Nagama samudra yangberalamat di Jalan Tukad Punggawa No. 238X Serangan, Denpasar selatanyang bergerak di Bidang Budidaya ikan dengan keramba di laut, pembeliandan penjualan ikan hidup jenis Kerapu, Lobster, nener dan IkanNapoleon;Benar dalam usahanya ini Terdakwa telah memiliki iin berupa AktePendirian Perusahaan, Keputusan Menkumhan, UKL/UPL, Surat ijin usahaperikanan dari Pemprop Bali, Surat ijin Usaha Perikanan dan PemkotDenpasar, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, SITU/HO IMB, Ijinusaha pengedar

Nagama samudra yang beralamat di Jalan Tukad Punggawa No. 238XSerangan, Denpasar selatan yang bergerak di Bidang Budidaya ikan dengan keramba dilaut, pembelian dan penjualan ikan hidup jenis Kerapu, Lobster, nener dan Ikan Napoleon.Dalam usahanya ini Terdakwa telah memiliki ijin berupa Akte Pendirian Perusahaan,Keputusan Menkumhan, UKL/UPL, Surat ijin usaha perikanan dari Pemprop Bali, Suratijin Usaha Perikanan dan Pemkot Denpasar, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP,SITU/HO IMB, Ijin usaha pengedar

Komisaris PT PRIMA INTI SOLUSINDO; Barang bukti yangdisita berupa:1) 1 (Satu) buah benda Cap Stempel (asli) PT PRIMA INTISOLUSINDO;2) 2 (Dua) lembar ASLI dokumen (contoh) surat PT PRIMA INTISOLUSINDO;3) 1 (Satu) lembar ASLI Keputusan MENKUMHAN tentangPengesahan PT PRIMA INTISOLUSINDO Nomor : C13386H.T.01.01.TH.2006;4) 2 (Dua) lembar ASLI SIUP No. 0664/131.824.51 dan TDP No.09.04.174.24250 a.n. PT PRIMA INTI SOLUSINDO;10.

Put.No.1924 K/Pid.Sus/20141 (satu) eks photo copy Akta Notaris Menkumhan RI No. AHU587.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang aktapernyataan keputusan rapat umum pemegang sahan PT. Watu GedeUtama No. 14 tanggal 17 Januari 2011 (penghentian Ir. Sarnubi sebagaiDirektur dan H.

Put.No.1924 K/Pid.Sus/20141 (satu) eks photo copy Akta Notaris Menkumhan RI No. AHU587.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Watu GedeUtama No. 14 tanggal 17 Januari 2011 (penghentian Ir. Sarnubi sebagaiDirektur dan H.

Muhammad Jamil sebagai Komisaris Perseroan yang bertindak sebagai Direktur Utama), telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Eka Ermasyafpriza Handayani Firdaus, SH, MKn No. 40/Des/Ef/2012, tanggal 04 Desember 2012;- 1 (satu) eks photo copy Akta Notaris Menkumhan RI No. AHU-587.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang sahan PT. Watu Gede Utama No. 14 tanggal 17 Januari 2011 (penghentian Ir. Sarnubi sebagai Direktur dan H.

Muhammad Jamil sebagai KomisarisPerseroan yang bertindak sebagai Direktur Utama),telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris EkaErmasyafpriza Handayani Firdaus, SH, MKn No. 40/Des/Ef/2012, tanggal 04 Desember 2012.1 (satu) eks photo copy Akta Notaris Menkumhan RI No.AHU587.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 18 Agustus2011, tentang akta pernyataan keputusan rapat umumpemegang sahan PT. Watu Gede Utama No. 14 tanggal17 Januari 2011 (penghentian Ir. Sarnubi sebagaiDirektur dan H.

