Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Nomor : 406/MO.II/SKB/SKR.PLK/1995 tertanggal04 Oktober 1995pada halaman 2 (dua)angka 10 (sepuluh) tentang ketentuan lainlain menyebutkan bahwaAddendum perobahan plafon Kredit dan Perpanjangan Kredit tidak terpisahdengan SP2K No. 522/MO.II/Skr.PIk/1993 tanggal 15 Desember 1993, dansebagaimana yang dimaksudkan pada angka 15 ( lima belas ) halaman 5 ( lima) SP2K No. 522/MO.II/Skr.PIk/1993 tanggall5 Desember 1993, tentangPelaksanaan Akad Kredit disebutkan

selakuKomisaris PT Arief Mahatama tidak pernah menandatangani diatas materaicukup sebagai Tanda Persetujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalamketentuan/persyaratan dalam Pelaksanaan akad Kredit yang dimaksudkandalam SP2K No. 522/MO.II/Skr.PIk/1993 tanggal 15 Desember 1993 padaangka (15), sehingga dengan sendirinya Surat Nomor : 406/MO.II/SKB/SKR.PLK/1995 tertanggal 04 Oktober 1995Prihal : AdendumPersetujuan Perpanjangan KYG tersebut dinyatakan batal dengan sendirinyadan dinyatakan tidak berlaku,

Arief Mahatama,sebagaimana ketentuan/persyaratan yang diatur dalam Surat Nomor : 48/MO.II/SKB/SKR.PLK/1996 tertanggal Juli 1996 tersebut conform dengandalil posita gugatan angka 12 (dua belas) diatas, dengan demikian perbuatanTergugat I yang telah menerbitkan Akte Notaris Nomor : 102 tanggal 22Juli 1996 tentang Addendum Persetujuan Pemberian Kredit ( Perpanjangandan Penambahan Modal Kerja ), yang didasarkan pada Surat Nomor : 48/MO.II/SKB/SKR.PLK/1996 tertanggal Juli 1996 tentang AdendumPersetujuan

Bahwa pada posita Nomor 5, kami Tergugat II ingin meluruskan bahwa AktaPersetujuan Pemberian Kredit Nomor : 522/MO.II/SPPK/1993, Tanggal 15Desember 1993 adalah hanya berupa surat persetujuan pemberian kreditdengan nomor dan tanggal yang sama serta bukan merupakan suatu aktasebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat. Selanjutnya Surat persetujuanPemberian Kredit Nomor : 522/MO.II/SPPK/1993, Tanggal 15 Desember 1993tidak dibuat oleh Notaris Oky Annette Kahimpong, SH.

Arief Mahatama tidak menandatangani Tembusan SuratNomor : 48/MO.II/SKR/PIk/1996 tersebut sebagai Tanda PersetujuanPerpanjangan Kredit sebagai persyaratan yang diberikan PT BankTabungan Negara (Persero) Tbk/Tergugat II/Terbanding II dalam haluntuk mendapatkan fasilitas kredit, sebagaimana yang dimaksudkandalam Surat Nomor : 48 /MO.II/SKR.PLK/1996, tertanggal .....

Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993, tanggal 15 Desember 1993 yang ditandatangani oleh P.

ketentuan lainlain menyebutkan bahwa Addendumperobahan plafon Kredit dan Perpanjangan Kredit tidak terpisah denganSP2K Nomor 522/MO.II/Skr.Plk/1993 tanggal 15 Desember 1993, dansebagaimana yang dimaksudkan pada angka 15 (lima belas) halaman 5(lima) SP2K Nomor 522/MO.II/Skr.PIk/1993 tanggal 15 Desember 1993,tentang Pelaksanaan Akad Kredit disebutkan: Bahwa apabila Syahrir Arief (Penggugat) selaku Direktur Utama PT AriefMahatama menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalamSurat tersebut

/Skr.PIk/1993 tanggal 15 Desember 1993 pada angka (15)adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkanPenggugat dirugikan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluhjuta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 19,5 % pertahun, terhitungsejak adanya Surat Nomor 406/MO.II/SKP/P1K/1995 sampai denganperkara ini berkekuatan hukum tetap;Halaman 9 dari 57 hal.

yangdisampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam Surat Nomor 48 /MO.II/ SKB/SKR.PLK/1996 tertanggalJuli 1996 halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) angka 15 (lima belas) huruf (a) dan(b) tentang Pelaksanaan Akad Kredit, dan disamping itu juga sebagaimanaSurat Tergugat!

