ETI KOMARA tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan Sdri. ETI KOMARA, baik menyangkut keperluan dan kebutuhan Sdri. ETI KOMARA maupun menyangkut harta benda Sdri. ETI KOMARA yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta berguna bagi sdri. ETI KOMARA tersebut ;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Sepeninggal suaminya tersebut, selanjutnya Eti Komara tinggal danhidup sendiri di tempat kediamannya yaitu di Dusun Cigalagah Hilir RT. 023/RW.007, Desa Cilangkap, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, adapun,untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehariharinya, termasuk melakukanpengurusan segala keperluan menyangkut harta bendanya, selama ini dibantuoleh dan dipercayakan kepada Pemohon.6.

Maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonanpengampuan melalui Pengadilan Negeri Sumedang ini, atas diri Eti Komara.Sehingga dengan Penetapan Pemohon sebagai wali pengampu atas diri EtiKomara tersebut, secara hukum Pemohon dapat sah bertindak dalam mengurussegala keperluan dan kebutuhan Eti Komara, termasuk Pemohon dapatmelakukan segala perbuatan yang sah di hadapan hukum untuk mewakili segalaurusan atau kepentingan dari Eti Komara menyangkut segala harta benda yangdimilikinya, untuk dipergunakan

Menetapkan sah menurut hukum segala tindakan Pemohon sebagai WaliPengampu Eti Komara, dalam mengurus segala kepentingan Eti Komara,baik menyangkut keperluan dan kebutuhan dirinya Eti Komara maupunmenyangkut harta benda miliknya.4.

Sumedang, bersama dengan 2 (dua)orang pembantunya yang bernama Cucu Rokayah dan Untung Waluyo, olehkarena Termohon tidak mau duajak untuk tinggal di Bandung bersama PemohonBahwa sejak ditinggal suaminya, Termohon diurus oleh Pemohon, yang selaludatang ke tempat tinggal Termohon mengurus segala keperluan hidup Termohon,baik makan, tempat tinggal, serta kesehatannya;Bahwa kakak saksi yang bernama Acah Yuningsih tidak berkeberatan Pemohonyang mengurus segala keperluan Termohon, termasuk yang menyangkut

Menyatakan perjanjian jaminan antara Terlawan I dan II sejauh menyangkut obyek hak milik Pelawan adalah tidak sah dan tidak mengikat;3. Menyatakan bahwa Risalah lelang Nomor 494/2014 yang dikeluarkan oleh Terlawan III (KPKLN Kendari) menyangkut penjualan lelang milik Pelawan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;4. Menyatakan seluruh surat dan atau akta yang dikeluarkan oleh para Terlawan sejauh menyangkut obyek hak milik Pelawan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ;5.

Bahwa oleh karena proses lelang sebagaimana yang dituangkan dalamRisalah Lelang Nomor: 494/2014 sudah dianggap tidak sah, yakni sejauhobjek lelangnya menyangkut hak milik pihak Pelawan, makapermohonan penetapan eksekusi pihak Terlawan IV terhadap 3 (Tiga)unit Ruko milik Pelawan melalui Pengadilan Negeri Kendari dengansendirinya juga tidak sah, sebab perolehan haknya didapatkan melaluisarana, in casu lelang BRI melalui KPKNL Kendari, yang sejak awalsudah dalam keadaan yang tidak sah.Berdasarkan keseluruhan

Menyatakan perjanjian jaminan, dalam wujud apapun perjanjian itudibuat, antara Terlawan dan Terlawan II, sejauh yang diperjanjikanadalah menyangkut objek hak milik Pelawan, adalah tidak sah dan tidakmengikat;3. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor: 494/2014 yang dikeluarkanoleh KPKNL Kendari (Tergugat Ill), yang isinya menyangkutlelang/penjualan atas objek hak milik Pelawan, adalah tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum apapun;4.