Muhammad Jamil sebagai KomisarisPerseroan yang bertindak sebagai Direktur Utama),telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris EkaErmasyafpriza Handayani Firdaus, SH, MKn No. 40/Des/Ef/2012, tanggal 04 Desember 2012;1 (satu) eks photo copy Akta Notaris Menkumhan RI No.AHU587.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 18 Agustus2011, tentang akta pernyataan keputusan rapat umumpemegang sahan PT. Watu Gede Utama No. 14 tanggal17 Januari 2011 (penghentian Ir. Sarnubi sebagaiDirektur dan H.

menghapus piutang telah terpenuhi secara sah menuruthukum.Ad.5 Unsur baik itu sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukanatau turut serta melakukan.Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi cukup salah satu sajaterbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu terdakwa membujuk saksi korban dengan caramenyakinkan hatinya dimana seakan akan terdakwa bisa memasukkananaknya masuk menjadi CPNS di wilayah menkumhan

P12) dan telah terdaftar di Menkumhan RI dengansuratnya bernomor AHUAH.0106376 tertanggal Jakarta, 23 April 2014 (buktiP13) dan sesuai dengan keterangan saksi dari Penggugat H. NASRUNMADIN dan MUKHTARUDDIN yang menerangkan bahwa H.

terpenuhi secara sah menuruthukum.Ad.5 Unsur baik itu sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukanatau turut serta melakukan.Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi cukup salah satu sajaterbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Alimuddin sewaktu membujuk saksi korban yanidengan cara menyakinkan hatinya dimana seakan akan saksi Fitriani bisamemasukkan anaknya masuk menjadi CPNS di wilayah menkumhan

Bess Finance,telah didaftarkan secara Fidusia di Menkumhan, yaitu untuk terdakwapemberian Fidusia yang dilakukan oleh terdaftar pada sertifikat jaminanfidusia Nomor : W15.00128695.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 24 Pebruari2015, yang diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 241, tanggal 06Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris Denny Lerry Sulingga, SH.MKN.Bahwa BPKB yang menjadi jaminan bukan atas nama terdakwa tapi atasnama Jumini dan ada surat pernyataan dari terdakwa bahwa sepeda motormiliknya;

Akta pendirian dan SK Menkumhan;2. Fotocopy KTP Direktur.3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).4. ljin Prinsip dari Pemda setempat dan IMB.5. NPWP.6. Referensi Bank.7. UPL dan UKL.8. Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP, SIUP dan HO).9.

Jaminan Penawaran (Bank Garansi) yakni butuhproses dan waktu sekitar 2 (dua) minggu tidak bisa waktu yang singkat danharus memiliki colateral / jaminan di Bank yang sama, pengurusan melaluiBank BNI 46 harus merniliki saldo yang akan dibekukan senilai denganjaminan yang ada di Bank Garansi dengan jangka waktu sesuai denganyang ada di Bank Garansi serta pemohon harus memberikan persyaratanperyaratan seperti Akta pendirian perusahaan dan Surat KeputusanMenkumham, Akta perubahan dan Surat Keputusan Menkumhan

Dodo tersebut, penggugat akhirnya mengakuibahwa ia tidak memiliki satupun peralatan dan telah melakukan wanprestasi,sehingga tanpa paksaan serta dengan sukarela mengundurkan diri dari PT.DOREFINDO PAPUA yang ditindak lanjuti dengan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA Nomor : 46 tertanggal 19 Maret 2013 dihadapan Notaris SRIWIDODO, SH di Timika (Bukti T.4), dan Akta Jual Beli Saham Nomor 47 tertanggal19 Maret 2013 (Bukti T.5), telah mendapat pengesahan sebagai badan hokumperseroan dari MENKUMHAN RI