ModalKerja yang disampaikan oleh Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nomor 48/MO.II/SKB/SKR.PLK/1996 tertanggal Juli 1996, halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh)angka 15 (lima belas) huruf (a) dan (b) tentang Pelaksanaan Akad kredit,dan juga sebagaimana Surat Termohon kasasi Nomor 298/MO.II/Skr.PSpk/1996 perihal Penandatanganan APHT, tertanggal 17 September1996, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, telah membuktikan bahwaAkta Notaris Nomor 102 tanggal 22 Juli

(empat ratus tujuh puluh juta rupiah),sebagaimana yang tersebut dalam :a.Surat Persetujuan Kredit No.522/Mo.II/SPPK/1993, tertanggal 15 Desember 1993 ;b.Akta Pengakuan Hutang No.36 tanggal 18 Desember 1993, yng dibuat danditandatangani dihadapan OKky Annette Kahimpong, SH Notaris di Manado .Dengan jaminan berupa SHM No.572/Teling Atas, dengan luas 28.965 M2 an.SyahrirArief ;Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangandan Penambahan Modal Kerja) No. 102 tanggal

itulah yang menjadi sumber penyebab sehinggausaha perumahan penggugat hancur berantakan, yang efeknya juga pada status pinjamanpenggugat pada tergugat, yang pada akhirnya menyatakan macet ;.Bahwa disamping itu, sejak penggugat menandatangani akta addendum persetujuaanpemberian kredit tanggal 22 Juli 1996, dan penggugat tidak diberikan plafond yangdisepakati/dijanjikan oleh tergugat, maka penggugat sudah tidak pernah melakukanaktifitas keuangan lagi pada tergugat ;Anehnya, dalam surat tergugat No.53/MO.II

/LA/1998, diberi tanda P1 ;2.Fotocopy surat perihal Adendum Persetujuan Perpanjangan KYGtertanggal 03 Oktober 1995, No. 406/MO.II/SKR.PLK/1995, diberi tandaP2 ;.Fotocopy surat perihal Adendum Persetujuan Perpanjangan/PenambahanModal Kerja a.n.

Arief Mahatama, tertanggal Juli 1996 No. 48/MO.II/SKR/PLK/1996, diberi tanda P3;Surat Bukti tersebut di atas telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undangundang No.: 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;II Ahli :Dr.

TA 643394 Lunas tanggal 08121996, tanda T.57 ;XVI 6.Fotocopy daftar Nama dan alamat Penyerah Hutang dan PenanggungHutang, No.38/MO.II/LR.LO/1999, Tanggal 31 Mei 1999, tanda T6 ;XVII 7.Fotocopy dari PUPN Cabang Manado No. SP3N050/PUPNC.30/1999,tanggal 12 Juli 1999, tanda T7 ;XVIII 8.Fotocopy Surat Panggilan kepada Ny.Jeanne Polii Tanggal 13 Juli 1999No.PG.052/WPN.09/KP.01/1999, tanda T.81 ;XIX Fotocopy Keputusan PUPN Tentang Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT:Arief Mahatama No.

Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993, tertanggal 15Desember 1993;b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993, yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Okky Annette Kahimpong, S.H.,Notaris di Manado. Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor572/Teling Atas, dengan luas 28.965 m?

itulah yang menjadisumber penyebab sehingga usaha perumahan Penggugat hancurberantakan, yang efeknya juga pada status pinjaman Penggugat padaTergugat, yang pada akhirnya menyatakan macet;Bahwa disamping itu, sejak Penggugat menandatangani Akta AddendumPersetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, dan Penggugat tidakdiberikan plafond yang disepakati/dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugatsudah tidak pernah melakukan aktifitas kKeuangan lagi pada Tergugat;Anehnya, dalam Surat Tergugat Nomor 53/MO.II

Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN sebagai kreditur tidakmau melakukan akad kredit kepada 16 user Termohon PeninjauanKembali/PT AM;Secara nyata, objektif dan konkrit, timbulnya perkara yang disengketakanadalah:e Timbul dari Persetujuan Kredit Nomor 552/MO.II/SPPK/1993 tanggal 15Desember 1993;e Dimana Termohon Peninjauan Kembali PT AM selaku debiturmenyatakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN selakukreditur telah ingkar (default, breach) atau wanprestasi memenuhikewajiban yang disepakati

mengelakdari tanggung jawabnya untuk membayar kewajiban hutang kreditnyakepada Pemohon Peninjauan Kembali;Apa yang dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa PemohonPeninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378KUHP) karena yang bersangkutan mengklaim tidak pernahmenandatangani perjanjian kredit dan tidak pernah memperoleh kreditdari pihak Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama sekali tidak benarberdasarkan faktafakta sebagai berikut: Perjanjian/Persetujuan Kredit Nomor 552/Mo.II

Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993 tanggal15 Desember 1993;2). Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993;3). Selanjutnya Akta Adendum Persetujuan Kredit Perpanjangandan Penambahan Modal Kerja Nomor 102 tanggal 22 Juni 1996dengan total pinjaaman Termohon Peninjauan Kembali menjadisebesar Rp645.260.170,00 yang diklasifikasi:1. Sisa pinjaman awal dari Rp470.000.000,00 masihmenunggak Rp389.260.1 70,00;2. Pinjaman tambahan Rp256.000.000,00;1.2.

Surat Persetujuan Kredit No. 522/Mo.II/SPPK/1993, tertanggal 15Desember 1993;Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 3205 K/Pdt/2012b. Akta Pengakuan Hutang No. 36, tanggal 18 Desember 1993, yang dibuatdan ditandatangani di hadapan Okky Annette Kahimpong, SH. Notaris diManado;Dengan jaminan berupa SHM No. 572/Teling Atas, dengan luas 28.965M? an.

yang menjadi sumberpenyebab sehingga usaha perumahan Penggugat hancur berantakan, yangefeknya juga pada status pinjaman Penggugat pada Tergugat, yang padaahkhirnya menyatakan macet;12.Bahwa disamping itu, sejak Penggugat menandatangani Akta Addendum13.Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, dan Pengggat tidakdiberikan plafond yang disepakati/dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugatsudah tidak pernah melakukan aktifitas kKeuangan lagi pada Tergugat;Anehnya, dalam surat Tergugat No. 53/MO.II

Menyatakan menurut hokum bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat persetujuan Pemberian Kredit Nomor : 522 / Mo.II /SPPK/1993, tanggal 15 Desember 1993 dan juga dalam Akta Nomor : 22 tentang Persetujuan Pemberian Kredit, maupun dalam Akta No. 23 tentang Perubahan Persetujuan Pemberian Kredit dari Non Revolving menjadi Revolving, maka cara Pembayaran / Pengembalian hutang pokok antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan

Bahwa pada tanggal 15 Desember 1993 Tergugat mengeluarkan SuratPersetujuan Kredit Nomor : 522 / Mo.II /SPPK/1993, yang ditandatangani olehP.

Arief Mahatama,sebagaimana syarat/ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan KreditNomor : 522 / Mo.II /SPPK/1993, tanggal 15 Desember 1993 antara lain :Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT MNDNPWP sebelum akte Notaris dibuat untuk keperluan kredit tersebutAkta Notaris No. 36 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Oky AnnetteKahimpong ,SH Notaris di Manado tertanggal 18 Desember 1993 tentangPengakuan HutangAkta Notaris No. 37 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Oky AnnetteKahimpong

