Selanjutnya setelah terkumpulproposal KUBE dari warga masyarakat tersebut, Terdakwa berangkat menuju keKota Palu dengan membawa kumpulan proposal untuk dikirim ke Mentrian Sosial diJakarta ;e Bahwa tidak lama kemudian pencairan dana untuk proposal KUBE yang dikirim olehTerdakwa tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak layak dan tidak memenuhiprosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan yakni tidak mempunyai suratrekomendasi dari Dinas Sosial di tingkat Kebupaten maupun tingkat Propinsisedangkan

LamicitraNusantara Tok yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T4;Poto copy, Keputusan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0940210.AH.01.02.TAHUN 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, selanjutnyadiberi tanda bukti T5;Poto copy, lampiran Keputusan Mentrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0940210.AH.01.02.TAHUN 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran

Tunjungan CrystalHotel tertanggal 13 November 2014 yang disahkan oleh Mentrian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda buktiT10;11.Poto copy, profil staff Penggugat sebagai Dosen Fakultas HukumUniversitas Surabaya pada website Universitas Surabaya, selanjutnyadiberi tanda bukti T11;12.Poto copy, putusan Peninjauan Kembali No. 01 PK/N/HakV/2007,selanjutnya diberi tanda bukti T12;13.Poto copy, absensi digital (Finger Print) Penggugat Tahun 2014,selanjutnya diberi tanda

MENTRIAN KEUANGAN RI, cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq. KANWIL Jawa Timur, cq. KPKNL MALANG
Turut Tergugat:
MOKHAMAD ACHSANUL FATA

MENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.ll. MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.IV. MENTRI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.V. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.Vi. KEPALA KEPOLISIAN REPUB:LIK INDONESIA.Vil.

KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukumdan HAM.Bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KELALAIAN DALAM JABATANNYASELAKU PEJABAT UMUM/NOTARIS dengan membuat Akta autentik tanpamemperhatikan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran DasarPerseroan. TERGUGAT tetap membuat Akta Pernyataan Keputusan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukum dan HAM.Bahwa Materi RUPSLB yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telahbertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.Kesalahan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :1. Telah merubah terhadap anggaran dasar mengenai maksud dan tujuanPerseroan hal ini dapat dilinat dari tabel dibawah ini. Ol.

KSE dan memintauntuk di daftarkan ke Mentrian sic!

KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian sic! Hukumdan HAM.Posita angka 8 dan angka 12 di atas jelas menunjukkan bahwa AktaPKR Nomor: 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat sebagai Notaris bukanlah Akta Relaas Acten, melainkan Akta PartijActen.Bahwa Pasal 1 angka 7 jo.

KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukum dan HAM.Bahwa kapasitas Tergugat II dan Tergugat III yang mengundang RUPSLB telahmelanggar ketentuan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 serta menerima hasil materiRUPSLB dengan merubah anggaran dasar mengenai maksud dantujuanPerseroan yang dituangkan dalam Risalah RUPS (perjanjian dibawah tangan)maka Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tanggalHalaman 84 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb10 September 2019 yang

Penggugat kurang pihak denganUmum sebagai pemilik/pengelola Tanah Milik Negara dan Pe nalasan : bahwa Direktorat Sumber Daya Air Kementrian PekerjaanGoTergugat II adalah Perusahaan BUMN yang lingkup kerja wahkendali teknis Direktorat Jenderal Sumber oat) mentrianA), demikian Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut dengan Dix)juga Djawatan Pekerdjaan Umum Swatantra TK: a Barat DaerahBogor adalah pihak yang melakukan ofa astanah terperkara kepada eo 20 demikian pihakDirektorat Jenderal Sumber Dar Gy mentrian

No.42Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;Harus ada AKTA JAMINAN FIDUSIA otentik yang disyahkan olehNotaris ;Harus ada sertitifikat Jaminan Fidusia yang otentik dan didaftrakan keKe Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;4. Bahwa mengenai perkara tertentu seperti Fiducia masuk ke ranahhukum pidana ada tujuan dan maksud tertentu dari dewanmemasukkan ke dalam UndangUndang yang arahnya terdapatadanya sanksi. Dan harus diperiksa apakah ada kesengajaandalam memasukkan kedalam suatu surat ;5.

