MENHUT RI CQ.DIRJEND BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENHUT >< PT.CITRA NIAGA NUSANTARA

berikut :e Bahwa obyek perselisihan mengenai Surat Peringatan Nomor S.411/VIBIKPHH/2014 tanggal 2 Juli 2014, Surat Peringatan Il Nomor S.550/VIBIKPHH/2014 tanggal 18 Agustus 2014, Surat Peringatan Ill Nomor$.609/VIBIKPHH/2014 tanggal 11 September 2014 tentang peringatankepada Penggugat untuk melunasi pembayaran luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan (IIUPH) yang merupakan Kebijakan Pejabat TataUsaha Negara cq Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, untukmenindak lanjuti Keputusan Menteri Kehutanan SK MENHUT

CitraNiaga Nusantara(PENQQUIGAL) jansnns seems nentaeneirmn nnn stmmnnnsnnssmtninnnnsnniee Bahwa surat peringatan yang menindak lanjuti SK MENHUT No.418/MENHUTII/2014, tersebut merupakan kebijakan Pejabat Tata UsahaNegara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkanhal 5 dari 8 hal put.

S128/Menhut VI/2010, tanggal 24Maret 2010, Perihal: Berakhirnya PT.

S128/Menhut VI/2010, tanggal24 Maret 2010, Perihal: Berakhirnya PT.

Penerbitan objek sengketa yaitu Surat MenteriKehutanan No.S128/Menhut VI/2010 tanggal 24 #4Maret2010 perihal berakhirnya PT.

S128/Menhut VI/2010,tanggal 24 Maret 2010, perihal Berakhirnya PT.Intimpura Timber Co.

Pasal 23 Peraturan MenteriKehutanan NomorP.6 /Menhut 11/2007P.6 /Menhut 11/2007 setiap pemegang IUPHHK dalamHutan Alam yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHKdan RKT atau revisinya akan dikenakan sanksi sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa Penggugat mengajukan penyampaian usulan RKUPHHKkepada Tergugat melalui Surat tanggal 23 Januari 2009dengan Nomor : 025/JKT TATI/I1/2009 :Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor : 111/G/2010/PTUNJKT15.

S. 736/Menhut VI/ BPHA/2009 tanggal16 Nopember 2009 telah memberikan peringatan kepada PI. Tawang Meranti, dengan materi peringatanagar yang bersangkutan memberikan tanggapan karenatelah meninggalkan areal kerja, yang berartimelanggar ketentuan Pasal 74 ~~ ~huruf h PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 = jo. PeraturanPemerintah Nomor 3 tahun 2008, dan Pasal 25 ayat (2)huruf g Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.39/Menhut 11/20088. PT.

Tawang Meranti Timberdi Propinsi Dati Kalimantan Barat ;18.Berdasarkan hal hal tersebut di atas, makapenerbitan Surat Keputusan Tergugat No.SK.310/Menhut I1/2010 tanggal 17 Mei 2010,sudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;19.

P.6/Menhut 11/2007 tentang RencanaKerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan RestorasiHalaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor : 111/G/2010/PTUNJKTPAGE10Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksiadalah dalil yang tidak benar, dengan alasan1) Meskipun dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut 11/2007 tidak mempersyaratkanpelunasan PSDHDR untuk pengesahan RKUPHHKHA,namun hal tersebut sudah merupakan kewajibanbagi setiap pemegang izin pemanfaatan

TawangMeranti ;6) Atas dasar fakta sebagaimana BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tersebut angka 5)diatas, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.39/Menhut 11/2008 Pasal 27 dan 28, Tergugattelah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga)kali, yaitu : a. Peringatan I, melalui surat Nomor Ss.736/Menhut VI/BPHA/2009 tanggal 16 Nopember2009 : b. Peringatanb. Peringatan Il, melalui surat Nomor S.04/Menhut VI/BPHA/ 2010 tanggal 5 Januari20UO, Gan g

TAMBORA yang telahmenyampaikan kepada Terdakwa kalau terdapat perbedaan kawasanhutan berdasarkan SK Menhut No : 890/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober1999 dan SK Menhut No :434 / MENHUT / Il / + 2009 tanggal 23 Juli 2009,jika berdasarkan SK Menhut No : 890/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober1999 maka kawasan hutan yang ditunjuk Terdakwa berada diluar kawasanhutan (APL), dan untuk SK Menhut No : 434 / MENHUT / Il / 2009 tanggal23 Juli 2009 lokasi yang dimohonkan tersebut termasuk dalam kawasanHutan Produksi

