Ditemukan 7 data
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
, kemudian sekiraTahun 2007 Terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membelisebagian dari tanah milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut denganukuran 26 m?x 18,50 m? seharga Rp9.000.000,00 dengan cara mencicil, dantanah yang dijual oleh saksi Muktamirin bin Yunus tersebut kepadaTerdakwa dan tanah yang dibeli olen Terdakwa tersebut merupakan tanahyang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masihmenjadi satu dengan surat tanah yang lainnya.
Kemudian sekira Tahun 2008Terdakwa mendatangi rumah saksi Muktamirin bin Yunus untuk meminjamSPH (Surat Pengakuan Hak) yang asli, saat itu Terdakwa berkata bahwaTerdakwa hendak mengurus untuk membuat Surat Sertifikat atas tanah yangdibelinya dari saksi Muktamirin bin Yunus dan meminjam SPH untukdifotokopi, karena percaya, kemudian saksi Muktamirin bin Yunusmeminjamkan SPH tersebut dengan memberikan kepada Terdakwa untukdilakukan pemecahan guna kepengurusan Surat Sertifikat atas tanah miliksaksi Muktamirin
yang telah dibeli oleh Terdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan SPH yangdipinaamkan oleh saksi Muktamirin, bahkan setiap diminta untukmengembalikan SPH tersebut kepada saksi Muktamirin bin Yunus,Terdakwa selalu mengelak dengan alasan bahwa surat tanah tersebut (SPH)telah diambil oleh anak saksi Muktamirin bin Yunus yang bernama saksiHendi, sedangkan saksi Hendi tidak pernah menerima pengembalian SPHtersebut.
, kemudian sekiraTahun 2007 Terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membelisebagian dari tanah milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut denganukuran 26 m?x 18,50 m? seharga Rp9.000.000,00 dengan cara mencicil dantanah yang dijual oleh saksi Muktamirin bin Yunus tersebut kepadaTerdakwa dan tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan tanahyang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masihmenjadi satu dengan surat tanah yang lainnya.
atas tanah milik saksi Muktamirin yang telahdibeli oleh Terdakwa; Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan SPH yangdipinaamkan oleh saksi Muktamirin, bahkan setiap diminta untukmengembalikan SPH tersebut kepada saksi Muktamirin bin Yunus,Terdakwa selalu mengelak dengan berbohong mengatakan bahwa suratHal. 3 dari 7 hal.
42 — 17
, kemudiansekira Tahun 2007 terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membeli sebagiandari Tanah milik milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut dengan ukuran 26m? x 18,50m?seharga Rp.9.000.000 dengan cara mencicil, dan tanah yang dijual oleh saksi Muktamirin binYunus tersebut kepada terdakwa dan tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakantanah yang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masih menjadi satudengan surat tanah yang lainnya.
Kemudian sekira Tahun 2008 terdakwa mendatangi rumahsaksi Muktamirin bin Yunus untuk meminjam SPH (Surat Pengakuan Hak) yang asli, saat ituterdakwa berkata bahwa terdakwa hendak mengurus untuk membuat Surat Sertifikat atastanah yang dibelinya dari saksi Muktamirin bin Yunus dan meminjam SPH untuk difotokopi,karena percaya, kemudian saksi Muktamirin bin Yunus meminjamkan SPH tersebut denganmemberikan kepada terdakwa untuk dilakukan pemecahan guna kepengurusan Surat Sertifikatatas tanah milik saksi
Muktamirin yang telah dibeli oleh terdakwa.Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah mengembalikan SPH yang dipinjamkan olehsaksi Muktamirin, bahkan setiap diminta untuk mengembalikan SPH tersebut kepada saksiMuktamirin bin Yunus,terdakwa selalu mengelak dengan alasan bahwa surat tanah tersebut(SPH) telah diambil oleh anak saksi Muktamirin bin Yunus yang bernama saksi HENDI,sedangkan saksi HENDI tidak pernah menerima pengembalian SPH tersebut.
, kemudiansekira Tahun 2007 terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membeli sebagiandari Tanah milik milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut dengan ukuran 26m? x 18,50m?seharga Rp.9.000.000 dengan cara mencicil dan tanah yang dijual oleh saksi Muktamirin binYunus tersebut kepada terdakwa dan tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakantanah yang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masih menjadi satuPutusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg.