Penggugat,yang antara lain harus mengajukan permohonan kredit, menandatangani aktaakta dan adanya barang jaminan sebagai agunan terhadap fasilitas kredit yangdimohonkan serta adanya Surat Persetujuan yang ditandatangani baik olehKepala Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok Cabang Manado danwakilnya, maupun Surat tanda persetujuan yang ditandatangani oleh DirekturUtama dan Komisaris PT Arief Mahatama.Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian PersetujuanPemberian Kredit Nomor : 522 / Mo.II

ke Rekening PT Arief Mahatama tersebut, ternyata adasebahagian dana yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selakuDirektur PT Arief Mahatama, telah dipindah bukukan oleh Tergugat kedalamRekening Batara milik orang lain, dan hal ini nanti diketahui oleh Penggugatsebagaimana bukti Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Tergugat. sehinggahal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT Arief Mahatama.Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian PersetujuanPemberian Kredit Nomor : 522 / Mo.II

Bahwa sebagaimana dalil yang terus diulang sebagai pembenaran olehPengugat sebagaimana dalam gugatannya yang diantaranya namun tidakterbatas pada:11.1.Angka 4 & 5 halaman 3 gugatan a quo11.2.Angka 7 halaman 4 dan 5 gugatan a quo11.3.Angka 10 dan 11 halaman 6 gugatan a quoYang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Persetujuan KreditNo.522/Mo.II/SPPK/1993 tanggal 15 Desember perihal Surat PersetujuanPemberian Kredit an. PT.

sebagaiagunan terhadap fasilitas kredit yang dimohonkan serta adanya suratpersetujuan yang ditandatangani baik oleh Kepala Cabang PT BankTabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Manado dan wakilnya,maupun Surat Tanda Persetujuan yang ditandatangani oleh DirekturUtama dan Komisaris PT Arief Mahatama, sebagaimana yangPenggugat uraikan dan jelaskan pada posita gugatan a quo pada angka2 (dua) s/d 8 (delapan);Menyatakan menurut hukum bahwa sebagaimana yang dimaksuddalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor522/Mo.II

. : 96/ MO.II/ KKBTG/ XI/ 96., dengan alamat tujuansurat kepada Sdr. RUTH TUWAIDAN, telah disesuaikan dengan aslinya danselanjutnya diberi tanda bukti( P2) ;3. Foto copy dari foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang dari Raymon Angkow(Kel. Angkow Supit) tertanggal 4 Mei 2016, selanjutnya diberi tandabukti (P 3);4.

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Nomor : 406/MO.II/SKP/P1K/1995 tertanggal 3 Oktober 1995, prihaladdendum Persetujuan Perpanjangan Kredit yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Arief Mahatama, yang telah menyetujui Permohonan Kredit dari Penggugat sebesar Rp 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 19,5 % pertahun, tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat 7.

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Nomor : 48 /MO.II/SKB/SKR.PLK/1996 tertanggal Bulan Juli 1996 tentang Adendum Persetujuan Perpanjangan / Penambahan Modal Kerja a,n PT.Arief Mahatama, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Arief Mahatama, dengan nilai kredit sebesar Rp 256.000.000.- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah dengan bungan 19,5 % pertahun, tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat.8.

2012tanggal 16 Agustus 2013 T2b : Akta pernyataan permohonan peninjauan kembali tanggal 8 Oktober 2014 ;T2c: Tanda terima permohonan peninjauan kembali tanggal 8 Oktober 2014 ;T2d: Surat kuasa untuk membayar(SKUM) perkara PK tanggal 8 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan suratsurat bukti,yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan ditempel dengan materai yang cukup,yaitu diberi tanda :T.T1: Addendum persetujuan BTN tanggal 3 Oktober 1995, no.406/MO.II

Menyatakan menurut hokum bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat persetujuan Pemberian Kredit Nomor : 522 / Mo.II /SPPK/1993, tanggal 15 Desember 1993 dan juga dalam Akta Nomor : 22 tentang Persetujuan Pemberian Kredit, maupun dalam Akta No. 23 tentang Perubahan Persetujuan Pemberian Kredit dari Non Revolving menjadi Revolving, maka cara Pembayaran / Pengembalian hutang pokok antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan hasil penjualan rumah dan