Mentrian Luar*Negeri; yang sebelumnya telah mengakibatkah Tergugat Il ditetapkan>eebagai:Tersangka dugaan;tindak pidana korupsi; T5t,Bahwa Tergugat 1 mengabaikan keberatan yang disampaikan olohPenggugat baik dalam kedudukan sebagai pemegang* saham maupunselaku Direktur Utama, dengan mengatakan agar Penggugat dan isteriPenggugat tidak mempermasalahkan dengan dalih bahwa Tergugat adalah; pemegang saham mayoritas, kalaupun: dilaksanakan RUPS pastimenang yang mayoritas ;16.

Perseroan, tapi PENGGUGAT selaku Direktur Utama dan istriMXPENGGUGAT selaku DTektur di bidang keuangan tetap meminta agarRGUGAT Il tetap mendukung Perseroan dengan membantu melakukanTI VS'Nualan tiket ke Mentrian Luar Negeri (KEMENLU). Penjualan tersebut iilakukanuntuk dan atas nama Perseroan ; /Dahwa TERGUGAT Il menyetujui hal tersebut karena permintaan tersebutdisampaikan oleh PENGGUGAT selaku Direktur Utama yang secara hukumberhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

alatalat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakanuntuk diusulkan ke Kementrian Kesehatan adalah : Centrifuge 16 x 15 ml USG Multipurpose 4D Meja Operasi Diagnostic Set UV Room Sterilizer Gynaecology Examination Table SS Minor Surgery Instrumen Set Infusion Pump SC) SSA SS eSSuction Pump 10.Tympanometer e Bahwa atas petunjuk oleh Kementerian Kesehatan saksidrg, ASRAN MASDI membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB)dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga(RKAKL) lalu diserahkan ke Mentrian

alatalat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakanuntuk diusulkan ke Kementrian Kesehatan adalah : Centrifuge 16 x 15 ml USG Multipurpose 4D Meja Operasi Diagnostic Set UV Room Sterilizer Gynaecology Examination Table SS Minor Surgery Instrumen Set Infusion Pump SO) SOP SD) SB) dS)Suction Pump Tympanometer e Bahwa atas petunjuk oleh Kementerian Kesehatan saksidrg, ASRAN MASDI membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB)dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga(RKAKL) lalu diserahkan ke Mentrian

bekerja atas penunjukan PT.ISM selakupemegang atas lesensi dari FIFA di seluruh wilayah Indonsia .Bahwa dasarnya PT.NONBAR bekerja atas dasar surat penunjukan.Wilayahnya adalah pada area wilayah komersial .Bahwa Tugas PT.NONTONBAR untuk sosialisasi wilayah komersial(Cafe,Hotel,Bank,Restaurant,maupun Rumah sakit).Bahwa dalam memasarkan program siaran kepada pihak terlebihdahulu di iklankan di berita Nasional dan ada 3 media sosial.Bahwa aperjanajian antara PT ISM dengan PT NONBAR telahdicatatkan di Ke,mentrian

menggunakan KTPlama/Manual melainkan sudah EKTP (Elektronik) dan pembuatan KTPmanual adalah : ada surat pengantar dari kepala desa dan rekomendasikepala desa ke Kecamatan dan kemudian Kantor Kecamatanmenerbitkan KTP sedangkan proses pembuatan EKTP adalah : wargabermohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukanperekaman data, sidik jari, retina mata dan wajah dengan membawa KTPyang sudah ada nomor induknya di KK, dan setelah itu DinasKependudukan dan Catatan Sipil mengirimkan data ke Mentrian

Almas, Bandung, tanggal28 Agustus 2002.249 1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian Kesehatan R.I Ijin Produksin AlatKesehatan Nomor : 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September1997.250 1 (satu) lembar CopyPersetujuanDepartemen Kesehatan R.I DirektoratJenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor PendaftaranAlat Kesehatan DEPKES R.I KD 0903890096, nama alat kesehatan : Almas DoubleRack Sterilisator, tanggal 9 Nopember 1997.251 1 (satu ) Bundel AsliBrosur CV.

