Ditemukan 65951 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rgt
Tanggal 10 April 2018 — Pemohon:
ROSNITA
Termohon:
KEJAGUNG RI, Cq KEJATI RIAU, Cq KEJARI KUANSING, Cq JAKSA MENANGANI PERKARA A.N Tsk KHAIRUL SALEH.M.Ag.
9552
  • Pemohon:
    ROSNITA
    Termohon:
    KEJAGUNG RI, Cq KEJATI RIAU, Cq KEJARI KUANSING, Cq JAKSA MENANGANI PERKARA A.N Tsk KHAIRUL SALEH.M.Ag.
Register : 15-08-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pmk
Tanggal 16 Nopember 2023 — Penggugat:
ARIF SUKAMTO
Tergugat:
1.Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
2.KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN Cq SATUAN RESKRIM Cq UNIT III (Yang menangani Perkara) SAT RESKRIM POLRES PAMEKASAN
800
  • Penggugat:
    ARIF SUKAMTO
    Tergugat:
    1.Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
    2.KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN Cq SATUAN RESKRIM Cq UNIT III (Yang menangani Perkara) SAT RESKRIM POLRES PAMEKASAN
Register : 06-09-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK /2016/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - PT. PLN (PESERO) AREA MEDAN (PENGGUGAT) - MARIATI (TERGUGAT)
619603
  • - Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan
Register : 12-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.Sbs
Tanggal 18 Mei 2015 — PEMOHON
161
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
    No. 0054/Pdt.G/2015/PA.Sbs.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang menangani perkara iniadalah Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak datang meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnyadibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon yangpada pokoknya Pemohon akan menceraikan
    Termohon terhadap pernikahan yangdilakukan secara di bawah tangan di Malaysia;Menimbang,. .....Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Termohondilakukan secara di bawah tangan di luar negeri, maka Pengadilan Agama Sambastidak berwenang menangani perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
    Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkaraini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000, (tigaratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal30 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis,Suraida, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.Il. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu H.
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Prp
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
181141
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang secara absolut menangani perkara aquo;
    2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp.13.013.000,00 (tiga belas juta tiga belas ribu rupiah);
    tersebut bukanlah kewenangan mengadili darisuatu pengadilan negeri, akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim seharusnya yangmenjadi objek gugatan para Penggugat tersebut adalah keputusan tata usahanegara dan yang berhak memeriksa dan memutusnya adalah merupakankewenangan Pengadilan Tata usaha Negera, oleh karenanya Majelis Hakimkarena jabatannya (Ex Officio) menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraiantidak berwenang secara absolut untuk menangani
    Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenangsecara absolut menangani perkara aquo;2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;3.
Register : 27-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 270/Pdt.P/2020/MS.Bna
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
8418
  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Mahkamah Syariyah Banda Aceh tidak berwenang menangani dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini.
    2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
    ;Menimbang, bahwa merujuk kepada surat permohonan Para Pemohon,maka setelah diteliti secara cermat dan seksama ternyata Para Pemohonbukan penduduk atau warga yang berdomisili di Kota Banda Aceh yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Banda Aceh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat secara relatif Mahkamah Syariyah Banda Acehtidak berwenang untuk menangani perkara atau permohonan yang diajukanPara Pemohon, oleh karenanya Mahkamah Syariyah Banda
    Aceh harusmenyatakan diri tidak berwenang menangani dan menyelesaikan perkara a quodan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentinganPara Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., Para Pemohondibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat semua pasal dalam peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANHal. 6 dari 8 Hal.