;e Bahwa ahli pernah diminta oleh Kepolisian untuk memberikan keterangansehubungan dengan para terdakwa dituduh melakukan pemalsuan terhadapakta autentik :e Bahwa suatu yayasan sah apabila akta yayasan tersebut telah ada pengesahandari MenKumHan ; e Bahwa untuk melaksanakan suatu RUPSLB haruslah ada permintaan daripemegang saham ;798080Bahwa pelaksana dari RUPSLB adalah Direksi dengan cara mengundangpemegang saham dan Direksi, dan apabila tidak ada yang diundang makaRUPSLB tersebut tidak sah / illegal

diangkat olehpemerintah tapi tidak digaji oleh Negara atau Pemerintah sehingga tidakada kewajiban untuk membuat rekening cuma saja untuk Notaris tahun2010 kebawah ada kewajiban membuat rekening agar memudahkanpemungutan iuran rutin dari Menkumham ;Bahwa setelah ahli pelajari, perkara ini merupakan tugas dari PPAT bukan tugas dari Notaris ;Bahwa menurut ahli jabatan Notaris/PPAT dapat digantikan oleh 2 (dua) orang yang berbeda karena SKnya berbeda dan karena SK Notarisdatang dari Negara melalui Menkumhan

Bahwa Keputusan Rapat YKDDM tanggal 29 Januari 2016 sesuai AktaNomor OI Notaris Rosdiana Rasyid, SH.M.Kn yang mendapatkan SuratKeputusan Menkumhan RI Nomor : AHUAH.01.06.0001075 tanggal 9Februari 2016 sebagai Yayasan berbadan Hukumyang menyelenggarakanAkademi Maritim Indonesia (AMI) Veteran Makassar yang sampai saat initetap menyelenggarakan proses belajarmengajar, sesuai Surat KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0392/0/1982 TentangStatus Terdaftar Akademi Maritim Indonesia (AMI

., juga ada menyampaikan tentang adanya penerbitanakta No.51 penegasan tersebut, karena akta No.51 yang pertama telahhabis masa berlakunya dan belum ada pengesahan dan Menkumhan,karena rekomendasi dari BKPM belum selesai, sehingga harus dibuatkanakta penegasan tersebut, bahwa Saksi tidak mengetahui jika akta No.51dan No.15 telah dibuat akta perubahannya tersebut merupakan akta palsu,karena setelah Saksi menerima akta tersebut, Saksi ada konfirmasi kepadaterdakwa Notaris Khairu Subhan, S.H., keterangan

(enampuluh tiga juta rupiah ) dan dengan dikeluarkan Budi Prasetia dari Dieksi sehinggaberubah menjadi Edi Suryanto sebagai Direktur Utama, Zulpan Nasution sebagaiDirektur dan Muhammad Rachmad sebagai Komisaris dan berita acara rapat umumpemegang saham luar biasa ini telah dilaporkan kepadan Menkumhan RI dan telahdicatat dalam register untuk itu sesuai dengan bukti T.I 6 ;Menimbang, bahwa sebagai mana Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa ditindak lanjuti oleh Edi Suryanto (Tergugat I)

Dinas No.07/DPTHIA/ND/I/08Tanggal 30 Januari 2008.Surat Nota Dinas ini juga sekaligus sebagai bukti dan pengakuansendiri bahwa pelapor tidak mampu dan tidak sanggup memenuhipasalpasal hukum di dalam UU PT dan UU WDP serta AD PT.HIAsehingga kepengurusan PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 tidakterdaftar di Kemenkumham dan kalau memang betulbetul sudahterdaftar, sudah tentu pelapor dapat menunjukkan Nomor berapasuratnya, kapan dan siapa yang menandatangani, padahal suratkepengurusan yang disahkan oleh Menkumhan

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 tidak terdaftar di Kemenkumham dan kalau memang betulbetul sudah terdaftar, sudah tentu pelapor dapat menunjukkan Nomorberapa suratnya, kapan dan siapa yang menandatangani, padahal suratkepengurusan yang disahkan oleh Menkumhan RI seharusnya fotocopyyang sah diserahkan kepada seluruh pemegang saham atau minimaldipajangkan di depan pintu masuk kantor PT.

BODJONG ASIH sesuai SK Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;

BODJONG ASIH sesuai SK Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 tanggal 20 April 2012;