Almas, Bandung, tanggal 28Agustus 2002.249 1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian Kesehatan R.I Ijin Produksin AlatKesehatan Nomor : 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 1997.250 1 (satu) lembar CopyPersetujuanDepartemen Kesehatan R.I Direktorat JenderalPengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran AlatKesehatan DEPKES R.I KD 0903890096, nama alat kesehatan : Almas Double RackSterilisator, tanggal 9 Nopember 1997.251 1 (satu ) Bundel AsliBrosur CV.

dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV.Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002.248.1 (satu) lembar Copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian danAlat Kesehatan Departemen Kesehatan R.I, diberikan persetujuan untukdiedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD10903200045, Nama Produk : ALMAS lodine/Oll Cup, Nama Pabrik : CV.Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002.249.1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian

dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV.Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002.248. 1 (satu) lembar Copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasiandan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan R.1, diberikan persetujuan untukdiedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD10903200045, Nama Produk : ALMAS lodine/Oll Cup, Nama Pabrik : CV.Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002.249. 1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian

dengan adanyadana Hibah tersebut diharapkan nantinya dapat di Klaim mengganti Penyertaan modalyang dikeluarkan oleh APBD, namun tanpa adanya dana hibah tersebut kegiatantersebut tetap berjalan karena sudah termasuk dalam RKA.Bahwa saksi menjelaskan setelah melaksanakan pengadaan dan pemasangan jaringanpipa ai limbah lokasi Kelayan dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Pengadaandan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan BanjarmasinSelatan pada PD .PAL tahun 2014 dilaporkan ke Mentrian

Kemudian Tim tersebut melakukan Verifikasiapakah kegiatan tersebut sesuai dengan target dengan criteria yang di nilai oleh Tim,apabila di anggap selesai oleh Kemntrian Kimpraswil diajukan ke Mentrian keuanganuntuk penggantian pembayaran.

dengan adanyadana Hibah tersebut diharapkan nantinya dapat di Klaim mengganti Penyertaan modalyang dikeluarkan oleh APBD, namun tanpa adanya dana hibah tersebut kegiatantersebut tetap berjalan karena sudah termasuk dalam RKA.Bahwa saksi menjelaskan setelah melaksanakan pengadaan dan pemasangan jaringanpipa ai limbah lokasi Kelayan dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Pengadaandan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan BanjarmasinSelatan pada PD .PAL tahun 2014 dilaporkan ke Mentrian

Kemudian Tim tersebut melakukan Verifikasiapakah kegiatan tersebut sesuai dengan target dengan criteria yang di nilai oleh Tim,apabila di anggap selesai oleh Kemntrian Kimpraswil diajukan ke Mentrian keuanganuntuk penggantian pembayaran.

Almas, Bandung, tanggal28 Agustus 2002.249. 1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian Kesehatan R.1 Ijin ProduksinAlat Kesehatan Nomor : 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September1997.250. 1 (satu) lembar CopyPersetujuanDepartemen Kesehatan R.I DirektoratJenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan NomorPendaftaran Alat Kesehatan DEPKES R.I KD 0903890096, nama alat kesehatan :Almas Double Rack Sterilisator, tanggal 9 Nopember 1997.251. 1 (satu ) Bundel AsliBrosur CV.

Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus2002.246. 1 (satu) lembar CopyKeputusan Mentrian Kesehatan R.1 jinProduksin Alat Kesehatan Nomor : 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS,tanggal 12 September 1997.247. 1 (satu) lembar CopyPersetujuanDepartemen Kesehatan R.1Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkandengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES R.! KD0903890096, nama alat kesehatan : Almas Double Rack Sterilisator,tanggal 9 Nopember 1997.248. 1 (satu ) Bundel AsliBrosur CV.