Ditemukan 34826 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7016 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 20 Desember 2022 — RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA
12075 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-01-2012 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MUARO Nomor 2/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Februari 2012 — SYAFRIZAL Pgl. PANDEKA MALIN
41626
  • Menyatakan terdakwa Syafrizal Pgl Pandeka Malin terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayaitu turut melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IzinPertambangan Rakyat ( IPR ) berupa penambangan mineral jenisemas ( sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 158 UUNo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.2.
    Sijunjung lalu dilakukanpenambangan mineral jenis emas dan telah berjalan selamasatu setengah bulan dimulai dari bulan Juli 2011.Bahwa adapun cara penambangan mineral jenis emas itudilakukan adalah sebagai berikut : pertama tama mesindihidupkan terlebih dahulu, kemudian dibuat lobang dipinggirsungai Batang Kuantan yang mengarah ke tebing sedalam lebihkurang 2 meter dengan menggunakan linggis, cangkul, kualongdan NS 100, setelah itu air disemprotkan dengan menggunakanmesin dompeng , selanjutnya tanah
    Sijunjung lalu dilakukanpenambangan mineral jenis emas dan telah berjalan selamasatu setengah bulan dimulai dari bulan Juli 2011.Bahwa adapun cara penambangan mineral jenis emas itudilakukan adalah sebagai berikut : pertama tama mesindihidupkan terlebih dahulu, kemudian dibuat lobang dipinggirsungai Batang Kuantan yang mengarah ke tebing sedalam lebihkurang 2 meter dengan menggunakan linggis, cangkul, kualongHalaman ke 6 dari 29 halamandan NS 100, setelah itu air disemprotkan dengan menggunakanmesin
    Sijunjung Kab.Sijunjung lalu dilakukan penambangan mineral jenis emas dan telah berjalanselama satu setengah bulan dimulai dari bulan Juli 2011.Bahwa adapun cara penambangan mineral jenis emas itu dilakukan adalahsebagai berikut : pertama tama mesin dihidupkan terlebih dahulu, kemudiandibuat lobang dipinggir sungai Batang Kuantan yang mengarah ke tebingsedalam lebih kurang 2 meter dengan menggunakan linggis, cangkul, kualongdan NS 100, setelah itu air disemprotkan dengan menggunakan mesindompeng
    jenis emasdilokasi itu sedang dilakukan, namun pekerja tidak ada lagiditempat itu.Bahwa penambangan mineral jenis emas dilakukan didaratdipinggir sungai.Halaman ke 9 dari 29 halamanAtase Bahwa dilokasi tersebut ada IPR atas nama Syafrizale Bahwa setelah itu Polsek Sijunjung meminta kepada DinasPertambangan dan Energi Kab.
Register : 26-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN PATI Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.Pt
Tanggal 11 Juni 2012 — PURWANTO Bin UNTUNG
10733
  • Menyatakan Terdakwa PURWANTO bin UNTUNG bersalah melakukan tindakpidana telah melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan daripemegang IUP atau tanpa izin dari yang berwajib sebagaimana diatur Pasal 161Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara ;2.
    ;e Bahwa pertambangan meliputi mineral dan batubara sedangkan phospat termasukmineral non logam ;e Bahwa pertambangan mineral/phospat diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 ;e Bahwa ijin penambangan dan pengangkutan perijinannya di jadikan satu namun bisajuga IUP menyangkut khusus tentang pengangkutan dan penjualan sedangkan ijinpengangkutan yang meminta ijin adalah perusahaan yang punya angkutan dan sopirangkutan harus dibekali oleh pemilik truck ijin pengangkutane Bahwa ahli tidak pernah memberikan
    Pati sedangkan untuk pengangkutan antar kabupaten makayang mengeluarkan izin adalah Gubernur ( Dinas Energi Sumber Daya Mineral),sedangkan untuk ijin Pengangkutan Antar Propinsi maka yang mengeluarkan izinMenteri ESDM ;e Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tanah pospat yang seberat kurang lebih 30 tontersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan/Ijin pengangkutan atau dokumen yang sahmenuju ke gudangnya milik Pramono yang berada di Kecamatan Kayen, Kab.
    Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPKatau izin yang telah ditentukan UU ;Ad.1.
    Pati, sedangkanuntuk pengangkutan antar kabupaten maka yang mengeluarkan izin adalah Gubernur ( DinasEnergi Sumber Daya Mineral), sedangkan untuk ijin Pengangkutan Antar Propinsi makayang mengeluarkan izin Menteri ESDM ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut tanah pospat yang seberat kuranglebih 30 ton tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan/Ijin pengangkutan atau dokumenyang sah menuju ke gudangnya milik Pramono yang berada di Kecamatan Kayen, Kab.
Putus : 15-04-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pid.Sus.LH/2019
Tanggal 15 April 2019 — MARTONO R bin MUHAMMAD BASIR
49594 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1946;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Sawahan Pedukuhan XII RT. 047 RW.023,Kelurahan/Desa Banaran, Kecamatan Galur,Kabupaten Kulonprogo;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wates karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral
    dan Batubara;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 160 Ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates tanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 9 K/Pid.Sus.LH/2019sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.Menjatuhkan terhadap Terdakwa Martono R bin Muh.
    Putusan Nomor 9 K/Pid.Sus.LH/201918 April 2018 perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan danlamanya pidana pengganti denda;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah
Register : 02-01-2012 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Februari 2012 — ASRIL Pgl AS
37618
  • Menyatakan terdakwa ASRIL Pgl AS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu turutmelakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IzinPertambangan Rakyat ( IPR ) berupa penambangan mineral jenisemas ( sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 158 UUNo. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.2.
    Sijunjung lalu dilakukanpenambangan mineral jenis emas dan telah berjalan selamasatu setengah bulan dimulai dari bulan Juli 2011.Bahwa adapun cara penambangan mineral jenis emas itudilakukan adalah sebagai berikut : pertama tama mesindihidupkan terlebih dahulu, kemudian dibuat lobang dipinggirsungai Batang Kuantan yang mengarah ke tebing sedalam lebihkurang 2 meter dengan menggunakan linggis, cangkul, kualongdan NS 100, setelah itu air disemprotkan dengan menggunakanmesin dompeng , selanjutnya tanah
    Sijunjung Kab.Sijunjung lalu dilakukan penambangan mineral jenis emas dan telah berjalanselama satu setengah bulan dimulai dari bulan Juli 2011.e Bahwa adapun cara penambangan mineral jenis emas itu dilakukan adalahsebagai berikut : pertama tama mesin dihidupkan terlebih dahulu, kemudiandibuat lobang dipinggir sungai Batang Kuantan yang mengarah ke tebingsedalam lebih kurang 2 meter dengan menggunakan linggis, cangkul, kualongdan NS 100, setelah itu air disemprotkan dengan menggunakan mesindompeng
    jenis emassesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/430/KPTSBPT2011tanggal 12 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) Mineral Emaskepada kelompok Tambang Rakyat Syafrizal ( KW BLOK 08/0301/EMAS/2011 ) denganPeta beserta lampiran IJ, III.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3918 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — H. AMIRUDDIN bin H. LANAFI
458124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maroskarena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana berdasarkan ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMaros tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H. AMIRUDDIN bin H.
    LANAFI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutanpertambangan mineral sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 161 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan BatuBara;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIRUDDIN bin H. LANAFIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan diRutan;.
