Ditemukan 6065 data
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE VS GUNAWAN;;
98 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS BUPATI MERAUKE;
M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ternate Gang Haji Kasim,Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI MERAUKE, tempat kedudukan di Jalan BrawijayaNomor 22 Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Marauke;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Betsy R. Imkotta, S.H.,Pekerjaan Advokat, dan Drs.
Daniel Pauta, pekerjaan (PNS)Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan BrawijayaNomor 222 Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merauke Nomor:800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BasoMappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;c.
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI MERAUKE ; PT. SAWIT NUSA TIMUR
PUTUSANNOMOR : 189 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan BrawijayaKabupaten Merauke;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. drg. JOSEPH RINTA R., M.Kes., Jabatan SekretarisDaerah Kabupaten Merauke;2. S. M. SILUBUN, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Merauke;3.
Hardaya Sawit Papua PlantationUntuk Keperluan Kelapa Sawit Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke; Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010 tanggal11 Januari 2010 tentang Pemberian lIzin Lokasi Tanah Seluas 44.812Hektar kepada Direktur PT. Hardaya Sugar Papua Plantation UntukKeperluan Perkebunan Tebu Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;ll. DASAR GUGATAN;1.
Dishutobun Merauke tersebut menyatakan sebagai berikut :1.
BKPMDP Merauke) yang menyatakan sebagai berikut :1.
penerbitanHalaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 189 K/TUN/201 136.Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2010 tersebut olehTergugat hanya didasarkan pada Surat BKPMDP Merauke.
WELLEM PAKIDI
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Cq. Bupati Kabupaten Merauke
2.Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Jereukom Merauke
3.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke
4.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke
137 — 16
Raya Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 27 April 1983;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 24 Februari 1983 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 27 April 1983 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Memerintahkan
Raya Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Memerintahkan TERGUGAT IV menghapus data asset berupa Bidang Tanah seluas 3.990 M2 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang milik Daerah Kabupaten Merauke, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menolak gugatan Penggugat
Penggugat:
WELLEM PAKIDI
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Cq. Bupati Kabupaten Merauke
2.Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Jereukom Merauke
3.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke
4.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke
88 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; ADILSON SIMBOLON
pulau Dolak;c. 18/10/2014 jam 06.17 WIB 18/10/2014 jam 06.17 WIB kapal menujuutara/barat pulau Dolak;d. 18/10/2014 jam 20.17 WIB 25/11/2014 jam 17.17 WIB menangkap ikandi ZEEI laut Arafura/barat pulau Dolak;e. 25/11/2014 jam 18.17 WIB 26/11/2014 jam 16.17 WIB kapal bergerakmenuju barat daya Merauke;f. 26/11/2014 jam 18.17 WIB 27/11/2014 jam 17.16 WIB menangkap ikandi ZEEI laut Arafura/barat daya Merauke;g. 27/11/2014 jam 17.19 WIB 28/11/2014 jam 07.16 WIB transmiter off(laut Arafura/barat daya Merauke
);h. 28/11/2014 jam 11.17 WIB 28/11/2014 jam 20.17 WIB kapal menujuZEEI laut Arafura/selatan Pulau dolak:i. 28/11/2014 jam 21.18 WIB 8/12/2014 jam 6.18 WIB menangkap ikan diZEEI laut Arafura/selatan Pulau Dolak;j. 8/12/2014 jam 22.18 WIB kapal bergerak menuju pelabuhan Merauke;k. 10/12/2014 jam 12.00 WIB kapal sandar di pelabuhan Merauke;Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan yang menentukan danmengatur operasi penangkapan adalah saksi Zhu Dongfu selaku fishingmaster, sedangkan Terdakwa membantu
Pulau Dolak:e. 25/11/2014 jam 18.17 WIB 26/11/2014 jam 16.17 WIB kapal bergerakmenuju barat daya Merauke;f. 26/11/2014 jam 18.17 WIB 27/11/2014 jam 17.16 WIB menangkap ikandi ZEEI Laut Arafura/barat daya Merauke;g. 27/11/2014 jam 17.19 WIB 28/11/2014 jam 07.16 WIB transmiter off(Laut Arafura/barat daya Merauke):h. 28/11/2014 jam 11.17 WIB 28/11/2014 jam 20.17 WIB kapal menujuZEEI Laut Arafura/selatan Pulau Dolak:i. 28/11/2014 jam 21.18 WIB 8/12/2014 jam 6.18 WIB menangkap ikan diZEEI Laut Arafura
/selatan Pulau Dolak;j. 8/12/2014 jam 22.18 WIB kapal bergerak menuju pelabuhan Merauke;k. 10/12/2014 jam 12.00 WIB kapal sandar di pelabuhan Merauke; Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan yang menentukan danmengatur operasi penangkapan adalah saksi Zhu Dongfu selaku fishingmaster, sedangkan Terdakwa membantu fishing master dalam melakukanOperasi penangkapan ikan;Hal. 6 dari 28 hal.
, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Merauke tanggal 15 November 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke padatanggal 20 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 02 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 November 2016,dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan
310 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; LA SAU
97 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
MERAUKE RAYON JAYA;
Putusan Nomor 693 K/TUN/2015Mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industridengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengolahan kayu(pulp) dan pelabuhan seluas + 1.826 Hektar dengan statusSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi diKecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagai berikut: Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 1.329.400 m?, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m?
, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m2, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB No. B.1 seluas 563.710 m2, terletak di DesaSidomulyo, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 4.229.060 m?
Mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industridengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengolahankayu (pulp) dan pelabuhan seluas + 1.826 Hektar denganstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi diKecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagai berikut: Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 1.329.400 m7, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m7, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat
HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m7, terletak diDesa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 563.710 m2, terletak diDesa Sidomulyo, Kecamatan Merauke, KabupatenMerauke; Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 4.229.060 m7, terletak diDesa Matara, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;g.
Surat Tugas Direktur PT Merauke Rayon Jaya tanggal 30 Juli 2012kepada Sdr.
88 — 32
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE; (TERGUGAT);2. BUPATI MERAUKE (TERGUGAT II INTERVENSI)
., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Beralamat di Jalan Natuna Kelurahan Karang IndahDistrik Merauke Kabupaten Merauke;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :BETHSIE PESIWARISSA, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Independen Papua,beralamat di Sekretariat Pos Bantuan Hukum LBHIndependen Papua Jalan Raya Mandala SpademKelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, KabupatenMerauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Agustus
BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222,Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, KabupatenMerauke, Provinsi Papua;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. M. GUNTUR OHOIWUTUN, S.H.;2. EFREM FANGOHOY, S.H.;3. PASKALIS LETSOIN, S.H.;4. Drs. DANIEL PAUTA;5. S.M. SILUBUN, S.H., M.H.;6. A. VICTOR KAISIEPO, S.H., M.Kn.;7. YUNITA I. TOPON, S.H..
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Bupati Kabupaten Merauke,berkedudukan di Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, DistrikMerauke, Kabupaten Merauke, Papua;Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut MajelisHakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 25/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 03 Oktober 2013 dengan menempatkan PemerintahDaerah Kabupaten Merauke sebagai Tergugat II Intervensi dalamSengketa IN CASU j 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa atas gugatan
Penggugat sendiritelah mengajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan16Negeri Merauke No. 12/PDT.G/2013/PN.MRK, maka kewenanganmengadili perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu PengadilanNegeri Merauke.
Jalan Paulus Nafi atas nama PemerintahDaerah Tingkat II Merauke.
Terbanding/Penggugat : Drs. WARYOTO, M.Si
117 — 16
Pembanding/Tergugat : BUPATI MERAUKE
Terbanding/Penggugat : Drs. WARYOTO, M.SiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam sengketa antara:Nama jabatan : BUPATI MERAUKE;Tempat Kedudukan : Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, DistrikMerauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. BETSY R IMKOTTA, SH.;2.
;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Merauke, berkedudukan di JalanBrawijaya Nomor 222, Kelurahan Mandala Distrik Merauke, KabupatenMerauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Oktober 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:Nama : Drs.
WARYOTO, M.Si;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Mayor Memet No. 1 Merauke;Pekerjaan : Mantan PNS/ASN;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 129/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 11 Juni 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara ini;2.
156 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arkilaus Aser Kawem; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke
Merauke, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: buruh;Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Arkilaus Aser Kawem pada hari Rabu tanggal 20 Agustus2003 sekitar jam 24.00 WIT atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2003 bertempatdi sekitar bundaran Masjid Raya Jl. Parakomando Merauke Kel.