Menyatakan seluruh suratsurat maupun aktaakta yang dikeluarkanoleh, atau di antara, Para terlawan (Terlawan sampai Terlawan IV),sejauh isinya menyangkut objek hak milik Pelawan, adalah tidakberkekuatan hukum dan tidak mengikat;5. Menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi Terlawan IV melaluiPengadilan Negeri Kendari terhadap 3 (Tiga) unit Ruko milik Pelawantidak berdasar dan tidak dapat dilaksanakan, sematamata karenaalasan hukum dan kebenaran;6.

hukum.Bahwa pada Posita Pelawan pada Halaman 4 Point 6 yang intinyamenyatakan bahwa KPKNL / Terlawan III telah Keliru menerima permohonanlelang dari BRI / Terlawan II dengan memasukkan objek hak milik Pelawandalam daftar lelang eksekusi objek jaminan tanpa melakukan verifikasi secarafaktual akan kebenaran objek barang/benda yang akan dilelang dan PetitumPelawan pada Halaman 4 Point 3 yang Intinya menyatakan bahwa RisalahLelang Nomor: 494/2014 yang dikeluarkan oleh KPKNL Kendari / Terlawan III,yang isinya menyangkut

Menyatakan bahwa Risalah lelang Nomor 494/2014 yang dikeluarkan olehTerlawan III (KPKLN Kendari) menyangkut penjualan lelang milik Pelawanadalah tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum ;4. Menyatakan selurun surat dan atau akta yang dikeluarkan oleh paraTerlawan sejauh menyangkut obyek hak milik Pelawan tidak berkekuatanhukum dan tidak mengikat ;5.

Menyatakan permohonan Para Pemohon yang menyangkut obyek penetapan waris adalah nebis in idem dan menyatakan pula permohonan Para Pemohon yang menyangkut obyek penetapan waris tersebut tidak dapat diterima.5. Membebankan biaya penetapan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 282.000,-(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat menyangkut Surat Kuasa dan syarat formil gugatan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat yang menyangkut sebidang tanah SHM nomor : 1332 dan bangunan yang berdiri dan tertanam diatasnya, serta sebidang tanah HGB Nomor : 438 dan bangunan yang berdiri dan tertanam diatasnya, terletak di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang;2. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSI1.

Menyatakan gugatan Rekonpensi Panggugat Rekonpensi menyangkut nafkah biaya hidup Penggugat dan anak asuhnya tidak dapat diterima;2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.261.000;- ( dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Menerima Eksepsi Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai Kompetensi Absolut ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;B. DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

untukmemutus perkara ini dengan seadil adilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telahmengajukan Replik, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan Duplik, yang kesemuanyabaik Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini danuntuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat IIterdapat eksepsi yang menyangkut

perkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIHalaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2013/PN.Kd.MnDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telahmengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain berisitentang eksepsi juga menyangkut

Menerima Eksepsi Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai KompetensiAbsolut ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;B. DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ;Il. DALAM REKONVENSIMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;Il.

Konpensi;Dalam Eksepsi:- Menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017, Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;Dalam Pokok Perkara;- Menguatkan putusan dalam pokok perkara Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017, Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;Dalam Rekonpensi;- Membatalkan putusan perkara Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017, Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut yang menyangkut

Dalam Rekonpensi;- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat III Dalam Konpensi/sekarang Terbanding II yang menyangkut Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;- Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat III Dalam Konpensi/sekarang Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dalam Interpensi;Dalam Eksepsi;- Menguatkan putusan pada eksepsi dalam interpensi perkara Pengadilan

Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017, Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;Dalam Pokok Perkara;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017, Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut yang menyangkut dalam pokok perkara Interpensi;- Menghukum Para Penggugat Interpensi/ Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding n i h i l ;

Oleh karena itu putusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 9g Mei 2017,Nomor:754/Pdt.G/2015/PN.Dps yang menyangkut Dalam Eksepsi harusdikuatkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara a quo menyangkuttanah yang menjadi obyek sengketa ini telah terbit sertifikat hak milik No.1569atas nama Gelar (ayah Tergugat !)

