 73.5 maka Pemohon adalah calon yang seharusnya diangkatdan dilantik sebagai Sekretaris Desa;3.

Dengandemikian, Termohon berkewajiban juga untuk melantik Perangkat Desasebelum memangku jabatannya, yang sebelumnya menetapkan denganKeputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa; 14.

Bahwa Termohon selaku Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenanguntuk mengangkat dan melantik Perangkat Desa sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;15.

calon perangkat desaterpilinh hanya 3 (tiga) desa yang tidak melantik yaitu Desa Pilangsari,Prampelan dan Karangasem; Bahwa salah satu dasar terbitnya surat Bupati Demak Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018 perihal Tindak Lanjut surat DPRD KabupatenDemak Nomor : 004/241 tanggal 9 Maret 2018 adalah adanya demo besarbesaran; Bahwa di Desa Purwosari Camat Sayung tidak mengeluarkanrekomendasi dan sesuai kewenangan sesuai dalam, Perbup Nomor 1 Tahun2018, Saksi telah mengangkat dan melantik perangkat

Menyatakan batal perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrecmatige overheisdaad) yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;

4.Mewajibkan:

• Tergugat I untuk mencabut Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasan Terhadap Hasil

Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan Tindakan pemerintahan berupa mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrecmatige overheisdaad) yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindakan tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchikterpilin secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh DuaKecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;C.

Bahwa alasan Tergugat dalam objek sengketa tidakmensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik Blang Pauh DuaKecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dikarenakan adanyasanggahan/keberatan dari calon Keuchik yang kalah atau tidak terpilihyang bernama Ilyas;9.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mengesahkan dan tidak melantik Penggugat bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, sangattidak berdasar.

Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrecmatige overheisdaad) yang dilakukan oleh BupatiAceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagaiKeuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Blang PauhDua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut ObjekSengketa II;3.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan pemerintahanberupa mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong BlangPauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;7.

Menyatakan :

• Batal Surat Bupati Aceh Timur Nomor: 140/5045, tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penegasan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeuk;
• Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilih secara sah dalam pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

Mewajibkan Tergugat untuk mensahkan dan melantik Penggugat sebagai Keuchik Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrecmatige overheisdaad) yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindakantidak mensahkan/melantik Penggugat sebagai Keuchik terpilin secara sahdalam pemilinan Keuchik Gampong Birem Rayeuk Kec. Birem BayeunKabupaten Aceh Timur;ll. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;1.

Birem Bayeun KabupatenAceh Timur tanggal 28 Januari 2020;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengangkat/melantik Penggugat sebagaiKeuchik terpilin berdasarkan hasil pemilihan Keuchik oleh Panitia PemilihanKeuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec.

dibuatbuat;Bahwa Kemudian untuk menyelesaikan persoalan tersebut pada tanggal 11 Mei2020 Tuha Peut Gampong Bireum Rayeuk mengadu dan menyurati Plt GubernurAceh dan pada tanggal 18 Mei 2020 P2K Gampong Bireum Rayeuk juga ikutmenyurati Plt Gubernur Aceh dan atas hal tersebut Plt Gubernur Aceh menyuratiTergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan melantik Penggugat namunTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau melantik Penggugat dan Tergugatkemudian membalas surat dari Plt.

Gubernur Aceh pada tanggal 08 Juli 2020 yangintinya Tegugat tetap dengan pendiriannya tetap tidak mau melantik Penggugatdengan alasan pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeuk Kec.

Mewajibkan Tergugat untuk mensahkan dan melantik Penggugat sebagai KeuchikGampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.

Surat Keputusan Pengangkatan.dan Melantik PenggugatHalaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mshsebagai Kepala Pemerintah Negeri Titawaai Kecamatan Nusalautkabupaten Maluku Tengah.5.

Bahwa Penggugat telah berupaya berbagai cara yang ditempuhagar Tergugat sebagai Bupati Maluku Tengah untuk segeramengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Melantik Penggugatsebagai Kepala Pemerintah / Raja Negeri Titawaai Kecamatan NusalautKabupaten Maluku Tengah, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidakdirespon secara baik oleh Tergugat.7.

