Ditemukan 495 data
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002252.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.11/2018,tanggal 20 Desember 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember2017, atas nama Morris
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00110/KEB/WPJ.11/2018, tanggal 20 Desember 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember2017, atas nama Morris Dinata, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)07.261.764.0609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT 001 RW004, Gayungan, Surabaya, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember 2017, atasnama Morris Dinata, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)07.261.764.0609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT 001 RWHalaman 4 dari 9 halaman.
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
120 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
57 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
147 — 50
MORRIS SAHARA;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
Brigpol Morris Sahara, besertaPetikan Keputusan Kapolda Kalimantan Timur No.Kep/42/1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri an.
PoLSKEP/11/VIII/2008/P3D, tanggal 06 Agustus 2008,atasnama : Morris Sahara, Pangkat/Nrp.Briptu/84110401, yangditerbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Timur Resor Bontang;Foto copy sesuai dengan Foto Copy Legalisir Petikan PutusanPengadilan Negeri Bontang No. 48/Pid.B/2014/PN.Btg, tanggal 29April 2014, atas nama Terdakwa : Morris Sahara anak dariMarkus Ali;Foto copy sesuai dengan Asli Laporan Polisi Nomor02/V/2014/Res Btg tanggal 20 Mei 2014 tentang PelanggaranKode Etk
Brigpol Morris Sahara Nrp. 84110401,Jabatan Brigadir Polres Bontang;Foto copy sesuai dengan Asli Nota Dinas Kabidpropam PoldaKaltim No.
Bahwa benar ada tenggang waktu antara putusan dengan mengajukan permohonanbanding ; Bahwa benar pada saat saudara saksi bertugas di Bontang selaku Kapolres Bontang,Saudara Morris masih menjalani proses Pidana di LP Bontang ; Bahwa benar pada waktu itu Penggugat sudah mendapat Vonis Pengadilan Negeriuntuk menjalani 3 (tiga) kasus Pidana ; Bahwa Perwira Pendamping Pendahuluan yang mendampingi Morris itu ada, tapinamanya saksi lupa, karena banyaknya Sprin yang yang saksi keluarkan, dan setiapsidang
Brigpol MORRIS SAHARA dari KABIDKUM an, Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Timur, tanggal 6 November 2014 dengan saran terdugapelanggar atas nama MORRIS SAHARA memenuhi syarat hukum untukdilaksanakan sidang KKEP (vide bukti T 12);Bahwa Kasi Propam Polres Bontang mengirim surat kepada Kepala Resor PolresBontang perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode etik Profesi Polri untukmemeriksa an.
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA
16 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS MORRIS DINATA;