Oleh karenanya Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat, bahwa tuntutan dalam gugatan Dalam Rekonpensidinyatakan tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri tanggal 9 Mei 2017, Nomor: 754/Pdt.G/2015/PN.Dpsyang menyangkut gugatan Dalam Rekonpensi dengan alasanalasansebagaimana telah dipertimbangkan

tersebut di atas, maka oleh karena itualasanalasan dan pertimbangan hukum yang mendasari terhadap putusanyang menyangkut gugatan Dalam Rekonpensi tersebut tidak dapatdipertahankan dan harus dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Dalam Rekonpensi dariTerbanding IV semula Tergugat Il/VPenggugat Dalam Rekonpensi beradadipihak yang kalah, maka oleh karena itu Terbanding IV semula TergugatlVPenggugat Dalam Rekonpensi harus membayar biaya yang timbul dalam duatingkat peradilan sedangkan

Setelah Majelis Hakim PengadilanHalaman 37 dari 41 putusan Nomor 162/Pdt/2017/PT DPSTinggi meneliti dan mengkaji secara seksama terhadap putusan PengadilanNegeri Denpasar tersebut yang ternyata telah menguraikan alasanalasan danpertimbangan hukumnya dengan jelas, tepat dan benar, maka oleh karena ituputusan yang menyangkut eksepsi dalam gugatan interpensi ini dapatdipertahankan dan harus dikuatkan;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa alasanalasan maupun keadaan permasalahan dalamperkara Dalam Interpensi

Dalam Rekonpensi;Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Ill DalamKonpensi/sekarang Terbanding Il yang menyangkut Dalam Rekonpensitidak dapat diterima;Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Ill DalamKonpensi/sekarang Terbanding Il untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Dalam Interpensi;Dalam Eksepsi;Menguatkan putusan pada eksepsi dalam interpensi perkara PengadilanNegeri Denpasar

Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut kewenangan mengadili absolut ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 994/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.695.800,-

M E N G A D I L I :

1. Dalam EKSEPSI
   1. Eksepsi Menyangkut Kompetensi Absolut Daripada Pengadilan Negeri;

• Menolak eksepsi Turut Tergugat;
  1. Eksepsi Menyangkut Keabsahan Daripada Surat Kuasa Penggugat;

• Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

------------------------------------M E N G A D I L I--------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 yang menyangkut mengenai obyek gugatan;------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------------ Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 668.500,- (Enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----------------------------------------------------------

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

DALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyangkut tidak adanya Kepentingan Penggugat / Kedudukan Hukum (Legal Standing); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sedangkan Eksepsi angka 2 sampai dengan 3 sebagaimanatersebut diatas menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi lain yang tidakmengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 3;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsieksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi, terlebin dahulu Majelis Hakimakan menilai tentang formalitas gugatan sebagaimana dimaksud dalam eksepsiTergugat dan Tergugat 2 Intervensi angka 2 yang menyangkut

Bahwaoleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang secara langsung dirugikanakibat terbitnya objek sengketa a quo, serta oleh karena Penggugat tidak memilikitujuan berproses yang harus dilindungi oleh hukum sehingga Tergugat dan ParaTergugat Il Intervensi berpendapat bahwa Penggugat tidak Memiliki KedudukanHukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan a quo beralasan hukumapabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki kKapasitas untuk mengajukan gugatanMenimbang, bahwa ketentuan pokok menyangkut

Penggugat tidak mempunyai kwalitas Kedudukan Hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usahanegara yang diterbitkan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formalsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugatll Intervensi menyangkut

putusan terhadapperkara a quo, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan amar putusan, namuntetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusanMemperhatikan ketentuan PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi menyangkut

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Para Tergugat menyangkut kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN Krs;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang segala perubahan yang menyangkut nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dari nama YUSUP H dan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama ayah yang bernama H. CECEP dan H.

YUSUP menjadi nama SUGANDI, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar menarik Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUP H dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk pemohon serta memperbaiki dalam Akte Kelahiran anak Pemohon sepanjang menyangkut nama Pemohon sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Penetapan ini ; 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menetapkan Pemohon (Dadah Jubaedah Binti Lili) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Zenius Fitrohtus Syalam Bin Mamat untuk melakukan tindakan hukum baik yang menyangkut diri anak Pemohon maupun harta anak Pemohon; 3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat ( Bupati Mamasa ) Nomor : 821.2/1179/BKDD, tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil LingkupPemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 821.2/1179/BKDD tanggal 9 Oktober 2013 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat;------3.