Untuk mengeluarkanSurat Keputusan dan Melantik Penggugat sebagai Kepala Pemerintah /Raja Negeri Titawai Kecamaan Nusalaut kabupaten Maluku Tengahmaka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum danmelanggar Hak Subjektifitas Penggugat maupun Matarumah/KeturunanPattikayhatu/Pattijauwaello selaku Matarumah Parentah.17.

Bahwa oleh karena tidak ada Itikat baik dari Tergugat untukmengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Melantik Penggugatsebagai Kepala Pemerintah / Raja Negeri Titawaai sebagaimanadiuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriAmbon cq.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengeluarkan SuratKeputusan Pengangkatan dan Melantik Penggugat sebagai KepalaPemerintah / Raja Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut kabupaten malukuTengah.6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat danmatarumah/keturunan Pattikayhatu/Pattijaello adalah merupakan perbuatanmelawan hukum.7.

pejabat TUNuntuk memberikan jawaban atas suatu permohonanBahwa sebagai rangkaian peraturan perundangundangan = yangmewajibkan Tergugat untuk tunduk pula atas ketentuan pasal 30 ayat (1)Perda Kabupaten Tuban No. 10 tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan "Kepala Desaterpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitungtanggal penerbitan Keputusan Bupati, maka gugatan in litis menjadimengikat pula kepada tergugat untuk segera melantik

terpilih;Bahwa oleh karena Surat Permohonan tertanggal 27 Agustus 2013 Nomor: 009/bpd/VITI/2013 sudah diterima dengan baik oleh pihak Tergugat padatanggal 28 Agustus 2013, tetapi kewajiban Tergugat dalam rentang waktu15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan dimaksud ataulebih tepatnya sampai dengan tanggal 12 September 2013 jangkawaktunya sudah lewat, ternyata pihak Tergugat tetap saja bersikap diamtidak menjawab surat permohonan BPD Desa Simo untuk segeramengesahkan, mengangkat, dan melantik

hal tersebut disamakan dengan KeputusanTata Usaha Negaraayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangkawaktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkankeputusan yang dimaksud.Bahwa oleh karena Tergugat tetap saja bersikap diam tidak menjawabsurat permohonan BPD Desa Simo untuk segera mengesahkanmengangkat, dan melantik

Kabupaten Tuban Nomor : 009/BPD/VIII/2013 tanggal27 Agustus 2013, perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Simo,Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tubantentang Pengesahan Pengangkatan AHMAD HADI sebagai Kepala DesaTerpilih, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban sesuai denganketentuan pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa,;Mewajibkan Tergugat untuk melantik

Mewajibkan Tergugat untuk melantik Ahmad Hadi sebagai Kepala Desaterpilih untuk Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;5. Menghukum...365. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 162.500 (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Kamis tanggal 5 Desember21013, oleh kami OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,DYAH WIDIASTUTI,S.H.

Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;----------------------------------------

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mewajibkan Kepada Termohon Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Melantik Aenur Rohman sebagai Jogoboyo III dan Lutfiyatul Hidayah sebagai Joboboyo VI Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;-------------------------------------------------------------3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------

Nomor : 8 tahun 2020 dinyatakansebagai berikut : Terhadap Calon Perangkat Desa yang telahmengikuti proses pengisian Perangkat Desa dan dinyatakanlulus, namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa makadengan diberlakukan Peraturan Daerah ini Kepala Desawajib melaksanaan pelantikan, kecuali ada keputusan laindari Pengadilan. won coe ene ene nenDalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Perda No. 8 Tahun 2020tersebut telah diatur dan dinyatakan pula sebagai berikut : (3) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik

PALIDARSONO dan TERMOHON pada tanggal 16 Maret 2018, membuatsurat yang pada intinya Telah Membatalkan Hasil SeleksiPerangkat Desa Dempet dan Tidak Akan Melantik Calon PerangkatDesa, yang ditujukan kepada Semua Calon Perangkat DesaDempet. 222 nnn nnn nn non nn nn nnn nnn nnn nee cee ene15)Bahwa pada tanggal 23 April 2018 Sdr.