TAMBORA yang telahmenyampaikan kepada Terdakwa kalau terdapat perbedaan kawasanhutan berdasarkan SK Menhut No.: 890 / KPTSII / 1999 tanggal 14 Oktober1999 dan SK Menhut No : 434 / MENHUT / Il / 2009 tanggal 23 Juli 2009,jika berdasarkan SK Menhut No : 890 / KPTSIl / 1999 tanggal 14 Oktober1999 maka kawasan hutan yang ditunjuk Terdakwa berada diluarkawasan hutan (APL), dan untuk SK Menhut No : 434 / MENHUT / II / 2009tanggal 23 Juli 2009 lokasi yang dimohonkan tersebut termasuk dalamkawasan Hutan

TAMBORA yang telahmenyampaikan kepada Terdakwa kalau terdapat perbedaan kawasanhutan berdasarkan SK Menhut No.: 890 / KPTSII / 1999 tanggal 14 Oktober1999 dan SK Menhut No. :434 / MENHUT / Il / 2009 tanggal 23 Juli 2009,jika berdasarkan SK Menhut No.: 890 / KPTSII / 1999 tanggal 14 Oktober1999 maka kawasan hutan yang ditunjuk Terdakwa berada diluarkawasan hutan (APL), dan untuk SK Menhut No.: 434 / MENHUT / II / 2009tanggal 23 Juli 2009 lokasi yang dimohonkan tersebut termasuk dalamkawasan Hutan

No : 890 / KPTSII / 1999 tanggal 14 Oktober 1999dan SK Menhut No : 434 / MENHUT / Il / 2009 tanggal 23 Juli 2009, jikaHal. 11 dari 43 hal.

No : 890 / KPTSII / 1999 tanggal 14 Oktober1999 dan SK Menhut No :434 / MENHUT / Il / 2009 tanggal 23 Juli 2009,jika berdasarkan SK Menhut No : 890 / KPTSIl / 1999 tanggal 14 Oktober1999 maka kawasan hutan yang ditunjuk Terdakwa berada diluarkawasan hutan (APL), dan untuk SK Menhut No :434 / MENHUT / Il / 2009tanggal 23 Juli 2009 lokasi yang dimohonkan tersebut termasuk dalamHal. 14 dari 43 hal.

Surat Menteri Kehutanan No.S.62/KUM2/08 tanggal 18Januari 2008, perihal Permohonan Pembatalan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/MENHUT11/2004 tanggal 14 Juni 2004 (selanjutnya disebutSURAT MENHUT NO.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari2008); danb.

Bahwa SURAT MENHUT NO.S.62/KUM2/2008 tanggal 18Januari 2008 dam SK MENHUT No.

No.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari2008 dan SK MENHUT No.SK.204/MENHUTII/2004 tanggal 14Juni 2004, bukan merupakan obyek sengketa yangdikecualikan berdasarkan Pasal 2Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara Jo.

Bahwa SURAT MENHUT No.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari2008 yang menegaskan SK MENHUT No.SK.204/MENHUT11/2004 tanggal 14 Juni 2004, diterima oleh PENGGUGATpada tanggal 18 Juni 2008, sehingga Gugatan a quo masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaN@G ara. mn mw nn enw in tin i i i ee6.

Perlu. untuk diketahui, PENGGUGAT hingga diajukannyagugatan a quo tidak pernah diberitahukan ataupundiberikan salinan SK MENHUT No.SK.204/MENHUT11/2004tanggal 14 Juni 2004 tersebut olehTERGUGAT. = == === 22222 e eee nee ne ene eee10.Pada bagian akhir (halaman 5) SK MENHUTNo.SK.204/MENHUT11/2004 tanggal 14 Juni 2004,PENGGUGAT tidak tertulis sebagai pihak yang menerimasalinan keputusanTERGUGAT. = == ===

No.84 PK/TUN/20091)KehutananNo.327/Menhut I1/2005(bukti P11) joPeraturan Menter iKehutananNo.P.15/Menhut II/ 2004(vide bukti P12)antara lain yaituMelaksanakan pendaftaran sebagaipeserta lelang untuk calon lokasiIUPHHK pada Hutan Alam di S.