Upload : 13-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2016/PT BTN
H. MISARUDIN bin RAIDIN, bertempat tinggal di Kampung Daon Tegal Rt. 03 Rw. 05 Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Drs. AHMAD YANI, S.H., M.H., M.Si., dan MUSTOFA KAMAL, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm AYH & Partners, beralamat kantor di Kartika Chandra Office Tower 6th Floor, Suite 607, Jl. Gatot Subroto Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula TERGUGAT; M E L A W A N 1. MIFTAHUL ROBANI; 2. BAHRUL ULUM; 3. MITA LESTARI, semuanya beralamat di Kampung Serdang Rt. 011 Rw. 003 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasanya : ENDANG HADRIAN, S.H., M.H., SARIPUDIN, S.H., dan ICHWAN KURNIA, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Law Office “Endang Hadrian & Partners” berkantor di Komplek Perkantoran Melati Mas Square Blok A2 Nomor 26 Serpong Utara BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT;
10827
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat; - Memerintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menangani perkara Nomor : 416/Pdt.G/2015/ PN.Tng. untuk membuka kembali persidangan dengan memberi kesempatan kepada Tergugat menanggapi/memberikan jawaban/ mengajukan pembuktian terhadap gugatan para Penggugat semula;- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
    kembalipersidangan dengan memberi kesempatan kuasa Tergugat/ Pembandingmenanggapi/memberikan jawaban/mengajukan pembuktian dari pihaknya.Untuk itu Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan sela danmenangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan banding;Mengingat, ketentuan H.I.R. dan peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;Memerintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama/Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang yang menangani
Register : 24-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 78/Pdt.P/2018/PN Gst
Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon:
Agustiani
246
  • Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
Register : 24-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 72/Pdt.P/2017/PN Gst
Tanggal 16 Agustus 2017 — YANIRIA WARUWU, S.PD.
5423
  • Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon yaitu semula tertulis Ononamolo diperbaiki menjadi Ononamolo I Lot; 4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 161.000.- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
    Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukandan pencatatan sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon yaitusemula tertulis Ononamolo diperbaiki menjadi Ononamolo Lot ;4.
    Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan danpencatatan sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon yaitu semulatertulis Ononamolo diperbaiki menjadi Ononamolo Lot;4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 161.000.
Register : 15-03-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Gst
Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon:
Safniman Indopuro
213
  • Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
  • Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
  • Bahwa sangat penting penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama anakPemohon tersebut, dan menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Gunungsitoli (Selaku Instansi Pemerintah yang menangani ataumelaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil) untuk melakukan revisiatau mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam dokumenadministrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Aktake lahiran anakPemohon tersebut;6.
    Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan danpencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan nama anak Pemohontersebut ;4.
Register : 04-03-2022 — Putus : 24-05-2022 — Upload : 30-05-2022
Putusan PN SURAKARTA Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Skt
Tanggal 24 Mei 2022 — Pemohon:
Hanif
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Presiden Republik Indonesia
3.Ketua Ombudsman Jawa Tengah
4.Prof.Dr.M.Mahmud MD,SH,SU,MIP
5.Ketua Komisi III DPR RI
6.Ketua Indonesia Police Watch IPW
7.Prof Dr Muhammad Syarifuddin,SH.,MH
8.Prof.Dr.Ag.H.Muhammad Quraish Shihab,LC.,M.A
9.Ketua Umum PB NU
10.Prof.K.H.Muhammad Sirajuddin Syamsudin, M.A.,Ph.D
11.Prof.Dr Andi Hamzah,SH
12.K.H Achmad Bahauddin Nur Salim
13.Inayah Wulandari Wahid
14.Natalius Pigai,S.I.P.,oa
15.Emha Ainun Najib
16.Sujiwo Tejo
5618
  • M E N G A D I L I