X. 141/0655, kemudian mengangkat dan melantik Penggugatsebagai Kepala Desa iSariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Dati IlSleman;5) Menyatakan bahwa Tergugat dibebani membayar biaya yang timbulsesuai dengan biaya yang dianggarkan sebesar Rp 46.100, (empatpuluh enam ribu seratus rupiah); 10.Bahwa ternyata Gubernur DIY mentaati Putusan Mahkamah Agung yaitudenganmencabut Surat Gubernur DIY Nomor X. 141/0655 tanggal 24 Maret1994 dengan Surat Gubernur DIY Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004;11.

Bahwa Tergugat setelah menerima Surat Gubernur Nomor 141/4347 tanggal21 Oktober 2004 seharusnya segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;12.Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak segera melantik Penggugat,yang hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 danperubahannya (amandemen), serta asasasas umum pemerintahan yang baik;hal 3 dari 24, Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PN Smn13.

Dan ditanda tangani ketua BPD ( Badan PermusyawaratanDesa) Sadara Sarbini.Untuk Melantik Kepala DesaTerpilin Yang telah melakukan beberapa mekainismepersaratan dinyatakan Lulus dan Menang dalamPOM ifUNGah SUSIE. 0nnannnnnanennmann nnnHal 5 . Put. No. 455/PDT/2016/PT.SMG.9.

No. 455/PDT/2016/PT.SMG.terbanyak tetapi secara hukum suara terbanyak tidak harusdilantik menjadiKepala Desa apalagi saudara Purwanto secarajelas dan nyata terbukti dalam mengikuti Bakal Calon Kadestelah membohongi panitia yakni telah menggunakan ijazahpaket B tingkat 1, 2 dan 3 PALSU, oleh karena itu terhadaptuntutan Penggugat untuk melantik saudara Purwanto jelas tidakmungkin dapat dilaksanakan dan sikap Bupati yang menolakuntuk melantik saudara Purwanto telah tepat, denganpertimbangan sesuai dengan

sikap BPD sebagaimana tersebutdidalinkan oleh Penggugat pada Posita 9 gugatan, halini dapatterjadi dikarenakan pada saat itu BPD belum mengtahuikebohongan dari saudara Purwanito, tetapi setelah mengetahuikebohongan Saudara Purwanto yakni untuk memperolehJabatan Kepala Desa dengan Menggunakan ljasah Palsutentunya BPD membatalkan niatnya dan atau menarikpermohonan yang ditunjukan Kepada Bupati untuk melantiksaudara Purwanto, oleh karena itu BPD sangat Sependapatdengan sikap Bupati yang menolak untuk melantik

Seharusnya Penggugat melakukan pelantikan karena apa yang merupakan dasarpenundaan Penggugat untuk melantik perangkat desa terpilih tidaklah mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan;6.

Bahwa dapat kami jelaskan pokok permasalahan di keluarkannya Keputusan BupatiBojonegoro a quo dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat tidak melaksanakankewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa dengantidak melantik Perangkat Desa terpilih; 8.

Sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2017dilaksanakan seleksi ujian tulis secara bersama sama bagi calon perangkat desa diKabupaten Bojonegoro, termasuk di desa Pengguggat, dan sampai dengan batas waktutanggal 21 Desember 2017 Penggugat tidak melakukan pelantikan calon perangkatdesa terpilih, kemudian sampai dengan saat diterbitkanya Keputusan BupatiBojonegoro aquo Penggugat tidak melakukan kewajibannya melantik calon perangkatdesa terpilih; 9.