No.84 PK/TUN/2009Mente ri KehutananNo.P.15/Menhut I1/2004telah dinyatakan' tidakberlaku lagi olehPeraturan MenteriKehutananNo.P.20/Menhut 11/2004tentang Tata Carapemberian Izin UsahaPemanfaatan MHasil MHutanKayu dan Hutan Alampada Hutan Produksimelalui Permohonan BABIV Ketentuan PenutupPasal 15, terhitungsejak tanggal O07 Juni2007 (vide bukti P21) ;IX. Surat TergugatNo.S.447/MENHUTV1/2007tanggal O06 Juli 2007, HalPelelangan IUPHHKHA ~~ untukLokasi S. Wiru S. Biri.

,sehinggaperkara a quoberupapembatalanlelangsebagaimanaSurat Mente riNo.84 PK/TUN/2009Hal. 128 dari36 hal.Put.KehutananNo.S.447/MENHUT VI/2007tanggal 06Juli 2007, HalPelelangan UPHHKHAuntuk LokasiS.

No.S.447/Menhut VI/ 2007tanggal 6 Juli 2007 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 3 UndangUndang No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Surat Menteri Kehutanan R.1.No.S.447/Menhut VI/ 2007 tanggal 6 Juli2007 = adalah Keputusan Pejabat TataUsaha Negara, karena bersifatPenetapan tertulis : Surat MenteriKehutanan R.1. No.S.447/MenhutVI/2007 tanggal 6 Juli 2007 berbentuksurat ;Konkrit : Objek Surat MenteriKehutanan R.1.

No.S.447/ Menhut VI/2007 tanggal6 Juli 2007 ditujukan kepada 3 (tiga)perusahaan, yang salah satunya adalahperusahaan Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat ;Final : Surat Menteri Kehutanan Rl.No.S.447/Menhut VI/ 2007 tanggal 6Juli 2007 sudah definitive danmenimbul kan akibat hukum bagiHal. 152 dari 36 hal. Put.

S.254/Menhut VI/2004;16.2. PT. Wanatani Lestari dicabut dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan No. 9978/KPTS11/2002tanggal 30 Oktober 2002 tentang PencabutanKeputusan Menteri Kehutanan No. 72/KPTS11/1996 tentang Pemberian HPHTI seluas + 10.041Ha, a.n. PT. Wanatani Lestari, telahdianulir/dibatalkan kembali dengan Surat MenteriKehutanan No. S.448/Menhut VI/2006 tanggal 8Agustus 2006 ;16.3.

Surat TERGUGAT Nomor: S. 448/Menhut VI/2008 tanggal7Agustus 2008, perihal Penyelesaian UPHHKTI danKewajiban Finansial PT. KIANI HUTANI LESTARI;2.

S.448/Menhut VI/08 tanggal7 Agustus 2008, yang merupakan jawaban atassurat Penggugat No. 002/KN PSD/LP/V/08tanggal 27 Mei 2008, tidak dapat menyebabkanhilangnya atau timbulnya hak atau kewajibanbaru bagi Pengggugat.Dengan demikian Surat No. S.448/Menhut VI/08 tanggal 7Agustus 2008, tidak layak atau tidak memenuhi syaratsebagai objek gugatan tata usaha negara in Iitis ,sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk verklaard) sebagai obyekgugatan.Il.

Kiani HutaniLestari dan memohon agar pengembalian pinjaman DRserta kewajiban lainnya yang belum terpenuhi dapat24diselesaikan secara angsuran sesuai Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.69/Menhut I1/2006 tanggal 6Nopember 2006 tentang Penjadualan Kembali PembayaranPengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh PerusahaanHutan Tanaman Industri.10.Menjawab surat Penggugat tersebut angka 10, Tergugatmelalui surat Nomor S.448/Menhut VI/2008 tanggal 7Agustus 2008 menyampaikan bahwa secara yuridispermohonan PT

Kaltim ; (Foto copy dari fotocopy)Surat Mente ri Kehutanan Nomor$.254/Menhut VI/2004 tanggal 23 Juli2004 ; (Foto copy dari foto copy) ;Halaman 33 dari 40halaman Putusan No.174/G/2008/PTUN JKT16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP11P12P13P15P16P14Surat Menteri Kehutanan NomorS.448/Menhut VI/2006 tanggal 8 Agustus2006 ; (Foto copy dari foto copy) ;Akta No. 91, tanggal 20 Agustus 1992,Tentang Perjanjian Kredit ; (Foto copydari foto copy) ; Akta No. 104, tanggal 24 Agustus 1992Tentang Jaminan

Aek Nabara Barumun Kab.Padang Lawas atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasukkewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, telahmengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK MENHUT II / 2007 Tanggal 25 Mei 2007 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KehutananNomor Sk 262 / MENHUT II / 2004 JO.