Memerintahkan Tergugat ( Bupati Mamasa ) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.2/1179/ BKDD tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.2/1179/BKDD tertanggal 9 Oktober 2013 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat;----------------------------------------------4.

OBJEK GUGATAN :Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor :108/G/2013/PTUN.MksKeputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.2/1179/BKDD, tanggal9 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalPegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasasebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran KeputusanBupati Mamasa Nomor : 821.2/1179/BKDD tertanggal 9 Oktober2013, sepanjang menyangkut atas nama paraPenggugat;B. DASARDASAR GUGATAN :1.

1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) danAsas Keseimbangan maka patut dan beralasan kiranya apabila :Keputusan Tergugat (Bupati Mamasa) Nomor 821.2/1179/BKDDtanggal 9 Oktober 201342tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pegawai NegeriSipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimanatermaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati MamasaNomor : 821.2/1179/BKDD tertanggal 9 Oktober 2013 sepanjangyang menyangkut

Para Penggugat Harus dinyatakan batal atautidak sah ;e Bahwa oleh karena surat Keputusan Tergugat a quosepanjang menyangkut Para Penggugat, telah dinyatakanbatal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranyamenurut hukum apabila Tergugat (Bupati Mamasa)diperintahkan untuk mencabut surat Keputusan TergugatNo. 821.2/1179/BKDD tanggal 9 Oktober 2013 sepanjangmenyangkut para Tergugat;e Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Mamasa) telahdiperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugata quo sepanjang

menyangkut Para Penggugat, makapatut dan beralasan kiranya menurut hukum apabilaTergugat (Bupati Mamasa) diperintahkan untukmerehabilitasi kedudukan harkat dan martabat ParaPenggugat pada kedudukan atau jabatan semula ataudiperintahkan untuk menerbitkan surat kKeputusan baru yangberisi mengembalikan kedudukan para pengggugat kejabatan struktural dengan esalon sama semula dan hakhakkepegawaiannya;n nn nn nn nn nn nnn nnn ne ncn n=Petitum.Bahwa berdasarkan uraianuraian dan faktafakta tersebut di atas

Memerintahkan Tergugat (Bupati Mamasa) untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.2/1179/BKDD tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil LingkupPemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana termaktubdalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mamasa Nomor :821.2/1179/BKDD tertanggal 9 Oktober 2013 sepanjangyang menyangkut Para Penggugat;4.

Syahrial bin Muhmmad Syafei (saudara kandung/meninggal dunia tahun 2012 akibat sakit) ;

4. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dapat mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan hak-hak almarhumah Bechty Zerullita binti Muhammad Syafei serta pengurusan balik nama sertifikat hak milik No. 01.03.08.16.3.00010 dan kepentingan lainnya yang menyangkut hak-hak almarhumah Bechty Zerullita binti Muhammad Syafei ;

5.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris iniuntuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.01.03.08.16.3.00010 dan segala kepentingan yang menyangkut hakhakalmarhumah Bechty Zerullita binti Muhammad Syafei lainnya;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, para pemohon mohon agar KetuaMahkamah Syariah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkaraini,selanjutnya menjatunkan keputusan yang amar nya:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris/kuasa untuk dapat mengurussegala kepentingan yang menyangkut dengan hakhak almarhumahBechty Zerullita binti Muhammad Syafei serta pengurusan balik namaSertifikat Hak Milik No. 01.03.08.16.3.00010 dan segala kepentinganyang menyangkut hakhak almarhumah Almh. Bechty Zerullita bintiMuhammad Syafei lainnya;5.