    Pertimbangan putusan judex facti telah berdasarkanfaktafakta persidangan yang dipertimbangkan secara tepat dan benar, yaitu: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu barayang menyelimuti penelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta kegiatan pasca tambang; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk usaha pertambangan, karenaTerdakwa
Register : 18-11-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN MALANG Nomor 644/Pid.Sus/2015/PN.Mlg
Tanggal 28 Januari 2016 — SONY HARSONO
12619
Putus : 19-09-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2278 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — DARWIS bin MUHAMMAD BOSENG
469166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RT. 004, RW. 002Kelurahan Kebun Sirih, KecamatanMimika Baru, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua atau KomplekMinasaupa Blok GI Nomor 5 KelurahanRappocini, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan:Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
    Menyatakan Terdakwa DARWIS bin MUHAMMAD BOSENG, bersalahmelakukan tindak pidana melakukan pengolahan dan pemunrnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa izin;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2278 K/Pid. Sus/20192. Menjatuhkan pidana3.
    dikatakansebagai melakukan pertambangan seperti yang diatur dalam Pasal 1angka 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, yaitu yang berarti sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemunrnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;Bahwa berdasarkan Keputusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Putus : 16-07-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/Pid.Sus-LH/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — DJIDIN DAMANIK anak dari WILEM
2885 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-02-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Nga
Tanggal 28 Februari 2018 — -GUSTI KADE ARIADA -I KOMANG WIRANTARA -I MADE ADI ASTINA -I MADE YANA -I PUTU PANDE ASTAWA -I MADE BUDRA -I MADE SUDIANA -I NENGAH SINDRA -I GEDE ARJASA -I MADE NAMAYASA -I PUTU SETIAWAN ALS TU AWAN -I KETUT SUDARMA ALS KLEMOK
41774
  • ) sekali ambil/rit.e Bahwa sebagaimana keterangan ahli PUTU SUMAHARTA yangmenerangkan belum ada ditetapkannya wilayah Pertambangan Rakyattermasuk di aliran sungai Bilukooh Kecamatan Mendoyo KabupatenJembrana dan juga untuk melakukan penambangan rakyat harusmendapatkan jin Usaha Pertambangan Rakyat dimana para terdakwatidak ada yang memilki ijin dimaksud;Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral
    ,MSI yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas PU Tata ruang PemkabJembrana menjabat sebagai Kepala Bidang sejak tahun 2012 sampaidengan sekarang ;Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan GUSTI KADEARIADA, KOMANG WIRANTARA, MADE ADI ASTINA, MADEYANA, PUTU PANDE ASTAWA, MADE BUDRA, MADE SUDIANA, NENGAH SINDRA, GEDE ARJASA, MADE NAMAYASA, PUTUSETIAWAN maupun KETUT SUDARMA alias KLEMOK merupakanpengusahaan pertambangan mineral batuan
    tanpa dilengkapi denganZin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan hukumsesuai ketentuan Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yangmenyatakan ;o Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
    Olehkarena itu unsur formil tentang setiap orang menurut Majelis Hakim telahterbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN NgaMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Tunggal
    terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untukmemerangi illegal mining Perbuatan para terdakwa sangat berpotensi dapat merusak sumber dayaalamKeadaan yang meringankan: Para terdakwa belum pernah dihukum Para terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar proses persidanganMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral
Register : 22-09-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN PATI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 17 Desember 2015 — KASINU bin MARTO KARNO
9117
  • Staf Staf Pengolah Data di Balai Energi dan Sumber Daya Mineral WilayahKendeng Muria pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa55Tengah sejak tahun 2009 sampai saat ini.