Nomor SK 99 / MENHUT IT / 2006 Tentangpemberian izin usaha Pemanfaatan hasil Hutan, PT. SRL mempunyai hak untuk bergerakdi bidang Hutan Tanaman Industri dengan cara menanam tanaman pohon akasia yangsalah satu lokasinya adalah blok B konsesi PT. SRL Kec. Aek Nabara Barumun Kab.Padang Lawas. Selanjutnya pada bulan April 2011 saksi Parlindungan Hasibuan, AntoniusSiagian dan Desianus Ginting (masingmasing karyawan PT.

SRL (Sumatera Riang Lestari) dengan fungsi HutanProduksi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK MENHUT I / 2007Tanggal 25 Mei 2007 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk262 /MENHUT II / 2004 JO. Nomor SK 99 / MENHUT II / 2006 Tentang pemberianizin usaha Pemanfaatan hasil Hutan, PT.

yang dikuasai mereka masuk dalamkawasan hutan konsesi PT SRL , namun terdakwa dan temantemannya tidak maumeninggalkan lokasi tersebut dan mengatakan bahwa areal tersebut adalah milikmereka ;e Bahwa lahan yang di kuasai dan diduduki oleh SINUR SITUMORANG dananggota kelompok tani Torang Jaya Mandiri termasuk di dalam areal yangdikonsesi PT SRL berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan Nomor : SKMENHUT II / 2007 Tanggal 25 Mei 2007 Tentang Perubahan Dan KeputusanMenteri Kehutanan Nomor Sk 262 / MENHUT

II / 2004 Jo Nomor SK 99/ menhut IT 2006tentang pemberian ijin usaha Pemanfaatan hutan kayu hutan pada tanaman kepadaPT SRL seluas + 65.000 di Propinsi Sumatera Utara ;e Bahwa setelah melihat dan memperhatikan sendiri fhoto Pemotretan di tempatkejadian perkara areal Konsesi PT SRL yang telah diduduki oleh salah satumasyarakat yang mengatas namakan nya kelompok tani Torang Jaya Mandiri makabenar bahwa lahan yang diduduki dengan terdapatnya tanaman yang ditanamdengan kelapa Sawit dan bangunan yang

S.186/VI BRPHP/2007 tanggal 20Maret 2007 dan Surat Tergugat No.$.298/Menhut VI/2007 tanggal 7 Mei 2007,bukan Keputusan Tata Usaha Negara KeputusanTergugat Nomor SK.414/Menhut I1/2009 tanggal9 Juli 2009 tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alamkepada PT.

Merioy Permata Indah, yang intinyamenolak sanggahan/keberatan tersebut danselanjutnya Menteri Kehutanan dengan surat Nomor:$.298/Menhut VI/2007 tanggal 7 Mei 2007mengesahkan Penetapan PT. Kawedar Wood Industrysebagai pemenang pelelangan IUPHHK HA;4210. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor$.262/Menhut VI/BRPHP/2007 tanggal 14 Mei 2007memerintahkan kepada PT. Kawedar Wood Industryuntuk:a.

:P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 Pasal 14 ayat(1) (Fotocopy dari foto copy);Peraturan Menteri Kehutanan No.

Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan

SK.414/Menhut 11/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentangPemberian Izin Usaha Penempatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan120Alam PT.

AWAN, tertanggal 29 Maret 2015; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) jangka 1 Januari 2011 s/d31 Desember 2010; 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiPenebangan Kayu; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir PenetapanKawasan Hutan SK Menhut No. SK 195/KptsII/2003 tanggal 4 Juli2003;Hal. 2 dari 11 hal. Put.

No. 1401 K/Pid.SusLH/2017 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara TataBatas tanggal 17 Juli 1925; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir PenetapanKawasan Hutan SK Menhut No. SK : 5147/Menhut/VII/KUH/2014tanggal 16 Juli 2014;Barang bukti pada point 2 sampai dengan 8 supaya tetap dalampenyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas namaTerdakwa AWAN HERMAWAN bin TATANG;4.

AWAN, tertanggal 29 Maret 2015; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) jangka 1 Januari 2011 s/d31 Desember 2010; 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiPenebangan Kayu; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir PenetapanKawasan Hutan SK Menhut No.

