Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Maret 2018 — 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK.; 1. HENDRIKO WIJAYA. DKK (4 ORANG); PT. UNGGUL MAS SEJAHTERA
6319
  • Mewaibkan Terguat untuk mencabut Surat Keputusan gti DinasPenangitan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKta Depok No.648 i342 DPMPTSP/2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang JawabanSPermohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang ne goin kepada Ida Faridaatasnama PT. Unggul Mas Sejahtera ; 4;*4.
Register : 04-12-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat:</br>NETTY GOSAL alias GO GIOK HIAP</br>YENNY WINGER</br>Tergugat:</br>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
7121
  • Mewaibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan KotaPalopo mencabut surat keputusan kepala Kantor PalopoberupaSertifikat Hak Milik No. 51/Sabbamparu. Gambarsituassi No. 82/1976 meter persegi tanggal 3 Mei 1976 berupasebidang tanah seluas 4.690 meter persegi yang terletakdahulu. di kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara,Kabupaten Luwu dan sekarang kelurahan Sabbamparu,kecamatan Wara Kabupaten Luwu dan sekarang kelurahanSabbamparu , kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atas namaM. RUSLY USMAN L4.
Putus : 22-06-2006 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 07/G/TUN/2006/PTUN-PBR
Tanggal 22 Juni 2006 — PT. ANUGERAH REALINDO PERMATA VS KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DKK
9854
  • Mewaibkan kepada Tergugat (Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) untuk mencabut Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihal Pembatalan Alokasi Lahan ;4.
    Mewaibkan kepada Tergugat (Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam) untuk mencabut Surat Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihalPembatalan Alokasi Lahan ;4. Menyatakan tetap berlaku Penetapan Majelis HakimNo.07/PEN PNG/2006/PTUNPbr. tertanggal 24 April 2006 tentangPenundaan/Penangguhan obyek sengketa aquo sampai adanya Putusan36Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;5.
Register : 07-05-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 40/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.MALASSO TIRA TIYASA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
20076
  • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik nomor : 02459/Kelurahan Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor 513/Labauan Bajo/2016, tanggal 2 Mei 2016, Luas 1.719 M2 atas nama Denny Santoso, sepanjang mengenai hak Pengggugat;
    3. Mewaibkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik nomor : 02459/Kelurahan Labuan Bajo, Surat Ukur Nomor 513/Labuan Bajo/2016, tanggal
Register : 14-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 1127/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Pringgarata; Bahwa, Tergugat menceraikan penggugat karena cemburu;Bahwa, Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat;Bahwa, terhadap pemberian nafkah iddah adalah kaharusan atau kewajibanyang tidak bisa dotolak oleh Tergugat karena merupakan hokum Islam dimanaseorang suami yang cerai talak harus memberikan nafkah iddah kepada istridalam waktu 3 bulan 10 hari setiap bulan setelah ditetapkan cerai talak sesuadengan pasal 41 (c) UndangUndang No.1 tahun 1974 dimana pengadilandapat mewaibkan
Register : 23-03-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Tgl
Tanggal 1 Nopember 2016 — Tn. H. Mochamad Rizal, dk. Melawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Pusat Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal, dkk.
12643
  • Sebagaimana tersebutdalam peranjankredit No 85 tanggal 20 Juni 2012Pengadilan Negeri Tegal daoatmelaksanakan lelang eksekusihak tanggungan alas jaminan huiang piutangtersebutkarena Penggugatatau Tergugat Rekonpensi dapatdikualiisirtelah melakukan perbuaian melawanhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdaia, yang isinyaberounyi sebagai berikut"Tiap perouaian melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewaibkan orang yangkarenasalahnyamenerbikan kerugan
Register : 07-02-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 66/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 15 April 2014 — 1. TIARMA SAGALA, perempuan, berumur 56 Tahun , 2. PANAL HASUDUNGAN PAKPAHAN, lelaki, berumur 33 Tahun , 3. LAURENCUS PAKPAHAN, lelaki, berumur 27 Tahun , ---------------------selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT-------------------- M E L A W A N 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DISKY SURYAJAYA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 1 2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 2 3. SUPAR TANDIONO, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 3 4. KARSONO , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 4 5. Pemerintah Republik Indonesia c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional c/q Kanwil Pertanahan Propinsi Sumatera Utara c/q Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT .5. 6. PT BANK DANAMON, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT . 6
9636
  • Bahwa menurut hukum yaitu ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dan pasal1267 KUHPerdata mewaibkan Tergugat I,bila quodnon Tergugat seolaholah dibenarkan main hakim sendiri (eigenrechting) menetapkan ParaPenggugat seolah olah melakukan perbuatan ingkar janji atas standartKontrak Perjanjian Kredit Nomor : 5316/FL/BPRDS/XII/2009 tanggal 17Desember 2009,maka konsekwensinya hukumnya adalah Tergugat wajibmengaukan gugatan ingkar janji melalui Pengadilan Negeri Medan untukmengadili apa benar atau tidak ada