Kelapa Lima DistrikMerauke Kabupaten Merauke atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lainyaitu korban Alexander Kuring yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa berjalan pulang dari arena Pasar Malam Merauke dengantujuan ke Pelabuhan Merauke, saat melewati bundaran terdakwa melihat korbanAlexander Kuring sedang berjalan di jalan Parakomando menuju jalan Angkasa laluterdakwa berteriak minta rokok
;Akibat perbuatan tersebut korban Alexander Kuring meninggal dunia saat itu juga ataubeberapa...beberapa saat kemudian sesuai Visum et Repertum dari RSUD Merauke No:352/VR/043/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang ditandatangani dr.
Perdarahan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.SUSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Arkilaus Aser Kawem pada waktu dan tempat sebagaimana disebutpada Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korbanAlexander Kuring yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan terdakwa dilakukandengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa terdakwa berjalan kaki dari arena Pasar Malam Merauke dengan tujuanke Pelabuhan Merauke, saat melewati bundaran terdakwa melihat
;Akibat...Akibat perbuatan tersebut korban menderita luka bacok pada leher bagian kiri yangtidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkanbahaya maut selanjutnya dibawah ke rumah sakit dan tidak berapa lama korbanmeninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari RSUD Merauke No: 352/VR/043/2003tanggal 06 Juni 2003 yang ditandatangani dr.
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; KAROLUS SETENOP
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE vs. ANA RENFAAN
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; ALI OHOIWUY
110 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMAD KASIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE
14 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rico Yonathan; Bambang Irjayanto; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
110 — 65
strong>-------------------------------------
- DALAM PENUNDAAN :
- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Merauke
SUHAEDI, pada konsideran menimbang huruf a dengan pencantuman Putusan Pengadilan Negeri Merauke, pencantuman gelar pada nama Penggugat yaituIr.
SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Asisten Advokat, Pada Kantor Advokat ANTHONRAHARUSUN & PARTNERS, beralamat Jalan Muspagco No. 07Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 06/G.TUN/LOARP/IX/2019, tertanggal 24September 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 1dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.MELAW AN:BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222, KelurahanMandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Drs DANIEL PAUTA;Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;3. Drs. AGUSTINUS JOKO GURITNO, M. Si;Jabatan Asisten Sekretaris Daerah Bidang PemerintahanKabupaten Marauke;4. YOSEPH B. GEBZE, S.H., LLM.;Jabatan Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;5. TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada BagianHukum Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;6. MATHILDA SARI DEWI, S.H.;Jabatan Kasubbag Perundangundangan pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Merauke;7.
Tahun 2019, Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Merauke.4.
T3: Surat Bupati Merauke Nomor: 863/3944, Tanggal 15 Oktober 2019kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Perihal Permintaanhasil putusan, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Halaman 87dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.4. TA:5. 75:6. T6:7. 7:8. TB:9. T910.
T10:Disposisi Bupati Merauke tanggal 22 November 2018, ditujukankepada Kepala Badan Kepegawaian, (fotokopi sesuai denganAslinya) ;Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nomor:250.23/KR.1X/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukankepada Bupati Merauke, Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibatTipikor, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Surat Pemerintah Kabupaten Merauke Sekretaris Daerah, Nomor:800/0103, tanggal 07 Januari 2019, yang ditujukan kepada BapakBupati Kabupaten Merauke, perihal
Terbanding/Tergugat : BUPATI MERAUKE
75 — 20
SENDIRI
DALAM PENUNDAAN
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;------------
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Merauke
Antonius Sugestianto;-------
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1266, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir.
ANTONIUS SUGESTIANTO
Terbanding/Tergugat : BUPATI MERAUKEANTONIUS SUGESTIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan PNS/ASN, Tempat Tinggal di Jalan Raya Mandala,No.162,RT/RW,01/1Kelurahan Bambu Pemali, Merauke;Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :paneer nen ene nn nee n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsDr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;pre ca rac eee rae ree ree eneIWAN K. NIODE, S.H.,M.H.;Q nnnn en nnnn ence cnn cnc nen en nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenesYANCE POHWAIN, S.H.;0 tener ne seenIRENE LODIA KATOAR, S.H.