bernama Bechty Zerullita binti Muhammad Syafei telah meninggaldunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat terjadinya tsunami di Acehdengan meninggalkan ahli waris 2 ( dua ) orang saudara kandung bernamaFaisal bin Muhammad Syafei ( Pemohon ) dan Syahrial bin MuhammadSyafeil, namun Syahrial bin Muhammad Syafei meninggal dunia pada tahun2012, sehingga ahli waris yang masih hidup adalah Faisal bin MuhammadSyafei, dan permohonan ini diajukan dengan maksud untuk keperluanpengurusan segala kepentingan yang menyangkut

dengan = hakhakalmarhumah Bechty Zerullita binti Muhammad Syafei serta pengurusanbaliknama Sertifikat Hak Milik No. 01.03.08.16.3.00010 dan segala kepentinganyang menyangkut hakhak almarhumah Bechty Zerullita binti MuhammadSyafei lainnya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar pertimbanganpermohonan Pemohon, sesuai dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 (penjelasan Pasal 49 huruf b), maka permohonan Pemohon secaraformil dapat diproses dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannyatelah

Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dapat mengurus segalakepentingan yang menyangkut dengan hakhak almarhumah BechtyZerullita binti Muhammad Syafei serta pengurusan balik nama SertifikatHak Milik No. 01.03.08.16.3.00010 dan kepentingan lainnya yangmenyangkut hakhak almarhumah Bechty Zerullita Binti MuhammadSyafel ;5.

Menerima Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara ini.2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah

Bahwa Turut Tergugat Il menolak dailildalil yang disampaikanPenggugat dalam gugatannya kecuali menyangkut halhal yang secarategas diakui kebenarannya;2. Turut Tergugat Il dalam pembuatan Akta JUAL BELI (AJB) No. 15/2013tanggal 16 Mei 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.35/2013 tanggal 11 September 2013 tersebut sudah dilakukan sesuaiaturan yang berlaku;Hal 33 Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST3.

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARATFORMIL SURAT KUASA KARENA PENGGUGAT TIDAKMENYAMPAIKAN IDENTITAS DOMISILI YANG SEBENARNYAYANG MENYANGKUT HALHAL TERKAIT TURUT TERGUGAT Il4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat Illtelah mengajukan jawaban sebagal berikut:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat dan para Turut Tergugattersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2016 sedangkanTergugat dan Turut Tergugat Ill masingmasing mengajukan Duplik tertanggal 23Maret 2016 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang diajukan dipersidangan, selain mengajukan jawaban yang menyangkut pokok perkara.

Tergugatjuga mengajukan eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara;Menimbang, bahwa diantara eksepsi yang diajukan tersebut terdapat eksepsiyang mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yakni eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa karena diantara eksepsi yang diajukan oleh Tergugatterdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam mengadili perkara ini maka pengadilan harus terlebin

Menerima Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara ini.2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini.3.

Menetapkan menunjuk Pemohon (SUWIKNYO) sebagai waii dari adik Pemohon yang bernama KASIYANTO, untuk menurus segala urusan administrasi menyangkut asuransi dari PT Taspen atas nama adik Pemohon tersebut;3. Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh saturibu rupiah);

.: Ketua Pengadilan Negeri Denpasar denganpermohonan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkanhari sidang dan memanggil Pemohon ntuk pemeriksaan permohonan ini dansetelah selesaimemeriksanya lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan Permobonan Pemohon;2.Menetapkan menunjuk Pemohon (SUWIGNYO) sebagai waii dari adikPemohon yang bernama KASIYANTO, untuk menurus segala urusanadministrasi menyangkut asuransi dari PT Taspen atas nama adikPemohon tersebut;3.

Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya yang timbul akibatpermohonan ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukanpermohonan menjadi wali dari adik Pemohon yang bernama KASIYANTOuntukmengurus segala urusn adminstrasi menyangkut asuransi PT Taspen adikPemohon yang bernama KASIYANTO tersebut dan Pemohon menyatakan tetappada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan

maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalampenetapan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya para Pemohon mohon PenetapanPengadilan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang waliuntuk mengurus segala urusan administrasi menyangkut

Menetapkan menunjuk Pemohon (SUWIKNYO) sebagai waii dari adikPemohon yang bernama KASIYANTO, untuk menurus segala urusanadministrasi menyangkut asuransi dari PT Taspen atas nama adikPemohon tersebut;3.

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I yang menyangkut kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 648/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.880.000,00 (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);