Kemudian sekira Tahun 2008 terdakwa mendatangi rumahsaksi Muktamirin bin Yunus untuk meminjam SPH (Surat Pengakuan Hak) yang asli, saat ituterdakwa dengan rangkaian katakata bohong berkata bahwa terdakwa hendak mengurusuntuk membuat Surat Sertifikat atas tanah yang dibelinya dari saksi Muktamirin bin Yunusdan meminjam SPH untuk difotokopi, karena percaya, kemudian saksi Muktamirin bin Yunusmeminjamkan SPH tersebut dengan memberikan kepada terdakwa untuk dilakukanpemecahan guna kepengurusan Surat
180 — 63
(c) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melaluimusyawarah mufakat atau pemungutan suara dalamMuktamar, dengan terlebih dahulu = menyampaikankesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapatpersetujuan dari Rais Aam terpilih;Dengan demikian pemilihan dan penetapan Rais Aam dan KetuaUmum dalam Muktamar NU Ke33 tidak sah, karena jelasmelanggar prosedur dan tata cara pemilinan dan penetapan RaisAam dan Ketua Umum yang secara tegas diatur dalam Pasal 41huruf (a) dan (c) ART NU, yang
Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT243.7.dihadapan Muktamirin (sistem tabulasi tertutup). Akibatnya,peserta hanya mengetahui perolehan suara kesembilannama. Sedangkan urutan kesepuluh dan seterusnyamenjadi misteri, sehingga total perolehan suara tidakdiketahui. Bagaimana mungkin prosedur dan proses yangseperti ini bisa menghasilkan kepengurusan yanglegitimate secara organisasi?I.
Konsekuensi nya pemilihan dan penetapan RaisAam dan Ketua Umum dalam Muktamar NU Ke33 tidak sah,karena jelas melanggar prosedur dan tata cara pemilihan danpenetapan Rais Aam dan Ketua Umum yang secara tegasdiatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (c) ART NU, yang manatidak mengenal adanya AHWA melainkan pemilihan secaralangsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat ataupemungutan suara dalam Muktamar;b.
Said Agqil Siraj terpilin secaraaklamasi sebagai Ketua Umum PBNUperiode 2015 2020Pimpinan Sidang kemudianmembacakan Mede Formatur yangditunjuk oleh muktamirin sbb :1) PWNU Jambi2) PWNU Kalimantan Timur3) PWNU Jawa Timur4) PWNU Nusa Tenggara Barat5) PWNU PapuaDengan demikian susunan formaturadalah sbb :Ketua > KH. Maruf AminSekretaris : KH. Said AgilSirajAnggota/Mede Formatur :1. PWNUJambi2. PWNUKalimantanTimur3. PWNUJawaTimur4. PWNU NusaTenggaraBarat5. PWNUPapua14.
Putusan Nomor : 255/G/2015/PTUN.JKT11.sesuai aspirasi para muktamirin itu sendiri. Dan perihal perubahanAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga di organisasi NU ini adalahhal yang lumrah terjadi pada setiap Muktamar serta diatur dalam Pasal72 ayat (2) huruf b Anggaran Rumah Tangga NU.
10 — 8
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Andi Muktamirin bin Andi Moh. Nurdinkepada Penggugat Hidayah alias Hidayah Sultan binti H.
31 — 24
Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Muktamirin bin Muh. Nur)Terhadap Penggugat (Aisyah Fitriani alias Meriyati Menno binti PetrusMenno);3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yangbernama : Abdullah (L) umur 8 tahun, dan Abdurrahman (L) umur 6 tahundengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp,2.000.000,(dua juta rupiah) perbulanya sampai anakanak tersebutberumur 21 tahun atau telah kawin,4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;D.
30 — 1
Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004, ddikembalikan kepada Saksi Muktamirin Bin Yunus;- 1 (satu) surat jual beli tanah, terdiri dari 2 (dua) lembar, atas tanah yang letaknya di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2007 2004 dikembalikan kepada Terdakwa ;- 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka segala hasilkeputusannya sah dan mengikat serta hanya dapat dibatalkan dengankeputusan Muktamar lagi;Muktamirin secara aklamasi mengesahkan LPM kembali ke Khitah LPM1949 dan segala silang pendapat internal kepengurusan, pengakuan hakdan yuridis psikologi acuan LPM yang muncul selama ini, dianulir dianggaptidak ada dan berakhir, yang disusul dukungan kebulatan tekad 33Madrasah Ibtidaiyah Muslimin Historis Cililin, Sindangkerta danGununghalu, mendukung penuh terpilinnya H.Saifullah Rusyad/PemohonPeninjauan