    SUNOTObin JOYO KARWI,;Hal. 55 dari 72 Putusan No.67/Pid.Sus/2015/PN Pti=> Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 ayat(19) UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwaPenambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambanganuntuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya.= Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal ayat(6) UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwaUsaha Pertambangan
    adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.= Bahwa Selain itu dalam pasal 34 ayat (1) UndangUndang RINomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara dijelaskan bahwa Usaha pertambangandikelompokkan atas :Pertambangan mineral, danPertambangan Batubara.= Bahwa Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2)
    UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pertambanganmineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adigolongkan atas :Pertambangan mineral radioaktif;pertambangan mineral logam;pertambangan mineral bukan logam; danpertambangan batuan.= Bahwa Untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harusdilengkapi dengan Izin.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahangalian radioaktif lainnya;b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium,kalium, kalsium, emas,tembaga
Register : 25-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PATI Nomor - 25/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 22 Juni 2015 — M. LUKMAN DARMAWAN alias LULUK bin SLAMET WARSITO
1035
Register : 23-09-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 98/PID.SUS/2014/PN Tka
Tanggal 10 Desember 2014 — 1.FRANS DG NAI BIN STEFANUS KOOLANG 2.JAMALUDDIN DG LIMPO BIN RUMALLANG DG MILE 3.MUSTAR DG NASSA BIN DORAHIN
41615
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1549 K/PID.SUS-LH/2018
Tanggal 24 September 2018 — JUMBINOR Alias JUMBIN Bin LASRI
40772 Berkekuatan Hukum Tetap
  • : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Muara Untu RT 03, KecamatanMurung Raya, Kabupaten Murung Raya ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Tewehkarena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perobuatan Terdakwa diatur dandiancam dalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral
    Menyatakan Terdakwa JUMBINOR Alias JUMBIN Bin LASRI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usahapenambangan secara bersamasama tanpa jjin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami;Hal. 1 dari 7 hal. Put.
    tentangKekuasaan Kehakiman sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sudahtepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 158 UndangUndang Nomor 04 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral
Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 142/PID.B/LH/2018/PT PTK
Tanggal 9 Januari 2019 — Matdani alias Mat bin Rafa’i ;
10643
  • No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM164/STANG/III/0918, tertanggal 18 Oktober 2018 yang telahmenuntut sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MATDANI Bin RAFA!
    No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MATDANI Bin RAFAI(Alm) selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan dan Denda Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;3.
    tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan ;Mengingat, pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral
Register : 18-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN PATI Nomor - 20/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 22 Juni 2015 — - H. SUBADI bin SULAN
425
Putus : 21-03-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.STG
Tanggal 21 Maret 2012 — LEONARDUS Als LIU Als LEO anak dari NASIR
9814
  • PDM10 /STANG/11/0212, tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini memutus sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa LEONARDUS Als LIU Als LEO anak dari NASIR terbuktidan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha penambangan tanpaizin usahda pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin usahaPertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
    Argo Sukses Lestari (ASL) mengakibatkan rusaknya pohon sawit milikperusahaan tersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa LEONARDUS Als LIU Als LEO anak dari NASIR, pada hariSelasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktupada tahun 2011 bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik PT.
    putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus terlebih dahuluditeliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsurtindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata suratdakwaan disusun secara dakwaan tunggal yaitu sebagaimana dalam Pasal 158 UU RI No. 04Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
    dan Batubara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mempunyai unsurunsursebagai berikut : 272222 nn nnn nnn nnn nn ne1.
    Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK : Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satudari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,karena telah terbuktilah unsur ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 6 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan
Register : 31-01-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Tka
Tanggal 15 Maret 2017 — AGUS SALIM TORKI DG. LALANG Bin H. TORKI
44729
  • LALANG Bin H.TORKIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158UU Nomor 04Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan oleh pemerintahyang dikuatkan dengan adanya Izin Lingkungan;Bahwa berdasarkan aturan badan usaha, koperasi dan perseorangan dapatmelakukan kegiatan usaha pertambangan dalam 5 (lima) golongan komoditastambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam,Batuan dan Batubara yang meliput tahapan Eksplorasi penyelidikan Umum,Eksplorasi studi kelayakan untuk memperoleh informasi secara terperinci danteliti tentang lokasi, bentuk, dimensi
    Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan olehpemerintah yang dikuatkan dengan adanya Izin Lingkungan;Bahwa berdasarkan aturan badan usaha, koperasi dan perseorangan dapatmelakukan kegiatan usaha pertambangan dalam 5 (lima) golongan komoditastambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam,Batuan dan Batubara yang meliput tahapan Eksplorasi penyelidikan Umum,Eksplorasi studi kelayakan untuk memperoleh informasi secara terperinci danteliti tentang lokasi, bentuk, dimensi
    diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 158 UU Nomor 04 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempunyai unsurunsur sebagaiberikut :1.
    TKAtambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam,Batuan dan Batubara yang meliput tahapan Eksplorasi penyelidikan Umum,Eksplorasi studi kelayakan untuk memperoleh informasi secara terperinci danteliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya/cadangan dari bahan galian, serta informasi secara terperinci dan telititentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya /cadangan dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial
Register : 25-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN PATI Nomor - 24/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 24 Juni 2015 — - H. SAMSI Bin SUKARDI
9618
  • Nomor 4 Tahun2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwaPertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adigolongkan atas :.
    Pertambangan mineral radioaktif;ab. Pertambangan mineral logam;QOPertambangan mineral bukan logam; dand. Pertambangan batuan.Untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapi denganIzin. Yang mana izin tersebut berupa IUP (Izin usaha pertmbangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus).
    dapat dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana melanggar pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, maka perbuatan Terdakwa haruslahmemenuhi unsurunsur sebagai berikut:1.
    Selain itu dalampasal 34 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pertambangan mineralsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :a. Pertambangan mineral radioaktif;b. Pertambangan mineral logam;c. Pertambangan mineral bukan logam; dand.
    IUPsendiri dibagi menjadi dua tahap yang berupa IUP Eksplorasi dan IUP OperasiProduksi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalahbagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ataubatu. bara dan mineral ikutannya, sehingga yang dimaksud usahapenambangan adalah usaha untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi MINTONO bin MARBI, saksi SUKARJAN binSUWITO KARIM, saksi NASIRIN
Register : 06-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN BANGKO Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bko
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ARIO ARIBOWO, SH
Terdakwa:
Alek Rudi Hartono Als Alek Bin Sumarno
36023
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa Alek Rudi Hartono alias Alek bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
    tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) Bungkus plastik bening keping yang berisi Mineral emas urai dengan berat +105 (seratus lima) Gram yang diduga hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin
      Mineral dan Batubara;2.
      Yamaha Vega warna hitam biru yang dikendarahiterdakwa tersebut;Bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut tidakmengakuinya bahwa Terdakwa melakukan penjualan mineral emas,namun setelah mineral emas diketemukan didalam jok sepeda motornya,Terdakwa mengakuinya benar membeli emas mineral tanpa izin daritambang emas masyarakat sungai Pinang secara elegal dan menurutketerangan terdakwa mineral emas seberat 1 ons 5 gram ;Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli emas dari penambangliar masyarakat
      warna hitam biru yang dikendarahi terdakwatersebut;Bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut tidakmengakuinya bahwa Terdakwa melakukan penjualan mineral emas,namun setelah mineral emas diketemukan didalam jok sepeda motornya,Terdakwa mengakuinya benar membeli emas mineral tanpa izin daritambang emas masyarakat sungai Pinang secara elegal dan menurutketerangan terdakwa mineral emas seberat 1 ons 5 gram ;Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli emas dari penambangliar masyarakat di Sungai
      dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (Satu) WIUPK;Ayat 5 : Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yangditemukan tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral logamatau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan
      ke Pasar SungaiManau; Bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut tidakmengakuinya bahwa Terdakwa melakukan penjualan mineral emas,namun setelah mineral emas diketemukan didalam jok sepeda motornya,Terdakwa mengakuinya benar membeli emas mineral tanpa izin daritambang emas masyarakat sungai Pinang secara elegal dan menurutketerangan Terdakwa mineral emas seberat 105 (Seratus lima gram ); Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yangselanjutnya disebut IUP adalah izin untuk