SK 195/KptsII/2003 tanggal 4 Juli2003; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara TataBatas tanggal 17 Juli 1925; 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir PenetapanKawasan Hutan SK Menhut No. SK : 5147/Menhut/VII/KUH/2014tanggal 16 Juli 2014;Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);MembacaPutusanPengadilanTinggiJawa Barat di BandungNomor73/PID.SUS/201 7/PT.BDG.

No. 1401 K/Pid.SusLH/2017 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir PenetapanKawasan Hutan SK Menhut No. SK : 5147/Menhut/VII/KUH/2014tanggal 16 Juli 2014;Barang bukti poin 2 sampai dengan poin 8 tetap dalam penyitaanuntuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama TerdakwaAWAN HERMAWAN bin TATANG sedangkan lainnya tetapterlampir dalam berkas perkas perkara;7.

Bharinto Ekatama, Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut 11/2010tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai KawasanHutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atasnama PT.

Bharinto Ekatama, tertanggal 20November 1997, dan juga lokasi tanah sengketa tersebutmasuk didalam Izin / Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut 11/2010tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan SaranaPenunjangnya atas nama PT.

Bharinto Ekatama, tertanggal20 November 1997, Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut II/2010tanggal 4 November 2010 atas nama PT. BharintoEkatama dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.946/Menhut II/2013 tanggal 27Desember 2013 atas nama PTI. Bharinto Ekatama,sehingga oleh karenanya maka penguasaan Tergugatatas tanah sengketa tersebut diatas adalah sah menuruthukum ;hal 37 dari 58 hal, Putusan No.40/PDT/2017/PT.SMR11.10.3.

BharintoEkatama tertanggal 20 November 1997, KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/Menhut II/2010 tanggal 4 November 2010Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukEksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atasnama PT.

BharintoEkatama tertanggal 20 Novemver 1997, KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/Menhut 11/2010 tanggal 4 November 2010Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukEksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas namaPT.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013, Perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia.3.

Memerintahkan Tergugat I Mencabut Surat Nomor : S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013, Perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya5. Menghukum Tergugat I Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

P82004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriFoto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat telaah hukum yang dibuatPenggugat tertanggal 5 Nopember 2012, terkait perintah yangtermuat dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.45/Menhut/Rhs/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina PengelolaanDaerah Aliran Sungai dan Perhutanan

saksi tidak pernah menerima usulan ralat Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK 45 dan 48/MenhutII/2012 tanggal 5 Oktober 2012 ;Bahwa saksi sebelumnya belum pernah membaca Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK 45/MenhutII/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tetapipernah melihat kekeliruan dalam jabatan Penggugat, dan SK tersebut diralatsekitar bulan Januari ; Bahwa benar Kepala Biro kepegawaian telah menerbitkan Ralat SK 45/MenhutTI/2012 tanggal 5 Oktober 2012 ;Bahwa yang saksi ketahui hingga SK 45/Menhut

Menhut No.579/Menhut11/2014 sebagai kawasan hutan di Sumatera Utara. Maka selain asalmuasal SK. Menhut No.579/Menhutll/2014 yang salah dalampenunjukan kawasan hutan di Prov. Sumatera Utara, Termohon jugatidak menjalankan perintah putusan Mahkamah Agung No.47P/HUM/201, sebagai pelaksana kepastian hukum oleh karena ituSK. Menhut No.579/Menhutll/2014 Tentang Kawasan Hutan Prov.Sumatera Utara harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untukumum,;Halaman 18 dari 40 halaman.

Menhut No. 126/MenhutHalaman 20 dari 40 halaman.

Menhut No. 44/Menhut!I/2005 Tentang Penunjukan KawasanHutan Di Wilayah Sumatera Utara Seluas + 3.742.120 (tiga jutatujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) masyarakat diKec.

Menhut No. 44/Menhut!I/2005 Tentang Penunjukan KawasanHutan Di Wilayah Sumatera Utara Seluas + 3.742.120 (tiga jutatujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) jugaberimplikasi negatif terhadap psikologis masyarakat di Kec. UluPungkut.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.579/Menhut!

Bharinto Ekatama,tertanggal 20 November 1997;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/Menhut II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara DanSarana Penunjangnya atas nama PT.

Bharinto Ekatama tanggal 20 November 1997,Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/Menhut II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara danSarana Penunjangnya atas nama PT.

BharintoEkatama, tanggal 20 November 1997;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/Menhut II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang IzinPinjam Pakail Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara danSarana Penunjangnya atas nama PT.

Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalamperkara ini letaknya sebagian berada diluar Izin / KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut 1/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut 11/2013tanggal 27 Desember 2013, sehingga oleh karenanya terhadaptanah sengketa yang dimaksud sampai dengan saat ini faktanyabelum dikerjakan oleh Tergugat;10.3.

BharintoEkatama, tertanggal 20 November 1997, namun demikianletaknya sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut 11/2010tanggal 4 November 2010 dan keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.946/Menhut II/2013 tanggal 27Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1tersebut diatas;Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh ParaPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negaraatau Kawasan Budidaya Kehutanan

P.39/Menhut I1/2008, pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 74 ~~ ~huruf h PeraturanPemerintah No. 3 Tahun 2008 jo.

P.39/Menhut 11/2008,kepada yang bersangkutan dikenakan sanksiadministratif berupa pencabutan izin HPH/IUPHHKHA.Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka MenteriKehutanan dengan keputusan No. SK.416/Menhut II/2010tanggal 19 Juli 2010 mencabut Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.382/Menhut II1/2005 tanggal 11Nopember 2005 tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam kepada28PT.

$S.02/MenhutVI/BPHA/2010 tanggal 5 Januari 2010,Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 32/G/2011/PTUNJKTPeringatan II, melalui surat No.$.122/Menhut VI/BPHA/2010 tanggal 17Februari 2010, danPeringatan Il, melalui surat No.$.175/Menhut VI/BPHA/2010 tanggal 6 April2010,yang pada intinya meminta kepada Penggugatuntuk memberikan tanggapan= atas materipelanggaran Pasal 74 ~=huruf h PeraturanPemerintah No. 3 Tahun 2008 jo.

PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2007, dan Pasal 25ayat (2) huruf g Peraturan Menteri KehutananNomor P.39/Menhut 11/2008.Terhadap Peringatan , Il, dan III tersebut,PT.

HARAPAN TIGA PUTRA Atas ArealHutan Produksi Seluas + 11.095 (Sebelas RibuSembilan Puluh Lima) Hektar di KabupatenBungo, Propinsi Jambi ; (Foto copy) ;: Lembar Tanda Terima Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK.416/Menhut 11/2010 :(Foto copy) ; : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.382/Menhut 11/2005 tanggal 11 Nopember2005 tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan AlamKepada PT.

Untuk itu) sudah sepantasnyadan adalah cukup beralasan bagi Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk mencabut dan atau membatalkanSK.34/Menhut 11/2008 tertanggal 14 Februari 2008.

alasan dan fakta hukum tersebut diatas, perkenankan bersama ini PENGGUGAT mohon' kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima danmemeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusansebagai berikutMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan BATAL atau tidak sah SK.34/Menhut I1/2008tertanggal 14 Februari 2008;Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut ataumembatalkan SK.34/Menhut 11/2008 tertanggal 14 Februari2008) = 2 eens chee seme seme seme seme seme 8Menghukum TERGUGAT

P. 31/Menhut 11/2005tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam RangkaPengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, ditentukanbahwa kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan belumdibebani Hak Guna Usaha atau alas hak lainnya masihmenjadi wewenang dan pengawasan Departemen Kehutanan.

Wananauli Nusa Persada(Penggugat) telah diberikan peringatan , II, dan Ill,berdasarkan surat Kepala Badan Planologi Kehutananmasing masing Nomor 1016/VII1 PW/2000 tanggal4 Desember 2000, surat Menteri Kehutanan Nomor S&S.345/Menhut VII/PW/2004 tanggal 19 April 2004, dan suratMenteri Kehutanan Nomor S. 449/Menhut VII/PW/2005tanggal 26 April 2005, yang pada intinya menyampaikanagar Penggugat segera memenuhi' kewajibannya yaitumenyelesaikan pengurusan HGU sesuai dengan KeputusanMenteri Kehutanan Nomor

Wananaul i NusaPersada Nomor S.449/Menhut VII/PW/2005tanggal 26 April 2005, PerihalPeringatan II (Terakhir) terhadapTindak lanjut Pelepasan Kawasan Hutanuntuk Perkebunan atas nama PT. WananauliNusa Persada di Propinsi Sumatera Utara(foto copy dari foto copy);9. BUKT T 9 : Foto copy Surat MenteriKehutanan kepada Direktur Utama PT.Wananaul i Nusa Persada Nomor$.551/Menhut 11/2005 tanggal 20September 2005 Perihal perpanjanganJangka Waktu) Pengurusan Hak Guna Usaha(HGU) atas nama PT.