Tertulis HI yangintinya masih memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengisian perangkat desa;Bahwa setelah Penggugat tidak mengindahkan surat teguran III tersebut, maka dalamrangka untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan menciptakan situasi yang kondusifmaka Tergugat mengirimkan surat kepada BPD Desa Sumberjo Kecamatan MaloNomor : 141/1490/412/211/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Tindak LanjutPeringatan Bupati Bojonegoro Terhadap Kepala Desa yang Tidak Melantik

Perangkat Desa terpilih ;Bahwa BPD tidak pernah ikut terlibat dalam Pemilihan Perangkat desa Sumberjo,tetapi BPD hanya melantik Panitia Pemilihan Perangkat Desa Sumberjo dan PanitiaHal. 38 dari 61 hal.

Memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut surat tanggal 24 Maret 1994 Nomor X.141/0655,kemudian mengangkat dan melantik Penggugat sebagai KepalaDesa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Daerah TingkatII Sleman;Bahwa amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapini pun tidak dilaksanakan, dan status serta hakhak Pemohonsangat diabaikan dan dizalimi oleh Pemerintah;Bahwa Pemohon baru diangkat dan dilantik sebagai KepalaDesa Sariharjo pada tahun 2008 dengan Keputusan BupatiSleman Nomor

Karena prosespencalonan, pemilihan dan penetapan calon terpilih sudah selesaidilaksanakan;15 Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipakaisebagai acuan tata bahasa baku sesuai ejaan dan arti/makna katayang telah baku, kata Pelantikan berasal dari kata dasar lantikmemiliki arti/makna:lantik (v), melantik (v) mengangkat (biasanya dengan mengucapkan sumpahdalam sebuah upacara); meresmikan : gubernur ~ beberapa pejabat daerah;pelantikan (n) 'proses, cara, perbuatan melantik; upacara melantik;

Kepala Desa ada pada KepalaDaerah Tingkat I, yaitu Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Sementara ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/TUN/1995tertanggal 27 Maret 2002 berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan melantik Kepala Desaada pada Bupati.

Putusan Nomor 74 P/HUM/2013Undangundang otonomi itupun telah dicabut dengan berlakunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dankewenangan melantik Kepala Desa tetap pada Bupati;Berdasarkan perubahan perundangundangan tersebut maka seharusnyaBupati segera dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahanpelantikan dan pengambilan sumpah terhadap calon Kepala Desa terpilihdari Desa Sariharjo tersebut;Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor

Irsyadisebagai calon kepala desa terpilih dapatdipulihkan yang ditindaklanjuti oleh BupatiSleman dengan melantik yang bersangkutansebagai Kepala Desa Sariharjo melalui KeputusanBupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008sehingga sangatlah tidak tepat apabilapemberlakuan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 12 Tahun 2007 sebagai telahmerampas hakhak pemohon;Bahwa sangatlah salah dan tidak tepat apabilaPemohon menafsirkan

Bahwa Tergugat perlu menegaskan sekali lagi bahwa tindakanTergugat mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Tergugat II(PUK SP KEP SPSI PT.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat padaangka 13 yang menyatakan bahwa Tergugat secara sepihak danmemaksakan telah mengukuhkan dan mengesahkan serta melantik TergugatIl.35. Bahwa penolakan Tergugat didasarkan kepada alasan bahwaTergugat mengesahkan, mengukuhkan dan melantik PUK SP KEP SPSIPT Freeport Indonesia hasil Musnik (Tergugat II) dengan alasan sebagaiberikut:a.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat padaangka 15 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat melantik Tergugat IIbertujuan untuk mengambil alin kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFreeport Indonesia.

Bahwa JUSTRU secara sengaja dan nyata PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi LALAI dengan TIDAK melantik danmengukuhkan hasil MUSNIK VIII, meskipun sudah diminta oleh PanitiaMusnik sebanyak 3 kali dan telah diperintah oleh Penggugat Rekonpensi;45. Bahwa kemudian akibat kelalaian dan kesewenang wenanganTergugat Rekonpensi TIDAK melantik PUK SP KEP SPSI PT FI hasil MusnikVill (Tergugat Il konvensi) bahwa secara melawan hukum TergugatRekonpensi JUSTRU menerbitkan surat keputusan yaitu:a.

Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan UnitKerja SP KEP SPSl............ 80. Bahwa telah secara nyata dan terang benderang TergugatRekonpensi secara sengaja LALAI dengan TIDAK melantik danmengukuhkan kepengurusan Penggugat Rekonpesi hasil MUSNIK VIIIwalaupun Tergugat Rekonpensi SUDAH diminta secara patut oleh PanitiaMUSNIK VIII melalui 3 (tiga) Surat permohonan Pengesahan dan pelantikansebagai berikut:a.

Suhastama Admaja, S.SI yang dianggap oleh Penggugattelah melakukan pembiaran terhadap tindakan Kepala Desa Jatipuro yangtelah mengangkat dan melantik beberapa Perangkat Desa Jatipuro.

Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui memang benar ada tindakan KepalaDesa Jatipuro yan telah mengangkat dan melantik Perangkat Desa Jatipuro,tindakan Kepala Desa tersebut dibiarkan oleh Camat Karangjati, padahal didalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang PeraturanPelasanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016Tentang Perangkat Desa, seharusnyaCamat memberikan rekomendasi ataspengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa, dengan alasan tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor

Dalam gelar perkarainternal yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2019 diketahui, bahwa substansiyang dilaporkan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan kewenanganCamat untuk memberikan rekomendasi atau tidak memberikan terhadapkewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan melantik Perangkat Desayang menurut Penggugat dianggap sebagai tindak pidana apabila Camatmembiarkan Kepala Desa memilih, mengangkat dan melantik PerangkatDesa;9. Bahwa dalam gelar perkara dimaksud, disimpulkan, bahwa:a.

Dalam gelar perkarainternal yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2019 diketahui, bahwa substansiHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Padt.G/2019/PN Ngqwyang dilaporkan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan kewenanganCamat untuk memberikan rekomendasi atau tidak memberikan terhadapkewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan melantik Perangkat Desayang menurut Penggugat dianggap sebagai tindak pidana apabila Camatmembiarkan Kepala Desa memilih, mengangkat dan melantik PerangkatDesa;Bahwa dalam gelar perkara

Menerbitkan surat kKeputusan pengukuhandan melantik Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI dan atau Pimpinan Cabangatau Pimpinan Unit Kerja apabila diwilayah tersebut belum terbentukperangkat organisasi diatasnya, e.

untuk mengesahkan/mengukuhkan dan melantik PUK SP KEPSPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII;f. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc Pengkajian PelaksanaanMusnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan dan melantik PUKSP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII (TergugatIl).g.

Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat mengukuhkan danmengesahkan serta melantik Tergugat Il adalah sah dan sesaui denganPasal 42 ayat 1 huruf (a), (e), (f) dan Pasal 47 ADART FSP KEP SPSI.36. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pengugat pada angka 14halaman 9 karena merupakan dalil yang sangat tidak benar, dengan alasanTergugat mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Tergugat Ilberdasarkan rekomendasi Tim Adhoc sebagaimana diterangkan pada dalilHalaman 36 dari 105 Pts.

Freeport Indonesia tertanggal28 30 Agustus 2017, seharusnya ditindaklanjuti olen Tergugat Rekonpensidengan mensahkan dan melantik PUK SP KEP SPSI PT.

Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Unit KerjaSP KEP SPSl............ Bahwa telah secara nyata dan terang benderang Tergugat Rekonpensi secarasengaja LALAI dengan TIDAK melantik dan mengukuhkan kepengurusanPenggugat Rekonpesi hasil MUSNIK VIII walaupun Tergugat RekonpensiSUDAH diminta secara patut oleh Panitia MUSNIK VIII melalui 3 (tiga) suratpermohonan Pengesahan dan pelantikan sebagai berikut:a.