Ditemukan 6 data
54 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 24 Januari 2011;Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untukmembatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/DesaClapar, atas nama Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tanggal 12012011Nomor 00205/Clapar/2011, seluas 14.777 m2 yang diterbitkan tanggal 24Januari 2011;Menyatakan secara hukum bahwa Tanah yang tercatat pada kutipanLetter C Desa Clapar Nomor 195 yang terletak pada persil 1 klass DIIIyang dibeli pada tahun 1941 dari Nomor 226 adalah Sah tanah milik atasnama Slamet Mertodirjo
15.275 m2 untuklokasi Pembangunan Industri kayu (Wooden Sheets dan Chopstick)kepada PT Kayu Hidaka di wilayah Kabupaten Batang dengan fasilitasPMA; Bahwa gugatan Penggugat tidak hanya ditujukan untuk tanah objeksengketa a quo, tetapi keseluruhan tanah seluas 40 Ha milik SlametMertodirdjo, sedangkan saksi Usman dan Kepala Desa Claparmanyatakan bahwa Slamet Mertodirdjo mempunyai tanah + 37 Ha namundengan adanya proyek pemerintah/Landreform tanahtanah tersebutdibagikan kepada masyarakat dan Slamet Mertodirjo
Sugeng Santoso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
Intervensi:
Riyadi Heru Setiawan
91 — 36
Penggugat sebagai para ahli waris alm Mertodirjo merasadirugikan oleh Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan diataspersil tanah milik Penggugat, oleh karena itu secara yuridis Penggugatkehilangan Hak Milik tanah warisan tersebut, sedangkan tanah secara fisikdikuasai Penggugat dengan patokpatok besi sebagai tanda batasnya;2.
Perihal kepentingan Penggugat halaman 8 huruf D Penggugat,mendalilkan bahwa kepemilikan tanah miliknya berasal dari tanah yasanpeninggalan kakeknya yaitu Slamet Mertodirdjo yang tercatat di DesaClapar C no. 195 Persil 1 Klas DII luas tidak diketahui, yangperolehannya pada tgl. 15121941, tetapi yang aneh para ahli waris dariSlamet Mertodirjo tidak menguasai secara fisik dan tidak mengetahuiletak lokasi tanah dan batasbatas tanahnya yang pasti, melainkan hanyapengakuan sepihak saja, hal ini juga pernah
OLEH KARENAITUTIDAK PANTAS MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADAPENGGUGAT;Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.2) Bahwa setelah bertemu dengan Intervenient tanggal 6bulan September 2017, Penggugat DENGAN CARA PREMAN, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMASANG PLANK PEMBERITAHUAN DI ATAS OBJEK SENGKETAKALAU TANAHTERSEBUT MILIK ALMARHUM SLAMET MERTODIRJO BERDASARKAN SURAT 3PELAKSANAAN MEDIASI BPN BATANGNO:05/BAM/600.13/VIII/2016 DAN DALAM PENGAWASAN LSMDEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I KARYA
NAMUN,FAKTANYA TIDAK PERNAH ADA ;7s Bahwa terhadap dalil angka 6 halaman 8 yang membandingkansiapakah yang lebih dahulu peroleh tanah apakah Mertodirjo ataukah PT.Kayu Hidaka. Dalil ini justru menegaskan SEHARUSNYA PENGGUGATMENGGUGAT SHGB NOMOR 2/CLAPAR APABILA MERASA LEBIH Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.DAHULU MEMPEROLEH TANAH OBJEK SENGKETA.
P 3 : Surat Keterangan Waris Slamet Mertodirjo tertanggal7 Mei 2013 (satu bedel); (fotokopi dari fotokopi) ; Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, pihakTergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi yang telahbermeteraikan cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ataufotokopinya yang telah diberi tanda dengan T 1 sampai dengan T 14 sebagaiberikut : 1 6 #T 1 : Surat Tanda Setoran tertanggal
11 — 1
Menyatakan Ibnu Hasan bin RMS Mertodirjo yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 sebagai Pewaris;
12 — 3
Lamsono Bin Abdullah Mertodirjo yang telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2015 adalah:
2.1. Hj. Siti Koesnoeraini Binti Iskalam, sebagai istri;
2.2. Dyah Nilam Adiati, IR Binti H. Lamsono, sebagai anak kandung;
2.3. Dyah Nilam Adiastuti, Dra Binti H. Lamsono, sebagai anak kandung;
2.4. Drs. Nugroho Adiwibowo Bin H. Lamsono, sebagai anak kandung;
2.5. Dra. Adiana Setiawati, ST., MM Binti H. Lamsono, sebagai anak kandung;
2.6.
245 — 88
mohon putusanyang seadil adilnya (atau kalimat yang sejenis itu);Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, ultra petita diperbolehkansepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya, sedangkan menurutMahfud MD, ultra petita merupakan pertimbangan dan kebijaksanaan murniJudex facty sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan didepan sidang;Menimbang, bahwa /Yurisprudensi mengenai ultra petita yaituYurisprudensi No.140 K/sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 dalam perkaraantara Mertowijoyo cs VS Mertodirjo
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mertodirjo);Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telahsalah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan Putusan BandingNomor 4 melalui pertimbangan hukum yang seakanakan merupakansuatu keadilan bagi para pihak namun justru sebaliknya pertimbanganhukum tersebut merupakan suatu pertimbangan hukum yang salahkarena bersifat u/tra petitum partium dan tidak mendasarkan pada faktahukum yang ada dalam persidangan dan oleh