Ditemukan 2734169 data
123 — 25
yang dijatuhkan itu ;Menimbang, oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam TahananRUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini;Mengingat
108 — 48
dijatuhkan itu;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahananRUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwaterdakwasupaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat
40 — 4
untuk memerintahkan kepadaTerdakwaterdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwaterdakwa yang telah terbukti tersebutmenurut undangundang adalah kejahatan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat
35 — 10
74 — 19
72 — 17
73 — 0
76 — 20
91 — 33
79 — 23
Firdaus Bakri bin Bakri Ali Pariwusi
Tergugat:
1.Samaluddin Lasade
2.Sarifuddin Kadere
3.A. Narti
4.Lasappe Sade
5.Aziz Gogga
66 — 50
76 — 0
63 — 34
199 — 84
463 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawahini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5
18 — 5
54 — 17
170 — 84
207 — 98
71 — 20