    Dalam Eksepsi

    1. Menyatakan menerima Eksepsi Kewenangan Relatif dari Termohon;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang menangani/ mengadili permohonan Pra Peradilan a quo;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontsvankelijkeverklaard);
    2. Membebankan biaya perkara
Register : 02-01-2015 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN GARUT Nomor 1/Pdt.Sus/2015/PN.Grt
Tanggal 10 Februari 2015 — AKIN ENGKIM Lawan WAHYO SUNARYO
458157
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Tidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan Konsumen Nomor 097/PK-001/BPSK/X/2014 ;2. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
    KARUNIA BAKTI) sebagaiKonsumen Antara dengan perusahaan lain (PD.EK PUTRA UTAMA MOTOR)sebagai Pelaku Usaha yang seharusnya diadili oleh Peradilan Umum ;Bahwa oleh karena berdasarkan alasanalasan serta dasar hukum diatas makaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya sepatutnya dinyatakanHalaman 4 dari 57 hal Putusan No.01/Pdt.BPSK/2015/PN.Grttidak berwenang untuk menangani dan mengadili Perkara Pengaduan KonsumenNomor : 097/PK001/BPSK/X/2014.Il.
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;3. Menyatakan Pengaduan Konsumen Nomor : 097/PK001/BPSK/X/2014 ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijkeverklaard);4. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaTasikmalaya Nomor 51/A/BPSKKota.Tsm/XII/2014, tanggal 10 Desember2014 adalah batal demi hukum ;5.
    disertaidengan Surat Tugas:Bahwa saya diperiksa sebagai akhli pada tanggal,2 Desember 2014 ;Bahwa yang dipertanyakan tentang masalah pidana dalam sengketakonsumen adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ;Bahwa sebelum memberikan keterangan saya tidak diangkat sumpah terlebihdahulu sebagai akhli ;Bahwa pada saat persidangan dimulai Hakim arbitrase menyatakan bahwapersidangan dibuka untuk umum;Bahwa pada persidangan tersebut ada tanya jawab antara hakim dengan sayasebagai akhli mengenai kKewenangan yang menangani
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;2.
Register : 16-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Gst
Tanggal 19 Juli 2018 — Pemohon:
Raden Bambang,SP
203
  • Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
Register : 05-12-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 182/Pdt.P/2018/PN Gst
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
Hilarius
224
  • ;
  • Menetapkan nama Pemohon yang bernama Yan Beng diganti menjadi bernama Hilarius;
  • Menetapkan bahwa nama Pemohon yang bernama Yan Beng diganti menjadi bernama Hilarius adalah orang yang sama;
  • Memerintahkan instansi pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut;
  • Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu
    Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani = urusankependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatperubahan nama Pemohon tersebut;5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
    Memerintahkan instansi pemerintah yang menangani = urusankependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatperubahan nama Pemohon tersebut;5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 olehAchmadsyah Ade Mury, S.H.
Register : 20-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Gst
Tanggal 9 Agustus 2017 — Yosafati zebua alias Yusuf Yosafati Zebua
275
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut ke Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan atau instansi terkait untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut;5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp. 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).
    P5 dan bukti P6 tersebut;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, dan sepantasnyalah apabilapermohonan Pemohon petitum ke2, yang memohon agar nama anak Pemohon yangsebelumnya bernama Aman Taqwa Zebua di perbaiki menjadi Antonius Aman TaqwaZebua adalah orang yang sama, beralasan hukum serta untuk patut dikabulkandengan perbaikan amar ;Menimbang , bahwa petitum ke3 yang memohon agar memerintahkanInstansi Pemerintah yang menangani
    Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohontersebut ke Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan danpencatatan sipil dan atau instansi terkait untuk mencatat perubahan nama anakPemohon tersebut;Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 66Pat.P/2017/PN Gst.5. Membebankan biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini kepadapemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp. 161.000.
Register : 09-08-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Gst
Tanggal 23 Agustus 2017 — YAMONAHA HIA
367
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut ke Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan atau instansi terkait untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam dokumen yang tersedia yaitu semula tertulis Musdin Hia diperbaiki menjadi Yamonaha Hia ;5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).
    Memerintahkan Instansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukandan pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalamdokumen administrasi kependudukan, yaitu semula tertulis MUSDIN HIA ,diperbaiki menjadi YAMONAHA HIA ;4.
    kependudukan juga untukkepentingan lain yang berkaitan dengan suratsurat Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangandiatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, dan sepantasnyalah apabilapermohonan Pemohon petitum ke2, yang memohon agar nama Pemohon Musdin Hiadiperbaiki menjadi Yamonaha Hia adalah orang yang sama, beralasan hukum untukpatut dikabulkan dengan perbaikan amar ;Menimbang, bahwa petitum ke3 yang memohon agar memerintahkan InstansiPemerintah yang menangani
    Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut keInstansi Pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatansipil dan atau instansi terkait untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalamdokumen yang tersedia yaitu semula tertulis Musdin Hia diperbaiki menjadiYamonaha Hia ;5.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 43/Pdt.P/2016/PN.Bdw.
Tanggal 22 Desember 2016 — MIFTAKHUL JANNAH
768
  • Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali untuk mengurusi / menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon yaitu untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 1140 tanggal 26 Nopember 1996 yang semula atas nama pemegang hak : AMIN DJAKFAR diganti MIFTAKHUL JANNAH ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.164.000,00 ( seratus enam puluh empat ribu rupiah )
    430.714.8/2014 ; Bahwa disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung suami Pemohonmempunyai harta berupa tanah pekarangan seluas 104 M2 terletak diKelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowososebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1140 tertanggal 26 Nopember 1996 atasnama pemegang hak : AMIN DJAKFAR; Bahwa oleh karena suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohonbermaksud untuk membalik nama sertipikat tersebut ke atas nama PemohonMIFTAKHUL JANNAH; Bahwa agar Pemohon dapat mengurus / menangani
Register : 14-01-2019 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 04-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan eksepsi Termohon;

    2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang menangani perkara Nomor 0598/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mlg;

    3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

    4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Register : 16-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1031/Pdt.G/2020/PA.TA
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5832
  • Dalam Eksepsi

    1. Mengabulan eksepsi Termohon;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang menangani perkara tersebut;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Register : 06-04-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTA BANTEN Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Tanggal 4 Mei 2015 — Pembanding x Terbanding
1915
  • Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, untuk membuka sidang kembali sebagai pemeriksaan tambahan. 3. Memeriksa saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN, KETUA RT dan SAKSI, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sehubungan dengan Surat Pernyataannya Nomor : 01/Pernyataan/ 2015 tertanggal 10 Januari 2015 yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- 4.