;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Asisten Advokat(*) yang berpartners dengan Law Office AnthonRaharusun & Partners, Beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop,Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Telp. (0967) 5165292, Emailanthonraharusun@yahoo.co.id;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/G.TUN/LOARP/X/2019,Tanggal 24 September 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT.MELAWANhalaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 100/B/2020/PTTUN Mks.Nama Jabatan : BUPATI MERAUKE
;Tempat Kedudukkan : Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, DistrikMerauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :1.
IMKOTTA, S.H.; dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) A.n.Drs.DANIEL PAUTA, dkk. ( Nomor urut 2 sampai Nomor urut 7 ) ;Berdomisili Hukum di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala,Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca:1.
Menyatakan batal Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1266,Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakhalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 100/B/2020/PTTUN Mks.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Antonius Sugestianto;3.
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rico Yonathan; Bambang Irjayanto; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
141 — 45
>--------------------------------------------------MENGADILI------------------------------------------------:
DALAM PENUNDAAN:
Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
DALAM EKSEPSI:
Menyatakan Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Merauke
WARYOTO, M.Si
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs.
WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE, Berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222, KelurahanMandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, ProvinsiPapua;Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :1.NamaPekerjaanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanBETSY R.
;Asisten Sekda Bidang PemerintahanKabupaten Merauke;YOSEPH B. GEBZE, S.H.,LL.M;Kabag Hukum Setda KabupatenMerauke;TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;Kasubbag Bantuan Hukum = danHAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah KabupatenMerauke;MATHILDA SARI DEWI, S.H.;Kasubbag Perundangundanganpada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Merauke;YUNITA IRIANTI TOPON , S.H.
;Kasubbag Dokumentasi danPenyuluhan Hukum pada BagianHukum Sekretariat DaerahHalaman 2 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRKabupaten Merauke;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), BerdomisiliHukum di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala,Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca
Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objekGugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telahmelaksanakan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.;2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangpernah bertugas pada Pemerintah Kabupaten Merauke.;3.
Waryoto, M.Si., kepada Bupati Merauke, Hal :Keberatan SK Bupati Merauke No. 800/1262, Tanggal 19 Juli2019, (Fotokopi dari fotokopi);Tanda Terima Surat Keberatan SK Bupati Merauke, (Fotokopidari fotokopi);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PT JAP,Tanggal 01 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi);Salinan dari buku daftar surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Irian Jaya, Nomor : SK.813.20103101,Tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Terbanding/Tergugat : BUPATI MERAUKE
167 — 49
SUHAEDI, M.Si
Terbanding/Tergugat : BUPATI MERAUKESUHAEDI, M.Si;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : di Jalan Kamizaun Mopa Lama, Kelurahan RimbaJaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:1. DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.;2. YANCE POHWAIN, S.H.;3. IRENE LODIA KATOAR, S.H.;4. MAGDALENA MATURBONGS, S.H.,M.Hum.;5. YUDITHA LEA METUDUAN, S.H.;6. MUKADAR LESSY, S.H.;7. INNOCENTIUS TETURAN, S.H.
;;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokat,Pada Kantor Advokat ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS, beralamat JalanMuspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 06/G.TUN/LOARP/IX/2019, tertanggal 24 September2019;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWAN:Nama Jabatan : BUPATI MERAUKE;Tempat Kedudukan: di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala,Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, ProvinsiPapua;Dalam hal ini
;Jabatan Kabag Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Merauke;5. TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Merauke;6. MATHILDA SARI DEWI, S.H.;Jabatan Kasubbag Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenMerauke;7. YUNITA IRIANTI TOPAN, S.H.
;Jabatan Kasubbag Dokumentasi danPenyuluhan Hukum pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten MeraukeKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Merauke, berkedudukan diJalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, KabupatenMerauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
SUHAEDI, pada konsideran menimbang huruf a denganpencantuman Putusan Pengadilan Negeri Merauke, pencantuman gelarpada nama Penggugat yaitu Ir. SUHAEDI, M.Si, dan perbaikanpadaDiktum Kesatu pada unit kerja Penggugat yaitu Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahanserta perbaikan pada TerhitungHalaman 3 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN MksMulai Tanggal Diberhentikannya Tidak Dengan Hormat Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;3.